BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Lembaga Peradilan merupakan lambang kekuasaan,1 demikian pula dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum Belanda datang ke bumi Nusantara ini.2 Sejak dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera.3 Tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undangundang.4 Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas
1
Daud Ali, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam Taufiq Abdullah (Ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), 210-211. 2 Ibid., 211. 3 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: Kencana, 2012), xi-xii. 4 Ahmad Kamil (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial), Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), 246.
1
2
undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.5 Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (a word
for looking), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (back word looking), oleh sebab itu, hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Dengan demikian, negara sangat berfungsi guna melindungi hukum itu sendiri.6 Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.7 Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, memberikan kejelasan akan fungsi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tujuan dilahirkannya 5
Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 112. Abdul Mannan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 6-7. 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6
3
undang-undang ini adalah untuk mengidentifikasi serta menpositifkan bidang hukum perdata yang menjadi kompetensi yurisdiksi di lingkungan Peradilan Agama, terutama apabila berhadapan kompetensi dengan Peradilan Umum,8 pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam tersebut.9 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu melalui lembaga perdamaian (dading),10 maksud pasal di atas dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang digunakan masyarakat agar perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 130 HIR11/Pasal 154 Rbg12 mengatur mengenai perdamaian, pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat diupayakan banding, apalagi kasasi.13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, 8
Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), V. 9 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, terjemahan Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermasa 1986), 18. 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. 11 HIR. 12 R.Bg. 13 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1995), 88.
4
disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.14 Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (probem solving) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif
guna
mengoptimalkan
perdamaian
para
pihak
yang
berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Sejak Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Banding tahun 2001 yang lalu, Ketua Mahkamah Agung secara 14
Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (ttp: Wipress, 2007), 413.
5
sungguh-sungguh menginginkan agar pranata perdamaian atau penggunaan pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih intensif. Praktek memberi kesempatan untuk berdamai sekedar memenuhi formalitas beracara harus ditinggalkan. Hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.15 Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari
keadilan
terhadap
putusan
pengadilan
adalah
dengan
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Dalam Pasal 1 ayat 3, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan; 1. Ayat 3, ”Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata” 2. Ayat 6, ”Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 15
Bagir Manan, Peran Sosok Hakim Agama Sebagai Mediator dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan, Pidato Ketua Mahkamah Agung RI yang disampaikan pada acara Serah Terima Ketua PTA Medan, 22 Agustus 2003, 3. 16 Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian”, dalam http://www.badilag.net (24 April 2013).
6
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian” 3. Ayat 7, ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.17 Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (yang selanjutnya akan menjadi obyek atau lokasi penelitian) dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia telah membuat sebuah lembaga mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator. Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai, hal ini berdasarkan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 17
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7
tentang Perkawinan Pasal 31 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.18 Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran mediator ini hanya bersifat imparsial atau penengah pada semua pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008, dalam kurun waktu hingga tahun 2010 ini, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menangani perkara perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator. 18
Efi Sofiah, ”Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”, dalam Jaih Mubarok (ed.), Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 123.
8
Menurut amanat dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 8 dijelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Akan tetapi dalam praktek di persidangan selama ini, yang menjadi mediator adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis yang menangani perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, merupakan salah satu pengadilan agama di Jawa Timur dengan jumlah perkara yang besar. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menduduki rangking ke 5 (lima) jumlah penerimaan perkara se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.19 Dari latar belakang permasalahan di atas mengenai mediasi, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan yang dinamakan dengan Tesis dengan judul Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). B. Identifikasi dan Batasan Masalah
19
www.badilag.net.
9
Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah untuk diteliti, antara lain: 1. Pandangan hukum Islam tentang mediasi. 2. Pandangan undang-undang tentang mediasi. 3. Dasar-dasar hukum mediasi. 4. Fungsi dan manfaat mediasi. 5. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabuaten Kediri. 6. Kendala-kendala mediasi. 7. Peran dan fungsi mediator. Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti akan membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu akan menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang meliputi fungsi mediasi sebagai upaya penekanan angka perceraian serta kendala kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 20092013. C. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan Perma RI Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013?
