8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebuah pesawat sipil bermesin tunggal jenis Swearingen SX-300 dipaksa untuk turun F16 Fighting Falcon milik TNI AU ke landasan di Lanud Soewondo, Medan sekitar pukul 12.44 Wib saat memasuki udara Indonesia.1 Diperkirakan pesawat
tersebut
tidak
mengantongi
izin
penerbangan (flight
cleareance) perjalanannya dari Colombo ke Subang, Malaysia. Menurut Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekar Pertama TNI Sungkono, pesawat bernomor N54JX yang dipiloti Heinz Peier (65) kewarganegaraan Swiss disergap pesawat F16 saat akan memasuki wilayah udara barat Meulaboh, Aceh. Waktu melakukan operasi Hanud, tertangkap pesawat yang dicek tidak memiliki flight cleareance. Setelah itu di airbone-kan pesawat F16 untuk melakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi, pesawat itu dipaksa untuk mendarat di Medan,” Pesawat tersebut melakukan perjalanan ferry flight langsung antara Colombo-Singapura bukannya ke Subang, Malaysia. Namun berdasarkan data penerbangan yang dikeluarkan flightaware.com Heinz sudah memberitahukan rute penerbangannya. Ia berangkat menggunakan pesawat pribadinya Swearingen SX-300 nomor penerbangan N54JX berangkat dari Bandaranike International Colombo pada pukul 06.10 AM IST dan akan tiba Bandara Sultan Abdul Aziz Shah Subang Jaya, Selangor Malaysia pukul 1.50 PM MYT.2 1
Sumatera and beyond.Ketika Heinz Peier Sang Legendapilot Dihentikan F16/dalam com/2014/04/diakses tanggal 1 Juli 2014 2 Ibid
Universitas Sumatera Utara
9
Dalam peta perjalanannya diberitahukan di situs tersebut terlihat jelas rute penerbangan N54JX dari Colombo menuju Subang, melintasi pulau Sumatera wilayah udara Indonesia. Heinz Peier merupakan pilot berpengalaman, pensiunan pilot pesawat komersil. Menurut situs linkedin.com Heinz Peier merupakan pemilik Admore Intl. jets. Inc sebuah perusahaan maskapai penerbangan di Daytona Beach, Florida AS yang menyediakan travel perjalanan bagi mereka yang ingin merasakan terbang menggunakan jasanya.3 Heinz Peier telah terbang ke berbagai negara untuk berkeliling dunia menggunakan pesawat. Seorang legenda di dunia penerbangan yang suka berpetualang. Saat tiba di Lanud Soewondo, pilot itu mendapat pemeriksaan cukup ketat dari personel TNI bersenjata laras panjang yang telah tiba di lokasi. Sebelumnya, personel TNI mengarahkan senjatanya kepada Heinz mengantisipasi hal terburuk. Dengan cekatan mereka menyergap pilot tersebut kemudian memeriksanya dengan perasaan curiga. Semua barang milik Heinz Peier yang ada di dalam kabin pesawat dikeluarkan untuk dilakukan pemeriksaan. Termasuk alat-alat komunikasi yang digunakannya selama penerbangan. Kakek tua itu pun menuruti yang diperintahkan dengan tenang Heinz Peier menghadapi semua situasi yang datang pada dirinya. “I’am not criminal (Saya bukan kriminal),” ujarnya kepada orang-orang yang memeriksa dirinya. Pemeriksaan itu berlangsung hampir 30 menit, saat akan digiring ke kantor VIP bekas Bandara Polonia, Heinz melupakan pakaian
3
Ibid
Universitas Sumatera Utara
10
resminya yang tertinggal di dalam kokpit, karena ia hanya mengenakan kaus oblong warna putih dan celana ponggol warna coklat. Saat kembali, bukannya mengeluarkan pakaian lebih dulu, Heinz malah disuruh mengeluarkan isi bagasinya yang diletakkan dibaris kedua duduk kokpit pesawat. Beberapa orang yang menyaksikan pemeriksaan itu cukup terkejut karena Heinz mengeluarkan sepeda dari dalam jok bagian belakan kokpit. Pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Heinz Peier merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain.4 Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Dilihat dari beberapa kasus pelanggaran lintas batas yang ada di Indonesia bersifat biasa dan tidak begitu mengancam, namun negara Indonesia harus bertindak tegas karena kedaulatan negaranya dilanggar oleh negara lain karena pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi pelanggaran daerah perbatasan udara kita oleh negara asing baik dari pesawat sipil maupun pesawat militer.5
4
Suryo Sakti Hadiwijoyo,Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 2-3. 5 Dita Anggraini Wibowo, Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing, Jurnal Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hal 5
Universitas Sumatera Utara
11
Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (Relative Sovereignty of State). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.6 Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara.7 Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya. Dengan demikian suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa pada masa kini kedaulatan
6
Ibid, hal. 4. Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta, 1999, hal. 9.
