BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materil, spiritual, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat di laksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. 1 Masalah dalam Pembangunan Nasional merupakan hal yang sangat vital dan mendasar sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 dalam paragraf ke dua, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” 2 Oleh karena itu, sebagai mitra kerja pemerintah, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maka di harapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Pusat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dapat menyesuaikan dan mengembangkan lebih lanjut dengan muatan lokasi situasi, kondisi dan kebutuhan yang
nyata
di
daerah
masing-masing
dengan
mendayagunakan
serta
mengembangkan potensi Sumber Daya Daerah secara optimal.
1
https://www.google.co.id/search?q=pembangunan+nasional&oq=pembangunan+nasional&aqs=chrom e..69i57.10382j0j9&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#, di akses 3 April 2015 2 Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara. Jakarta
Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribaun pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masingmasing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintah daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Suatu daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Guna mendukung Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsinya membangun dan mensejahterakan daerahnya dalam berbagai bidang, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) selaku mitra kerja pemerintah bergerak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 , lalu dalam perkembangannya di ubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 , menerima mandat yang sangat luhur yang di tuangkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “ Memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesataraan dan keadilan gender
serta kesadaran hukum dan lingkungan”. Ruang lingkup kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa di bilang cukup luas seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “ Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah keluarga di perdesaan yang perlu di tingkatkan dan di kembangkan kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material.” , yang lalu di dukung dalam pasal 6, 7, 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dimana menjabarkan susunan dan tata cara pembentukan struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam lingkup Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, maupun Desa. Sehingga dapat di simpulkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja pemerintah berperan dalam berbagai ruang lingkup pemerintahan daerah dari yang kecil seperti desa hingga provinsi. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Pertama, dalam susunan struktur keanggotaannya, yang bersifat organisasi Kerucut. 3 Dimana diatur di dalam Pasal 6 hingga pasal 13 daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, dapat di lihat kewenangan daripada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara hierarkis dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga desa. 1. Nasional a. Menteri Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud membentuk TP PKK di Pusat. b. Struktur keanggotaan TP PKK Pusat sebagaimana dimaksud, terdiri dari: 3
http%3A%2F%2Flista.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F22301%2FP%2B5%25266 %2Borganisasi.pdf&usg=AFQjCNHEywpyNQWUfzaHSssVgsdEcO5FFg, diakses pada 4 april 2015
a. Ketua Umum
:
Isteri Menteri Dalam Negeri
b. Ketua,
:
laki-laki atau perempuan bersifat sukarela
Sekretaris
yang mampu dan peduli terhadap upaya
Umum,
kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
Sekretaris,
suatu organisasi, lembaga, dan Partai
Bendahara,
Politik.
Anggota c. Susunan Keanggotan TP PKK Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2. Provinsi a. Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK di Provinsi. b. Struktur keanggotaan TP PKK Provinsi sebagaimana dimaksud, terdiri dari a. Ketua
: Isteri Gubernur
b. Wakil Ketua I
: Isteri wakil Gubenur
c. Wakil Ketua II, III : laki-laki
atau yang
perempuan mampu
dan
bersifat
dan IV, Sekretaris,
sukarela
peduli
Bendahara,
terhadap upaya kesejahteraan keluarga
Anggota
dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
c. Susunan Keanggotan TP PKK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Kabupaten/Kota a.
Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud membentuk Tim Penggerak PKK di Kabupaten/Kota.
b.
Struktur keanggotaan TP PKK di Kabupaten/Kota , terdiri dari: c. Ketua
: Isteri Bupati/Walikota
d. Wakil
: isteri Wakil Bupati/ Wakil Walikota
Ketua I e. Wakil Ketua
: laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang II,
mampu
dan
peduli
terhadap
upaya
III dan IV,
kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
Sekretaris,
suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
Bendahara, Anggota c.
Susunan Keanggotan TP PKK Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4. Kecamatan a. Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud membentuk Tim Penggerak PKK di Kecamatan. b. Struktur keanggotaan TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud, terdiri dari a. Ketua
: Isteri Camat
b. Wakil Ketua I, : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela
c.
II, III dan IV,
yang mampu dan peduli terhadap upaya
Sekretaris,
kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
Bendahara,
suatu organisasi, lembaga, dan Partai
Anggota
Politik.