10
2. Apakah fungsi mediasi dalam upaya penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013, sudah sesuai dengan teori tujuan hukum? 3. Bagaimanakah
kendala-kendala
yang
dihadapi
Mediator
dalam
melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 20092013? D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian yang pertama ini adalah untuk: 1. Mengetahui kebijakan terhadap pelaksanaan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013. 2. Mengetahui fungsi dan efektifitas mediasi dalam upaya penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013. 3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013. E. Kegunaan Hasil Penelitian Adapun signifikansi kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan teoritis a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam keluarga. b. Penulis sendiri sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar
11
S2 dalam Konsentrasi Shari’ah Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. c. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dibidang mediasi di Peradilan Agama. 2. Kegunaan praktis a. Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, agar membenahi berbagi kekurangan yang ada, sehingga maksud dari adanya upaya mediasi ini betul-betul dapat tercapai dengan baik. b. Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama. c. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat sekiranya sedang menghadapi proses persidangan di Peradilan Agama. F. Tinjauan Pustaka Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas bagaimana upaya-upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama khusus di luar persidangan belum banyak disentuh para peneliti atau penulis. Penelitian yang sudah ada adalah Efektifitas Peran Lembaga Mediasi Dalam
Penyelesaian Perkara di PA Sidoarjo (Perspektif PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003) yang ditulis oleh Ayu Masudah untuk Skripsi di Jurusan Hukum
12
Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.20 Penelitian tersebut hanya berkisar pada efektifitas peran lembaga mediasi yang di konfrontirkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Penelitian lainnya adalah Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan
Perdamaian di PA Sidoarjo (Studi Analisis Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam) yang ditulis oleh Atikah Inatsun Najah, untuk Skripsi di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.21 Kesimpulan penelitian tersebut adalah mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo hanya diterapkan pada perkara gugatan (contentious), sedangkan produk hukumnya adalah berupa akta yang dikukuhkan dengan putusan ketua pengadilan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Rizqiyah, dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perkara Perdata Melalui
Perdamaian Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan untuk Skripsi
pada
Jurusan
Ilmu
Hukum
Fakultas
hukum
Universitas
Muhammadiyyah Surakarta.22 pada kesimpulannya, ditemukan bahwa secara toritik berdasarkan peraturan yang berlaku, Mediasi merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi pada praktiknya di Pengadilan Negeri Surakarta, upaya mediasi merupakan sebagai salah satu 20
Ayu Masudah, Efektifitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di PA Sidoarjo (Perspektif PERMA RI nomor 2 Tahun 2003) (Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2008). 21 Atikah Inatsun Najah, Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di PA Sidoarjo (Studi Analisis Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam) (Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008). 22 Sri Rizqiyah, Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Perdamaian Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta (Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyyah Surakarta, 2009).
13
persyaratan yang harus dipenuhi dalan beracara di persidangan, meskipun hasilnya tidak maksimal. Berikutnya adalah penelitian dengan judul Peranan Hakim Mediator
Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. tentang Cerai Gugat di PA Surabaya yang ditulis oleh Aini Rahmawatik untuk skripsi di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 23 Hanya saja penelitian ini lebih fokus melihat sejauh mana peran hakim mediator pada satu perkara saja. Agustina Kumala Dewi Sholihah24 adalah mahasiswa yang menulis skripsi di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Efektifitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa signifikansi mediasi pada perkara perceraian sangat lemah, hal ini dikarenakan banyak kendala dalam mediasi, baik itu dari pengguna jasa mediator atau tenaga mediatornya. Penelitian selanjutnya adalah Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan
Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan Madura Jawa Timur yang ditulis oleh Adiyono untuk Tesis di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel
23
Aini Rahmawatik, “Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2009/ PA.Sby Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya” (Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). 24 Agustina Kumala Dewi Sholihah, “Efektifitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi” (Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
14
Surabaya.25 Namun, ruang lingkup penilitian ini hanya berfokus pada upaya Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangkalan dalam menekan perceraian. Penelitian ini menjadi penelitian lanjutan di bidangnya. Banyak yang membahas tentang upaya damai yang dilakukan di Pengadilan Agama semuanya lebih terfokus pada upaya damai yang dilakukan majelis hakim secara formal dalam proses persidangan mulai dari sidang pertama hingga lahirnya putusan, tetapi upaya damai itu dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung atau lewat pihak ketiga sebagai mediator. Kajian dalam studi ini, yang menjadi mediator adalah salah seorang dari majelis hakim yang tidak menangani perkara yang sedang berlangsung dan dilakukan di luar persidangan. Pihak-pihak yang bertikai dipanggil secara patut lewat persidangan untuk datang menghadap hakim untuk mengikuti proses mediasi yang dilakukan oleh salah seorang anggota majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Penelitian untuk Tesis ini menjadi studi pertama dibidang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, karena memang kebijakan untuk mediasi ini sudah dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2008 dan mulai berlaku efektif sejak bulan Januari tahun 2009. Dengan demikian, secara praktis usaha ini baru berjalan sekitar 5 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi.
