BAB I PENDAHULUAN l.l
Latar Belakang Penelitian Istilah Good Corporate Governance (GCG) telah dikenal
luas dalam
masyarakat secara umum. GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meninglcatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi
btrbagai
pihak
yang
berkepentingan
dengan
perusahaan
{stakeholders) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja pemerintah dan masyarakat luas (Sidharta Utama, 2005). Dengan demikian konsep ini dengan cepat diterima oleh masyarakat luas bahkan kinerja saham suatu perusahaan kind ditentukan sejauh mana keseriusannya menetapkan GCG. Ide awal pengelolaan peusahaan yang baik mencuat ketika banyak perusahaan di Amerik? Serikat dan Eropa diakhir tahun 1980 an banyak yang terpuruk akibat manajemennya yang buruk dan tidak transparan (Wibowo Prihardijanto, 2002). Tuntutan akan keamanan uang investor yang telah ditanam dalam perusahaan membuat para pelaku perusahaan membuat standar tata pengelolaan perusahaan yang baik. Pengalaman buruk para investor membuat investor enggan berinvestasi lebih besar dan dalam jangka panjang karena takut tidak akan mendatangkan keuntungan yang tinggi itau bahkan uangnya akan hilang. Disisi lain perkembangan ekonomi dunia yang menuntut masuknya aliran modal kepada perusahaan (modal ekstern) membutuhkan dana segar yang cukup banyak untuk menggerakkan industri dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu para pelaku perusahaan perlu memastikan bahwa perencanaan modal investor tersebut benar-benar digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta digunakan untuk halhal yang terbaik bagi kepentir gan perusahaan. Perkembangan sektor korporat modern di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan perkembangan dari perekonomian di Indonesia dan berbagai
1
2
kebijakan yang digurakan oleh pemerintah. Setelah tdhun 1966 sektor korporat mengalami perkembangan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6-7% pertumbmian selama 1968-1996. sebagian besar perusahaan terbesar (172 dari 300) yang dibrntuk pada periode tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mampu menciptakan suasana yang cukup mendorong perkembangan sektor korporat. Perusahan-perusahaan tersebut semula didirikan sebagai perusahaan keluarga yang kemudian dalam pertumbuhannya mengandalkan terutama pada dana eksternal (external pnancing). Untuk tetap mempertahankan kendali atas perusahannya, para keluarga pendiri lebih menyukai untuk menggunakan utang. Oleh karena itu, perusahaanperusahaan tersebut mempunyai rasio utang-ekuito yang sangat tinggi. Salah satu cara yang menggunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana eksternal yaitu dengan menggunakan pasar modal karena tidak ingin kehilangan kendali data perusahaannya, maka para pendiri/pemilik menjual saham kepada publik dengan proporsi saham dibatasi dibawah 50%. Pada tahun 1997 rata-rata kepemilikan publik hanyalah sebesar 29,7%, maka dari sinilah mulai timbul agency problems antara controlling dan minority shareholders. Proporsi kepemilikan pihak publik yang listed d BEJ masih sangat terbatas, pada tahun 1997 hanya sekitar 29,7%. Hal ini berarti bahwa para pendiri-pendiri perusahaan tersebut masih menjadi pemegang saham pengendali (Suad Husna, 2001). Secara umuim fenomena adanya pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (yang dapat menimbulkan agency problems) dijuampai disebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan, semakin besar kemungkinan terjadinya debt agency problems, karena itulah para kreditur akan mensyaratkan berbagai covenant untuk melindungi kredit yang mereka berikan. Ketentuanketentuan tersebut rmsalnya mempertahankan rasio likuiditas minimal tetentu dan sebagainya. Mekanisme yanj sering ditempuh agar agency problems tidak merugikari keputusan-keputusan manajemen. Dari sisi kreditor, transparansi manajemen akan
3
mengurangi debt agency problems. Dengan demikian maka keputusan pendanaan yang diambil diharapkan tidak akan merugikan pemilik perusahaan juga krediturnya. Mc Kinsey dan Company melakukan survey tentang peringkat pelaksanaan Good Corporate Governance dibeberapa negara Asia yang melibatkan para investor di Asia, Eiopa dan Amerika. Hasil survey tersebut menyatakan Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan GCG. Kemudian laporan bank dunia tentang private sector pada tahun 1999 mencatat di Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan perusahaan publik tertinggi di Asia (61,7%) di banding Malaysia, Thailand (53,5%), Singapura (29,9%) dan Jepang (2,8%). Bisa disimpulkan babwa kendala menerapkan GCG pada perusahaan publik antara lain karena kepemilikan sahamnya rata-rata porsi terbesar masih berada ditangan dewan komisaris yang mempunyai hubungan erat dengan para pemegang sahamnya. Konsep GCG muncul sebagai upaya untuk mengerem dan mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian untung dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholders dan menciptakan efesiensi bagi perusahaan. Sistem GCG memberikan struktur yang menetapkan objektif perusahaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sistem monitoring untuk mengukur kinerja. Maka sistem ini mengatur dengan jelas dan tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu korporasi bisnis, seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajemen, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Terbentuknya suatu kepercayaan investor dan masuknya arus modal didorong oleh penerapan prinsip-prinsip GCG yang akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen pemsahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien sehingga nkan berdampak pulihnya perekonomian baik secara makro maupun secara mikro. Sehubungan dengan pentingnya G'7G seperti yang telah diuraikan diatas penulis tertirik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan GCG di perusahaan.