Susunan Keanggotan TP PKK kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
5. Kelurahan a. Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud membentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan. b. Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan , terdiri dari: a. Ketua
: Isteri Lurah
b. Wakil Ketua I, : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela II,
c.
III
dan
yang mampu dan peduli terhadap upaya
IV,Sekretaris,
kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
Bendahara,
suatu
Anggota
Politik.
organisasi,
lembaga,
dan
Partai
Susunan Keanggotan TP PKK kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
6. Desa a. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa. b. Struktur keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari:
a. Ketua
: Isteri Kepala Desa
b. Wakil Ketua, : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela
c.
Sekretaris,
yang mampu dan peduli terhadap upaya
Bendahara,
kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
Anggota
suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
Susunan Keanggotan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Dari Strukutur Organisasi TP PKK dalam tingkat nasional, Provinsi, hingga desa dapat mudah dilihat hubungan kemitraan antara Pemerintah dengan TP PKK dimana, dalam berbagai tingkatan TP PKK kecenderungan yang menjadi ketua daripada TP PKK tersebut adalah istri daripada Kepala Daerah maupun pejabat yang memimpin daripada suatu ruang lingkup kekuasaan. Dan menarik dari sistem organisasi kerucut ini di harapkan akan ada sinergi dan pelimpahan wewenang yang baik dalam TP PKK masing-masing berdasarkan wilayah teritori Pemerintahannya masing-masing. Kedua, dalam perkembangannya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sering berhadapan dengan stigma negatif dari masyarakat tidak heran dalam komentarnya dalam halaman berita online Kompas, Ny. Veronica Tan, S.T. Selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DKI Jakarta tidak ingin anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di pandang sebagai “Perempuan Kurang-Kerjaan”. Sehingga tentu saja secara rinci menarik Untuk di telaah secara terperinci sektor-sektor yang menjadi lingkup kerja dari pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dimana menonjolkan peran daripada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai mitra kerja daripada Pemerintah.
Ketiga, dalam pelaksanaan program kerja pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) membutuhkan anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan program kerja yang sudah di rencanakan selama periode tertentu, dalam skripsi ini juga akan di ulas bagaimana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mendapatkan anggarannya yang akan di tinjau dari aspek yuridisnya sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 dan berbagi peraturan maupun ketetapan hukum lainnya yang terkait. Menurut Gomes, anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. 4 Menurut Supriyono, Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. 5 Dengan kata lain adalah suatu aspek penting dalam suatu organisasi maupun badan hukum yang memiliki suatu program kerja yang memerlukan pendanaan, dalam pelaksanaannya, ibarat jantung dalam tubuh manusia demikian pula pentingnya anggaran dalam suatu organisasi maupun badan hukum, karena seperti jantung bukan hanya penting dimiliki manusia, tetapi penting juga untuk di rawat dengan baik agar bisa mensuport anggota tubuh secara keseluruhan dan berkerja dengan optimal, begitu pula anggaran dalam Tim 4
Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi. Yogyakarta, 1995, hlm
67. 5
R. A., Supriyono, Akuntansi Manajemen, Edisi pertama, Cetakan pertama, Penerbit BPFE. Yogyakarta, 2001, hlm 89
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bukan saja perlu di miliki, tetapi juga perlu di rawat layaknya jantung, dalam hal ini dikenal penganggaran yang baik. Penganggaran adalah suatu suatu sistematika tertulis yang di susun secara teliti pada awal suatu perencanaan program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sehingga di tuntut ketelitian mensinergikan suatu program dengan nilai mata uang yang di butuhkan untuk menjalankan program tersebut, agar dalam periode kerja berjalan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dapat dengan baik dan lancar menjalankannya. Suatu anggaran perlu pengawasan agar tujuannya dapat berlangsung dengan baik, karena sebaik apapun suatu anggaran dalam perancangannya akan menuai hasil yang sia-sia tanpa suatu pelaksanaan yang berjalan dengan baik, agar pelaksanaan dapat dengan baik terjadi perlu ada suatu pengawasan oleh pihak yang memiliki itikad baik Menurut Harold Koonz, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah ,Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencanarencana. 6 Pengawasan terhadap anggaran yang akan digunakan untuk menunjang program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), perlu di kaji secara hukum administrasi pihak mana yang secara sah menurut hukum memiliki wewenang untuk mmenjalankan fungsinya dalam pengawasan sehingga suatu tujuan baik yang di inginkan
6
Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 39
akan tercapai, nantinya hal ini akan di bahas dalam skripsi ini dengan mengaitkan suatu hukum tertulis dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013. Pada dasarnya masalah ini dapat diangkat ke dalam suatu kajian hukum administrasi negara , dalam teori administrasi pembangunan masalah pemerintahan daerah sering pula dilihat dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi secara konsisten dalam usaha pembangunan didaerahnya dengan memasukkan ke dalam kerangka hukum, maka persoalannya ialah bagaimana hukum administrasi itu berfungsi efektif untuk menunjang kegiatan pemerintah dan juga lembaga yang mendukung kegiatan pemerintah dimana dalam skripsi ini kita akan membahas tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ditinjau dari Prespektif Hukum Administrasi Negara ( Studi di Kabupaten Kutai Timur )”.
