BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Republik Demokratik Rakyat Laos adalah salah satu negara komunis yang masih tersisa di dunia. Sejak Uni Soviet runtuh pada 1991, negara ini kesulitan menentukan kebijakannya dalam ranah ekonomi dan politik yang kian berubah. Kekuatan Komunis yang menggulingkan pemerintah kerajaan pada 1975, membuat negara tersebut terisolasi. Laos baru membuka diri ke dunia pada 1990an. Pada Maret 1991, Laos melakukan perubahan jangka panjang dalam struktur ekonominya yaitu membuka kesempatan untuk penanaman modal asing dan swasta, persaingan pasar bebas dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang cukup signifikan berhasil dicapai Laos setelah mendapat bantuan finansial dari International Monetary Fund (IMF). Laos membuka diri pada kerja sama di berbagai bidang meski sistem politiknya masih tertutup. Negara ini terus menempuh kebijakan ekonomi yang mengarah pada pasar bebas. Bidang-bidang sumber pendapatan ekonomi mulai mendapat perhatian dari investor asing, seperti pertambangan tembaga, emas dan produk tambang lain, bidang pemrosesan makanan, pariwisata dan bidang lainnya. Kebijakan pemerintah untuk membuka diri membuahkan hasil yang signifikan di bidang industri pariwisata. Keterbukaan ekonomi yang dilakukan secara dramatis membuat potensi wisata negara tersebut ikut terdongkrak.
1
Negara Laos diapit oleh Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan China, yang menjadikannya sebagai negara yang tidak memiliki pantai atau laut. Namun, Laos dilewati Sungai Mekong yang dijuluki sebagai Ibu Sungai. Meski tidak memiliki obyek wisata laut, obyek wisata lain di negara yang berlogo bunga Dok Champa (frangipani) ini tidak kalah menariknya. Survei pada 2010 menunjukkan ada 1493 situs pariwisata resmi di Laos yang meliputi 849 lokasi dengan keindahan alam, 435 situs budaya dan 209 situs bersejarah.1 Sektor pariwisata menjadi salah satu pemasukan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara yang terkurung daratan di Asia Tengggara tersebut Pada 2008 terjadi krisis keuangan global. Negara-negara di kawasan Asia termasuk Asia Tenggara juga terkena dampak krisis keuangan tersebut. Laporan World Bank menyatakan bahwa “Laos mengatasi krisis keuangan global lebih baik dibanding negara tetangga", namun sektor pariwisata Laos cukup rentan2 dan turut merasakan goncangan finansial dengan menurunnya jumlah wisatawan. Angka resmi pemerintah menyebutkan sejak akhir 2008- 2009, sekitar 15%-20% wisatawan asing membatalkan kunjungan ke negara komunis tersebut.3
1
2012,
2
Impact of the Global Financial Crisis and Recent Economic Developments in Lao PDR (online),, Juni 2009, http://www.sunlabob.com/data/documents/energy_issues/W-09-06Lao_Economic_Monitor.pdf , diakses 2 Juni 2015
“Soal Pariwisata Laos pun Menggeliat” (online), 8 Mei http://internasional.kompas.com/read/2012/05/08/18453082/Soal.Pariwisata.Laos.Pun. Menggeliat, diakses 22 Mei 2014
3
“Pariwisata Laos Mulai Berkembang” (online), 8 Januari 2010, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/01/100106_laos3.shtml , diakses 22 Mei 2014
2
Pariwisata Laos kemudian cukup terangkat berkat perhelatan SEA Games yang diselenggarakan pada Desember 2009 di Vientiane, kehadiran tamu asing mengalami peningkatan. Bukan hanya atlet, pejabat olah raga dan penggemar olah raga saja yang datang, namun wisatawan juga memanfaatkan momentum pesta olah raga tersebut. Sementara itu pada tingkat pariwisata global, semakin banyak negara berkembang yang masuk ke sektor pasar pariwisata dengan menawarkan beragam atraksi alternatif. Pergeseran pasar wisatawan ke kawasan Asia Pasifik dalam satu dasawarsa terakhir dapat dipetik sebagai bukti kompetisi destinasi yang sangat dinamis di aras internasional. Negara Laos yang mengusung slogan Simply Beautiful dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan keseriusannya menata industri pariwisatanya, agar dapat bersaing dengan sesama negara kawasan ASEAN lainnya. Keberhasilan Laos dalam menata dan memajukan industri pariwisatanya telah mendapatkan berbagai pengakuan dari dunia internasional. Pada 2008, New York Times memasukkan Laos sebagai salah satu dari 53 negara tujuan utama wisata di dunia. Situs warisan dunia Luang Prabang menerima penghargaan the Top City Gold Award, setelah kota tersebut keluar sebagai the world's top tourist destination oleh Wanderlust, sebuah majalah Inggris berbasis travel dari 2006-2008 dan 2010-2012.4 Laos juga dinobatkan sebagai World's Best Tourist
4
Award will spur growth of Lao tourism (online), 10 Mei 2014, http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Award.htm, diakses 26 Agustus 2014.
