BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan dunia usaha, masyarakat semakin banyak yang ingin memulai usaha baik dalam bidang jasa maupun dagang. Terbukti dari maraknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia. Semakin banyak usaha yang berjalan maka semakin banyak pula modal yang dibutuhkan. Modal yang berupa dana merupakan modal yang pengaruhnya sangat besar bagi perusahaan baik yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan. Seringkali masyarakat tidak tahu bagaimana cara memperoleh modal usaha yang cukup besar sedangkan dana yang mereka miliki tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan adanya permasalahan ini, maka solusi yang baik bagi pengusaha ialah dengan meminjam dana pada lembaga keuangan Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, selain berfungsi sebagai penampung dana masyarakat, juga berfungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman dana atau tambahan modal untuk kelancaran usahanya. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk bank saat ini sangat cepat dan dinamis. Dalam media masa (Koran) akhir – akhir ini diberitakan dituntutnya sebuah bank oleh para nasabahnya untuk mengembalikan uang mereka yang disimpan di bank tersebut. Hal ini menguatkan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya harus senantiasa berasaskan prinsip kehati – hatian. Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank, dimana
1
perkreditan memiliki aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank yang lain. Walaupun usaha perkreditan merupakan sumber utama penghasilan bank, namun resiko kerugian sebagian besar bersumber pada usaha tersebut, maka usaha ini membutuhkan cara tersendiri dalam pengelolaannya agar bank dapat mencapai tujuan pelepasan kredit secara menguntungkan dan aman. Terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit yang ditulis oleh Veithzal dan Andria (6; 2006), yaitu: keuntungan (profitability) dan keamanan (safety). Disatu pihak dari uang yang dipinjamkan diharapkan diperoleh hasil berupa keuntungan dari pemungutan bunga, di lain pihak kredit yang diberikan harus terjamin keamanannya. Kondisi aman yang dimaksudkan adalah pengembalian hutang pokok dan bunga kredit dapat dilakukan sesuai dengan jumlah dan jadwal waktu yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai potensi dan peran yang besar untuk memberikan kredit khususnya kepada usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan perannya bank ikut serta mempercepat perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan mempunyai tiga jenis kredit yaitu: Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), Kredit Komersial, dan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT). KUPEDES adalah pinjaman yang diberikan kepada debitur dengan plafon maksimal dua pulih lima juta rupiah. Ditahun sebelumnya Kredit usaha rakyat (KUR)
diprogramkan
oleh
Pemerintah
untuk
membantu
perekonomian
masyarakat di Indonesia, namun sekarang sudah tidak lagi. KUR yang merupakan program pemerintah sudah di stop, program yang sama seperti KUR sudah menjadi KUPEDES yang merupakan program dari BRI Pusat, namun per tahun
2
2015 berganti nama menjadi KUPEDES. Dari ketiga jenis kredit tersebut KUPEDES merupakan kredit yang paling banyak pengajuan kreditnya, seperti terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: Tabel 1.1 Kegiatan Usaha Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Peguyangan Periode: 31 Desember 2013 – 31 Desember 2014 Tahun
Pengajuan Kredit
Realisasi Kredit
Jumlah kredit direalisasi
2013
621 Orang
613 Orang
Rp. 4.125.000.000
2014
624 Orang
663 Orang
Rp. 4.530.000.000
Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Dilihat dari Tabel 1.1 diatas, pengajuan atau permohonan KUPEDES semakin meningkat ditahun 2014, maka dalam penyusunan Tugas Akhir Studi ini mengangkat masalah dan ingin mengetahui bagaimana Prosedur Penyaluran KUPEDES Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Peguyangan melalui suatu pengamatan dengan judul “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar”
1.2 Tujuan dan Kegunaan 1.2.1 Tujuan Penelitian a) Untuk mengetahui Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar. b) Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan alternative pemecahannya dalam Penyaluran Kredit Usaha Pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar.
3
1.2.2 Kegunaan Peneliatian a) Bagi Instansi Terkait Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Bank Rakyat Indonesia Unit Peguyangan Denpasar dalam meningkatkan pelayanan bagi nasabah. b) Bagi Mahasiswa Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa agar dapat mengetahui manfaat dari analisis penyaluran kredit serta sebagai perbandingan antara teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dan juga untuk menambah wawasan di dunia kerja.