4
Dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan dengan EVA. Berdasarkan hal tersebut penulis merangkumnya dengan judul : "Analisis Hubungan Penerapan Good Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan." 1.2
Identifikasi Masalah Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis dapat
mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut: •
Apakah terdapat hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja perusahaan?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai penerapan
Good Corporate Governanace pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dan hubungan dengan keputusan pendanaan dan kinerja perusahaan Tujuan dari penelitian ini adalah : •
Untuk mengetahui hubungan antara tingkat penerapan GCG dengan kinerja perusahaan
1.4
Pembatasan Penelitian Pada penelitian ini ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 1.
Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang listed di Pojok BEJ, Periode waktu yang diteliti adalah untuk tahun 2006, yaitu laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2006.
2.
Kinerja perusahaan diukur dengan indicator akuntansi yang dinyatakan dalam bentuk Economic Value Added (EVA).
5
1.5
Kegunaan Penelitian 1.
Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan GCG di
perusahaan sehingga bepengarah dalam keputusan
pendanaan dan kinerja perusahaan. 2.
Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, khursunya sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian
3.
Bagi peneliti lain, diharapkan menjadi reverensi dan rujukan untuk penelitian lain dengan topik mi dan membantu pemahaman tentang Corporate Governance.
1.6
Kersngka Pemikiran Lemahnya intitusi pemerintah dan tumpulnya dunia usaha Indonesia dalam
meredam krisis moneter merupakan penyebab berkepanjangan krisis yang terjadi. Ditengah banyaknya dugaan kenapa perekonomian Indonesia ambruk, good governance muncul untuk menggantikan ketidakmampuan pemerintah dan dunia usaha menghadapi krisis yang terjadi. Ciri utama lemahnya? corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri aipihak para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tenting pengembalian (return) atau investasi yang akan mereka tanamkan. Dengan demikian secara agregat hal tersebut akan menyebabkan aliran masuk modal (capital inflow) kesuatu negara mengalarri penurunan sedangkan aliran keluar (capital onflow) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibatnya adalah menurunnya harga-harga saham dinegara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut. Karena masalah Corporate Governance merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang
6
berbeda-beda, maka hal tersebut dikelompokkan sesuai dengan karakteristik perusahaan. Hal ini disebabkan karena masalah utama ddam Corporate Governance tersebut mungkin berbeda dengan karakteristik perusakan. Berikut ini karakteristik menurut Suad Husna (2001): 1. Perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar 2. Perusahaan dengen kepemilikan terkonsentrasi 3. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi 4. Peruahaan yang merupakan BUMN Masalah kepemiiikan
Corporate
dan
Gover.iance
pengendalian
timbul
perusahaan
terjadinya
berdasarkan
pemisah
antara
penjelasan
Asian
Development Bank mengenai hal tersebut (yang dik itip Suad Husnan), bahwa : 1. Pemilik perusahaan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu controlling dan minority shareholders,
yang
dapat
saja
terjadi
ketidakselarasan
kepentingan, karena controlling shareholders mengendalikan manajemen maka keputusan-keputusan yang diambil dapat merugikan kepentingan minority shareholders. 2. Masalah keagenan antara manajemen dan shareholders dapat terjadi
tapi
masalah tersebut akan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang kepemilikannya sangat menyebar dari pada yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi seperti di Indonesia. 3. Sistem Corporate Governance yang baik seharusnya dapat memberi perlindungan kepada permgang saham dan kieditor. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme dari luar seperti kebijakan atau peraturanperaturan pemerintah. Teori keagenan (Agency Theory) muncul karena adanya hubungan antara principal dan agent yang dituangkan dalam suatu kontrak kerja. Pengertian principal dan agency theori adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian/seluruh wilayahnya untuk dikembangkan oleh pihak lain atau lebih dikenai dengan pemegang saham. Sedangkan yang dimaksud agents adalah manajer yang diamanatkan untuk
7
