BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam era perdagangan bebas saat ini dimana setiap negara saling berlombalomba untuk meproduksi dan mendistribusikan produk negaranya ke negara lain, sehingga semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha antar pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun dari luar negeri. Persaingan usaha yang mengarah kepada persaingan produk atau komoditi dan tarif akan mengacu pada liberalisasi perdagangan dunia yang bebas dan adil (free trade and fair trade). Untuk itu hendaknya negara Indonesia mempersiapkan diri baik dari segi pengusahaan oleh pelaku usaha, komoditas maupun perangkat hukum atau perundang-undangan. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, terutama karena letak Indonesia yang strategis berada diantara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia serta negara kita memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga menjadi pangsa pasar bagi perdagangan dunia. Negara Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum, demikian bunyi dari perumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 negara menegaskan sehingga konsekuensinya segala aktvitas penyelenggaraan negara haruslah dilandasi dengan hukum pula. Segala sesuatunya hendaknya dipandang dari segi filosofi negara hukum tersebut untuk menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia yang dicita-citakan para founding fathers yang telah memasukkan konsep negara kesejahteraan dalam sistem penyelenggaraan negara. Negara kesejahteraan yang berujung pada peningkatan
1
kesejahteraan umum serta distribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut tentu diperlukan instrumen perwujudan membangunan nasional dalam bentuk disediakannya sarana dan prasarana transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan. Terlebih dalam konteks transportasi keberadaannya menjadi penting pada saat memberikan dampak pula pada kehidupan bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam teori dasar transportasi, paling tidak terdapat 3 (tiga) komponenkomponen.1 Pertama, komponen alur (ways), yaitu adanya sebuah jalan atau sarana yang menjadi alas bagi transportasi seperti jalan raya untuk transportasi darat, rel untuk kereta api, alur pelayaran untuk transportasi laut serta alur udara untuk transportasi udara. Kedua, kendaraan (vehicle), yaitu berupa moda transportasi yang akan digunakan dalam mempergunakan alur yang telah ada. Hal ini seperti mobil untuk moda jalan raya, kapal untuk moda transportasi laut, gerbong dan lokomotif kereta api untuk moda berbasis rel serta pesawat udara untuk moda transportasi udara. Ketiga yang disebut noods (terminals) yaitu lokasi untuk menampung dari moda transportasi dan merupakan titik pangkal atau titik akhir dalam melewati alur, seperti terminal bus untuk moda transportasi jalan, stasiun untuk moda transportasi berbasis jalan rel, bandar udara untuk terminal moda transportasi udara serta pelabuhan untuk moda transportasi laut.
1
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2010, Rencana Strategis Keputusan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2010, Jakarta
2
Diketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu terdiri dari ribuan pulau dan dua per tiga wilayahnya merupakan perairan. Untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut, telah dibangun pelabuhanpelabuhan yang berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan barang. Selain itu pelabuhan juga dapat menjadi penghubung antar pulau-pulau di Indonesia dan dengan negara lain. Posisi Indonesia berada di persilangan rute perdagangan dunia, untuk itu dibutuhkan pelabuhan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian negara. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan kajian penelitian yang khusus terhadap persaingan usaha di pelabuhan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan untuk negaranya sendiri. Hal ini karena tidak samanya sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara, tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut dan tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing
negara
untuk
memenuhi
kebutuhan
maka
terjadi
saling
ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, salah satu cara dalam
3
memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu negara adalah melalui perdagangan internasional. Bagi negara-negara maju mengandalkan kekuatan ekonominya pada industri atau pertanian, sedangkan bagi negara berkembang masih mengandalkan ekonominya pada sumber daya alam yang berlimpah (natural resources). Negara industri maju membutuhkan bahan baku. Sebaliknya negara-negara berkembang yang sedang tumbuh sektor industinya membutuhkan bahan jadi dan bahan baku serta bagi negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah membutuhkan pasar untuk menjual komoditas dan produksinya. Kondisi dan perbedaan kebutuhan demikian telah ikut mendorong berkembangnya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional berarti perdagangan yang melibatkan beberapa negara yang masing-masing mempunyai kepentingan nasional dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral yaitu persetujuan antara dua negara yang akan menghasilkan perjanjian perdagangan dua negara (bilateral trade agreement). Jika yang terlibat beberapa negara, dalam daerah tertentu, atau berdasarkan pada kepentingan yang sama maka menghasilkan perjanjian antara beberapa negara (regional trade agreement atau mulilateral trade agreement). Keberadaan pelabuhan memberikan ruang bagi perusahaan dalam kegiatan penyedia jasa usaha, sedangkan perusahaan yang tergabung dalam asosiasi pengguna jasa pelabuhan antara lain importir, eksportir dan pelayaran yang jumlahnya lebih
