BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Salah satu bentuk tanggungjawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk hasil pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Pada setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang BPK dapat berikan terhadap pemeriksaan atas laporan leuangan pemerintah: 1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1
2. Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) WDP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini tidak wajar (Adversed Opinion) Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP), ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Jika laporan keuangan daerah ingin mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Terbukti pada
Ikhtisar
Hasil
Pemeriksaan
Semester 2
(IHPS)
II
Tahun
2015
(http://www.bpk.go.id) masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (tahun 2014). Pada tingkatan pemerintahan provinsi terdapat 21% LKDP yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tingkatan pemerintahan kota masih terdapat 40% LKDP dengan opini WDP. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan persentase atas opini wajar tanpa pengecualian, namun bukan berarti hal ini membuat pemerintahan daerah menjadi lengah dalam menyiapkan laporan keuangannya. Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2010 s.d. 2014 Pemerintahan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
WTP 12 13% 21 23% 31 34% 36 38% 56 60%
Provinsi Total WTP WDP TW TMP 93 6 22 0 5 100% 18% 67% 0% 15% 93 10 19 0 4 100% 30% 58% 0% 12% 90 17 11 0 5 100% 52% 33% 0% 15% 93 16 15 0 2 100% 49% 45% 0% 6% 93 26 7 0 1 100% 76% 21% 0% 3%
Kota WDP TW TMP 67 3 11 72% 3% 12% 63 2 7 67% 2% 8% 52 0 7 58% 0% 8% 55 0 2 59% 0% 3% 37 0 0 40% 0% 0%
Total 33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 34 100%
Tidak tahu penyebab pasti apa penyebab laporan keuangan daerah (laporan keuangan SKPD atau instansi Pemda) menjadi salah saji. Orang-orang (termasuk pakar
akuntansi)
hanya
bisa
menduga
hal
tersebut
disebabkan
(mungkin=probably) oleh (1) pegawai akuntansi pembuat laporan keuangan itu tidk mengerti the true accounting process, atau dengan kata lain mereka tidak mengerti proses itu dibawah transaksi keuangan negera yang kompleks dan rumit itu, (2) mereka (pegawai) mengerti the true accounting process, tetapi mereka
3
bekerja berlandaskan keyakinan sendiri yang tidak dapat diterima secara umum, (3) jumlah pegawai akuntansi yang sangat sedikit dengan beban kerja yang begitu banyak (mereka juga berfungsi sebagai bendahara/kepala seksi/atau lainnya) sehingga bekerja untuk menyiapkan laporan keuangan hanya dilakukan asal jadi (form is over substance yang seharunya substance is over form), (4) manual kerja (work operating instructons) adalah salah, yang disiapkan oleh si perancang sistem sehingga prosedur kerja yang sebenarnya dihilangkan/tidak dimasukkan dalam manual itu, (5) pimpinan secara sengaja membiarkan proses berjalan salah dan mereka (pimpinan tersebut) mengerti atau tidak tahu proses yang seharusnya (mungkin karena motif tertentu), atau sebab-sebab lainnya yang tidak diketahui sampai saat ini (Herman, 2014). Jika proses dan laporan keuangannya salah, maka salah satu guna atau manfaat dari laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat tidak akan terpenuhi. Sehingga keputusan yang diambil oleh pejabat atau pihak terkait tidak lagi melihat laporan keuangan itu. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini berjudul: Analisa Atas Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD X di Provinsi Sumatera Barat).
1.2 RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem akuntansi yang digunakan pada SKPD di Provinsi Sumatera Barat ? 4
2. Apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan proses akuntansi yang benar (true accounting process) ?
1.3 BATASAN MASALAH Batasan masalah di dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pencatatan dan penyajian laporan
keuangan
pada
SKPD
X
di
Provinsi
Sumatera
Barat
dan
membandingkannya dengan teori atau sistem akuntansi yang relevan.
1.4 TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem akuntansi yang digunakan pada SKPD X di Sumatera Barat. 2. Untuk mengetahui apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan proses akuntansi yang benar (true accounting process).
5
1.5 MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Peneliti -
Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.
-
Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam menganalisa proses penyusunan laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang.
2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang -
Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Dunia Penelitian dan Akademis -
Dapat menambah perbandingan atau literatur dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
6
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum skripsi ini akan dimuat dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas kajian teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. BAB III : METODE PENELITIAN Pada bab ini tentang penjelasan desain penelitian, jenis data digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan data penelitian serta analisis penelitian. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini difokuskan pada kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan selama melakukan penelitian serta saran dari penelitian.
7
