1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dewasa ini dapat ditemukan berbagai bentuk perusahaan, dimana masing-masing dari perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu dari jenis perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UUPT) : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Proses pendirian Perseroan Terbatas ini haruslah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang pendiri, sehingga pemegang saham dari Perseroan Terbatas inipun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang.1 Begitu juga dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas di bidang perbankan, haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi serta kemajuan teknologi telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (fierce competition). Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya persaingan sangat beragam. Salah satu strategi untuk menjadi perusahaan yang besar dan mampu bersaing adalah melalui perluasan baik 1
Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakthi, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h.36.
dalam bentuk perluasan internal maupun perluasan eksternal. Perluasan internal terjadi pada divisi-divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan penganggaran modal (capital budgeting) sedangkan perluasan eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha (business combination). Penggabungan usaha adalah suatu kondisi dua atau lebih perusahaan bekerja sama melalui kepemilikan bersama atas suatu badan usaha. Perusahaan yang memiliki mayoritas voting stok perusahaan lain akan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan proses pembuatan keputusan, serta menguasai aktiva dan kewajiban perusahaan lain.2 Beberapa perusahaan memilih untuk memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil, ada juga yang tetap bertahan dengan strategi usaha yang dilakukan sebelumnya dan sebagian menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya agar menjadi perusahaan yang lebih besar di dalam pasar. Strategi yang dipilih terakhir ini merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi. Restrukturisasi
usaha
seperti
akuisisi,
merupakan
pilihan
strategi
restrukturisasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas.3 Beberapa tahun belakangan ini, terutama semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan
2
Dr. Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 56. 3 Munir Fuady, 2001, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.
(Perseroan Terbatas) yang mengalami pengambilalihan oleh suatu perusahaan (akuisisi). Pengambilalihan atau akuisisi dari sudut pandang ekonomis sangat efisien dan efektif diterapkan pada suatu perusahaan guna menekan pembengkakan biaya. Pada dasarnya, satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan lain yang telah ada, dengan memenuhi ketentuan dan batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan hukum perusahaan.4 Akuisisi
saham
atau
“shares
acquisition”
yang
berarti
“mengambilalih” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi perusahaan dimaksudkan untuk mengambilalih kepentingankepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya dengan mengambilalih mayoritas saham atau mengambilalih sebagian besar aset-aset perusahaan.5 Berbeda dengan merger dan konsolidasi di mana hasilnya akan ada perusahaan yang lenyap sebagai akibatnya, maka dari tindakan akuisisi ini tidak ada perusahaan yang lenyap setelah akuisisi. Baik itu perusahaan pengambilalih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambilalih (perusahaan target) tetap eksis setelah tindakan akuisisi terjadi. Hanya saja kekuasaan pengontrol terhadap perusahaan target saja yang berubah sebagai akibat dari akuisisi tersebut.6
4
Budi Kagramanto, 2008, Mengenal Hukum Persaingan Bisnis (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999), Laros, Jakarta, h. 218. 5 Munir Fuady I, Op.Cit, h. 92. 6 Munir Fuady II, Op.Cit, h.43.
Perseroan Terbatas didirikan dan dijalankan berdasarkan atas Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham, sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasar tersebut, yang dapat digunakan sebagai perjanjian di antara mereka, karena dianggap sebagai perjanjian, maka Anggaran Dasar harus tunduk pada UUPT serta undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang saham. 7 Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana dengan mekanisme pemilikan saham seperti itu, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya, karena semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin berkuasalah pemilik saham tersebut di dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu Perseroan
Terbatas.
Sebaliknya,
pemegang
saham
minoritas
akan
berhadapan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas karena kalah suara saat membuat keputusan mengenai jalannya suatu Perseroan Terbatas dalam RUPS. Menanggapi keadaan ini, dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 126 UUPT tercermin telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Namun dengan melihat keadaan di lapangan yaitu pada akuisisi yang dilakukan PT. Bank Mandiri Tbk terhadap PT. Bank Sinar Harapan Bali, perlu dilakukan penelitian
7
M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48
karena tidak menutup kemungkinan pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui tindakan akuisisi tersebut belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT, bagaimanapun juga pemegang saham minoritas ini memiliki nilai saham dalam perusahaan yang diakuisisi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT.Bank Sinar Harapan Bali dan PT.Bank Mandiri Tbk)”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dua masalah sehubungan dengan judul skripsi ini, yaitu : 1.