1.3 Sistematika Penulisan Dalam pembahasan Tugas Akhir Studi ini digunakan sistem penulisan sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
Kajian Pustaka Menguraikan tentang landasan teori, seperti pengertian prosedur, pengertian bank, pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, dan prinsip pemberian kredit.
BAB III
Metode Penulisan Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi peneliatian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.
4
BAB IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan pembahasan hasil penelitian yang berisikan beberapa materi seperti gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini Prosedur Penyaluran Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar.
BAB V
Saran dan Simpulan Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar
5
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Bank Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK No. 31 menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayarannya. Sedangkan pengertian bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 november 1998, tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam beberapa buku, tidak ditemukan pengertian bank secara kongkrit, hanya beberapa istilah-istilah seperti yang diungkapkan menurut Kasmir (2012:24) menyatakan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.
2.1.2 Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi menjadi 2 yaitu:
6
1) Bank Umum (Bank Komersil) Bank Umum dalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah secara umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada serta wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.
2.2 Pengertian prosedur Mulyadi (2001 : 5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penangan secara beragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang. Baridwan (2002 : 3) Prosedur dapat didefinisikan sebagai suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya pelaku yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.
7
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pengertian prosedur adalah suatu urutan tugas dan pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. a.
Karakteristik Prosedur Berikut ini beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah: 1) Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin 3) Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana 4) Prosedur menunjukan adnya penetapan keputusan dan tanggung jawab 5) Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan 6) Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti anggota-anggota organisasi 7) Mencegah terjadinya penyimpangan 8) Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi
b.
Manfaat Prosedur Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Lebih mudah dalam menentukan langkah- langkah kegiatan dimasa yang akan datang 2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja
8
3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana 4) Membantu dalam usaha meninggkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. 5) Mencegah
terjadinya
penyimpangan
dan
memudahkan
dalam
pengawasan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsi masing-masing.
2.3
Pengertian Kredit Kata kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin “credere’ yang berarti
kepercayaan atau “credo” yang berarti saya percaya. Karena itu dasar pemberian kredit kepada seseoranga atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan, bahwa si penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang atau jasa dan lain sebagainya. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetuajuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit menurut Kasmir (2012:85). 2.3.1 Tujuan dan Unsur-unsur Kredit Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: a. Mencari keuntungan
9
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil yang didapatkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. b. Membantu usaha nasabah Adalah bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. c. Membantu pemerintah Dalam hal ini, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik, karena itu berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Adapun unsur-unsur kredit yaitu sebagai berikut: a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian ini mencakup kondisi masa lalu dan masa sekarang nasabah pemohon kredit. b. Kesepakatan Setelah memberi rasa percaya pada nasabah, kesepakatan dibuat antara pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
10
c. Jangka waktu Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat dalam hal masa pengembalian kredit. d. Resiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Resiko ini ditanggung oleh bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah lalai maupun resiko yang tidak disengaja. e. Balas jasa Merupakan keuntungan dari suatu pemberian kredit yang biasa disebut dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ialah keuntungan bank.
2.3.2 Jenis-jenis Kredit Dari segi kegunaannya kredit dibagi menjadi 2, yaitu : a. Kredit Investasi Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya seperti membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemanfaatannya relatif lama. b Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk
11
membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Dilihat dari segi tujuan kredit ada 3 jenis, antara lain: a. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. b. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. c. Kredit Perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
Dilihat dari segi jangka waktunya dapat dibagi menjadi 3, yaitu : a. Kredit Jangka Pendek
12
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. b. Kredit Jangka Menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. c. Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 2.4 Jaminan Kredit Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur adalah sebagai berikut:
13
1. Dengan Jaminan a) Jaminan benda berwujud, antara lain : tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah. b) Jaminan benda tidak berwujud, diantaranya : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat-surat tagihan lainnya. c) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. 2. Tanpa Jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.
2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.
