BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam dan memiliki kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hewan adalah salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia membutuhkan hewan untuk dikonsumsi, namun juga untuk beberapa hewan, manusia membutuhkan hewan sebagai teman dalam menjalani kehidupannya. Negara-negara di dunia telah membicarakan mengenai kesejahteraan hewan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah diharapkan ikut turut campur tangan untuk membentuk suatu peraturan hukum yang menyangkut tentang kesejahteraan hewan. Indonesia sendiri telah mengakomodir pengaturan kesejahteraan hewan atau animal welfare dalam beberapa peraturan, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengertian kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang 1
2
tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 1 Penilaian tingkat kesejahteraan hewan telah dikenal dengan konsep “Lima Kebebasan” (Five of Freedom) yang dicetuskan oleh Inggris sejak tahun 1992. Lima unsur kebebasan tersebut adalah :2 1. Bebas dari rasa lapar dan haus (Freedom from hunger and thirst) 2. Bebas dai rasa tidak nyaman (Freedom from discomfort) 3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit (Freedom from pain, injury and diseases) 4. Bebas dari rasa takut dan stress (Freedom from fear and distress) 5. Bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah (Freedom to express natural behavior) Banyaknya komunitas hewan, seperti Animal Welfare, Animal Defenders Indonesia, dan kontes-kontes hewan peliharaan menunjukkan perhatian masyarakat di bidang kesejahteraan hewan. Perdagangan hewan peliharaan pun semakin menjamur di masyarakat dan kini hewan telah menjadi salah satu objek jual yang memiliki nilai tinggi hingga puluhan juta rupiah. Kesejahteraan hewan seperti kebutuhan makanan, fasilitas perawatan dan kesehatan hewan menjadi kebutuhan pokok utama bagi hewan dan penyayang hewan. Mulai bermunculan praktik dokter hewan mandiri, praktik dokter hewan bersama, klinik hewan maupun rumah sakit hewan sangat diperlukan
1
Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2 Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis, http://fkh.ipb.ac.id/index.php/component/content/article/7berita/1275-prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis diakses pada 7 November 2014
3
untuk memberikan pelayanan pengobatan dan meningkatkan kesejahteraan hewan melalui penanganan dokter hewan yang berkompeten. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.3 Berbeda dengan manusia, hewan tidak dapat menunjukkan rasa sakitnya apabila ia terkena penyakit. Pemilik hewan memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan hewan peliharaannya yaitu dengan selalu memperhatikan hewannya dan segera mengkonsultasikan ke dokter hewan apabila menemukan gejala-gejala adanya penyakit pada diri hewan peliharaan. Dokter hewan akan memeriksa hewan tersebut dan mendiagnosis penyakit yang ditemukan dalam diri hewan serta menanganinya lebih lanjut. Kondisi hewan yang sehat tentu akan menciptakan suasana sehat dan bahagia bagi pemiliknya, maka meskipun hewan hanya sebagai hewan peliharaan namun kesehatan hewan sangat mempengaruhi kondisi manusia sebagai pemiliknya. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.4 Salah satu pelayanan kesehatan hewan ialah operasi bedah veteriner atau operasi bedah hewan, Bedah atau surgery adalah spesialisasi dalam kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrument. 5 Operasi bedah hewan dalam dunia kedokteran hewan dinamakan Veterinary Surgery atau Operasi 3
Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4 Bab I Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 5 Ns. Indri Permanasari, S.Kep, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Bedah, http://www.slideshare.net/rizmanaji/dasar-dasar-ilmu-bedahedit
4
Bedah Veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan dengan mengupayakan kesembuhan bagi hewan dari penyakit yang berbahaya atau kecelakaan yang mengakibatkan patah/rusaknya organ tubuh hewan sehingga dibutuhkan tindakan operasi bedah. Pelaksanaan perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) ini dilakukan oleh dokter hewan dengan terlebih dahulu memberikan lembar persetujuan kedokteran atau informed consent kepada pemilik hewan disertai dengan informasi yang berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap hewan tersebut. Informed consent ini sebagai landasan timbulnya perjanjian operasi bedah hewan (veteriner). Rumah Sakit Hewan Jakarta merupakan salah satu rumah sakit hewan yang cukup besar di DKI Jakarta dan terletak di Jalan Harsono RM No. 28, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Hewan ini diresmikan pada tanggal 25 Desember 1993 oleh Ibu Tien Soeharto yang didirikan oleh yayasan Sapta Nawami Bhakti dan dikelola oleh PT. Pramukarti Semesta. Rumah Sakit Hewan Jakarta merupakan rumah sakit swasta pertama di Indonesia dan memiliki fasilitas antara lain yaitu Instalasi Rawat Inap, taman pusara satwa, jasa ambulance, ruang mayat, petshop, grooming untuk hewan sakit, apotek, akupuntur, operasi bedah, Instalasi gawat Darurat (IGD) dan melayani selama 24 jam. Salah satu pelayanan jasa yang sering ditangani oleh Rumah Sakit Hewan Jakarta adalah operasi bedah hewan (veteriner). Terdapat 2 (dua) jenis dalam operasi bedah hewan (veteriner) yakni operasi mayor dan operasi minor. Operasi mayor merupakan operasi besar yang berupa operasi sterelisasi, sistotomi, gastrotomi, dan lain-lain. Sedangkan operasi minor yakni operasi kecil yang berupa jahit luka, dan
5