4
dari 5.000 unit perusahaan.2Aktivitas pelabuhan sebagai kegiatan pengusahaan dapat dilihat dari pelayanan seperti bongkar muat barang (cargo, depo kontainer, petikemas, curah cair dan hewan) dari dan ke kapal, pelayanan pemanduan, angkutan khusus pelabuhan, logistik, forwarder,
pergudangan, penundaan dan olah gerak
kapal, pelayanan sandar dan tambat, pengangkutan dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya, pelayanan turun naik penumpang dan penyewaan fasiltas-fasilitas lainnya seperti gudang, lahan untuk industri, perkantoran umum, lapangan penumpukan dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat diusahakan di pelabuhan. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan harus dilakukan secara aman, efektif dan efisien. Hal ini untuk menjamin pelayanan prima yang ke depannya diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga perekonomian Indonesia dapat berkembang pesat. Pelabuhan sebagai pusat perekonomian suatu negara tidak lepas dari persaingan usaha di antara para pemangku kepentingan. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, dalam pengelolaan pelabuhan terdapat pemisahan yang tegas antara operator dan regulator. Saat ini pengusahaan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil di seluruh Indonesia sebahagian besar di kelola dan “dikuasai” oleh PT Pelindo I sampai IV (Persero), akibat dari pemberlakuan UU No. 21 Tahun 1999 yang telah dicabut. Komersialisasi PT Pelindo (Persero) berfokus kepada usaha pokok yakni penyediaan prasarana pelabuhan dan penyediaan jasa terkait di
2
Suryo Bambang Sulisto, 2013, Kadin Desak Tata Ulang Bisnis BUMN Pelabuhan, di unduh dari http://www.insa.or.id/en/news/d/kadin-desak-tata-ulang-bisnis-bumn-pelabuhan tanggal 5 Januari 2014
5
pelabuhan. PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN yang modal kepemilikannya oleh Negara seharusnya mengusahakan kegiatan atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, fungsi regulator dan fungsi operator dipegang oleh PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo). PT Pelindo memegang “hak monopoli” atas pelabuhanpelabuhan komersil di Indonesia. Dengan hak tersebut itu PT Pelindo berwenang mengatur dan menjalankan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pelabuhan mulai dari menyediakan dermaga, menyediakan fasilitas pelabuhan, menyediakan aparat pengawas, menyediakan rambu-rambu keselamatan alur lalu lintas kapal, menerapkan dan menetapkan tarif jasa pelabuhan dan sebagainya. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yang mencabut dengan tegas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, “hak monopoli” yang dimiliki PT Pelindo juga turut dicabut. Dengan dicabutnya hak tersebut, pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN lain dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dapat mengusahakan pelabuhan di dalam wilayah pelabuhan di Indonesia dengan melakukan kerjasama pengelolaan wilayah kerja pelabuhan bersama dengan penyelenggara pelabuhan. Berdasarkan UU Pelayaran, disebutkan bahwa Penyelenggara pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan (OP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP). kedua lembaga tersebut merupakan wakil pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di
6
Indonesia. Lembaga tersebut merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara umum pelabuhan di Indonesia terdiri dari pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersil dan pelabuhan yang diusahakan secara komersil. Untuk pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersil diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan). Sedangkan pelabuhan yang diusahakan secara komersil dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam hal ini dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pengusahaan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan komersil dilaksanakan untuk mencari keuntungan/profit. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian penelitian terhadap pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan cabang pelabuhan kelas utama di bawah pengelolaan PT Pelindo II (Persero) yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok ini memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan perdagangan Indonesia khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya, yaitu sebagai penunjang kegiatan perdagangan, keluar masuk barang dan penumpang serta kegiatan perindustrian seperti industri di Kawasan Berikat Nusantara (Cakung Marunda), Kawasan Industri Pulo Gadung, Jababeka, Cikarang, Karawaci, Bandung, Tasikmalaya, Subang dan industri lainnya di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akhir-akhir ini PT Pelindo II khususnya cabang Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sorotan media dan pengguna jasa di kepelabuhanan, karena PT Pelindo II 7