14
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut : 1. Character Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. 2. Capacity Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi
15
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 4. Colleteral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya memiliki jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut: 1. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya seharihari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tingkah nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
16
3. Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 4. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 5. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
17
2.6 Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit Disamping menggunakan analisis 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyekproyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut : 1. Aspek Yuridis/Hukum Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izinizin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti : a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri; b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan; c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah; f) Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. 2. Aspek Pemasaran Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :
18
a) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu; b) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang; c) Peta kekuatan pesaing yang ada; d) Prospek produk secara keseluruhan. 3. Aspek Keuangan Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain : a) Rasio-rasio keuangan b) Payback period c) Net Present Value (NPV) d) Profitability Indek (PI) e) Internal Rate of Return (IRR) f) Break Even Point (BEP) 4. Aspek Teknis/Operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan
19
5. Aspek Manajemen Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. 6. Aspek Sosial Ekonomi Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti : a) Meningkatkan ekspor barang; b) Mengurangi pengangguran atau lainnya; c) Meningkatkan pendapatan masyarakat; d) Tersedianya sarana dan prasarana; e) Membuka isolasi daerah tertentu. 7. Aspek Amdal Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap : a) Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa; b) Udara, mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas. 2.7
Prosedur dalam Pemberian Kredit Prosedur pemberian atau penilaian kredit oleh dunia perbankan secara
umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjdai perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang
20
ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit menurut Dr. Kasmir (2012:100) sebagai berikut: 1. Pengajuan berkas-berkas Dalam hal ini pemohon kredit dapat mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut : a) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. b) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pebrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. c) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman
21
terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon. d) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. e) Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti : 1. Akte notaris 2. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya. 6. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir. 7. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
22
8. Foto kopi sertifikat jaminan. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut: a) Current ratio b) Acid test ratio c) Inventory turn over d) Sales to receivable ratio e) Profit margin ratio f) Return on net worth g) Working capital 2. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertemtu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 3. Wawancara I Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
23
4. On the spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 5. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 6. Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 7. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang
24
dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. 8. Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9. Penyaluran/penarikan dana Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.
25
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar yang beralamatkan di Jalan Cokroaminoto No. 19 Ubung, Denpasar.
3.2 Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar. Objek ini dipilih sebagai penelitian karena pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ada prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon debitur. 3.3 Indentifikasi Variabael Variabel yang diteliti adalah bagian dari langkah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini variabelnya adalah Permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, dan keputusan atas permohonan kredit.
3.4 Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Permohonan kredit adalah tahap pertama dalam proses pemberian kredit dimanacalon debitur harus mengisi formulir yang telah disediakan dan menyiapkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. b) Penyidikan dan analisis kredit merupakan suatu proses penilaian dan pengamatan dengan menganalisis, kegiatan ini bukan untuk mencari
26
kelemahan/kesalahan seorang debitur tetapi untuk menjamin kelancaran dari kredit itu sendiri. c) Putusan atas premohonan kredit merupakan suatu proses dimana nantinya hasil dari putusan ini berupa persetujuan atau penolakan oleh pejabat pemutus kredit.
3.5 Jenis dan Sumber Data Sumber data dalam pengamatan ini diperoleh dari: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data primer diperolah melalui pengamatan langsung dilokasi yang berupa keterangan dan data-data dari petugas kredit usaha pedesaan lakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang
sudah ada dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yang
berupa publikasi maupun data sendiri antara lain prosedur pemberian kredit usaha pedesaan dan sejarah serta struktur organisasi PT. Bank Rakyar Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar 3.6 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung perusahaan yang ingin diteliti. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data antara lain :
27
1. Penelitian Lapangan Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan survey secara langsung pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara : a. Observasi Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan di lapangan terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar. b. Wawancara Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang ada di perusahaan yang berwenang untuk memberikan data yang diperlukan, yang meliputi petugas administrasi kredit atau mantra dan pihak lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. 2. Dokumentasi Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajari teoriteori yang bersumber dari buku-buku pustaka serta pengumpulan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemberian Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) di BRI Unit Peguyangan Denpasar
3.7 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam Tugas Akhir Studi (TAS) ini adalah teknik analisis Deskriptif Komparatif, yaitu teknik yang diawali dengan memaparkan/menjelaskan secara sistematis kemudian dibandingkan dengan teori yang dipaparkan dalam penelitian ini.
28
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1. Sejarah PT Bank rakyat indonesia (PERSERO) Tbk Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik
Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan
kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 29
Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai dengan saat ini. PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas serta memiliki visi dan misi sebagai bank BUMN yang melayani dengan setulus hati.