3
Destination for 2013 oleh European Council on Tourism and Trade (ECTT) atau Dewan Pariwisata dan Perdagangan Eropa. ECCT merupakan organisasi nirlaba yang mempromosikan pariwisata di luar Uni Eropa. Penghargaan World's Best Tourist Destination merupakan yang tertinggi bagi sebuah negara atas pencapaiannya di sektor pariwisata. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Laos Bosengkham Vongdara menghadiri acara penganugerahan tersebut yang diadakan di Vientiane, ibukota Laos, pada 9 Mei 2013. Tingkat kedatangan turis meningkat hingga mencapai 22% per tahunnya, diperkirakan jumlah wisatawan yang mengunjungi negara itu mencapai 3,3 juta pada 2012.5 Keberhasilan pemerintah Laos dalam mengelola sektor pariwisata telah berhasil meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing. Kemudian diikuti oleh meningkatnya pendapatan negara di sektor pariwisata, serta mendapatkan penghargaan internasional. Semua itu tidak terlepas dari langkah-langkah pemerintah Laos dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata nasional Laos dari tahun ke tahun. B. Rumusan Masalah Bagaimana strategi pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata negaranya pada pasca Krisis Keuangan Global pada 2008 hingga akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan predikat World's Best Tourist
5
Lao PDR Awarded World's Best Tourist Destination (online), 22 Mei 2013, http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/lao-pdr-awarded-world-s-best-touristdestination , diakses 24 Mei 2014
4
Destination for 2013 oleh ECTT ? C. Landasan Konseptual Penulis menggunakan tiga konsep utama yaitu teori normative power dari Ian Manners, Manajemen Sektor Publik atau Public Sector Management (PSM) dari James Elliot dan Tourism Development Strategies dari J.R. Brent Ritchie dan Geoffrey Crouch. 1. Normative Power Terkait dengan keberhasilan sektor pariwisata Laos yang memperoleh penghargaan sebagai World's Best Tourist Destination for 2013 oleh European Council on Tourism and Trade (ECTT), dapat ditelaah melalui salah satu kajian yang mendasari ECTT untuk mendeklarasikan pemberian penghargaan tersebut yaitu melalui teori normative power yang dikumandangkan oleh Ian Manners. Konsep normative power memiliki fungsi untuk menjelaskan definisi Uni Eropa sebagai aktor dalam dinamika hubungan internasional. Definisi Uni Eropa sebagai aktor normatif ditegaskan Sonia Lucarelli yang mengatakan bahwa: “Europe is a normative actor because Europe itself is based on normative principle”(Lucarelli, 2008). Artinya, Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai aktor normatif karena dia dibangun dengan menggunakan satu set nilai dan norma (prinsip-prinsip) yang disepakati bersama. Seperangkat
norma tersebut juga sekaligus menjadi alat
pengikat dan kerangka berpikir Uni Eropa dalam berinteraksi dengan aktor eksternal. Ian Manners menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan yang dimiliki Uni Eropa berlandaskan pada bentuk ide (norma, nilai) dibanding bentuk materi atau
5
fisik, di mana Uni Eropa menyatukan visi mereka bukan melalui kepentingan nasional melainkan melalui pemenuhan terhadap ide-ide universal. Uni Eropa adalah aktor normatif, karena karakter mereka yang dibentuk oleh kumpulan norma universal. Dari karakterisasi ini, norma tidak hanya menjadi sebuah metode yang dilakukan Uni Eropa, melainkan menjadi sesuatu yang seharusnya atau idealnya dilakukan oleh mereka (Manners, 2009, hal. 1). Ian Manners merangkum “ide dan norma-norma Eropa” ke dalam lima bidang, yaitu: 1. Peace – perdamaian 2. Liberty – kemerdekaan 3. Democracy – demokrasi 4. Rule of law – penegakan hukum 5. Human rights – hak asasi manusia (Manners, 2002:242). Kelima norma tersebut sebagai core atau inti dari prinsip-prinsip yang dibawa Eropa dalam kebijakan internal maupun eksternal. Selain kelima norma tersebut, masih ada pula beberapa norma sekunder seperti: 1. Social solidarity- solidaritas sosial. 2. Anti Discrimination– anti diskriminasi. 3. Sustainable Development– pembangunan berkelanjutan, 4. Good Governance– tata kelola pemerintahan yang baik (Manners, 2002).