7
Universitas Sumatera Utara
12
negara merupakan sisa dari kekuasaan yang dimiliki dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional.8 Konvensi Chicago 1944, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignity) atas ruang udara atas wilayah kedaulatannya. Dari Pasal tersebut memberikan pandangan bahwa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial, adalah: (1). Setiap negara berhak mengelola dan mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara nasionalnya; (2). Tidak satupun kegiatan atau usaha di ruang udara nasional tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu atau sebagaimana telah diatur dalam suatu perjanjian udara antara negara dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Namun dalam praktek pelaksanaannya ternyata ada beberapa negara yang memberlakukan jalur tambahan secara sepihak yang dikenal dengan istilah Air Defence Identification Zone (ADIZ). Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas masalah ini. Berdasarkan latar belakang di atas merasa tertarik memilih judul Pelanggaran Hukum Atas Wilayah Udara dengan Masuknya Pesawat Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran oleh Heinz Peier yang memasuki Wilayah Udara Indonesia).
8
Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Jakarta: Bina Cipta, 2010. hal 7
Universitas Sumatera Utara
13
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum dalam wilayah Indonesia? 2. Bagaimana Pengaturan hukum atas wilayah udara dalam perspektif hukum internasional? 3. Bagaimana Pelanggaran hukum atas wilayah udara dengan masuknya pesawat asing dalam perspektif hukum internasional?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam wilayah Indonesia b. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas wilayah udara dalam perspektif hukum internasional c. Untuk mengetahui pelanggaran hukum atas wilayah udara dengan masuknya pesawat asing dalam perspektif hukum internasional 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis berikut ini. a. Secara teoretis Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum internasional khususnya dalam bidang Pelanggaran
Universitas Sumatera Utara
14
Hukum Atas Wilayah Udara dengan Masuknya Pesawat Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional. b. Secara praktis Diharapkan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan maupun pihak legislatif guna melengkapi peraturan perundangundangan yang masih diperlukan terkait dengan pengaturan penerbangan sipil internasional menurut hukum internasional yang melintasi antar negara.
