BAB I PENDAHULUAN. lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing. 1 Banyak faktor yang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu sifat dari hukum adat termasuk hukum waris adat adalah bersifat dinamis, artinya dapat berubah dari waktu kewaktu mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat pula berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing.1 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut, antara lain: 1. Masuknya unsur agama khususnya agama islam 2. Kemajuan di bidang teknologi transportasi yang membuat mobilitas penduduk semakin cepat 3. Kemajuan di bidang teknologi informasi 4. Kemajuan di bidang pendidikan Sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Tetapi apabila sifat kekeluargaan yang ada pada waris adat, dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang Tionghoa dan Eropa yang tunduk pada waris BW, maka ada

1

Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, Hal. 8

1

Universitas Sumatera Utara

perbedaannya, yaitu yang terpenting adalah terletak pada adanya Pasal 1066 BW yang tidak terdapat dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli.2 Pasal 1066 BW ini menentukan, adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli, harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli warisnya. Khususnya di bidang hukum waris adat sampai sekarang belum ada penetapan perundang-undangan yang dilahirkan. Oleh karena itu hukum waris yang berlaku adalah hukum waris dari masyarakat hukum adat masing-masing. Dengan dipengaruhinya oleh unsur agama dan budaya lain tersebut hukum waris adat pada masyarakat besemah juga telah mengalami pergeseran. Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipoero :“bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.3 Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria 2

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1980, hal.

12 3

Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1990, Hal. 165


dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.4 Apabila kita berbicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai waris yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu. Dalam bentuk kewarisan ada tiga unsur yang harus selalu ada, yaitu adanya pewaris atau orang yang memiliki harta peninggalan, adanya harta peninggalan, adanya ahli waris. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan 4

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1


bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.5 Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum kekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa : manusia di dunia ini mempunyai macammacam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan (erflater), ahli waris (erfgenaam) dan harta warisan (natalatenschap). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan : 1. sifat kebapakan (partriarchaat, faderrechfelijk), 2. sifat keibuan (matriarchaat, moedrrechtelijk), dan 3. sifat kebapak-ibuan (parental, ouderrechtelijk).6 Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan

5 6

Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, Hal. 45 Wiryono, Prodjodikoro, Hukum Perdata Indonesia, Rajawali, 1988, Hal. 14-16


sudah berlaku sejak dahulukala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.7 Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu: 1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Batak, Lampung, Buru, Nusa Tenggara dan Irian Jaya); 2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano) ; 3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan seharihari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.8 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Sedangkan di kota Pagaralam sendiri dalam hal ini masyarakat adat 7

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal. 23 8 Soerojo Wignyodipoero, Op cit, hal.109


besemah, sistem keturunannya dahulu berlaku atau menarik garis keturunan bapak atau patrilineal, dimana sistem kewarisannya adalah mayorat yaitu yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki. Dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti halnya pada masyarakat adat Besemah, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki yang sudah dewasa dan/atau berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya. Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainyapun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya. Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam


Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, dengan keluarnya Tap MPRS No. II Tanggal 3 Desember 1960 yang menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan suami/ayahnya. Dan didukung dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak perempuan. Keadaan tersebut semakin kuat dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.


Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) bahwa: 1.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama.

2.

Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kedudukan harta

benda dalam perkawinan, yaitu: 1.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2.

Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 mengenai Kedudukan

Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu: 1.

Baik suami maupun istri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

2.

Mengenal harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dikatakan bahwa bila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengadilan merupakan aparatur negara yang menerapkan hukum,


dan hukum yang berlaku di suatu negara dikenal tidak hanya dari undang-undangnya, tetapi juga dari putusan-putusan pengadilan.9 Masyarakat adat Besemah menggunakan bentuk perkawinan jujur, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami. Bagi masyarakat adat Besemah, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagibagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh

9

Rehngena Purba, Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan duda dan Janda dalam Hukum Adat, Kanun No. 35 Edisi April 2000, hal 60.


kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama. Perkembangan masyarakat yang cendrung berpikir modern sehingga mengakibatkan pergeseran pola kehidupan, ini terjadi tidak hanya daerah urban tetapi telah merambah hingga keperkampungan yang masih memegang teguh sistem adat dimasyarakat. Dengan pergeseran ini sehingga banyak mempengaruhi sistem adat yang telah diterapkan dalam bagian dari aturan secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Akan tetapi masih ada kelompok adat yang tetap mempertahankan budaya tersebut karena telah menjadi kebiasaan kelompok masyarakat mereka untuk lebih menghargai nenek moyang atau kerena takut kualat (musibah). Proses pewarisan adalah cara pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta peninggalan/warisan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup; cara warisan diteruskan penguasaan dan pemakaiannya dan cara melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Besemah terdapat harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.