6
2. Manajemen Sektor Publik (Public Sector Management /PSM) Menurut pendekatan manajemen sektor publik, pariwisata tidak terlepas dari aspek politik, karena keterlibatan aktif pemerintah dalam permasalahan pariwisata suatu negara. Pemerintah Laos berperan penting dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan, namun keterlibatannya dengan pariwisata tidak hanya sebagai sebuah industri, melainkan sebagai pendidikan dan pengalaman budaya bagi para wisatawan maupun masyarakat. Pariwisata tidak hanya berdampak ekonomi, namun juga mempengaruhi lingkungan alam dan budaya lokal. Besarnya dinamika dan dampak pariwisata menjadikan „tangan‟ pemerintah begitu diperlukan dan keberadaan Departemen dan Kementerian Pariwisata serta Organisasi Pariwisata Nasional (National Tourism Organization) pun sangat penting. Sementara kebanyakan pariwisata disediakan dan dikendalikan oleh sektor swasta, sektor publik berperan penting dalam memberikan pedoman kebijakan yang diperlukan, lingkungan, infrastruktur dan manajemen yang diperlukan di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Keberhasilan pemerintah Laos dalam menjalankan fungsinya untuk terlibat dalam sektor pariwisata sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ditentukan oleh keberadaan PSM (Public Sector Management). Hal ini karena PSM tersebut yang mengeksekusi segala bentuk kewenangan pemerintah dalam sektor pariwisata. Pemerintah bersifat sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat berperan sebagai „tuan rumah‟ atau tamu itu sendiri.
7
Elliot menyatakan alasan terpenting pemerintah harus terlibat adalah karena pemerintah memiliki power. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negara memiliki kekuatan politik terkuat di negara dan berpengaruh terhadap kebijakan serta sumber daya yang terkait dengan sektor pariwisata suatu negara. PSM yang secara konsep berada di bawah pemerintah, juga terlibat dalam lingkungan politik, terutama dengan budaya birokrasi, sistem administratif, ideologi politis, konflik kekuatan dan prioritas kepentingan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Keutamaan pemerintah dalam sektor pariwisata berada pada kekuasaan pemerintah itu sendiri atas konstelasi politik, keamanan, serta kerangka finansial dan hukum yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata. Elliott menyebutkan bahwa hanya pemerintahlah yang mampu bernegosiasi dan membuat perjanjian dengan pemerintah lain mengenai isu-isu strategis seperti prosedur imigrasi atau teritorial penerbangan dengan negara lain. Kewenangan yang dimiliki pemerintah pun berbeda pada setiap negara, tergantung pada budaya politik dan persepsi ekonomi pariwisata pada masing-masing negara. Namun pada umumnya, pemerintah memiliki fungsi legitimasi yang dapat diterapkan untuk kepentingan publik, terutama dalam sektor pariwisata. 6 PSM sebagai alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pariwisata mencakup semua jenis organisasi publik, dimulai dari departemen pemerintah berskala nasional sampai unit kecil pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Badan pariwisata di Laos yaitu Lao National Tourism 6
James Elliot, Tourism: Politics and Public Sector Management (NewYork:Routledge, 1997), hal. 1-4.