B. Rumusan Masalah Sebelum diuraikan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, terlebih dahulu saya ingin menguraikan pengertian dari masalah dan permasalahan. Masalah adalah hasil dari kesadaran bahwa kondisi yang sekarang terjadi belumlah sempurna dan muncul keyakinan bahwa masa depan bisa dibuat jadi lebih baik. Keyakinan bahwa harapan bisa tercapai akan membuat seseorang memiliki sasaran untuk masa depan yang lebih baik. Harapan membuat diri sendiri merasa tertantang dan tantangan semacam ini juga layak disebut sebagai masalah. Sedangkan Permasalahan adalah merupakan suatu rangkaian hasil dari masalah yang menjadi
persoalan yang mengarah kepada suatu kajian yang lebih spesifik dan kongkret terhadap suatu hal tertentu. Dengan demikian dalam skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ditinjau dari Prespektif Hukum Administrasi Negara ( Studi di Kabupaten Kutai Timur ) , adalah : 1. Bagaimana Peranan Pemerintah di Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ? 2. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di TP PKK Kabupaten Kutai Timur ? 3. Apakah
Hambatan
dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga di TP PKK Kabupaten Kutai Timur ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penulis dalam membahas skripsi ini adalah untuk mencari kepastian yang objektif terhadap suatu masalah dan sekaligus untuk mencari jalan pemecahannya , sehingga ditemukan suatu hasil yang baik dan dapat percaya serta bermanfaat bagi penulis maupun Pemerintah daerah Kabupaten Kutai timur dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kutai timur serta masyarakat pada umumnya. a. Untuk mengetahui peran pemerintah di dalam pemberdayaan masyarakat melalui gerakan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
b. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga c. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sekaligus untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan pemerintah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam mengatasi hambatan yang terjadi.
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini di gunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang di dapat di bangku kuliah dan kenyataan di masyarakat. Untuk mengembangkan teoriteori tentang Hukum Administrasi Negara, serta dapat di jadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa. b. Manfaat Praktis 1) Bagi Penulis Untuk mengetahui lebih spesifik berjalannya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menjalankan tujuan dan maksud Peraturan Menteri dalam negeri tersebut secara aktual. 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Setidaknya dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah di keluarkan dalam usaha meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga demi tercapainya tujuan bangsa dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. 3) Bagi Peneliti lain Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya karena bagaimanapun hasil penelitian ini masih jauh dari kesan baik dan sempurna
D. Keaslian Penelitian Penulisan skripsi ini adalah berdasarkan hasil dari penelitian yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya yaitu TP-PKK Kabupaten Kutai Timur, skripsi ini belum pernah ada yang membuatnya, jikalau memang ada penulis yakin sudut pembahasannya pasti berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan juga dari berbagai sumber langsung yang merupakan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) di kabupaten Kutai Timur berserta peraturan-peraturan yang terkait dan ditinjau dari segi hukum administrasi negara. Ide atau gagasan penulis diwujudkan untuk skripsi yang merupakan karya ilmiah untuk meraih gelar sarjana Hukum dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN
PEMBERDAYAAN
DITINJAU
DARI
PRESPEKTIF
DAN
KESEJAHTERAAN
HUKUM
( STUDI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR ).
