BAB 1 INTRODUKSI
Bab ini menguraikan latar belakang, masalah riset, pertanyaan riset dan tujuan dilakukannya riset. Bab ini juga memaparkan tentang kontribusi riset dan sistematika penulisan. 1.1.
Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dalam sebuah entitas pelaporan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten (Kanwil Kemenag Banten) selain merupakan entitas pelaporan juga merupakan entitas akuntansi. Sebagai entitas pelaporan, memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang wajib disusun adalah neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebagai entitas akuntansi, Kanwil Kemenag Banten wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah. Transaksi keuangan yang dimaksud, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pengelolaan aset. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, efektif dan optimal perlu didukung dengan kegiatan penatausahaan aset yang tertib. Paulus (2011) menjelaskan bahwa dalam upaya pembenahan pengelolaan aset perlu ditingkatkan mekanisme
1
2
kerja/prosedur pada kegiatan penatausahaan aset. Hal ini menjadi perhatian, karena dalam penatausahaan aset terdapat tiga kegiatan penting yang harus dilakukan demi ketertiban pengelolaan aset, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan aset merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
No.
120/PMK.06/2007
tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Disebutkan dalam Pasal 2 PMK No. 120/PMK.06/2007 bahwa penatausahaan barang milik negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan barang milik negara. Dalam implementasinya, penatausahaan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan BMN pada Kanwil Kemenag Banten tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya, ada permasalahan yang dihadapi terutama yang terkait dengan barang persediaan dan aset tetap. Sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kementerian Agama Tahun 2013, pengelolaan barang persediaan belum dilaksanakan secara tertib pada satuan kerja (satker) Kanwil Kemenag Banten, yaitu: tidak ada stock opname, tidak ada berita acara pemeriksaan fisik, pencatatan di aplikasi persediaan tidak rutin (tidak memadai), terdapat selisih antara jumlah fisik barang dan laporan, kesalahan dalam pencatatan jumlah satuan dan harga, dan tidak dilakukannya rekonsiliasi internal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2014). Hal tersebut menunjukkan belum memadainya pengelolaan barang persediaan, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan barang persediaan yaitu
3
kurang saji persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp54.781.900,00,-. Selain barang persediaan, disebutkan pula dalam LHP tersebut, bahwa pengelolaan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten belum tertib dan menunjukkan bahwa pengendalian dan penatausahaan aset tetap masih belum diselenggarakan secara memadai, yaitu terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya berupa tujuh unit gedung dan bangunan dengan nilai total Rp747.084.600,00. Pada tahun sebelumnya, Tahun 2012 terdapat pula permasalahan yang terkait dengan aset tetap yang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung operasional satker Kanwil Kemenag Banten yaitu dua belas unit Notebook/Laptop dan dua Proyector dengan total nilai Rp145.100.000,-. Hal ini terjadi karena dalam pengendalian dan penatausahaan aset tetap masih belum diselenggarakan secara memadai (Badan Pemeriksa Keuangan, 2013). Tahun 2010 terdapat permasalahan pengelolaan barang-barang persediaan, yaitu tidak dilakukan stock opname di akhir tahun, hal ini terjadi karena kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan persediaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Melihat pada permasalahan di atas, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Kanwil Kemenag Banten dalam pengelolaan aset, khususnya kegiatan penatausahaan persediaan dan aset tetap. Ditambah pula masalah rekonsiliasi dengan pihak pengelola barang, dalam empat tahun terakhir Kanwil Kemenag Banten mendapatkan tiga kali teguran atas keterlambatan melakukan rekonsiliasi laporan BMN semesteran/tahunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lelang (KPKNL) Serang. Keinginan untuk membenahi pengelolaan BMN diungkapkan oleh pejabat berwenang pada Kanwil Kemenag
4
Banten dalam kegiatan evaluasi pelaporan BMN dan persediaan pada satker di lingkungan Kanwil Kemenag Banten Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Banten (Inmas Banten, 2015). Dalam upaya pembenahan dan memperbaiki kekurangan dalam sebuah program atau kegiatan perlu dilakukan evaluasi yang dapat mendorong pelaksana program atau kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan. Evaluasi
penting dilakukan karena
evaluasi
dapat
mendukung
agenda
pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik (Maramis, 2013). Evaluasi yang perlu dilakukan dalam penatausahaan persediaan dan aset tetap yaitu menilai apakah penatausahaan sudah dilakukan dengan benar, apakah sudah mendapatkan hasil yang diharapkan, apakah sudah mengoptimalkan sumber daya dalam kegiatan penatausahaan tersebut. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada riset tentang evaluasi implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten, sehingga belum diketahui bagaimana kesesuaian implementasi penatausahaan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dijelaskan oleh Maramis (2013) bahwa evaluasi dapat bermanfaat sebagai sumber pengambilan keputusan, bermanfaat untuk mencari sebab permasalahan, untuk mengidentifikasi isu masalah, untuk mengambil keputusan berdasakan alternatif terbaik, membantu membangun konsensus para pemangku kepentingan bagaimana merespon suatu masalah. Dengan demikian, riset ini penting dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi dilapangan dengan peraturan yang berlaku dan riset ini dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa yang ada dibalik fenomena
5
yang menjadi masalah dalam implementasi penatausahaan aset tersebut. Selain itu, riset ini penting bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset khususnya pengambil kebijakan pada Kanwil Kemenag Banten sebagai bahan evaluasi dalam penatausahaan aset. 1.2.
Masalah Riset Terkait dengan temuan aset pada Kanwil Kemenag Banten, ditengarai
terdapat ketidaksesuaian antara implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3.
Pertanyaan Riset Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan riset ini ialah sebagai
berikut: 1. Bagaimana tingkat kesesuaian implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? 2. Jika tidak sesuai, faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten? 1.4.
Tujuan Riset Berdasarkan pertanyaan riset di atas, riset ini bertujuan untuk:
1. Mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6
2. Mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten. 1.5.
Kontribusi Riset Kontribusi yang diharapkan dalam riset ini ialah sebagai berikut:
1. Kontribusi akademis Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pihak yang ingin melakukan riset tentang penatausahaan persediaan dan aset tetap. 2. Kontribusi praktis Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan pada Kanwil Kemenag Banten sebagai bahan evaluasi dalam penatausahaan persediaan dan aset tetap agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.6.
Sistematika Penulisan Untuk mencapai tujuan riset ini, sistematika penulisan tesis ini dibagi
dalam lima bab sebagai berikut : BAB 1 berisi tentang latar belakang, masalah riset, pertanyaan riset, tujuan riset, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. BAB 2 berisi kajian pustaka, pengelolaan BMN, penatausahan BMN, unit pelaksana penatausahaan BMN, tugas pelaksana penatausahaan BMN, prosedur penatausahaan BMN, riset terdahulu, dan kerangka konseptual riset. BAB 3 berisi tentang desain riset yang terdiri dari jenis riset, sumber data,
7
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji validasi dan reliabilitas. BAB 4 berisi tentang data yang diperoleh, hasil analisis data yang dilakukan, serta pembahasan analisis data. BAB 5 menyajikan simpulan dan saran hasil riset.