8
Administration (LNTA), sebuah organisasi negara di tingkat kementerian, berada langsung di bawah Departemen Kebudayaan, Informasi dan Pariwisata. Pemerintah memberikan legitimasinya kepada LNTA untuk mengembangkan strategi nasional dan menerapkan kebijakan dan perencanaan pariwisata Laos. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam sektor pariwisata dalam lingkup domestik atau mancanegara. Aktor-aktor lainnya yang dapat diidentifikasi dalam sektor pariwisata adalah organisasi pariwisata internasional, industri pariwisata, organisasi internasional, partai politik, media massa, opini publik dan interest group. Laos juga bekerja sama melalui the Greater Mekong Subregion (GMS) yang beranggotakan 6 negara kawasan Indochina (China, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam) dan kerangka kerja sama pariwisata ACMECS
(The Ayeyawady – ChaoPhraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy). 3. Strategi Pengembangan Pariwisata (Tourism Development Strategies) Suatu kebijakan dibuat agar terciptanya suatu strategi yang tersusun untuk mendorong proses pembangunan industri pariwisata. Peran kebijakan pariwisata adalah untuk menciptakan lingkungan sosial ekonomi yang akan mendorong pariwisata untuk berkembang dan berhasil secara berkelanjutan. LNTA sebagai lembaga resmi pariwisata dibentuk oleh pemerintah Laos. LNTA menciptakan master plan yang disebut National Tourism Strategy and Action Plan (NTSAP). Master plan tersebut sesuai dengan konsep Strategi
9
Pengembangan
Pariwisata
(Tourism
Develpoment
Strategies/TDS)
yang
dikemukakan oleh J.R. Brent Ritchie dan Geoffrey Crouch yaitu:7 a. Strategi Pembangunan Pasokan (Supply Development Strategies) Strategi kategori ini berbasis tindakan utama, berkaitan dengan 5 kelompok utama sumber daya, masing-masing diperlukan untuk memberikan tujuan wisata menarik dan layak. Lima kategori sumber daya mendasar ini mencakup banyak faktor penentu daya saing / keberlangsungan destinasi. Lima komponen utama kebijakan supply pariwisata itu adalah: 1). Kebijakan Sumber Daya Fisik (Physical Resources Policy). Sumber daya fisik dari suatu destinasi pariwisata merepresentasikan daya tariknya yang mungkin menjadi faktor penentu paling mendasar. Konservasi dan peningkatan materi nasional dan warisan budaya, penerbitan izin untuk melakukan perjalanan bisnis, mengontrol kegiatan ilegal agen perjalanan, hotel, penginapan, restoran dan infrastruktur lainnya dengan menggunakan denda, pencabutan izin dan suspensi bekerja. 2). Kebijakan Sumber Daya Manusia (Human Resources Policy). Kebijakan ini berfokus pada kuantitas, kualitas dan campuran personil yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pariwisata negara atau wilayah bersangkutan. Pemeliharaan kebijakan personil di daerah wisata untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian. 3). Kebijakan Sumber Daya Finansial (Financial Resources Policy).
