BAB I PENDAHULUAN. masalah menjelaskan berbagai hal terkait implementasi corporate governance

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi dari penelitian ini. Latar belakang masalah menjelaskan berbagai hal terkait implementasi corporate governance (dalam tulisan ini untuk selanjutnya disingkat dengan CG) dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan singkatan BUMN). Rumusan masalah menyajikan pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Sementara tujuan penelitian menyajikan sasaran yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini. Selanjutnya kontribusi penelitian menyatakan manfaat penelitian yang dilakukan bagi pengembangan ilmu dan penerapannya di masyarakat.

1.1. Latar Belakang Penelitian Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN. Selanjutnya dilakukan pengujian serupa dengan menggunakan indeks CG terhadap kinerja keuangan BUMN yang sama. Lebih lanjut, akan dilakukan pengujian terhadap perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah dilakukannya privatisasi. Sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik Dewan Komisaris diproksikan dengan sejumlah variabel yang relevan. Dalam kaitan ini variabel yang digunakan adalah; commit to user

1


digilib.uns.ac.id

jumlah Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan Komisaris, jumlah anggota Komite Audit, proporsi Komite Audit Independen, jumlah rapat Komite Audit, dan latar belakang pendidikan Komite Audit. Sementara kinerja keuangan BUMN sebagai variabel terikat diukur dengan menggunakan Return on Equity (disingkat ROE). Badan Usaha Milik Negara memiliki peranan penting di dalam mendukung perekonomian berbagai negara. Peranan perusahaan milik negara dimaksud diantaranya adalah melalui penyediaan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Gross Domestic Product (GDP) dan pertumbuhan ekonomi. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2009 melaporkan bahwa terdapat 2.507 perusahaan milik negara yang tersebar di 25 negara anggota organisasi tersebut dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 4,3 juta orang dengan nilai produksi sebesar $1,3 triliun US (OECD, 2011). Pentingnya peranan perusahaan negara, misalnya di negara Irlandia, menunjukkan bahwa kontribusi BUMN di negara tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 3,6% dari total tenaga kerja pada tahun 1997 (Forfas, 2010). Kontribusi perusahaan milik negara di Amerika Latin, terutama perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, memiliki peran utama dalam menyediakan bahan baku untuk mendukung kegiatan produksi. Melalui peranan ini, keberadaan perusahaan negara berfungsi untuk menjaga stabilitas harga pasar bahan baku tambang serta mendorong pengembangan ekspor (Vernon, 1981). Sementara keberadaan perusahaan milik negara di Cina pada tahun 2006 commit to user

2


digilib.uns.ac.id

menunjukkan kontribusi sebesar 29,7% dari GDP (Szamosszegi dan Kyle, 2011). Perusahaan di Afrika Selatan mendukung strategi perekonomian nasional negara tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan memperlancar akses pelayanan publik. Kontribusi perusahaan milik negara di Afrika Selatan dan diberbagai negara berkembang selama tahun 1980-an memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14% dan 11% dari GDP negara-negara tersebut (Sappington dan Sidak, 2003). Eksistensi BUMN di Indonesia telah terbukti memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Data Bank Indonesia (2010) menunjukkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Indonesia adalah sebesar 12,7% dari GDP pada tahun 2009, dan angka ini mengalami peningkatan menjadi 14,2% pada tahun 2010. Pada tahun 2009 terdapat 141 BUMN di Indonesia dengan total aktiva mencapai Rp 2.234 triliun, total ekuitas sebesar Rp 574 triliun, jumlah penjualan Rp 986 triliun, dan laba usaha sebesar Rp 154 triliun. Namun demikian, tidak seluruh BUMN tersebut mampu menghasilkan laba, karena dari sejumlah 141 BUMN hanya 117 BUMN yang mampu memperoleh laba. BUMN yang mampu memperoleh laba bersih mencapai Rp 88 triliun, sementara 24 BUMN lainnya mengalami kerugian Rp 1,72 triliun. Pada tahun 2010, kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp 132,9 triliun dengan porsi terbesar dalam bentuk setoran pajak senilai Rp 100,7 triliun (www.ortax.org, 2010). Penjelasan di atas memberikan gambaran pentingnya peranan BUMN dalam perekonomian negara. Mengingat pentingnya peranan BUMN di Indonesia, maka pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan hidup perusahaan commit to user