Tanjung Priok disiyalir melakukan praktik monopoli. Hal ini dikarenakan PT Pelindo II Tanjung Priok telah membentuk 14 (empat belas) anak perusahaan dan afiliasinya serta Kerjasama Operasi (KSO) dengan perusahaan lainnya yang melakukan usaha di pelabuhan dan di nilai oleh pengusaha lain menyalahi Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Praktik Monopoli) dan melanggar Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang menyatakan kegiatan yang sudah diusahakan swasta tidak bisa diambil alih oleh BUMN. Beberapa anak perusahaan yang didirikan dan afiliasi PT Pelindo II diantaranya adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal dan PT Energi Pelabuhan Indonesia3, menjadi pesaing bagi perusahaan swasta yang sudah ada sebelumnya bahkan persaingan dalam bisnis pergudangan sampai penyewaan angkutan, sehingga dapat dikatakan pengusahaan oleh PT Pelindo II dari hulu sampai hilir. Menurut wakil ketua umum Kadin bidang Tenaga kerja, akibat ekspansi usaha PT Pelindo II ada ribuan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok terancam gulung tikar, akibat sulitnya berusaha di pelabuhan menyusul ekspansi melalui anak usaha PT Pelindo (Persero).4 Penguasaan oleh PT Pelindo II bersama anak perusahaanya mengakibatkan pelaku usaha seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) bersama para supir truk, perusahaan-perusahaan
bongkar muat
yang selama ini
bergerak dibidang
3
Budi Seno, 2013, Persaingan Usaha ITF: Upaya Monopoli akan Membentuk Kartel, Poskotanews.com diunduh tanggal 3 Januari 2014 4 Ibid
8
pengangkutan dan bongkar muat di pelabuhan melakukan demo di Pelabuhan Tanjung Priok. Aksi demo tersebut telah menyebabkan lumpuhnya aktifitas di pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaku usaha kesulitan bersaing dengan PT Pelindo II dan anak usahanya dan berdampak pada beberapa perusahaan swasta yang sudah ada selama ini akan bangkrut dan karyawannya akan kehilangan pekerjaannya di pelabuhan Tanjung Priok. Ekspansi usaha yang dilakukan oleh PT Pelindo II dikeluhkan oleh pengusaha pelabuhan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mereka menilai PT Pelindo II melakukan monopoli dengan hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan sisi pelayanan. Mereka bahkan siap menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mengacu pada aturan hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Praktik Monopoli), PT Pelindo II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dikatakan memiliki posisi sangat dominan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasal 25 UU Praktik Monopoli menetapkan suatu pelaku usaha dapat dikategorikan memiliki posisi dominan, bila pelaku usaha tersebut menguasai 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sebagai indikasi adanya monopoli. Namun disisi lain terdapat pengecualian bagi BUMN atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk boleh melakukan praktik monopoli sesuai Pasal 51 UU Praktik Monopoli menyatakan bahwa “monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/ atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan 9
Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) telah memisahkan fungsi regulator dan operator. Fungsi regulator oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, sedangkan fungsi operator oleh perusahaan termasuk swasta, BUMN dan BUMD. UU Pelayaran juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi perusahaan mana saja untuk melakukan usaha jasa kepelabuhanan setelah memiliki ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini (2014) sudah terbentuk 185 (seratus delapan puluh lima) perusahaan yang sudah mendapatkan izin sebagai BUP dari Menteri Perhubungan. Hal ini membuktikan bahwa setelah berlakunya UU Pelayaran Tahun 2008 telah memberikan peluang dan kesempatan kepada BUP untuk melakukan usaha di pelabuhan.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.
Apakah dengan penguasaan pangsa pasar jasa kepelabuhanan lebih dari 50 % (lima puluh persen) oleh PT Pelindo II di pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan melanggar UU Praktik Monopoli?
10
2.
Apabila PT Pelindo II dikatakan monopoli dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 50 % (lima puluh persen), namun berdasarkan Pasal 51 UU Praktik Monopoli, Apakah PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikecualikan untuk dapat melakukan praktik monopoli atas pengusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok?
3.
Bagaimana kondisi seharusnya pengaturan pengusahaan dan pengawasan jasa kepelabuhanan di Indonesia khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan harmonis?
C.
Tujuan Penelitian 1. Tujuan Subjektif: a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah penulis peroleh dalam perkuliahan. b. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rangka memudahkan penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum, serta untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. 2. Tujuan Objektif: a.
Untuk
dapat
mengetahui
pengusahaan
jasa
kepelabuhanan
oleh
PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
b.
untuk mengetahui kriteria suatu perusahaan BUMN yaitu PT Pelindo II dikecualikan untuk dapat melakukan monopoli sesuai Pasal 51 UU Praktik Monopoli.
c.