Bagaimana penerapan hak menjual saham (appraisal right) terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan Terbatas?
2.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri Tbk?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokokpokok permasalahan, maka akan ditentukan mengenai batasan-batasan masalah yang akan diuraikan. Pertama, akan meninjau secara umum mengenai akuisisi, yang menguraikan pengertian akuisisi, jenis-jenis akuisisi, subyek dalam akuisisi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan akuisisi pada umumnya. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penerapan hak menjual saham (appraisal right) dalam fungsinya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sehubungan dengan dilakukannya akuisisi Perseroan Terbatas. Kedua, akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas pada akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri Tbk.
1.4
Orisinalitas Penelitian Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau hasil penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri Tbk)”, ini belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Akan
tetapi pernah ada yang meneliti tentang yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, yaitu : No
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
1.
Skripsi:
Tinjauan Tulus
Terhadap Perlindungan Minoritas Perusahaan
Monang 1. Bagaimana
(Mahasiswa Fakultas Saham Hukum Universitas Pada Sumatera Utara) Go
Public”
perlindungan hukum atas sahamsaham
minoritas
dalam
perusahaan
yang Go public ? 2. Bagaimana penyelesaian
yang
ditempuh bilamana terjadinya pertentangan kepentingan antara pemegang
saham
mayoritas
dan
minoritas
dalam
pengambilalihan ? 2.
Skripsi: Perlindungan Yuyun Pemegang
Harunisa 1. Bagaimana
Saham (Mahasiswa Fakultas
Perlindungan
Minoritas dan Peranan Hukum Universitas
terhadap pemegang
Notaris PadaTransaksi Atmajaya
saham
minoritas
Mengandung Benturan Yogyakarta)
dalam
perusahaan
Kepentingan
Setelah
publik setelah revisi
Peraturan
terhadap Peraturan
Revisi
Bapepam No.IX.E.1
Bapepam No.IX.E.1 ?
2. Bagaimanakah peranan
notaris
dalam yang
transaksi mengandung
benturan kepentingan ? 3.
Skripsi: Perlindungan Arifin Hukum
Terhadap Fakultas
Pemegang Minoritas
(Mahasiswa 1. Apa saja asas-asas Hukum
Saham Universitas Sebelas Perseroan Maret Surakarta)
yang harus dipenuhi peraturan perundang
Terbatas
Terbuka
undangan
Dalam
Rangka
melindungi
untuk
MenciptakanKepastian
pemegang
Hukum
Sebagai
minoritas Perseroan
Sarana
Peningkatan
Iklim
Investasi
Indonesia
Di
saham
Terbatas Terbuka? 2. Bagaimana
bentuk
perlindungan hukum
yang
diberikan
oleh
peraturan perundangundangan terhadap pemegang
saham
minoritas perseroan terbatas dalam
Terbuka melakukan
penanaman di Indonesia ?
modal
1.5
Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan Umum 1.
Untuk mengetahui secara umum prosedur pelaksanaan akuisisi pada Perseroan Terbatas.
2.
Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi pada Perseroan Terbatas.
1.5.2 Tujuan Khusus 1.
Untuk mengetahui penerapan hak menjual saham (appraisal right)
terhadap
pemegang
saham
minoritas
dalam
hal
memberikan perlindungan hukum pada akuisisi Perseroan Terbatas. 2.
Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas yang melakukan akuisisi.
1.6
Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis 1.
Sebagai
sumbangan
pemikiran
yang
berkaitan
dengan
pengaturan terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritasserta
dapat
dijadikan
sebagai
melakukan penelitian yang lebih mendalam.
landasan
untuk
2.
Sebagai
sumbangan
pemikiran
yang
berkaitan
dengan
pemahaman dan gambaran mengenai proses pelaksanaan akuisisi pada Perseroan Terbatas. 1.6.2 Manfaat Praktis 1.
Sebagai
sumbangan
pemikiran
dalam
menyelesaikan
permasalahan yang berhubungan dengan akuisisi Perseroan Terbatas. 2.
Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai kepastian hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas pada akuisisi Perseroan Terbatas
1.7
Landasan Teoritis Dalam bahasa Indonesia istilah akuisisi perusahaan disebut dengan pengambilalihan perusahaan, yang dimaksud pengambilalihan adalah mengambilalih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan
biasanya
dengan
mengambilalih
mayoritas
saham
atau
mengambilalih sebagian besar aset-aset perusahaan.8 Dalam terminologi bisnis, akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.