mengelola perusahaan. Principal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan kepada agents. Namun pemisah seperti ini menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaar dana dalam perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (yang menimbulkan agency problems). Permasalahan ini secara umum dijumpai pada sebagian besar perusahaan di Indonesia. Agar agency problems tidak merugikan pemilik perusahaan, mekanisme yang ditempuh adalah meningkatkan monitoring dan control terhadap keputusan-keputusan manajemen. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi corporate governance. Oleh karena itu analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara principal dan agent, maka fokus dari teori ini adalah pada peneituan kontrak yang paling efisien yang mendasai hubungan antara principal dan avent. Teori keageran didasrri oleh beberapa asumsi: 1. Asumsi sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sen dm (self-interest), raemiliki ketebatasan rasional dan tidal: menyukai risiko (risk aversion). 2. Asumsi organisasi, adalah adanya korilik antara anggota organisasi, efesiensi sebagai kriteria efektifitas dan adanya asimetri mforrnasi antara principal dan agent. 3. Asumsi informasi, adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang biasa diperjualbelikan. Organization Economic Cooperation and Development (OECP) berpendapal bahwa corporate governance merupakan struktur hubungan serta kaitanya dengan tangung jawab antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompotitif yang diperlukan dengan mencapai tujuan utama perusahaan.
8
Prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance meliputi fairness, transparency, accountability dan responsibility. Secara keseluruhan corporate governance timbul sebagai upaya untuk mengerem/mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan sistem pembagian keuangan dan kekayaan seoagai stakeholders dan menciptakan efesiensi bagi perusahaan. Pada buku "Corporate Covtrnance - Tata Kelola Perusahaan", The Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menguraikan manfaat yang bisa dipetik dengan mekksanakan corporate governance antara lain : 1.
Meningkatkan kinerja peusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi operasional perusahaar serte lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2.
Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
3.
Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4.
Pemegang seham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
Khusus bagi BUMN akan dapat membantu pemerintah bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. (Corporate Governance - Tata Kelola Perusahaan, 2001 : 4). Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu seringkali digunakan sebagai sebagai dasar memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran deviden. Disadari bahwa corporate governance yang baik akan ditunjukkan oleh kinerja yang baik pula. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen pemegang saham, pemerintah dan stakeholders karena menyangkut distibusi kesejahteraan diantara mereka. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator. Pada umumnya keberhasilan perusahaan dilihat dari informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan.
9
Maka dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG didalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervise/pemantauan kinerja manajemen dan dapat memperkuat/mempertegas pertanggungjawaban dewan direksi dan tim manajemen kepada para pjnegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi cermman dilaksanakan atau tidaknya prinsip prinsip GCG terlihat jelas di pasar modal. Disinilah masyarakat menilai tentang bagaimana suatu entitas usaha dijalankan. Apabila masyarakat percaya bahwa peusahaan dikelola oleh manajemen yang baik, temasuk didalamnya pemilik perusahaan, maka sahari perusahaan tersebut akan naik dipasar modal. Naiknya harga saham teiiobu; menunjukkan eksistensi perusahaan tersebut dalam dunia usaha yang semakin kuat dan kompetitif. Menurut siegel, mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai "performance measurement” (pengukuran kinerja) adalah kuantifikasi dari efesiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis dalam periode akuntansi" (Siegel, 1994:340). Kineja suatu perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi yang menyangkut laporan keuangan dan kinerja dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Tujuan laporan keuangan menrut SAK adalah "menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusrhan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi"(2004) Untuk melengkapi cara pengukuran kinerja perusahaan yang telah ada, selama beberapa taaun terakhir telah dikembangkan suatu pendekatan yang disebut dengan Economic Value Added (EVA). EVA diperkenalkan pertama kali oleh Stern Stewerd and Co. sebuah perusahaan konsultan manajemen yang berkantor pusat di New York, AS. Pendekatan EVA dianggap lebih akurat dan komprehensip disbanding dengan pendekatan konvensional terdahulu yang tidak menggambarkan perusahaan sebenarnya.