KELUARGA
ADMINISTRASI
NEGARA
Penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, juga Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Timurjuga. Penulis telah mendapatkan kepastian dari petugas perpustakaan bahwa tidak ada judul dan isi yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tulisan ini adalah asli. Karena itu keaslian dalam penulisan ini terjamin adanya, walaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata dijadikan pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Tinjauan Pustakaan merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci, mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian lain yang sedang atau akan dilakukan. Umumnya isi dari tinjauan pustaka bersifat bersifat kritis terhadap tema yang diangkat. F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen” yang berarti “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara.” 7 Berdasarkan teori tersebut di dalam skripsi ini juga akan membahas bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya untuk bekerja sama dengan TP PKK yang merupakan organisasi bentukan daripada Kementerian Dalam Negeri yang bersama-sama memiliki tujuan yang sama dengan 7
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.
pemerintah yaitu dalam menjalankan hukum positif yang di rancang untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dimana Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) itu adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian yang mencangkup didalam skripsi ini. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sedangkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya. Dan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 adalah 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu adalah Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan
Tatalaksana
Rumah
Tangga,
Pendidikan
dan
Ketrampilan,
Kesehatan,
Pengembangan
Kehidupan
Berkoperasi,
Kelestarian
Lingkungan
Hidup,
dan
Perencanaan Sehat Dari definisi tersebut di atas, dapat dismpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah : 1. Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
adalah
suatu
organisasi
kemasyarakatan yang memberdayakan wanita dan bergerak di bidang sosial 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah suatu lembaga yang digerakkan dan di bawah arahan atau pengawasan Kementrian Dalam Negeri. 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bergerak di bawah komando Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga memiliki program kerja yang langsung bersentuhan kepada pemenuhan kebutuhan dasar daripada kebutuhan keluarga. 5. Dalam memenuhi misinya untuk menjalankan program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga langsung bersentuhan kepada masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di bentuk berdasarkan hierarki pemerintahan yaitu, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga desa.
F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data atau bahan dalam skripsi ini, penulis mempergunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang lazim dipakai dalam penelitan ilmiah yakni : 1. Jenis Penelitian
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. 8 2. Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung daripada pihak yang terlibat atau terkait ( tangan pertama ), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. 3. Teknik pengumpulan data Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. 9 Teknik analisa data Setelah data diperoleh atau terkumpul, kemudian diproses untuk diolah dan dianalisa. Dalam penelitan ini, teknik yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara deskriptif analisis. Penelitian ini 8
http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html, diakses pada tanggal 13 Maret 2015. 9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 19
bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi
tentang
implementasi
Gerakan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
di
tinjau
berdasarkan Hukum Administrasi Negara
G. Sistematika Penulisan Sebagai gambaran untuk mempermudah pemahaman materi skripsi ini secara garis besar isi skripsi ini dapat dilihat dari sistematika yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kesimpang siuran dalam penguraian lebih lanjut, dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima Bab dan masing-masing Bab terdiri dari sub Bab : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang kemudian diikuti dengan keaslian penelitan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
:
BAGAIMANA
PERANAN
PEMERINTAH
DI
DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana Peranan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakatnya, melalui hukum positif berlandaskan peraturan perundangundangan sebagai sarana yang disediakan pemerintah untuk berandil dan
berperan serta dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan pendelegasian kepada apartur pemerintahan secara hierarkis untuk menjalankan perannya guna mendukung pembedayaan dan mensejahterakan masyarakat. Bab III
: BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
GERAKAN
PEMBERDAYAAN
DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI TP PKK KABUPATEN KUTAI TIMUR Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 di implementasikan untuk membina dan mengawasi upaya penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di TP PKK Kabupaten Kutai Timur Bab IV
:APAKAH GERAKAN
HAMBATAN
DALAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI TP PKK KABUPATEN KUTAI TIMUR Dalam bab ini penulis akan mengulas tentang segala hambatan dan kesulitan yang timbul dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di TP PKK Kabupaten Kutai Timur sehingga dari ulasan yang nanti akan di jabarkan dapat di rangkum solusi yang bisa digunakan untuk mengatasinya.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup dalam skripsi ini, disini akan disimpulkan hasil riset yang merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya diberikan beberapa saran yang merupakan alternatif pemikiran untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang muncul dalam mekanisme pelaksanaan daripada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 kepada kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