3


digilib.uns.ac.id

negara tersebut. Namun demikian pemerintah memiliki keterbatasan dana dalam mendukung tujuan ini (Kompas.com, 2014). Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan BUMN menjadi perusahaan berkelas dunia diantaranya dilakukan melalui privatisasi terhadap beberapa BUMN yang potensial. Upaya privatisasi juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan BUMN sehingga meningkatkan penerimaan negara. Upaya tersebut secara simultan dilakukan pemerintah dengan menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara. Undang undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 1 ayat 12) menjelaskan bahwa: ―Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat‖.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 2001 (122/2001) tentang Tim

Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

menyatakan bahwa: ―Privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang meliputi perbaikan struktur permodalan, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara serta penciptaan nilai tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan kemandirian‖. commit to user

4


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian tujuan pemerintah dalam mendorong dilakukannya privatisasi terhadap BUMN adalah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan mendorong keunggulan daya

saing.

Namun

demikian

transformasi perusahaan negara melalui privatisasi belum sepenuhnya dapat menjamin tercapainya kondisi tersebut (Savas, 2000). Privatisasi membawa konsekuensi terhadap perubahan kepemilikan sebagian atau seluruhnya terhadap sebuah BUMN dari negara ke swasta. Perubahan kepemilikan dimaksud diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN (Aurora, 2011). Lebih jauh, perubahan kepemilikan tersebut diharapkan diiringi dengan terjadinya perubahan budaya, semangat pengelolaan dan manajemen BUMN di Indonesia. Dengan demikian kinerja keuangan BUMN diharapkan dapat terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi keuangan negara. Megginson et al. (1994) dan Wei et al. (2003) membuktikan bahwa setelah dilakukannya program privatisasi BUMN di berbagai negara menunjukkan terjadinya peningkatan penjualan, investasi modal, efisiensi operasi, pembayaran deviden dan mampu menurunkan leverage perusahaan. Sementara penelitian Omran (2007) di Mesir memperoleh hasil yang berbeda melalui penelitian terhadap

bank pemerintah

yang mengalami

penurunan

kinerja

setelah

dilakukannya privatisasi. Sementara penelitian yang dilakukan Gupta (2005) menguji pengaruh privatisasi parsial di perusahaan milik negara di India membuktikan bahwa privatisasi memiliki dampak positif signifikan terhadap penjualan, laba dan produktivitas tenaga kerja. Beberapa penelitian lainnya commit to user

5


digilib.uns.ac.id

mendukung hasil penelitian Gupta (2005), diantaranya: Meggison dan Netter (2001), Bortolotti, D‘Souza, Fantini, dan Megginson (2002), Aydin, Sayim, dan Yalama (2007) yang juga menemukan bahwa privatisasi memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan milik negara di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Astami, Tower, Rusmin, dan Neilson (2010) menemukan bahwa privatisasi parsial perusahaan milik negara memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki pemerintah secara penuh. Penelitian Nahadi dan Suzuki (2012) pada BUMN di Indonesia memperoleh hasil bahwa privatisasi parsial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek perusahaan milik negara mengalami peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan dalam jangka panjang privatisasi berpengaruh terhadap profitabilitas, efisiensi, dan produktivitas. Berdasarkan beberapa hasil penelitian pada BUMN di Indonesia dapat disimpulkan bahwa privatisasi mampu meningkatkan kinerja keuangan BUMN. Dengan demikian, maka penelitian terhadap BUMN dengan membedakan kinerja sebelum dan sesudah privatisasi di Indonesia menjadi penting untuk diteliti. Proses privatisasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan privatisasi dapat tercapai, jika proses tersebut berjalan sesuai regulasi, diawasi dan dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Sesuai dengan KEPPRES No. 122 tahun 2001 yang menyatakan bahwa melalui privatisasi diharapkan dapat terjadi ―penciptaan nilai commit to user