Untuk dapat mengetahui langkah-langkah ideal yang diambil/diputuskan oleh Pemerintah dan/atau Direksi PT Pelindo II dalam kegiatan pengusahakan jasa kepelabuhanan di Indonesia khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga tercipta persaingan usaha sehat dan harmonis sesuai ketentuan yang berlaku.
D.
Manfaat Penelitian Dalam membahas tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan pengusahaan jasa kepelabuhanan ditinjau dari UU Praktik Monopoli. 2. Manfaat Praktis Dari segi praktis, diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan sumbangan informasi bagi praktisi dan pengusaha tentang pengusahaan jasa kepelabuhanan dan kemungkinan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah sebagai regulator dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam menentukan kebijakan di bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan. Disamping
12
itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan perguruan tinggi, peneliti, instansi dan lembaga yang terkait dengan hukum bisnis khususnya dibidang kepelabuhanan. E.
Keaslian Penelitian Terkait
dengan
judul
tesis
“Pengusahaan
Jasa
Kepelabuhanan
oleh
PT Pelindo II Pada Pelabuhan Tanjung Priok Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” sejauh pengamatan penulis belum pernah dilakukan.
Hal ini berdasarkan penulusuran
kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, kepustakaan kampus lainnya dan internet, tesis ini belum ada yang meneliti, karena hal ini merupakan objek yang menarik dan berguna untuk diteliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Setelah melakukan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum, dan Internet, penulis menemukan dua penelitian yang relevan dengan penulis lakukan. Penelitian pertama dilakukan oleh Amelinda Surjanto5 dengan judul “Keberadaan Otoritas
Pelabuhan
Dalam
Pelayanan
Jasa
Kepelabuhanan
dan
Terhadap
Kewenangan PT Pelindo III (Persero) Dalam Pengelolaan Asetnya Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Praktik Monopoli tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. 5
Amelinda Surjanto, 2014, Keberadaan Otoritas Pelabuhan Dalam Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Terhadap Kewenangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dalam Pengelolaan Asetnya Dihubungkan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, diunduh dari http://fh.unpad.ac.id/ tanggal 10 Februari 2014
13
Permasalahan yang diambil adalah bagaimana kewenangan otoritas pelabuhan dalam pengelolalaan pelabuhan dihubungkan dengan UU Praktik Monopoli Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Bagaimana kewenangan yang dimiliki PT Pelindo III (Persero) terhadap asset-aset yang dimiliki BUMN dengan lembaga Otoritas Pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas pelabuhan tidaklah dapat dikatakan monopoli terhadap pengelolaan pelayanan jasa kepelabuhanan secara komersil, Otoritas Pelabuhan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan melakukan monopoli atau praktik monopoli. Ada dua perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan. Pertama objek penelitian, Amelinda Surjanto mengangkat objek Otoritas pelabuhan sedangkan penulis sendiri mengambil objek PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok. Sedangkan perbedaan kedua yaitu permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Penelitian kedua dilakukan oleh Fikry Yonesyahardi6, dengan judul “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Liberalisasi Pelabuhan Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Kasus: PT Pelindo II”. Pokok permasalahan pertama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terhadap monopoli sektor pelabuhan oleh PT Pelindo II sebagai BUMN dalam UU Praktik Monopoli dan UU Pelayaran. Permasalahan kedua bagaimana dampak penerapan UU Pelayaran terhadap sektor kepelabuhan Indonesia 6
Muhammad Fikry Yonesyahardi, 2014, Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Liberalisasi Pelabuhan Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Fakultatas Hukum Universitas Indonesia, 2012 diunduh dari http://lontar.ui.ac.id / tanggal 11 Februari 2014
14
yang dikelola sepenuhnya oleh PT Pelindo II. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa liberalisasi pelabuhan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan dan persaingan usaha tidak sehat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek penelitian yaitu PT Pelindo II sedangkan perbedaannya adalah data yang digunakan oleh Fikry Yonesyahardi hanya menggunakan data kepustakaan sedangkan data yang digunakan penulis merupakan data kepustakaan dan data primer yaitu berupa wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaan selanjutnya adalah pada pokok permasalahan yang lebih sederhana tanpa memberikan solusi untuk mengatasi keadaan yang terjadi pada PT Pelindo II. Sedangkan penulis ingin meneliti sejauh mana PT Pelindo II dapat dikatakan monopoli menurut UU Praktik Monopoli dan pengecualian dalam UU Praktik Monopoli yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mencoba memberikan masukan tentang persaingan yang sehat pada pengusahaan jasa kepelabuhanan.
15