Dalam pembagian harta warisan telah disetujui oleh masing-masing para ahli waris, dapat juga terjadi sengketa tentang harta warisan. Seperti, ada ahli waris yang ingin coba-coba untuk mengambil warisan orang tuanya, sehingga ahli waris lain yang merasa dirugikan menuntut kepada ahli waris yang mengambil bagian yang seharusnya milik nya dan ada pula ahli waris yang merasa tidak puas terhadap pembagian yang telah ditentukan oleh pewaris. Dalam memahami sistem pewarisan adat memang agak sulit itu terlihat dari perbedaan pada setiap daerah yang memiliki persepsi masing-masing dalam aturan adatnya. Hal ini yang membuat negeri ini kaya akan sistem adat khususnya dalam hal pewrisan sehingga jangan sampai sistem adat di Indonesia pada umumnya diselaraskan oleh penguasa atau pemerintah ke dalam satu kodifikasi aturan dalam sistem hukum adat karena akan terjadi pelunturan sistem adat yang telah dijalankan oleh masyarakat adat secara turun temurun. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk menalaah lebih jauh mengenai “Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan”


B. Perumusan Masalahan Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan hukum waris adat pada masyarakat adat Besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan ? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan? 3. Bagaimana penyelesaian masalah pembagian harta warisan jika terjadi sengketa pada masyarakat adat besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan? C. Tujuan Penelitian Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan hukum waris adat pada masyarakat adat Besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan. 3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pembagian harta warisan jika terjadi sengketa pada masyarakat adat besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan.


D. Manfaat Penelitian Disamping untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat yaitu: 1. Manfaat secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan untuk menambah khasanah bidang keperdataan khususnya di bidang Hukum Waris Adat yang dapat digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum. 2. Manfaat secara praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum waris nasional. b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan mengenai perkembangan hukum waris pada masyarakat adat Besemah di kota Pagaralam sumatera Selatan. c. Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan Hukum Waris Adat khususnya mengenai perkembangan hukum waris pada masyarakat adat Besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan.


E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian dengan judul “Perkembangan Hukum Waris pada Masyarakat Adat Besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan“ belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Namun penelitian tentang perkembangan hukum waris adat juga pernah dilakukan oleh peneliti lain walaupun lokasi, obyek dan cakupan penelitiannya berbeda, yaitu oleh Frans Cory Melando Ginting dengan judul penelitian ”Perkembangan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)“. Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimana perkembangan unsur-unsur ahli waris pada masyarakat batak karo di tiga desa (desa merdeka, desa gongsol, desa jaranguda), kecamatan merdeka kabupaten karo, propinsi sumatera utara?

2.

Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat batak karo di tiga desa (desa merdeka, desa gongsol, desa jaranguda), kecamatan merdeka kabupaten karo, propinsi sumatera utara?

3.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum waris adat batak karo pada masyarakat batak karo di tiga desa (desa merdeka, desa gongsol, desa jaranguda), kecamatan merdeka kabupaten karo, propinsi sumatera utara?


Jadi

dengan

demikian

penelitian

ini

adalah

asli

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis. F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat. Ter Haar dalam “Bagimselen en stelsel van het adat recht” (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari

suatu

generasi

kepada

generasi

berikutnya.10

Selanjutnya,

Soerojo

Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.11 10 11

Ibid, hal. 161 Ibid. Hal. 161


Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.12 Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Adapun teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah teori Aliran Mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (Volk geist) menyatakan bahwa hukum kebiasaan merupakan sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki volksgeist (jiwa rakyat). Dia berpendapat

12

Hilman Hadikusuma, Op. Cit, Hal. 7


hukum semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang undang.13 Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:14 1.

Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis;oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.

2.

Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.

3.

Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa

13

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, cet. VII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.