6


digilib.uns.ac.id

tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan kemandirian‖. Lebih lanjut, penerapan CG di BUMN diperkuat melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 yang menyatakan bahwa CG yang baik mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja BUMN. Berkembangnya isu terkait CG di Indonesia pertama kali diidentifikasi pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi (Suhardjanto dan Anggitarani, 2010). Selain itu, terdapat berbagai skandal keuangan pada tahun 2001 pada perusahaan publik di Indonesia terkait manipulasi laporan keuangan pada PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk yang terkait dengan isu CG. Misalnya, PT. Lippo Tbk melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangan ganda, sementara PT. Kimia Farma Tbk terbukti melakukan manajemen laba. Berbagai kasus tersebut memperkuat indikasi bahwa penerapan CG di Indonesia masih sangat lemah (Boediono, 2005). Dorongan penerapan CG secara baik menjadi sangat penting dengan ditemukannya fakta bahwa krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan tahun 2008 yang dialami oleh banyak perusahaan dibeberapa negara, diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur CG yang baik pada negara tersebut. Hal ini diantaranya dibuktikan dengan munculnya skandal keuangan berskala masif, seperti skandal Enron, Tyco, dan Worldcom di Amerika Serikat. Christensen, Kent, dan Stewart (2010) meneliti pengaruh keberadaan Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang tercatat di Australian Securities Exchange (ASX). Penelitian ini menguji jumlah Komisaris, commit to user

7


digilib.uns.ac.id

jumlah rapat Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, dan keberadaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Renumerasi terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Komisaris, proporsi Komisaris Independen, independensi CEO, berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996) di Amerika dilakukan dengan menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris, kompensasi dan turnover, dan kepemilikan saham terhadap kinerja keuangan berbasis pasar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg, Sundgre, dan Wells (1998) pada berbagai perusahaan di Finlandia menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Forker (1992) melakukan penelitian mengenai peranan Dewan Komisaris dalam perusahaan mengunakan variabel Komite Audit. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa proporsi anggota Komite Audit Independen mampu meningkatkan kualitas pengendalian terhadap perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Menon dan Williams (1994) bahwa keberadaan dan peran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lebih lanjut, penelitian Suhardjanto dan Anggitarani (2010) menemukan bahwa karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek commit to user

8


digilib.uns.ac.id

Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa latar belakang etnis, jumlah rapat Komite Audit, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu terkait penerapan CG di berbagai negara menggunakan pengukuran yang berbeda dan variatif. Penelitian Klapper dan Love (2002) dan Brown dan Caylor (2004) menggunakan indeks CG. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa CG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk kasus di Indonesia, penelitian Sayidah (2007) mengenai pengaruh kualitas implementasi governance perusahaan yang diproksikan dengan skor corporate governance perception index (CGPI) terhadap kinerja perusahaan non perbankan dari tahun 2003 sampai tahun 2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan CG yang diukur dengan menggunakan indeks tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penerapan CG diperlukan dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi modern yang didukung oleh keberadaan pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000; Oman, 2001). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa implementasi CG secara baik mampu meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2002). Disamping itu penerapan CG secara optimal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sebagai upaya dalam mengurangi biaya transaksi (Oman, 2001; Klapper dan Love, 2002). Pendapat di atas mempertegas bahwa CG memiliki peran penting bagi organisasi guna mengarahkan dan mengendalikan berbagai elemen organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebaliknya commit to user