7
Mekong Tourism Service Center (online), http://www.mekongcenter.com/article_lnta.html, diakses 3 Juli 2014
10
Diperlukan modal untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibuat. Pembiayaan eksternal diperlukan juga untuk merealisasikan rencana dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan ini. Untuk merealisasikannya juga perlu dilakukan pemantauan penggunaan dana pengembangan dan promosi pariwisata . 4). Kebijakan Sumber Daya Informasi (Information Resources Policy). Kemampuan merespon permintaan pasar dan meningkatnya tekanan sosial terhadap pariwisata tergantung pada kesadaran dan pemahaman faktor tersebut. Tidak hanya arus informasi, namun juga penyebarluasan informasi diperlukan untuk membangun hubungan antara wisatawan, masyarakat dan pembuat kebijakan (Pengumpulan dan pengolahan statistik pariwisata). 5). Kebijakan Sumber Daya Program / Aktivitas (Programme / Activity Resources Policy). Diperlukan eksekusi atau pelaksanaan yang efektif, agar kebijakan yang telah dibuat dapat dibuktikan bernilai. Bermacam fokus aktivitas DMO (Destination Management Organization) harus dapat memastikan kebijakan, ide-ide dan konsep diterjemahkan menjadi kenyataan pada basis prakteknya. b. Strategi (Pemasaran) Pembangunan Permintaan (Demand Development Strategies). Strategi ini melibatkan keputusan tiga komponen utama dan komponen sekunder. Komponen utamanya yaitu:
11
1). Level of marketing expenditures. The overall level of marketing support that should be provided. Tingkat dukungan pemasaran secara keseluruhan yang disediakan untuk menarik arus wisatawan
di Laos.
2). Strategic target market selection. Pemilihan target pasar strategis diterapkan untuk menyasar target pasar yang signifikan untuk pariwisata Laos, yaitu wisatawan internasional. 3). Destination positioning in the marketplace. Pemosisian tujuan strategis di pasar strategis, artinya langkah-langkah untuk menarik wisatawan asing ke obyek-obyek kesenian dan kerajinan, diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang-orang di lapangan. Komponen sekunder yaitu kebijakan promosi atau periklanan, kebijakan kebijakan harga, kebijakan kemasan dan distribusi (Penyebaran produk dengan baris cetak, iklan, online yang berisi gambaran obyek wisata, lokasi atau rute wisata dan tur). c. Kebijakan
Pembangunan
dan
Organisasional
(Organizational
and
Development Policy). Agar suatu destinasi bisa kompetitif atau berkelanjutan, suatu badan bertanggungjawab untuk kepemimpinan efektif dan koordinasi yang berkomitmen yaitu Destination Management Organization (DMO). Konsep DMO menunjuk pada badan yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam mengelola destinasi pariwisata. DMO berperan penting menjadi suatu organisasi yang terstruktur sebagai wadah untuk mengordinasikan seluruh kebijakan dan erat kaitannya dengan manajemen destinasi sebagai suatu rangkaian tindakan terencana. Badan
12
Pariwisata Dunia (WTO,2004) mengartikan DMO sebagai organisasi yang bertanggungjawab untuk mengelola dan memasarkan destinasi pariwisata.8 Komponen utama pengembangan organisasi dan kebijakan yaitu DMO Roles Policy, DMO Structure Policy dan DMO Funding Policy. Peranan DMO secara kebijakan organisasional menyediakan pedoman yang berkaitan dengan struktur internal yang memadai untuk hal tersebut. Beberapa alternatif memungkinkannya. Beberapa DMO terutama berdasarkan pada keanggotaan individu dan kecenderungan yang terstruktur sebagai sebuah federasi organisasi dukungan seperti kamar dagang, asosiasi hotel, asosiasi restoran dan kelompok lainnya. Struktur internal lainnya merefleksikan kenyataan bahwa DMO tersebut merupakan departemen atau bagian dari pemerintahan daerah setempat. Peran LNTA sebagai DMO melaksanakan semua pekerjaan dan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan Asosiasi Agen Perjalanan Laos (Lao Association of Travel Agents), Asosiasi Hotel dan Restoran Laos (Lao Hotel dan Restaurant Association) dan Dewan untuk Pemasaran dan Promosi Pariwisata (Tourism Marketing Promotion Board). Selain itu, juga melakukan koordinasi kerja dengan organisasi pariwisata lokal dan internasional, manajemen dan kontrol atas pelaksanaan rencana kerja dalam industri pariwisata. 9 D. Argumen Utama Strategi Pemerintah Laos yang telah berhasil dalam mengembangkan pariwisatanya, pada akhirnya dianugerahkan New York Times' List of World's Top 8
Damanik, Janianton dan Frans Teguh, 2012. Manajemen Destinasi Pariwisata. Sebuah Pengantar Ringkas, Yogyakarta, Kepel Press.
