BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pelayanan publik di era globalisasi, memerlukan respon yang cepat dari lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Oleh karena itu sebagai organisasi publik harus selalu tanggap dan selalu meningkatkan pelayanannya mengikuti perkembangan jaman. Agar dapat mewujudkan aparatur sebagai penyelenggara layanan publik yang professional maka diperlukan suatu strategi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi yang diakui global dan memenuhi berbagai aspek pengembangan sumberdaya aparatur, serta membutuhkan komitmen dan konsistensi yang berkelanjutan di setiap tahapan pengembangan sehingga para aparatur merasa diberdayakan dalam penyelenggaraan diklat tersebut. Pendidikan dan Pelatihan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur suatu organisasi. Seluruh kegiatan dalam organisasi manapun, efektivitasnya sangat tergantung kepada kemampuan sumberdaya manusia, baik kemampuan intelektual maupun integritas moralnya. Kemampuan intelektual dan integritas moral tersebut dapat diperoleh seseorang melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu maka organisasiorganisasi publik perlu menerapkan suatu sistem pembelajaran untuk menciptakan
1
2
sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki ketrampilan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi di masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kesuksesan sistem pembelajaran dalam sebuah organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Akan tetapi ada beberapa komponen, secara umum berlaku sama di setiap organisasi, yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi, seperti; kualitas tenaga pengajar, sarana prasarana fisik, akses informasi/media pembelajaran, laboratorium yang tidak memadai dan lain-lainnya. Hal serupa dialami oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Polícia Nacional de Timor Leste yaitu Centro de Formação da Polícia. Timor Leste sejak diakuinya sebagai sebuah negara merdeka oleh dunia pada tanggal 20 Mei 2002, siap menerima transformasi wewenang dan tanggungjawab yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada rakyat Timor Leste. Salah satu bidang yang ditranformasikan kepada rakyat Timor Leste adalah penyelenggaraan keamanan, sebab sejak masuknya misi PBB yaitu UNAMET (United Nation Mission in East Timor) ke Timor Leste, penyelenggaraan pengamanan Timor Leste ditanggani oleh PBB. UNTAET sejak bulan Oktober 1999 menggantikan United Nation Mission in East Timor (UNAMET) untuk mengawasi proses transisi menuju kemerdekaan penuh Timor Leste. Penyelenggaraan pengamanan Timor Leste dijamin dengan kehadiran Unated Nation Police (UNPOL), yang juga diberi mandate untuk menyelenggarakan perpolisian di Timor Leste, termasuk mempersiapkan kepolisian Timor Leste. Persiapan itu dilakukan
3
mulai dari perekrutan, penyeleksian, penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Pelatihan serta field training sampai kepada penempatan anggota polisi baru. Mandat itu diberikan sambil membimbing Kepolisian Timor Leste, menjadi organisasi publik yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada publik. Misi UNTAET berakhir pada 20 Mei 2002, dan selanjutnya dibentuk sebuah misi baru dengan nama United Nation Mission Support for East Timor (UNMISET), untuk membantu pemerintahan negara baru tersebut dalam merumuskan dan merevisi aturan-aturan yang seyogyanya akan dipakai untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Banyak kesepakatan telah ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan UNMISET, dan secara dejure pada tanggal 30 Juni 2004 seluruh unsur PBB akan meninggalkan Timor Leste termasuk United Nation Police (UNPOL). Laporan Human Right (2006) menjelaskan bahwa UNMISET berakhir dan digantikan oleh United Nation Office in Timor Leste (UNOTIL) pada bulan Mei 2005. Masing-masing lembaga PBB tersebut semakin lama, semakin kecil skala organisasinya dan lebih low-profile dari pada yang sebelumnya. UNOTIL, tidak seperti pendahulunya, bukan sebuah misi perdamaian, tetapi lebih sebagai sebuah misi politik. Tugasnya sebagian besar yaitu untuk mengawasi pemilu 2007 dan memberi saran-saran terhadap masalah-masalah krusial, terutama mengenai pendidikan dan pelatihan polisi Timor Leste. Tugas itu berkembang menjadi sebuah kerangka kerja bantuan pembangunan yang berkelanjutan untuk negara Timor Leste.