30
4.1.2
Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Visi Bank BRI: Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi Bank BRI: a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringankerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktek Good Corporate Governance (CGC) yang sangat baik. c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
4.1.3. Struktur Organisasi dan Tugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar Pada setiap kantor baik itu lembaga maupun organisasi, pasti selalu ada struktur organisasinya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk terciptanya efisien dan efektivitasnya dari setiap pegawai dan unit kerja melalui program kerja masing-masing, dimana tiap-tiap unit kerja berisi petugas yang melaksanakan kegiatan operasional yang terperinci dan jelas, agar kegitan tersebut dapat dioptimalkan untuk meraih sukses dalam mencapai sasaran. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Peguyangan Denpasar memilik struktur organisasi sebagai berikut:
31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar
Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan, 2015
32
1) Kepala Unit Tugas Kepala Unit BRI (Ka. Unit) adalah sebagai berikut : (1)
Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BRI Unit yang dipimpinnya.
(2)
Bertanggungjawab atas semua opersional di BRI Unit.
(3)
Mengkoordinir pelaksanaan kerja para petugas BRI Unit.
(4)
Sebagai pengawas penuh terhadap operasional BRI Unit.
(5)
Pemegang pasword BRI Unit.
(6)
Memegang wewenang putusan pinjaman dan simpanan sesuai dengan SK ketetapan dari kantor cabang.
(7)
Bertanggungjawab atas proses data di BRI Unit.
(8)
Bertanggungjawab atas pekerja BRI Unit itu sendiri.
Wewenang Kepala Unit BRI (Ka. Unit) adalah sebagai berikut : (1)
Memutus permintaan pinjaman kupedes sesuai wewenangnya.
(2)
Mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai denganwewenangnya.
(3)
Memflat pencairan simpanan sesuai kewenangannya.
(4)
Mengusulkan keringanan bunga kupedes sesuai kewenangannya.
(5)
Menandatangani bilyet deposito sesuai unit kewenangannya.
(6)
Memflat biaya promosi sesuai kewenangannya.
(7)
Memflat biaya ekploitasi sesuai kewenangannya.
(8)
Memegang kunci brankas.
(9)
Menandatangani surat keluar yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditunjukan kepada pihak intern maupun ekstern bersama – sama dengan deskman.
33
(10) Mengusulkan ke kanca hal yang berkaitan dengan : a) mutasi, promosi, demosi pegawai BRI unit bawahannya. b) reward dan punishment ( bonus dan hukuman jabatan). c) pemenuhan kebutuhan SDM diwilayah kerjanya. (11)
Melakukan perbuatan hukum, mengikat pihak ketiga dan menghadap dimuka pengadilan dalam rangka mewakili BRI, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan BRI unit di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan delegasi wewenang yang diberikan.
2) Mantri Tugas Mantri adalah sebagai berikut : (1) Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan putusan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi bank. (2) Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset. (3) Memperkenalkan dan memasarkan produk BRI unit dan BRI untuk mencapai profit yang maksimal. (4) Mengadakan kunjungan kepada calon nasabah pinjaman dan simpanan potensial. (5) Melaksanakan pengendalian tunggakan dengan cara pemeriksaan setempat, menagih, serta mengusulkan langkah – langkah penyelesaian atau pengamanan pinjaman. (6) Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah atau calon nasabah kepada kepala unit dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan (ekspansi)
34
(7) Menatakerjakan rencana kerja, buku tournel dan buku eksploitasi kendaraan bermotor (dinas) yang digunakannya dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja. (8) Menyampaikan data – data tentang potensi dan pengembangan situasi wilayah kerja. (9) Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memperlancar tugas marketing. . Wewenang Mantri adalah sebagai berikut : (1) Memprakarsai permintaan pinjaman. (2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.
3) Customer Service Tugas Customer Service adalah sebagai berikut : (1) Memberikan informasi kepada nasabah / calon nasabah mengenai produk BRI guna menunjang pemasaran produk BRI. (2) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI unit dengan sebaik – baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, pendaftaran permohonan kredit memeriksa kelengkapan berkas calon debitur (3) Memelihara citra BRI unit khususnya dan BRI umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI unit. (4) Menatakerjakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
35
(5) Menatakerjakan register simpanan untuk mencegah kerugian bank. (6) Menatakerjakan register pemberantasan tunggakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan yunggakan. (7) Menyimpan berkas pinjaman dan agunannya dalam rangka pengamanan asset bank. (8) Menatakerjakan pengarsipan bukti pembukuan dan mengelola penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan untuk tertib administrasi. Wewenang Customer Service adalah sebagai berikut : (1) Memegang kunci kluis atau berkas pinjaman. Memberikan informasi saldo simpanan maupun pinjaman bagi nasbah yang memerlukan 4) Teller Tugas Teller adalah sebagai berikut : (1) Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk kepentingan bisnis BRI. (2) Memelihara citra BRI unit khususnya dan BRI umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI unit. (3) Mengurus kas bersama kepala unit untuk mengamankan asset bank. (4) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima. (5) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan.