10
Devinisi EVA menurut Bennet Stewart adalah sebagai berukut: "EVA is on operating prifit less the cost of all of the capital employed to produce those earnihg. EVA will increase if operating profit can be made to grow without tying up any more capital, if new capital can be invested in project will earn r~ore than the full cost of capital is driver or cover their cost of capital". Perhitungan EVA. dapat dirumuskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut: EVA = (r-c*) x capital EVA = NOPAT - (c* x capital) Dimana NOPAT = Net Operating Profit After Tax r = rate of return (tingkat pengerabalian yang dihasilkan) c* = total biaya modal capital = total modal yang diinvestasikan Sedangkan S. David Young and Stephen F. O’Byrne dalam EVA dan manajemen berdasarkan nilai, mengungkapkan perhitungan Eva dengan cara yang lebih sederhuna dan mudah diterapkan, yaitu sebagai berikut : EVA = NOFAT - Biaya Modal EVA = NOPAT - (WACC x Average Invested Capital), (2001.39). Jadi EVA didefinisikan sebagai laba operasi setelah pajak (net operating after tax) dikurangi biaya modal (cost of capital) dan seluruh modal yang digunakan untuk menghasilkan beberapa penyesuaian terhadap Net Operating Profit After Tax (NOPAT) dan Capital Utilierd untuk menghilangkan distorsi Standar Akuntansi Keuangan yang disebut equity equivalent (G > Bennet Stewart, The Quest For Value, 1990:87) EVA mencoba mengukur nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal yang timbul sebagai akibat investasi yaug dilakukan. Jadi EVA merupakan indikator tentang adanya penciptaan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal atau tingkat pengembalian diminta investor atas
investasi
yang dilakukannya.
Keadaan
perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal.
ini
menunjukkan
11
Dari penjelasan tersebut bahwa marrer haras memaksimalkan EVA jika ingin meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu sebagai pengukur kinerja peusahaan, EVA secara langsung menunjukkan seberapa besar perusahaan telah menciptakan nilai bagi pemilik modal. Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan EVA, para manajer akan berfikir dan juga bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. Maka dengan dilaksanakannya penerimaan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan dapat memperkuat atau mempertegas pertanggungjawaban dewan direksi dan tim manajemen kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Jadi cerminan dilaksanakan atau tidaknya prinsip-prinsip GCG terlihat jelas di pasar modal. Disinilah masyarakat menilai tentang bagaimana suatu entitas usaha dijalankan. Apabila masyarakat percaya bahwa perusahaan dikelola oleh manajemen yang baik, termasuk didalamnya pemilik perusahaan, maka saham perusahaan tersebut akan naik dipasar modal, naiknya harga saham tersebut menunjukkan eksistensi perusahaan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif dan kuat. Berdasarkan uraian diatas, penulis menerapkan hipotesis sebagai berikut : Terdapat hubungan antara penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan EVA.
1.7
Metode Penelitian Metode penelitia yang digunakan adalah deskriptif verifikatif yaitu sratu
metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat dilapangan, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang ada dan seterusnya ditarik kesimpulan.
12
Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara : 1.
Studi keperpustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, meneliti serta mampelajari secara lebih mendala mengenai literatur-literatur baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, Koran yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mempermudah
dasar-dasar teori
yang
menjadi
pemikiran
penulis
dan diharapkan dapat mebantu penelitian. 2.
Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
1.8
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada Pojok BEJ yang bertempat di Universitas
Widyatama Jl. Cikutra 204 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan selesai.