4
Setelah mempertimbangkan kemampuan dan kemandirian serta tuntutan dari pemerintah Timor Leste, sejak bulan Mei 2002, UNPOL secara bertahap telah memberikan wewenang kepada PNTL. Penyerahan wewenang dan tanggungjawab tersebut berlangsung hingga bulan Mei 2004, dan selanjutnya UNPOL hanya ditugaskan oleh UNMISET sebagai advisor/penasihat bagi PNTL, termasuk penasihat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia. Sejak tahun 2000-2004 UNPOL telah menyelenggarakan diklat dan hasilnya adalah seperti tabel berikut; Tabel 1.1. Data Kadet bersama UN (2000-2004) No.
Kelas/Angkatan
Jumlah Personil
1
1-8
366
Pelantikan
Ket.
2000-2001
ITT (Intensive Trantitional Training)
2
1 - 45
2.028
2000-2004
Regular
Sumber: R&D CFP: 2004 Disadari bahwa setelah penyerahan wewenang dan tanggungjawab tersebut, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian serius bagi institusi PNTL adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya PNTL, termasuk kurangnya kualitas dan jumlah tenaga pengajar/instruktur pada Centro
Formação PNTL untuk
menyelenggarakan Diklat yang berkualitas bagi kadet atau calon polisi baru. Menanggapi permasalahan tersebut pada tahun yang sama (2004) pemerintah Timor Leste melalui Kementrian Dalam Negeri (Ministério do Interior) mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang ditemukan adalah
5
menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) dalam rangka menyeleksi personilpersonil PNTL yang mempunyai bakat dan kemampuan mengajar untuk dididik menjadi tenaga pengajar pada Centro de Formação da Polícia. Kegiatan TOT tersebut penyelenggaraannya diserahkan kepada sebuah agensi yaitu Timor Leste Police Development Programs (TLPDP). Agensi ini dibentuk pada tahun 2003, berkat kerjasama antara pemerintah Timor Leste dengan pemerintah Australia dan Inggris, dalam hal ini kerjasama antara Ministério do Interior dan PNTL dengan Australian Federal Poice (AFP). Kegiatan TOT yang diselenggarakan oleh TLPDP tersebut berhasil menyeleksi delapan puluh empat (84) calon pengajar/pelatih untuk selanjutnya mengikuti pendidikan lanjutan (Specialist Training of Trainers) selama sembilan (9) bulan. Tabel 1.2. Tenaga Pengajar yang dihasilkan TLPDP NO. Bidang 1
Jumlah Pengajar
Administrasi (TIK, teknis
17
administrasi, dll) 2
Keterangan 4 pindah ke MABES pada tahun 2006
Operasional (Kriminal,
67
lalulintas, patroli, polmas, dll)
17 pindah ke MABES pada tahun 2006
Sumber: R&D CFP: 2005
Di
bawah
mentoring
TLPDP,
Centro
Formação
PNTL
telah
menyelenggarakan diklat secara berturut-turut, mulai tahun 2004 hingga 2006.
6
Berbeda dengan sebelumnya diklat periode tersebut diselenggarakan dengan kurikulum pendidikan selama empat (4) bulan, dan hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut; Tabel 1.3. Data Kadet bersama TLPDP (2004-2006) No. Kelas/angkatan Jumlah Personil 1
46 - 57
550
Pelantikan 2005
Ket. Sebelum TOT untuk 84 pengajar
2
58 - 63
250
2006
Sesudah TOT untuk 84 pengajar
Sumber: R&D CFP: 2006 Pada bulan Mei 2006 terjadi krisis politik di Timor Leste, krisis politik tersebut juga berakibat pada terciptanya keterpurukan pelayanan institusi PNTL. PNTL yang mempunyai tanggungjawab untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, pada saat itu dianggap tidak mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai akibat dari kurangnya rasa kepemilikan terhadap institusi kepolisian serta kurangnya pemahaman tentang prinsip dasar pelayanan PNTL sebagaimana dijelaskan dalam Dekretu Lei no. 9/2009, tentang Undang-Undang Tetap institusi PNTL, artikel 1 yang menjelaskan bahwa
falsafat pelayanan institusi PNTL adalah melalui penerapan community
policing/polisiamento comunitaria, dimana pelayanannya berorientasi kepada masyarakat, serta masyarakat dianggap sebagai mitra kerja dalam pelayanan polisi.