36
(6) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran keamanan transaksi. (7) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran penyerahan dari nasabah guna memstikan kebenaran dan keamanan transaksi. (8) Membukukan transaksi Open Branch, kliring sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan kebenaran dan keamanan teransaksi.
Wewenang Teller adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan fungsi Checker atas transaksi diatas kewenangannya. (2) Mengesahkan dalam sistem dan menadatangani bukti kas atas transaksi pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya. (3) Melakukan entry pembukuan Open Branch kedalam sistem. (4) Memelihara sarana/prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 4.2.1 Deskripsi Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) Kredit Usaha Pedesaan adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur yang mempunyai usaha minimal sudah berjalan enam Bulan. Kredit Usaha Pedesaan dapat digunakan untuk menambah modal usaha, pembelian peralatan usaha, dan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dana Kredit Usha Pedesaan sepenuhnya dibiayai oleh bank BRI, suku bunga kredit usaha pedesaan sebesar 1,25%. Fasilitas kredit usaha pedesaan dinilai memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi BRI Unit Peguyangan, hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya nasbah atau debitur yang mengajukan permohonan kredit usaha pedesaan, disamping itu adanya pertumbuhan pasar
37
yang pesat sejalan dengan meningkatnya kesejahtraan masyarakat, telah membuka potensi yang sangat besar untuk mengembangkan fasilitas kredit usaha pedesaan. 4.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Kupedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan 1) Permohonan Kredit Kupedes BRI Prosedur ini dimulai dari calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit kupedes di Bank BRI Unit Peguyangan. Dengan dibantu oleh mantri atau deskman, calon debitur kemudian mengisi Surat Keterangan Pengajuan pinjaman (SKPP) pada formulir permohonan kupedes. Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit Kupedes. Kemudian calon debitur menyerahkan dokumen syarat – syarat permohonan kredit yang telah ditentukan Bank BRI. Dokumen ini berupa Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Rekening Tabungan BRI, Jaminan BPKB serta Fotocopy STNK, dan Surat Ijin
Usaha
Perdagangan
(SIUP).
Kemudian
deskman
melakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas Surat Keterangan Pengajuan Pinjaman (SKPP) yang telah diterima dan diproses lebih lanjut deskman menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada mantri kupedes. Selanjutnya mantri kupedes melakukan pemeriksaan tentang data diri calon debitur di sistem Brinets apakah calon debitur mempunyai pinjaman di Bank BRI ataupun di bank lainnya. Apabila calon debitur tidak memiliki pinjaman di Bank BRI dan bank yang lain, mantri kupedes akan melakukan analisis jaminan dan survey ke tempat usaha calon debitur.