operasi kastrasi. Sebelum dilakukannya operasi bedah, dokter hewan terlebih dahulu memberikan perjanjian mengenai persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent operasi bedah kepada pemilik hewan. Isi dalam lembar persertujuan tindakan kedokteran operasi bedah hewan telah dibuat sebelumnya oleh pihak rumah sakit hewan dan memuat klausula baku yaitu berupa aturan atau ketentuan yang sudah dipersiapkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.6 Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah isi dalam perjanjian operasi bedah hewan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hewan sebagai konsumen dan juga bagi dokter hewan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan akan melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan penyembuhan bagi hewan melalui operasi bedah hewan, meskipun hasil operasi bedah tidak selalu menuai keberhasilan dan memiliki resiko yang besar berupa kematian pada hewan. Sebelum tindakan operasi bedah dilakukan, pemilik hewan harus menandatangi lembar persetujuan tindakan medik operasi bedah hewan yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban pemilik hewan untuk membayar seluruh biaya tindakan medik operasi bedah hewan. Namun, Pemilik hewan sebagai konsumen seringkali tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pembayaran operasi bedah. Dalam hukum perdata, perilaku konsumen yang tidak membayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dapat disebut sebagai wanprestasi dan mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi 6
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6
Rumah Sakit Hewan Jakarta yang telah melakukan operasi bedah hewan. Sedangkan, apabila dokter hewan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada saat melakukan operasi bedah hewan dan memberikan dampak buruk bagi kondisi kesehatan hewan tersebut, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan maupun bagi kesehatan hewan itu sendiri. Selain itu peraturan perundang-undangan belum ada yang mengakomodir mengenai praktik kedokteran hewan veteriner, sebagaimana Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bagi dokter atau dokter gigi kepada manusia. Mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yaitu dokter hewan dan pemilik hewan dalam perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) belum ada pengaturan yang jelas seperti halnya perlindungan hukum bagi kesehatan manusia sebagai pasien. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Hewan (Veteriner) di Rumah Sakit Hewan Jakarta (RSHJ) di DKI Jakarta”
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) di Rumah Sakit Hewan Jakarta? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hewan dan dokter hewan dalam perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) di Rumah Sakit Hewan Jakarta?
7
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Subyektif Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan proses belajar pada jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Objektif Tujuan Objektif dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji masalah yang berhubungan dengan hukum perdata dalam bidang hukum kesehatan hewan khususnya mengenai : a. Pelaksanaan perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) di Rumah Sakit Hewan Jakarta. b. Perlindungan hukum bagi pemilik hewan dan dokter hewan dalam perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) di Rumah Sakit Hewan Jakarta.
D. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran penulis untuk mengetahui keaslian penelitian terhadap karya-karya yang dapat dikatakan sejenis, penulis menemukan beberapa penelitian
8
lain yang telah dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sekiranya juga berkaitan dengan penelitian ini, antara lain : 1.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Klien (Pemilik Hewan) dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Yogyakata
yang
disusun
oleh
Khilmy
Rosyidah
(09/282050/HK/18067) dengan rumusan masalah : a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian terapeutik antara klien dengan dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Yogyakarta b. Bagaimana
perlindungan
hukum
terhadap
klien
dalam
perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Hewan Prof. Soperwi Yogyakarta?7 Perbedaan yang terdapat di dalam penulisan hukum tersebut dengan hal yang penulis teliti adalah apabila dalam penulisan hukum tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi Klien (Pemilik Hewan) dalam perjanjian terapeutik, maka hal yang penulis bahas yaitu mengenai perlindungan hukum pemilik hewan dan dokter hewan dengan mengkhususkan pada perjanjian operasi bedah hewan. Selain itu, perbedaan dalam penulisan hukum tersebut adalah lokasi penelitian yaitu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Hewan Soeparwi Yogyakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Hewan Jakarta.
7
Khilmy Rosyidah, 2013, Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
9
2.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Peliharaan Di Kabupaten Sleman yang disusun oleh Tata Hendrata (09/282604/HK/18162) dengan rumusan masalah : a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jasa penitipan hewan peliharaan? b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa penitipan hewan peliharaan?
3.
Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi oleh Audy Ferdiananda (10/296881/HK/18729) dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi? b. Bagaimanakah
bentuk-bentuk
wanprestasi
dan
cara
penyelesaiannya pada perjanjian jasa penitipan hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi? Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan yang penulis teliti adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian jasa penitipan hewan, maka hal yang penulis bahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yaitu pemilik hewan selaku konsumen dan dokter hewan dalam pelaksanaan operasi bedah hewan (veteriner). Selain itu lokasi penelitian juga berbeda dengan lokasi yang diteliti penulis yaitu Rumah Sakit Hewan Jakarta.
10
E. Manfaat Penelitian Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa kegunaan atau manfaat bagi beberapa pihak, yaitu : 1. Manfaat Teoritis Penulisan Hukum ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi bahan informasi dan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hewan sebagai konsumen dan dokter hewan terhadap pelaksanaan perjanjian operasi bedah hewan (veteriner), serta menambah pengetahuan mengenai praktik kedokteran hewan sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.
2. Manfaat Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, utamanya di Rumah Sakit Hewan Jakarta, dan pengembangan ilmu hukum kesehatan hewan pada khususnya. Selain itu, penulis mengharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hewan sebagai konsumen dan dokter hewan terhadap pelaksanaan perjanjian operasi bedah hewan (veteriner) dan memberikan masukan dalam rangka pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
