BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018, dan berdasar pada dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014 yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
1
1.2
Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Madiun No. 54 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun mempunyai tugas untuk : “Menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan kehutanan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan“. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di bidang perkebunan dan kehutanan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, kriteria, norma, pengendalian, pengawasan dan prosedur kebijakan di bidang pengembangan perkebunan dan kehutanan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan kehutanan yang meliputi tata ruang lahan, tata guna lahan dan sentra komoditas; d. Pengkoordinasian penyusunan rencana penerapan standar pelayanan minimal di bidang perkebunan dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah; e. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman, kriteria, pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pengembangan lahan perkebunan dan kehutanan; f.
Pengkoordinasian
penyusunan
standar
kebutuhan
dan
kecukupan,
penggunaan dan aplikasi pengendalian pengawasan pengairan, pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan dan kehutanan; g. Penyusunan
kebijakan
pengembangan
SDM/aparat
perkebunan
dan
kehutanan melaui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, ketrampilan dan prinsip-prinsip perilaku dasar kehidupan;
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
2
h. Pembinaan
dan
perizinan
usaha
perkebunan
dan
kehutanan
serta
pengawasannya; i.
Penyusunan standar perbenihan/pembibitan perkebunan dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
j.
Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi di bidang pengembangan perkebunan dan kehutanan serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan kehutanan; l.
Penyelenggaraan pembinaan usaha pengelolaan hasil dan pemasaran di bidang perkebunan dan kehutanan;
m. Pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan dan kehutanan yang meliputi teknologi pertanian / perkebunan dan kehutanan ditingkat usaha tani; n. Penyusunan kebijakan kelembagaan penyuluhan dan pedoman penyuluhan perkebunan dan kehutanan sesuai norma dan standart; o. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan perkebunan dan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten; p. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Program dan Pelaporan; (c) Sub Bagian Keuangan. 3) Bidang Kehutanan, terdiri dari : (a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Hutan Rakyat; (b) Seksi Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam; Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
3
(c) Seksi Penatausahaan Hutan. 4) Bidang Perkebunan, terdiri dari : (a) Seksi Rehabilitasi , Diversifikasi Lahan dan Infrastruktur; (b) Seksi Perlindungan Tanaman; (c) Seksi Penatausahaan Perkebunan. 5) Bidang Pengembangan, terdiri dari : (a) Seksi Alat dan Mesin; (b) Seksi Pemanfaatan Lahan; (c) Seksi Pemantapan Lahan. 6) Bidang Usaha dan Produksi, terdiri dari : (a) Seksi Bahan Tanam; (b) Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran; (c) Seksi Hasil Hutan dan Perkebunan. 7) Kelompok Jabatan Fungsional. 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun mempunyai tugas: “Membantu Bupati Madiun dalam menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan dan kehutanan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Secara operasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai
Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Madiun
berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
4
No.
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Madiun berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2014 Uraian Pendidikan Pangkat/ Golongan
1.
Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic) Juru Tingkat I (Id)
2.
Pengatur Muda (IIa) Pengatur Muda Tingkat I (IIb) Pengatur (IIc) Pengatur Tingkat I (IId) Penata Muda (IIIa) Penata Muda Tingkat I (IIIb) Penata (IIIc) Penata Tingkat I (IIId) Pembina (IVa) Pembina Tingkat I (IVb) Pembina Utama Muda (IVc) Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe)
3.
4.
JUMLAH
SD
SMP SMA D3
1 3 1 1 10 1 2
19
S1
S2
3 5 5 7 1 2
1 1 2
1 4 1 5 15 6 11 2 4
23
4
49
1 1
1
3
Jumlah
Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun yang memiliki kompetensi sesuai dengan syarat jabatannya adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
5
Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: Tabel 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 No.
Sarana dan Prasarana
Jumlah (unit)
1.
Ruang Kerja
6
2.
Ruang rapat
1
3.
Musholla
1
4.
Kantin
1
5.
Unit pembibitan tanaman
1
6.
Unit percontohan agroforestri
1
7.
Unit percontohan budidaya jamur tiram
1
8.
Unit percontohan budidaya jahe merah
1
9.
Kolam ikan
2
10.
Penangkaran Rusa totol
1
11.
Penangkaran Merak
1
12.
Unit percontohan pengolahan kompos
1
13.
Pompa air
1
14
Meja/Kursi Kerja
56
15.
Komputer/notebook
53
16.
LCD Proyektor
3
17.
Kamera Digital
9
18.
Handycam
1
19.
GPS
9
20.
Handy talky
2
21.
Kendaraan Operasional Roda 4
2
22.
Kendaraan Operasional Roda 2
34
23.
Gudang
1
24.
Kendaraan Operasional Roda 3
1
25.
Chooper
1
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
6
1.3
Isu-isu strategis a. Urusan kehutanan : 1. Lahan kritis di Kabupaten Madiun termasuk kategori kritis masih cukup luas, jika tidak segera ditangani akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor 2. Ketersediaan bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat. 3. Belum optimalnya pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dalam mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat.
b. Urusan pertanian/ per ke bunan : 1. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air 2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan masyarakat untuk mencapai skala ekonomis 3. Kuantitas dan kualitas produk perkebunan yang masih rendah
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madiun Th. 2014
7