9


digilib.uns.ac.id

penerapan CG yang tidak optimal dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh CG terhadap kinerja BUMN di Indonesia. Isu dalam penelitian ini menjadi menarik, karena dihubungkan dengan program privatisasi BUMN yang telah menjadi kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. CG dalam penelitian ini juga diukur dengan menggunakan indeks CG. Indeks ini menjadi penting, karena memuat penilaian terhadap berbagai prinsip CG di BUMN secara komprehensif yang akan mempengaruhi kinerja keuangan. Indeks CG digunakan dengan pertimbangan bahwa pada pertengahan tahun 2012 kementerian BUMN mengeluarkan indikator penilaian CG pada BUMN1. Indeks tersebut disusun secara internal oleh kementerian BUMN sehingga perlu dikritisi untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dan sahih. Dengan alasan demikian, maka penelitian ini menggunakan indeks CG yang dikembangkan sendiri oleh penulis berdasarkan masukan dari sejumlah praktisi dan akademisi yang ahli dibidangnya. Prosedur ini lazim digunakan seperti yang dilakukan oleh Wallace (1988), Marston dan Shrives (1991), Suhardjanto (2008), dan Hasan dan Marston (2010). Penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu dalam hal sebagai berikut; (1) menghubungkan peran Dewan Komisaris dalam CG dengan kinerja keuangan BUMN, dan (2) menyusun dan menggunakan indeks CG untuk BUMN dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BUMN, dan (3) penelitian ini 1

Tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SKcommit to user 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

10


digilib.uns.ac.id

menguji kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. Pengujian terhadap hal di atas diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan CG di BUMN, baik ditinjau dari karakteristik Dewan Komisaris maupun indeks CG yang mewakili prinsip-prinsip CG. Pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran Dewan Komisaris dan indeks CG terhadap kinerja BUMN. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan implikasi praktis tentang implementasi CG, serta kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia secara lebih komprehensif. Keterbaruan penelitian ini adalah menyusun indeks CG untuk BUMN di Indonesia dengan melibatkan sejumlah ahli CG baik dari akademisi maupun praktisi di Indonesia. Indeks ini disusun melalui tahapan: (1) menyiapkan indeks CG berdasarkan prinsip-prinsip CG dengan berpedoman kepada berbagai indeks yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, (2) melakukan diskusi terbatas untuk menyesuaikan berbagai indeks CG yang ada dengan karakteristik penerapan CG di Indonesia, (3) melakukan konfirmasi dan memperoleh masukan melalui focus group discussion, (4) menyusun kuesioner dan melakukan interview secara tidak terstruktur untuk memperoleh indeks yang kredibel yang akan digunakan dalam mengukur penerapan CG pada BUMN di Indonesia dalam penelitian ini. Hal penting lainnya yang merupakan keterbaruan melalui penelitian ini adalah upaya dalam mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian kepada sejumlah besar BUMN di Indonesia. Disamping itu karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja BUMN sebelum dan commit to user

11


digilib.uns.ac.id

sesudah privatisasi maka jumlah sampel penelitian yang digunakan menjadi terbatas. Penelitian ini mampu mengumpulkan berbagai informasi secara memadai dengan konsekuensi panjangnya waktu pengumpulan data. Dengan data dan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu merupakan keunggulan dari penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah Masalah utama yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh indeks CG terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia? 3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah dilakukannya privatisasi?

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Menguji pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia. 2. Menguji pengaruh indeks CG terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia. 3. Menguji perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah dilakukannya privatisasi.

commit to user

12


digilib.uns.ac.id

1.4. Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dan implikasi praktikal sebagai berikut: a. Akademis Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai kinerja keuangan BUMN di Indonesia, terutama berkaitan dengan isu CG dan privatisasi BUMN. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran CG yang mendasari kinerja keuangan BUMN di Indonesia. b. Pemerintah Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan privatisasi dan penerapan CG, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau kementerian BUMN sebagai acuan dalam mengevaluasi peraturan yang telah dikeluarkan, baik yang berkaitan dengan peraturan mengenai CG maupun ketentuan indikator penilaian penerapannya. c. Manajemen BUMN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kepada manajemen BUMN dalam hal upaya meningkatkan implementasi CG berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat, sehingga dapat menjadikan BUMN sebagai institusi yang memiliki kinerja yang optimal serta berdaya saing. commit to user

13


digilib.uns.ac.id

d. Peneliti Lain Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji impelementasi CG dan privatisasi terhadap kinerja keuangan BUMN baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

commit to user

14

BAB I PENDAHULUAN. masalah menjelaskan berbagai hal terkait implementasi corporate governance

Recommend Documents