7
Untuk mengembalikan situasi normal, pemerintahan Timor Leste meminta PBB melalui surat yang dikirim kepada Sekjen PBB untuk segera membantu memulihkan situasi keamanan di Timor Leste 1. Laporan Internasional Krisis Group (2006) mengatakan bahwa bersamaan dengan situasi politik yang semakin parah pada akhir Mei 2006, Sekjen PBB Kofi Annan mengirim kembali utusannya untuk melakukan penyelidikan atas situasi yang terjadi di Timor Leste. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan bulan Juli, utusan PBB tersebut mengatakan penyebab utama yang paling serius dalam krisis yang terjadi di Timor Leste adalah perpecahan politik yang terjadi di dalam sektor keamanan. Ia menekankan bahwa prioritas yang harus dilakukan yaitu menetapkan masa depan para anggota militer dan mantan militer (termasuk para petisioner dan mereka yang yang telah melakukan desersi), dan membangun kembali institusi Polícia Nacional de Timor Leste. Menanggapi situasi itu, sebuah misi PBB yang baru yaitu United Nation Mission Integrated in Timor Leste (UNMIT), kembali hadir dengan tugas untuk mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah budaya pemerintahan yang demokratis, dan memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan di Timor Leste. Situasi ini menuntut institusi PNTL harus kembali menyerahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada UNPOL. Penyerahan tersebut dinyatakan melalui sebuah kesepakatan pada tanggal 01 Desember 2006, yaitu untuk mengembalikan situasi normal karena
1
Surat permohonan tersebut tertanggal 24 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Presiden RDTL,
Perdana Menteri dan Presiden Parlemen Nasional, untuk meminta asistensi dari pemerintah Portugal, Australia, New Zeland dan Malaysia.
8
PNTL dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya saat itu. Dalam kesepakatan tersebut terdapat tiga (3) tahap pengembangan bagi PNTL, yaitu (i) tahap pendaftaran kembali, (ii) tahap konsolidasi dan (iii) tahap rekontruksi. Setelah tiga tahap tersebut UNPOL harus menyerahkan kembali wewenang dan tanggungjawab kepada PNTL. Awal tahun 2007 UNPOL menerapkan ketiga tahap tersebut kepada PNTL hingga tahun 2009. Setelah itu secara bertahap UNPOL kembali menyerahkan wewenang dan tanggungjawab kepada PNTL untuk menyenggarakan perpolisian Timor Leste, yang dari tiga (3) district/kabupaten yaitu district Lautem, Oe-Cusse dan Manatuto. Tahap penyerahan wewenang dan tanggungjawab berikutnya dilakukan bagi Centro Formação PNTL yaitu pada tanggal 11 September 2009 yang dihadiri oleh Special Representative of the Secretary-General of the United Nations for Timor-Leste (SRSG-UN) dan Xanana Gusmão sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus sebagai Perdana Menteri Timor Leste2. Keputusan untuk menyerahkan wewenang dan tanggungjawab kepada Centro de Formação da Polícia dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian terhadap kesiapan PNTL. Penilaian tersebut dilakukan oleh team gabungan yang terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah Timor Leste dengan UNMIT, termasuk PNTL dan UNPOL. Kesiapan yang dimaksudkan adalah dalam hal sarana dan prasarana fisik, tenaga
2
PNTL resumes responsibilities over the Police Training Academy
(19/02/2013)
9
pengajar serta kurikulum yang akan dipakai untuk mengajar dan melatih, sebab unsur-unsur tersebut merupakan prasyarat dasar dalam penyelenggaraan diklat. Setelah penyerahan wewenang dan tanggungjawab yang kedua kalinya dari UNPOL kepada Centro de Formação da Polícia, pada awal tahun 2011 mulai dilakukan proses perekrutan, seleksi calon siswa baru bagi institusi PNTL. Sesuai kurikulum baru Centro de Formação da Polícia, penyelenggaraan diklat setelah krisis 2006, bukan lagi memakai kurikulum empat (4) bulan, melainkan menerapkan kurikulum dengan lama diklat sembilan (9) bulan. Perubahan kurikulum tersebut penting karena kurikulum yang lama tidak lagi relevan dengan lama diklat pada tahun 2011, serta kurikulum dengan lama diklat 4 bulan dipandang tidak mampu merubah karakter seorang calon polisi dari karakter sipil menjadi karakter seorang polisi, karena terbatasnya materi dan waktu diklat. Karena itu dikembangkan sebuah kurikulum baru yang terdiri dari enam (6) modul, 18 bidang dan 96 topik, dengan pembagian waktu diklat dalam beberapa tahap, sebagai berikut; 1) Tahap awal, yaitu pelatihan dasar selama dua bulan, tujuannya untuk merubah mental/kebiasaan siswa dari sipil dan membentuknya menjadi kepribadian yang memiliki mental/kebiasaan sebagai seorang polisi/militer; 2) Tahap kedua, pendidikan tentang teori-teori kepolisian selama lima bulan, tujuannya membekali siswa dengan konsep-konsep dan teori-teori kepolisian yang seyagyanya dapat dipakai untuk melakukan tugas pelayanannya setelah menjadi polisi; 3) Tahap ketiga, praktek lapangan selama satu bulan, tujuannya mengenal tugastugas praktis kepolisian di lapangan untuk dibandingkan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diperoleh; dan
10
4) Tahap keempat, yaitu tahap pemantapan selama satu bulan di Centro Formação PNTL, tujuannya untuk mengevaluasi diri dengan membandingkan teori-teori yang diperoleh dengan fakta di lapangan, serta dibahas bersama para instruktur. 5) Tahap terakhir adalah persiapan dan pelantik menjadi anggota PNTL.