38
2) Tahap Analisis/Tahap Pemeriksaan Kredit Setiap pemohon kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara langsung sesuai dengan peraturan yang ditetapakan pada BRI Unit Peguyangan sebagai berikut: a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit b. Analisis
kredit
harus
menggambarkan
konsep
hubungan
total
permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk transaksi, namun harus berdasarkan penilaian dari hasil usaha atau laba rugi usaha yang dijalankan oleh debitur agar dalam pembayaran angsuran bisa dibayar sesuai dengan angsuran yang ditentukan dan untuk mengurangi kredit macet c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencangkup penilaian prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha atau pendapatan usaha yang dijalankan oleh calon debitur 3) Persetujuan/Keputusan Kredit Setelah prosedur permohonan kredit selesai, mantri kupedes membuat laporan hasil kunjungan yang telah dilakukan. Selanjutnya mantri komersil menyerahkan berkas SKPP dan laporan hasil kunjungan tersebut kepada kepala unit untuk diminta otorisasi layak atau tidaknya calon debitur diberikan pinjaman kredit. Sebelum diotorisasi, kepala unit memeriksa dan
39
memastikan kembali hasil kunjungan yang telah dilakukan oleh mantri kupedes. Apabila usaha debitur dinilai layak untuk diberikan pinjaman kredit, kepala unit kemudian mengotorisasi dengan menandatangani laporan hasil kunjungan. 4) Perjanjian Kredit Setelah laporan hasil kunjungan diotorisasi, Kepala unit menyerahkan SKPP dan laporan hasil kunjungan yang telah diotorisasi kepada mantri kupedes. Mantri kupedes kemudian menyiapkan Formulir Putusan Pencairan Kupedes Usaha, Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan untuk dibaca dan ditandatangani oleh debitur, kepala unit, dan mantri komersil sebagai bukti persetujuan, dan berkas tersebut selanjutnya diberikan kepada deskman. Kemudian deskman membuat kwitansi pencairan pinjaman model UD – 01 A rangkap 3 (tiga) serta menyerahkan semua berkas perjanjian pinjaman kepada kepala unit untuk melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputuskan sesuai dengan kewenangannya. 5) Pencairan Kredit Setelah menerima kwitansi dan berkas pinjaman dari deksman, kepala unit memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Apabila telah sesuai, kepala unit menandatangani kwitansi pencairan pinjaman yang telah diberikan. Kwitansi pencairan pinjaman diberikan kepada teller, sedangkan berkas debitur dikembalikan kepada deskman. Pencairan pinjaman debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit. Teller wajib meneliti keabsahan kwitansi terlebih dahulu. Besarnya jumlah pinjaman harus sesuai dengan kwitansi pencairan
40
pinjaman yang telah disepakati. Selanjutnya kwitansi pencairan kredit lembar pertama diberikan kepada deskman, kwitansi pencairan kredit lembar kedua diarsipkan oleh teller, dan kwitansi pencairan kredit lembar ketiga diberikan kepada debitur bersamaan dengan penerimaan atau pengiriman uang ke nomor rekening tabungan debitur. Keterangan : SKPP
: Surat Keterangan Pengajuan Pinjaman
LHK
: Laporan Hasil Kunjungan
FPPKU
: Formulir Putusan Pencairan Kupedes Usaha
SKMA
: Surat Keterangan Menjual Agunan
SPH
: Surat Pengakuan Hutang
KPP
: Kwitansi Pencairan Pinjaman
4.2.3 Bagian – bagian yang terlibat Bagian yang terlibat dalam pemberian kredit Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan adalah : 1) Kepala Unit Kepala unit bertanggung jawab untuk memutuskan layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pinjaman kredit dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas. 2) Mantri Kupedes Mantri Kupedes bertugas untuk melakukan survey ke tempat usaha calon debitur, melakukan analisis jaminan, membuat laporan laporan
41
hasil kunjungan, membuat surat pengakuan hutang, dan membuat surat keterangan menjual agunan. 3) Deskman Deskman
bertugas
untuk
melakukan
pemeriksaan
terhadap
kelengkapan berkas yang telah diterima untuk diproses dan membuat kwitansi pencairan kredit. 4) Teller Teller bertugas untuk menerima, mencatat bukti kas keluar dan mengeluarkan kas atau uang.
4.2.4
Dokumen yang digunakan dalam Pemberian Kredit Komersil a) Dokumen Syarat Dokumen syarat merupakan syarat – syarat yang harus dipenuhi calon debitur yang akan mengajukan permohonan pinjaman. Dokumen ini berupa Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, dan BPKB Kendaraan serta Foto Copy STNK. b) Formulir Permohonan Kupedes atau Surat Keterangan Pengajuan Pinjaman (SKPP). Formulir ini diisi oleh calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit kupedes. Data tersebut berisi nama, nama istri, pekerjaan, alamat, no telepon peminjam, nama ibu kandung calon debitur, kerabat yang bisa dihubungi, jumlah pinjaman atau plafon, jangka waktu pinjaman, jenis usaha dan keperluan pinjaman.
