BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Hutan merupakan sumberdaya alam yang cukup potensial dan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Dengan peran yang cukup strategis tersebut, konsep pengelolaan hutan di Indonesia bersifat dinamis, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Pada masa orde baru, pengelolaan hutan lebih bersifat sentralistik. Pengelolaan hutan lebih bertujuan ekonomi sebagai modal pembangunan pada saat itu. Seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa reformasi, pengelolaan hutan bergeser ke arah desentralistik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan hutan dengan harapan terwujudnya pengelolaan hutan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah daerah lebih cenderung memanfaatkan sumberdaya hutan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsep pengelolaan hutan masa lalu seperti disebutkan di atas cenderung mengejar aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek ekologis dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Perwujudan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan tidak akan dapat terwujud jika konsep pengelolaan hutan yang dilakukan cenderung atau hanya bertujuan ekonomi. Melihat kondisi demikian, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sejak tahun 2006
1
2
mengembangkan sebuah konsep pengelolaan hutan yang menjadi faktor pemungkin terwujudnya keberkelanjutan hutan. Konsep yang dikembangkan tersebut yakni dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pengelolaan hutan dengan memandang kawasan hutan sebagai sebuah ruang atau wilayah bagi sumberdaya yang harus dijaga keberlanjutannya. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut kawasan hutan harus dapat memberikan kontribusi bagi daerah (PAD) dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi dan sosial budaya masyarakat. Dengan konsep pengelolaan tersebut, diharapkan terwujud pengelolaan hutan yang lebih memberikan kesempatan kepada para pihak terkait untuk mengelola sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutannya. Konsep pengelolaan hutan yang dimaksud yakni melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik dengan mendorong tercapainya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengakomodir tuntutan dan kepentingan ekonomi daerah (PAD). Dalam pelaksanaan pembangunan KPH, dibentuk suatu organisasi dengan tujuan untuk melaksanakan proses kegiatan pengelolaan hutan lestari. Kegiatan tersebut meliputi tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan
3
kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi (PP No. 44 tahun 2004). Pengelolaan hutan dalam bentuk KPH merupakan suatu bentuk organisasi teritory (wilayah) yang langsung berada di tingkat tapak. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi manajemen/pengelolaan di wilayahnya karena langsung berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada. Sampai dengan saat ini, di Indonesia sudah terbentuk 68 (enam puluh delapan) unit KPH (KPHP dan KPHL) yang sudah berlembaga dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari keseluruhan KPH yang sudah berlembaga tersebut, terbagi menjadi 44 KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan 24 KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung). Dalam proses kegiatan pengelolaan hutan lestari, terdapat beberapa KPH yang cukup berhasil mengimplementasikan proses tersebut. Salah satunya yakni KPH Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, dengan wilayahnya meliputi Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo. KPH Yogyakarta merupakan salah satu subsistem pembangunan wilayah di bidang kehutanan, yang tentunya tidak terpisahkan dari lingkungan fisik (ekologi), ekonomi dan sosial budaya. Kondisi tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam mempengaruhi sistem pengembangan wilayah. Ditinjau dari bentuknya KPH Yogyakarta termasuk dalam KPHP. Untuk mempermudah pengelolaannya, KPH Yogyakarta dibagi menjadi 6 (enam)
4
Bagian Daerah Hutan (BDH), yakni Karangmojo, Playen, Panggang, Paliyan, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Dalam penelitian di wilayah KPH Yogyakarta ini, hanya terfokus pada pengelolaan BDH Playen yang terletak di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini juga mempunyai batasan pada wilayah/kawasan yang pengelolaannya secara struktural berada di bawah Kepala BDH Playen dan secara administrasi pemerintahan tumpang tindih dengan wilayah BDH Playen.
1.2. Rumusan Permasalahan Pengelolaan
hutan dalam bentuk
KPH merupakan
upaya
yang
dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk mengkaji implementasi pengelolaan hutan tersebut terdapat pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni: 1.
Bagaimana implementasi proses pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
2.
Sejauhmana capaian proses pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
3.
Faktor-faktor
apa
saja
yang
mempengaruhi
keberhasilannya
dalam
mengimplementasikan proses pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
5
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian Evaluasi Pengelolaan Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta yakni sebagai berikut: 1.
Mengetahui implementasi proses pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
2.
Mengidentifikasi sejauhmana tingkat capaian proses pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
3.
Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pengelolaan hutan di BDH Playen, KPH Yogyakarta.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yakni: 1.
Dapat menjadi bahan referensi dalam pengelolaan KPH dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
2.
Memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengelolaan KPH.
1.5. Keaslian Penelitian Pengelolaan KPH merupakan salah hal yang menjadi fokus Kementerian Kehutanan dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa penelitian / studi
6
yang penulis ketahui serta berkaitan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seperti disajikan pada Tabel 1.1. berikut. Tabel 1.1. Keaslian Penelitian No. Judul 1. Evaluasi Kemampuan Lahan, Tekanan Penduduk dan Kemisikinan Masyarakat untuk Arahan Bentuk Pengelolaan Hutan Playen, KPH Yogyakarta 2. Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar 3. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 4. Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
Peneliti/Tahun Irza Ferdi (2009)
Jenis Penelitian Tesis
Elvida Yosefi Artikel Ilmiah Suryandari dan Iis Alviya (2009) Julijati Puspariani Tesis (2011)
Achmad Rizal HB, Artikel Ilmiah Indah Novita Dewi dan Priyo Kusumedi (2011)