Perubahan kurikulum tersebut dapat membentuk mental dan moral yang baik sesuai profesi polisi, serta mendidik dan membekali calon polisi dengan pengetahuan tentang konsep-konsep dan teori-teori kepolisian, sebab polisi dipandang sebagai hukum yang berjalan, serta polisi mempunyai wewenang dan kewajiban untuk bisa membuat suatu diskresi yang bertanggungjawab atas aturan-aturan tertentu. Sehingga setelah menyelesaikan program diklat di Centro de Formação da Polícia, mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional, untuk menjamin situasi keamanan sesuai dengan artikel 147 konstitusi RDTL, serta sesuai moto institusi PNTL yaitu Servir, Proteger e honrar ( melayani, melindungi dan menghormati). Pelaksanaan Diklat setelah krisis tahun 2006, yaitu pada tahun 2011 diawali dengan sebuah kebijakan pemerintah Timor Leste untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Portugal yang ditandatangani pada 27 Septermber 2011 di Lisboa-Portugal. Persetujuan perjanjian kerjasama tersebut berlangsung selama tiga (3) tahun, dengan tujuan untuk memperkuat tindakan dukungan kelembagaan dan berkolaborasi dalam sistem keamanan internal, atas dasar saling menghormati kedaulatan negara, gangguan non-urusan dalam negeri dan mutualitas kepentingan. Salah
satu
prioritas
utama
dalam
perjanjian
kerjasama
tersebut
adalah
11
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polícia Nacional de Timor Leste, termasuk pendidikan dasar dan pelatihan bagi calon anggota PNTL. Menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut institusi PNTL dan Guarda Nacional Repúblicana (GNR) Portugal melakukan sebuat protokol kerjasama teknis untuk menyelenggrakan diklat di Centro de Formação da Polícia. Adapun konten dari protokol kerjasama teknis tersebut, bahwa kehadiran GNR Portugal adalah untuk; 1) Mendukung pelaksanaan pelelangan umum kepada warga Timor Leste untuk melamar/terlibat dalam program pembentukan anggota PNTL; 2) Mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dan pelatihan untuk pembentukan anggota baru PNTL; 3) Mendukung dalam memonitoring dan mengevaluasi praktek lapangan (estágio) setelah selesai diklat di Centro de Formação da Polícia; 4) Mendukung pelaksanaan pengecekan hasil test tertulis dan kesehatan bagi para cadangan untuk gelombang atau angkatan berikutnya; 5) Melanjutkan dukungan terhadap restrukturisasi dan regulasi Centro de Formação da Polícia, terutama dalam mengorganisir dan melatih para instruktur PNTL dan staf, serta dukungan terhadap bagian teknis administrasi.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Timor Leste untuk melakukan perjanjian kerjasama tersebut didasarkan pada adanya perubahan prinsip dasar organisasi, kedisiplinan, pelatihan, dan status personal/keanggotaan yang mengikuti prinsip dasar militer, ketidakmampuan mewujudkan profesionalisme anggota PNTL, yang telah menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan netralitas institusi PNTL. Ketidakpercayaan publik tersebut
12
merupakan tantangan serius bagi pemerintah Timor Leste dan institusi PNTL setelah krisis politik pada tahun 2006. Dengan berkembangnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi PNTL, maka pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik dituntut untuk melakukan perubahan secara signifikan terhadap kebijakankebijakan maupun perubahan terhadap strategi penyelenggaraan diklat PNTL. Dengan harapan bahwa penyelenggaraan diklat tersebut dapat memberikan hasil yang positif, yaitu membentuk perilaku dan karakter calon anggota PNTL menjadi anggota PNTL yang memiliki integritas moral, professional dalam menjalankan tugas kepolisian, serta memenuhi standar atau target dari jumlah diharapkan, yaitu pada tahun 2016 mencapai 5000 personil/anggota PNTL. Untuk mencapai harapan tersebut di atas, maka diperlukan suatu rencana strategi diklat yang baik, mulai dari tahap persiapan sampai kepada tahap implementasi dan evaluasi penyelenggaraan, dan evaluasi hasil diklat. Rencana strategi diklat perlu dikembangkan dalam konteks pelayanan publik Polícia Nacional de Timor Leste, yaitu; (a) Diklat dirancang untuk pengembangan sumberdaya PNTL dan berorientasi kepada pencapaian kinerja pelayanan, sehingga tujuannya jelas, (b) Diklat dirancang dengan memperhatikan kualitas diklat yaitu imput, prosedur, dan proses diklat, (c) Diklat dirancang dengan berbasis kompetensi yaitu diharapkan setelah selasai Diklat peserta memiliki kompetensi yang diharapkan, (d) pelaksanaan diklat harus memberikan manfaat bagi peserta dan institusi PNTL, karena itu harus