42
c) Laporan Hasil Kunjungan Laporan ini berisi mengenai identitas debitur, informasi usaha debitur, laporan laba rugi dan laporan neraca keuangan usaha debitur, serta informasi tempat usaha debitur. d) Formulir Putusan dan Pencairan Kupedes Formulir ini berisi hasil pertimbangan dari permohonan kredit yang telah disetujui oleh kepala unit dengan keputusan mengenai jumlah kredit yang disetujui, keperluan pinjaman, sektor usaha, jangka waktu kredit, cara angsuran, suku bunga kredit, dan besarnya jumlah angsuran. e) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Surat ini berisi pernyataan debitur mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan dan telah menerima pinjaman kupedes. Surat ini digunakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan sebagai bukti bahwa debitur telah melakukan pinjaman kredit BRI. f) Kwitansi Pinjaman Kwitansi pinjaman berisi jumlah uang yang diterima oleh debitur, jangka waktu, nama debitur, alamat dan jumlah angsuran yang harus dibayar debitur setiap bulannya.
43
4.2.5 Komparasi Antara Teori dengan Praktek Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan sudah mengacu kebijakan yang telah diterapkan perusahaan dan sudah memadai. Adapun prosedur serta kebijakan yang telah diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan meliputi : 1) Tahapan prosedur pemberian kredit Tahapan prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan sudah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kasmir (2012:95) bahwa prosedur pemberian kredit melalui tahapan - tahapan sebagai berikut : a) Pengajuan Proposal Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen – dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Pada Bank BRI Unit Peguyangan pengajuan kredit kupedes tidak ditulis melalui
proposal
melainkan
melalui
formulir
pengajuan
permohonan kupedes surat keterangan pengajuan pinjaman (SKPP) dengan melampirkan dokumen syarat berupa Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, dan BPKB Kendaraan serta Foto Copy STNK
44
b) Penyelidikan Berkas Pinjaman Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen – dokumen yang diajukan pemohon kredit. Pada Bank BRI Unit Kuta penyelidikan berkas dokumen dilakukan oleh deskman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI. c) Penilaian Kelayakan Kredit Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Pada Bank BRI Unit Peguyangan penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh mantri kupedes dengan menggunakan analisis asas 5C. Mantri kupedes melakukan analisis mengenai usaha calon debitur dan analisis jaminan yang digunakan calon debitur dalam pengajuan kredit. Analisis ini dicatat pada laporan hasil kunjungan nasabah yang akan digunakan dalam mengambil keputusan kredit kupedes d) Wawancara Pertama Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Pada Bank BRI Unit Peguyangan wawancara pertama dilakukan oleh mantri Kupedes setelah selesai melakukan penilaian kelayakan kredit. Wawancara ini berupa pertanyaan mengenai identitas diri calon debitur dan kerabat terdekat debitur dengan mencocokkan berkas yang sebelumnya diterima dari calon debitur. Tujuan dari wawancara pertama ini adalah untuk mendapatkan keyakinan
45
apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. e) Peninjauan Ke Lokasi Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, setelah mantri Kupedes melakukan wawancara pertama dengan calon debitur, mantri Kupedes melakukan peninjauan ke rumah calon debitur dan bertemu dengan kerabat terdekat calon debitur. Peninjauan ke lokasi ini bertujuan untuk memastikan informasi tempat calon debitur apabila suatu saat debitur menunggak dalam membayar angsuran kredit. f) Wawancara Kedua Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara ke dua. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, wawancara kedua dilakukan oleh Kepala Unit dengan melakukan kunjungan langsung ketempat usaha nasabah. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kembali kelayakan usaha dan jaminan yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh mantri kupedes. g) Keputusan Kredit Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah
46
selanjutnya adalah keputusan kredit. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, setelah usaha calon debitur dinilai layak diberikan kredit, kepala unit kemudian menandatangani laporan hasil kunjungan dan formulir putusan pencairan kupedes yang telah disiapkan oleh mantri Kupedes. h) Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang dianggap perlu. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, setelah laporan hasil kunjungan dan formulir pencairan kupedes di otorisasi oleh kepala unit, mantri Kupedes kemudian menyiapkan surat pengakuan hutang yang akan ditandatangani oleh debitur, kepala unit, dan mantri kupedes. Surat tersebut digunakan sebagai bukti telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak. i) Realisasi Kredit Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, setelah kedua belah pihak menandatangani surat pengakuan hutang, kemudian deskman menyiapkan kwitansi pencairan pinjaman model UD – 01 rangkap 3 (tiga). Kwitansi tersebut kemudian diberikan kepada teller untuk melakukan pencairan kredit ke rekening tabungan debitur.