8
Munir Fuady I, Op.Cit, h. 92.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi diatas,
maka
akuisisi
dapat
disimpulkan
sebagai
pengambilalihan
kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, dimana perusahaan yang diambilalih tetap memiliki hukum sendiri dan dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Dalam skripsi ini, teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada yaitu dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Dalam Teori Kepastian Hukum, suatu perusahaan harus berdiri berdasarkan teori kepastian hukum dimana perusahaan tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak
dalam kesewenangan hakim. Aspek substantif dari kepastian hukum pada esensinya membutuhkan penerapan konkrit dalam pelaksanaannya, yaitu penyelesaian dalam membuat putusan hukum harus benar substansinya dan harus dapat diterima. Teori kepastian hukum ini berkaitan dengan rumusan masalah pertama yaitu mengenai penerapan hak menjual saham (appraisal right) terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. Terkait dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan akuisisi, terdapat suatu hak khusus yang diberikan kepada pihak yang tidak setuju dilakukannya akuisisi, yaitu pemegang saham minoritas yang kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Terhadap pemegang saham minoritas ini, diberikan hak khusus yang dikenal dengan hak menjual saham (appraisal right), yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas untuk menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan harga yang pantas terhadap saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas yang bersangkutan, dalam hal menjual sahamnya sehubungan dengan ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap dilakukannya akuisisi.9 Pasal 62 UUPT telah mengatur secara tegas, bahwa: “ (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: 9
Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung,
h.91.
a. Perubahan Anggaran Dasar; b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan dapat mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga” Dalam hal ini, akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas membawa kerugian kepada pemegang saham minoritas, karena bagian kepemilikan saham mereka pada Perseroan Terbatas yang diakuisisi dapat dipastikan akan menjadi lebih kecil lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 126 UUPT, dalam melakukan akuisisi, ditentukan beberapa syarat, yaitu: “(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.”
Berdasarkan ketentuan ayat (1) poin a diatas, yang mengatur secara tegas bahwa “Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan”. Ini dimaksudkan bahwa apabila
ada pemegang saham yang tidak setuju (dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas) dengan adanya akuisisi Perseroan, padahal RUPS dengan suara mayoritas telah memutuskan untuk melakukan akuisisi. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan akuisisi, maka pemegang saham minoritas tersebut oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan dengan hak menjual saham (apprasial right.) Teori yang menjadi landasan berikutnya adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III menyebutkan bahwa perlindungan
adalah tempat
berlindung
atau melindungi.10
Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada pancasila. Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.11 Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dengan adanya negara hukum Pancasila, maka terwujudlah perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, yang mana pengakuan yang berkaitan dengan perlindungan dalam hukum sebagai suatu pelaksanaan hak asasi manusia yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.12 Hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan 10
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Depdiknas, 2001, Balai Pustaka, Jakarta, h. 410. Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1993, Hukum Tata Negara Indonesia, CV. Sinar Bakti, Jakarta, h. 155. 12 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 11. 11
suatu tindakan hukum tersebut. Pemerintah mempunyai dua kedudukan yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik dan pemerintah sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, tindakan itu diatur dan tunduk pada administrasi negara, baik tindakan hukum keperdataan maupun tindakan hukum publik dapat menjadi peluang munculnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat melanggar hak-hak dari subyek hukum warga negara. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.13 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan pemerintah. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.14
13
Ibid, h. 27. Ibid, h. 29.
14
1. Perlindungan hukum preventif Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon preventif merupakan keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan15. 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran. Dewasa ini di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum; b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi; 15
Hadjon dkk, 2002, Pengantar Administrasi Negara, Gajah Mada University, Yogyakarta, h.
3.
c. Badan-badan khusus. Dalam menentukan keputusan mengenai akuisisi, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas mempunyai hak yang sama, terutama dalam hal hak suara yaitu satu saham adalah satu suara (one share one vote). Dengan mekanisme kepemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka semakin berkuasalah pemegang saham tersebut di dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu Perseroan Terbatas. Sebaliknya, pemegang saham minoritas akan berhadapan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas. Adanya situasi yang demikian mengakibatkan timbulnya kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham minoritas akibat tindakan Perseroan Terbatas yang tidak disetujui namun tetap dilaksanakan demi kepentingan dan kelanjutan dari Perseroan Terbatas tersebut. Menanggapi keadaan ini maka diperlukan suatu perlindungan hukum, khususnya untuk pemegang saham minoritas. Berdasarkan atas pengertian perlindungan hukum yang telah dijabarkan diatas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ialah suatu upaya memberikan perlindungan secara hukum agar pemegang saham minoritas di dalam suatu Perseroan Terbatas dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya.
Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, pasal-pasal dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, di antaranya : a.
setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT).
b.
Pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan
pemegang
saham
atau
perseroan,
berupa:
perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 ayat (1) UUPT). c.
Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan Terbatas atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat (1) UUPT)
d.
Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negari yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas (Pasal 146 ayat (1) UUPT)
Selain itu di dalam UUPT telah diatur tentang kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas yang mencerminkan adanya perlindungan hukum. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang tindakan derivatif, yakni ketentuan yang mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan, karena menganggap direksi dan/atau komisaris telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada perseroan. Tindakan derivatif tersebut diantaranya : a. Pemegang saham
dapat
melakukan tindakan-tindakan atau
bertindak selaku wakil perseroan terbatas dalam memperjuangkan kepentingan
perseroan
terbatas
terhadap
tindakan
yang
menimbulkan kerugian pada perseroan terbatas, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota dewan direksi dan/atau anggota dewan komisaris (Pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) UUPT). b. Melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu
paling lambat lima belas (15) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima (Pasal 80 ayat (1) UUPT). Berdasarkan pemahaman diatas, penting adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas karena kalah suara dalam RUPS saat pengambilan keputusan untuk melaksanakan akuisisi tersebut, sebab bagaimana pun juga pemegang saham minoritas ini memiliki nilai saham didalam perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.
1.8
Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.8.1 Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang artinya penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.16 Dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan yang tidak terlepas dari penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam masyarakat, sebagai dasar hukum terhadap pelaksanaan akuisisi perseroan terbatas.
16
Zainudin Ali 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
h.33.
1.8.2 Jenis Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum empiris dengan menggunakan pendekatan : a.
Pendekatan Fakta (The Fact Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang ada di lapangan tentang kendala-kendala yang dapat menghambat penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.
b.
Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji
berdasarkan
peraturan perundang-undangan, terkait dengan masalah yang telah
dirumuskan
untuk
dapat
menjelaskan
bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. c.
Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach) Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya mengenai doktrin peranan appraisal right dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.
1.8.3 Sifat Penelitian Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian hukum empiris yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
masalah
yang
diteliti.
Penelitian
deskriptif,
bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
1.8.4 Sumber Data Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum empiris, maka data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:17 1. Sumber data primer (field research) yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan diperoleh melalui penelitian di PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri Tbk dengan cara mengadakan wawancara dan melakukan penelitian langsung pada pihak yang terkait dengan permasalahan. 17
Roony Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.24.
2. Sumber data sekunder (library research) merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan untuk menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum
yang diperoleh
dengan penelitian
kepustakaan. Bahan hukum ini dibagi 3 (tiga) macam, yaitu : 1)
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan yurisprudensi). 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menunjang bahan hukum primer. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran kuisioner/angket. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Teknik Studi Dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini dilakukan teknik studi dokemen terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca, mencari, mempelajari dan mencatat kembali data yang kemudian di kelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini. 2) Teknik Wawancara Teknik wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan
data
guna
mencari
informasi
dengan
cara
mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang dalam hal ini terdiri dari Bapak/Ibu Karyawan pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT.Bank Mandiri Tbk.
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang saham minoritas. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan teknik non probability sampling. Adapun bentuk dari teknik non probability sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan kriteria bahwa perusahaan yang diteliti atau dipilih haruslah perusahaan yang berbadan hukum, bergerak dibidang lembaga keuangan (bank), dan telah melakukan akuisisi yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Denpasar dan PT. Bank Sinar Harapan Bali Denpasar. 1.8.7 Teknik Pengolahan dan Analisa Data Setelah data terkumpul, baik data lapangan (data primer) maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dalam penelitian dengan teknis kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi dengan merujuk pada landasan teoritis, konsep, pandangan-pandangan sarjana yang relevan untuk memahami makna dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.18 Setelah dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif analisis. 18
Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 92.
1