13
memperhatikan aspek peserta, instruktur dan manajemen diklat, (e) Diklat dievaluasi secara menyeluruh yaitu evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil diklat. Institusi PNTL, khususnya Centro de Formação da Polícia telah merumuskan stratejik penyelenggaraan diklat, mulai tahap persiapan dengan melibatkan personil GNR Portugal untuk mendukung penyelenggaraan proses rekrutmen, yaitu melakukan pelelangan kepada publik dan menyeleksi dokumen, melakukan tes fisik, interview/wawancara, psikotes dan tes kesehatan. Sedangan tahap implementasi GNR Portugal dilibatkan dalam proses pelatihan, proses pendidikan, praktek lapangan, serta evaluasi bersama. Keterlibatan personil GNR Portugal tersebut tentu saja memberi dampak positif dan negatif terhadap kinerja kerja personil PNTL, baik kinerja kerja staf administrasi maupun kinerja kerja instruktur Centro de Formação da Polícia. Sebab dengan kehadiran personil GNR Portugal dapat meringankan beban kerja staf administrasi dan instruktur Centro de Formação da Polícia. Akan tetapi di sisi lain dengan adanya personil GNR Portugal, kehadiran staf administrasi dan instruktur PNTL, menjadi tidak terakomodir dalam proses persiapan dan penyelenggaraan diklat sehingga mengakibatkan berkurangnya kompetensi staf administrasi dan instruktur Centro de Formação da Polícia. Selain itu, kebijakan untuk memberikan insentif/perdiem yang berbeda kepada instruktur PNTL dengan personil GNR Portugal, menambah kecemburuan dan menimbulkan perasaan adanya perlakuan tidak adil di antara para instruktur. Aspek lain yang turut memberi dampak negatif
14
adalah penggunaan bahasa selama diklat (kurang dan bahkan tidak komunikatif), serta konteks budaya yang berbeda antara Portugal dengan Timor Leste. Mencermati uraian latarbelakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Pelatihan Polícia Nacional de Timor Leste, yaitu dengan melakukan studi pada Centro de Formação da Polícia, di Dili-Timor Leste.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian di atas, dirumuskan masalah bahwa proses penyelenggaraan diklat di Centro de Formação da Polícia memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan sumberdaya PNTL untuk pencapaian tujuan diklat serta tujuan dan harapan pelayanan institusi PNTL. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia”?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan
yang
hendak
dicapai
dalam
penelitian
ini
adalah
untuk
pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik serta untuk mengungkapkan, memahami, dan menilai proses penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia Nacional de Timor Leste.
15
1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Aspek Teoritis Dengan mengkaji aspek-aspek teoritis dari proses penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia, secara tidak langsung sudah melakukan pengkajian dalam perspektif ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.
1.4.2. Aspek Praktis Kajian penelitian tentang strategi penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada institusi PNTL dan khususnya Centro de Formação da Polícia, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam merumuskan dan menentukan proses penyelenggaraan diklat, muali dari analisis strategik sampai kepada evaluasi hasil diklat untuk pengembangan sumberdaya manusia institusi PNTL. Diharapkan penelitian ini juga berguna bagi anggota PNTL yang bertugas di Centro de Formação da Polícia baik staf maupun instruktur agar dapat memahami dan memanfaatkan kerjasama tersebut untuk mengambil
point-point
yang
penting
dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya, demi pengembangan diri dan demi tercapainya tujuan penyelenggaraan diklat di Centro de Formação da Polícia.