9
J.R. Brent Ritchie dan Geoffrey Crouch, The Competitive Destination; A Sustainable Tourism Perspective (Cambridge: CABI Publishing, 2003), hal. 167-176
13
Tourist Destinations dan Best Tourist Destination for 2013 oleh ECTT. ECTT sebagai bagian dari Uni Eropa yang merupakan aktor normatif, memiliki kualifikasi tersendiri dalam menilai kepantasan suatu negara untuk menyandang penghargaan tersebut. Terdapat satu norma didalam normative power yang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan kualifikasi ECCT untuk memberikan penghargaan di bidang pariwisata. Norma tersebut adalah sustainable
development
(pembangunan
berkelanjutan).
Dalam
hal
ini
pembangunan berkelanjutan yang dimaksud mengarah pada keberlanjutan atau pembangunan dan pengembangan jangka panjang pariwisata di Laos. Pada penelitian ini, konsep normative power yang diusung oleh Uni Eropa merupakan hal yang melandasi ECCT untuk memberikan penghargaan kepada Laos dalam bidang pariwisata. Prinsip dasar yang menjadi kunci utama dalam pemberian penghargaan tersebut yaitu sustainable development yang mengarah pada sustainable tourism. Pemerintah Laos di bawah Partai Komunis (Partai Revolusioner Rakyat Laos) berperan besar sebagai pemegang kekuasaan untuk mengembangkan pariwisata. Pemerintah Laos berusaha mensinergikan dan mengkoordinasi para aktor yang terlibat dalam proses pengembangan pariwisata. Pemerintah berstrategi melalui LNTA dalam mengembangkan potensi pariwisata dan menjadikannya sebagai destinasi pariwisata unggulan. LNTA gencar menjalankan strategi pengembangan pariwisata (Tourism Development
Strategies)
dengan
menggunakan
pedoman
pengembangan
manajemen destinasi pariwisata nasional yang jelas dan secara aplikatif yaitu
14
Tourism Law and National Tourism Strategy and Action Plan (NTSAP). NTSAP memuat arahan strategis dan operasional sebagai basis untuk mengelola sumber daya pariwisata secara profesional dalam destinasi pariwisata dan berfungsi sebagai acuan bagi pemangku kepentingan untuk mengakselerasi, serta menjamin keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Strategi lainnya adalah menjalin kerja sama eksternal dengan IGO seperti Asian Development Bank (ADB), Greater Mekong Subregion (GMS) dan ASEAN. Pembangunan pariwisata di Laos mendapat dukungan dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), karena ADB melihat kemapanan sistem politik di Laos yang memungkinkan pengembangan pariwisata dengan baik. LNTA bersama Tourism Law dan NTSAP beserta aktor-aktor lainnya yang turut mengembangkan Manajemen Destinasi Pariwisata dan menerapkan pelaksanaan Strategi Pengembangan Pariwisata (Tourism Development Strategies). E. Metode Penelitian Penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berupa pengumpulan data melalui studi pustaka, yang terdiri dari literatur bukubuku, jurnal-jurnal, website, bentuk dokumentasi yang relevan dengan perkembangan pariwisata di Laos. Adapun data-data yang diperoleh tersebut akan dikompilasi dan dianalisis untuk kemudian dituliskan dalam skripsi sebagai hasil dari penelitian elaboratif.
15
F. Sistematika Penulisan Bab I
berisi Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan argumen utama, metode penelitian, serta organisasi penulisan.
Bab II berisi Dinamika Perkembangan Pariwisata Laos yang menjelaskan mulai dari sejarah kepariwisataan Laos hingga berhasil meraih predikat World's Best Tourist Destination dari ECTT. Serta penjelasan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh ECTT sebagai dasar dalam pemberian penghargaan terhadap Laos. Bab III berisi Peran Pemerintah dalam Strategi Pengembangan Pariwisata Laos yang menjelaskan peran pemerintah domestik dan strategi aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Laos. Bab IV berisi tentang Peranan dan Kerjasama Lembaga Internasional dalam Strategi Pengembangan Pariwisata Laos yang menjelaskan tentang keterlibatan pihak eksternal yang dirangkul pemerintah Laos untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata Laos. Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan.
16