25
Adiyono, “Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan Madura Jawa Timur” (Tesis, Surabaya: Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
15
G. Metode Penelitian Metode dalam penilitian ini meliputi: 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didekati dengan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis dipergunakan ketika membahas tentang sejarah Pengadilan Agama pada dua pengadilan di atas. Lewat pendekatan ini akan diketahui secara jelas bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan Pengadilan Agama termasuk di dalamnya tentang wewenang, yurisdiksi dan hukum acara yang dipakai, sejak awal berdirinya hingga masa sekarang, termasuk proses lahirnya proses mediasi di Pengadilan Agama dan bagaimana proses implementasinya di lapangan. Sedangkan pendekatan sosiologis dipakai ketika menganalisis faktor-faktor yg mendorong lahirnya kebijakan untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama yang langsung dilakukan oleh salah satu anggota majelis hakim sebagai mediator, serta bagaimana kesiapan SDM para hakim mediator dalam menjalankan tugas tersebut. Pendekataan ini juga dipakai untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan efektifitas mediasi sebagai upaya penurunan angka perceraian yang difasilitasi pihak
Pengadilan
Agama,
serta
bagaimana
kebijakan
pelaksanaan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 bagi hakim. 2. Teknik Pengumpulan Data a. Jenis Data
terhadap
16
1) Primer Data primer data-data yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yang meliputi Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, Hakim, Hakim Mediator, Kepaniteraan, para pengguna jasa mediator dan dokumenter atau arsip-arsip dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
17
2) Sekunder Data sekunder adalah data-data yang diambil dari orang atau pihak luar yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang diperoleh baik melalui wawancara (lisan) maupun data dari kepustakaan. b. Sumber Data (Informan) 1) Lapangan Sumber data lapangan yaitu sumber data yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, wawancara dengan hakim, hakim mediator, panitera dan pengguna jasa mediator. 2) Kepustakaan Sumber data kepustakaan yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku atau literatur yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian ini. c. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil data yang dilakukan secara langsung di lapangan yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. 3. Subyek Penelitian Subyek penelitian ini adalah ketua dan atau wakil ketua Pengadilan Agama, hakim, hakim mediator, para pengguna jasa mediator, kepaniteraan dan pihak-pihak yang mempunyai data mediasi di
18
Pengadilan Agama kabupaten Kediri yang ada kaitannya dengan penelitian. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tersebut merupakan Pengadilan Agama kelas 1 A, dengan jumlah perkara sekitar 4.500 per tahun. Dengan demikian, akan diperoleh kesimpulan tentang mediasi sebagai upaya penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. 5. Teknik Analisis Data Data-data penelitian diperoleh dari dua sumber. Pertama, datadata yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan formal tentang mediasi dan aturan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diperoleh dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan Agama, yaitu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditambah dengan ketentuan-ketentuan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pengadilan agama. Sedangkan data-data yang berkaitan dengan bagaimana teknis mediasi dan kebijakan terhadap pelaksanaan Perma RI Nomor 1 tahun 2008 yang digunakan dalam melakukan mediasi oleh masing-masing mediator diperoleh lewat pengamatan secara langsung (observasi) pada saat dilakukan mediasi. Kemudian, data-data ini dilengkapi lewat
19
wawancara baik kepada pimpinan pengadilan, masing-masing hakim yang melakukan mediasi dan juga kepada para pemakai jasa mediator. Data yang diperoleh akan dianlisis lewat analisis data kualitatif, dengan menggunakan alat analisis tematik, di mana tema-tema yang diperoleh dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan kelompok-kelompok tema yang sudah ditentukan sejak awal penelitian. 26 Data yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisis lewat analisis data kualitatif, dengan menggunakan alat analisis tematik, di mana tematema yang diperoleh dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan kelompok-kelompok tema yang sudah ditentukan sejak awal penelitian. Juga di analisis lewat analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui sejauh mana
peran
Pengadilan
Agama
dalam
mengupayakan
serta
memaksimalkan tujuan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut. H. Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan Tesis ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, Tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah: Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi
26
Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.
20
operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (pendekatan penelitian, teknik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data) dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah landasan teori mengenai Mediasi, yang berisi tentang Pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, mediasi menurut Perma RI Nomor 1 tahun 2008, macam-macam mediator, peran mediator, kewenangan serta tugas mediator dan mediasi dalam hukum Islam. Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul ”Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian, yang meliputi data perkara tahun 2009-2013, data perkara mediasi tahun 2009-2013, data hakim mediator yang bersertifikat, kiat-kiat mediator, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Bab keempat adalah analisis Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian, yang berisi analisis pelaksanaan Perma RI Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013, fungsi Mediasi dalam upaya penekanan angka perceraian dan kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama 2009-2013. Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.
