BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintah pusat sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut peranannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan
hubungan
pertanggungjawaban,
sehingga
pemerintah
harus
mempertanggung jawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintah sebagai organisasi sektor publik
akan dinilai dari
kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lingkup
pengertian
pelayanan
publik
secara
formal
dirumuskan
sebagaimana dituangkan dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, yakni pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan (Istianto, 2009:126). Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik mencakup lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling terkait dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit/ instansi yang satu dengan yang lainnya (Istianto, 2009:128). Dalam penyelenggaraan fungsi 1
2
pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan tersebut adalah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, artinya harus sesuai kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sesuai kebijakan pemerintah, hal tersebut merupakan wujud kedisiplinan dalam pelayanan publik. Wujud kedisiplinan dapat dilihat dari sumber daya manusia pada sebuah instansi, karena sumber daya manusia adalah faktor utama keberhasilan sebuah organisasi. Setiap instansi membutuhkan pegawai untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai hal agar tujuan tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi atau instansi, maka harus ada peningkatan kualitas pegawai. Menurut Rosidah dan Sulistiyani (2003: 10), sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Untuk itulah maka eksistensi Sumber Daya Manusia sangat kuat. Tujuan instansi dalam bidang sumber daya manusia adalah agar sumber daya manusia atau pegawai yang dimilikinya benar-benar dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh instansi. Artinya kinerja organisasi atau instansi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia sangatlah penting karena sebagai penggerak utama seluruh aktivitas instansi. Untuk
3
menciptakan produktivitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dilakukan. Faktor pentingnya adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai itu sendiri. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) serta mempunyai peran dalam memberikan pelayanan langsung kepada satker-satker dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk melayani publik demi terwujudnya apa yang menjadi tujuan organisasi. Untuk mendukung tingkat disiplin kerja serta profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan Negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan dalam bidang Manajemen Keuangan Publik, perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan Negara yang diwujudkan dalam bentuk implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sebagai pondasi manajemen keuangan public, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakan penganggaran, mendukung pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan dan memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan. Salah satu fungsi SPAN adalah menampung serta membuat daftar retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
4
Di dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Negara tingkat daerah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Surakarta, yang mana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan maksud untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mempunyai fungsi yaitu sebagai dokumen yang dipakai untuk mencairkan atau memindahbukukan dana dari Rekening Kas Negara kepada Satker yang tertera namanya pada SP2D, sehingga dalam pembahasan penelitian selanjutnya yang dipakai adalah Surat Perintah Pencairan Dana atau cukup disingkat dengan SP2D. Retur SP2D menjadi masalah urgent untuk diselesaikan saat ini, karena dengan semakin banyaknya retur SP2D maka semakin banyak kegiatan atau program yang ternyata tidak dapat tersalurkan dananya sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat kontraproduktif. Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, dapat dilihat bahwa tingkat retur atas SP2D cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rekap penerbitan SP2D pada Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2015 terdapat 157 retur penerbitan SP2D dengan jumlah Rp 32.159.580.036 yang mengalami penolakan atas transfer pencairan dana APBN, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan (retur) penerbitan SP2D serta
5
diperlukan upaya-upaya dalam menyelesaikan dan meminimalisir adanya penolakan (retur) penerbitan SP2D. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Retur Penerbitan SP2D Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta?
2.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi retur (penolakan) penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta?
3.
Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan retur SP2D serta meminimalisir adanya retur penerbitan SP2D Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :
6
1.
Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.
2.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi retur (penolakan) penerbitan SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.
3.
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan retur SP2D serta meminimalisir adanya retur penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 1.
Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan penulis berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi retur (penolakan) penerbitan SP2D pada organisasi sektor publik.
2.
Bagi Instansi, diharapkan dapat memberikan informasi, menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi terjadinya retur (penolakan) penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.
3.
Bagi Pihak lain, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan, sumber informasi dan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi retur (penolakan) atas penerbitan SP2D pada organisasi sektor publik.