D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran penulis terhadap judul skripsi yang ada di Perpustakaan, belum ada tulisan skripsi yang mengangkat judul tentang pelanggaran hukum atas wilayah udara dengan masuknya pesawat asing dalam perspektif hukum internasional (Studi Kasus Pelanggaran oleh Heinz Peier yang memasuki Wilayah Udara Indonesia). Oleh karena itu tulisan ini bukan merupakan hasil penggandaan dari karya tulis orang lain dan keaslian penelitian ini terjamin adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Hukum Internasional Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di dua negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala internasional. Hukum Internasional merupakan hukum antar negara atau antar bangsa yang menunjukkan pada
Universitas Sumatera Utara
15
kompleks asas dan keedah yang mengatur hubungan antar masyarakat bangsabangsa atau Negara.9 Hukum Internasonal adalah sebagai sekumpulan Hukum (Body of Law) yangsebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan Negara-negara satu sama lain.10 Hukum internasional mengikat secara hukum. Kekuatan mengikat hukum internasional
ditegaskan
dalam dalam Piagam Pembentukan
Organisasi
Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Piagam ini baik secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan Statuta Mahkamah Internasional yang dilampirkan pada piagam, dimana fungsi Mahkamah dalam Pasal 38 dinyatakan “untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa-sengketa demikian yang diajukan kepadanya.” Salah satu manifestasi multipartit yang paling akhir yang mendukung legalitas hukum internasional adalah Deklarasi Helsinki pada 1 Agustus 1975.11
2. Sumber Hukum Internasional Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat,
9
Temukanpengertian.Blogspot.Com/2013/08/Pengertian Hukum Internasional.Html, diakses tanggal 1 November 2014 10 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3 11
J. G. Starke, Op. cit. hal. 22
Universitas Sumatera Utara
16
yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.12 Sumber hukum internasional ada dua jenis yakni : 1. Sumber hukum materil: sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.13 2. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.14 Dalam hukum tertulis, ada dua tempat yang mencantumkan secara tertulis sumber hukum internasional dalam arti formal yakni Pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907 tentang pembentukan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tahun 1920 yang kini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut tidak pernah terbentuk dikarenakan jumlah ratifikasi yang diperlukan tidak tercapai, sehingga sumber hukum internasional yang dipakai pada masa sekarang hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional.15
12
Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, hal. 113 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 42 14 Benny Setianto,“Sumber hukum internasional”, http://bennysetianto.blogspot.com. Diakses 1 November 2014 15 Mochtar Kusuma Atmadja, Op. cit. hal. 114 13
Universitas Sumatera Utara
17
F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan,16 yang berkaitan dengan Pelanggaran Hukum Atas Wilayah Udara dengan Masuknya Pesawat Asing dalam Perspektif Hukum Internasional. Penelitian hukum normatif terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum in concreto. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum in concreto. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum in abstracto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara dipakai sebagai premisa minor. Melalui proses silogisme akan diperolehlah sebuah konklusi, yaitu hukum in concreto, yang dimaksud.17 Adapun sifat dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti. 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasan dilakukan berdasarkan data sekunder, berupa:
16
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013, hal 14 17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hal 91-92
Universitas Sumatera Utara
18
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: peraturan perundangan nasional maupun terkait pelanggaran hukum atas wilayah udara dengan masuknya pesawat asing, antara lain UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undangundang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan, Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Keselamatan Penerbangan dan United Nation on Convention Law of the Sea (UNCLOS 1982), Konvensi Paris 1919 serta Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilhasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.18
18
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 31-32.
Universitas Sumatera Utara
19
3. Analisis data Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan
responden,
kemudian
menjelaskannya
secara
lengkap
dan
komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam skripsi ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.
G. Sistematika Penulisan Pembahasan secara sistematis sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini merupakan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
BAB II
PENGATURAN
HUKUM
WILAYAH
UDARA
NEGARA
INDONESIA
Universitas Sumatera Utara
20
Pada bab ini akan membahas Sejarah Hukum Udara di Indonesia, Perkembangan Hukum Udara Indonesia, Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) di Wilayah Udara Nasional dan Pengaturan Flight Information Region (FIR) Wilayah Udara Indonesia BAB III
PENGATURAN HUKUM ATAS WILAYAH UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Pada bab ini akan membahas tentang Sejarah Hukum Udara Internasional, Ketentuan hukum udara yang disepakati menurut ketentuan hukum internasional dan Status Air Defence Identification Zone (ADIZ) menurut hukum udara internasional serta Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan Konvensi Chicago 1944
BAB IV
PELANGGARAN HUKUM ATAS WILAYAH UDARA DENGAN MASUKNYA PESAWAT ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Pada bab ini akan membahas tentang Penegakan Kedaulatan Ruang Hukum Wilayah Indonesia dan Penegakan Hukum atas Wilayah Udara dalam Perspektif Hukum Internasional serta Akibat Hukum Pelanggaran Wilayah Udara dengan Masuknya Pesawat Asing
Universitas Sumatera Utara
21
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan penutup dalam skripsi ini, dalam hal ini penulis menyimpulkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.
Universitas Sumatera Utara