47
2) Dokumen yang digunakan Dokumen – dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit komersil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Peguyangan sudah cukup sesuai dengan teori yang ada. Menurut Kasmir (2012:96), dokumen syarat yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut : a) Akta Pendirian Perusahaan dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Pada Bank BRI Peguyangan, tidak menggunakan akta pendirian perusahaan dalam melakukan pengajuan permohonan kredit komersil, melainkan menggunakan Surat Keterangan Usaha. b) Bukti diri (KTP) pemohon kredit. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, calon debitur wajib menyerahkan foto copy KTP sebagai identitas diri calon debitur. c) Laporan Neraca dan laporan laba rugi Pada Bank BRI Unit Kuta, calon debitur wajib menyerahkan laporan keuangan laba rugi dan laporan neraca. Laporan ini digunakan oleh mantri kupedes dan kepala unit dalam mengambil keputusan kredit Kupedes d) Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, debitur wajib menyerahkan BPKB Kendaraan sebagai jaminan apabila debitur melakukan pinjaman kredit Kupedes. Jaminan ini selanjutnya bisa dilelang atau dijual oleh pihak Bank apabila suatu saat debitur tidak
48
mampu untuk membayar angsuran selama 5 kali angsuran kredit kupedes di Bank BRI Unit Peguyangan e) Daftar penghasilan bagi perseorangan. Pada Bank BRI Unit Peguyangan, tidak menggunakan dokumen syarat
daftar
penghasilan
perseorangan
karena
sudah
menggunakan laporan keuangan laba rugi dan laporan neraca usaha debitur. Daftar penghasilan digunakan apabila calon debitur ingin mengajukan kredit golongan berpenghasilan tetap di BRI Unit Peguyangan. f) Fotocopy Kartu Keluarga Pada Bank BRI Unit Peguyangan, debitur wajib menyerahkan fotocopy kartu keluarga sebagai identitas debitur dan keluarga debitur. Dengan demikian prosedur pemberian kredit Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun sesuai dengan fakta di lapangan kredit Kupedes bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan tetap saja terjadi. Berdasarkan informasi yang penulis terima dari mantri kupedes, mantri kupedes sudah menerapkan analisis asas 5C dan menjalankan prosedur pemberian kredit kupedes sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Non Performing Loan Bank BRI Unit Peguyangan terjadi karena disebabkan menurunnya prospek usaha nasabah yang menyebabkan usaha nasabah mengalami gulung tikar, sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran kredit. Sedangkan dokumen yang digunakan hanyalah beberapa
49
memiliki persamaan dengan teori yang ada namun memiliki maksud dan tujuan yang sama seperti yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan.
50
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Proses pemberian kredit usaha pedesaan(KUPEDES) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: tahapan permohonan kredit, tahapan peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan atau akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha pedesaan secara tertulis berserta syarat-syarat lain yaitu fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa setempat. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Mantri BRI Unit Peguyangan akan melalukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Setelah melakukan peninjauan dan dokumen sudah disiapkan, Kepala Unit BRI Unit Peguyangan akan memberikan keputusan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah kredit diputuskan oleh Kepala Unit BRI Peguyangan, apabila permohonan kredit disetujui maka akan dilanjutkan dengan tahapan pencairan kredit, dalam tahapan ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahapan penandatangan perjanjian surat pengakuan hutang dan yang terakhir pemberian atau pengiriman uang kepada debitur bisa dilakukan dengan menstransfer ke rekening tabungan atau dengan mengambil langsung uang yang dipinjam. Berkas atau kelengkapan pencairan yang digunakan adalah surat pengakuan hutang,
51
dengan ditandatanganinya surat pengakuana hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemebrian kredit usaha pedesaan telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak. 2. KUPEDES merupakan program pemerintah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Demi memenuhi kebutuhan dana pengusaha-pengusaha
kecil
yang
memerlukan
modal
untuk
mengembangkan usahanya, dimana suku bunga KUPEDE sebesar 1,25% perbulan atau 15% pertahun
5.2 Saran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan sebaiknya memberikan penjelasan dan sosialisasi lebih spesifik mengenai prosedur pemberian kredit dan perubahan nama produk kredit yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan Denpasar kepada nasabah atau calon debitur. Hal tersebut bertujuan agar calon debitur lebih paham mengenai prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Peguyangan dan untuk memperlancar pembayaran angsuran kredit sehingga mengurangi terjadinya kredit macet.
52