69. 14

W. Friedmann, Legal Teori, alih bahasa Mohammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan, cet. I, CV. Rajawali, Jakarta,1990, hal. 61


adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan ("preservation") hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya "pembaratan" (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya samasekali, kecuali bagi sebagian kecil golongan pribumi.15 Paradigma pemahaman hukum adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara luas: a. Kajian yang tidak lagi melihat sistem hukum suatu negara berupa hukum negara, namun juga hukum adat hukum agama serta hukum kebiasaan; b. Pemahaman hukum (adat) tidak hanya memahami hukum adat yang dalam berada dalam komunitas tradisional- masyarakat pedesaan, tetapi juga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungan tertentu (hybrid law atau unnamed law);

15

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masvarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian dan Kriminologi FH UNPAD, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976, hal. 4


c. Memahami gejala trans nasional law sebagaimana hukum yang dibuat oleh organisasi multilateral, maka adanya hubungan interdependensi antara hukum internasional, hukum nasional dan hukum lokal. Dengan pemahaman holistik dan intregratif maka perkembangan dan kedudukan hukum adat akan dapat dipahami dengan memadahi. Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masingmasing.16 Dengan demikian, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Masalah warisan, pada prinsipnya memiliki tiga unsur penting yaitu: 1. adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris, 2. adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris,

16

Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9.


3. adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti: a.

Masalah kedekatan hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkunagn kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada,

b.

Sejauh mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris,

c.

wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Waris adat,

yang berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam kekeluargaan, yaitu sifat kebapaan, sifat keibuan dan sifat kebapa-ibuan.17 Karena banyaknya suku, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta bentuk kekerabatan yang berbeda-beda, tetapi ini semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat sekarang Hukum Waris yang berlaku masih bersifat pluralisme, hal ini disebabkan karena belum adanya Hukum Waris yang bersifat Nasional. Sama halnya dengan pelaksanaan pembagian warisan 17

Wirjono Prodjodikoro, Op cit, Hal.12


pada masyarakat adat Besemah. Aturan yang berlaku selama ini adalah pembagian warisan secara hukum waris adat. Yaitu dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki, harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat pria). Pembagian harta waris dapat dilakukan mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.18 2. Konsepsi Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konsepsional merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus,19 yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan kepada proses penelitian ini. Oleh

18 19

Hilman Hadikusuma, Op. cit., hal. 106 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1998, hal.3


karena itu, dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut : a. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. b. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris c. Hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya d. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris e. Masyarakat Besemah adalah suatu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif pemerintahan saat ini, wilayah Besemah diakui meliputi daerah sekitar Kota Pagaralam, wilayah


Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, yang berbatasan dengan wilayah Bengkulu, dan daerah sekitar Kota Agung, Kabupaten Lahat (Sumsel). G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.20 Dalam hal ini mengenai Perkembangan Hukum Waris pada Masyarakat Adat Besemah di Kota Pagaralam Sumatera Selatan . Penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.21

20 21

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 63 Ibid, Hal. 52


2. Lokasi Penelitian Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.22 Untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundangundangan itu perlu diketengahkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat.23 Oleh karenanya penulis melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan terutama pada masyarakat Adat Besemah di kota Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan. 3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.24 Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak 22

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, 14 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta. 23 H. Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hal 1 24 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.36


menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.25 Penarikan sampel tersebut dilakukan dengan cara Purpossive Sampling. Yaitu terdiri atas responden umum dan informan baik formal maupun informal. Adapun informan dan responden dalam penelitian ini, antara lain : a. Informan 1) 2 (dua) orang Kepala Adat (Juraytuwe), 2) Ketua/Panitera/Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Lahat 3) 3 (tiga) orang Pegawai Camat, yaitu: - 1 (satu) Camat dari Kecamatan Dempo Utara - 1 (satu) Camat dari Kecamatan Dempo Selatan - 1 (satu) Camat dari Kecamatan Dempo Tengah 4) 9 (sembilan) Lurah , yaitu: - 3 (tiga) Lurah yang berada di Kecamatan Dempo Utara - 3 (tiga) Lurah yang berada di Kecamatan Dempo Selatan - 3 (tiga) Lurah yang berada di Kecamatan Dempo Tengah b. Responden - 5 (lima) warga, diambil dari setiap masyarakat yang berada pada masingmasing Kelurahan

25

Ibid, Hal.47


4. Alat Pengumpulan Data Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat penelitian: 1. Studi dokumen, yaitu mempelajari serta menganalisa bahan pustaka (data skunder) 2. Wawancara, yaitu dibantu dengan pedoman wawancara kepada responden umum yaitu masyarakat Adat Besemah dan Informan, antara lain : Kades/lurah, tokoh adat dan pagawai Pengadilan Agama Lahat. 5. Analisis Data Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi

data

sekunder

dan

data

primer.

Untuk

selanjutnya

dilakukan

pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.26 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehigga mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data menurut jenisnya dalam bentuk persentase.

26

Erickson dan Nosanchuk, Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial, LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 17.


Kemudian data yang telah disusun secara sistematik dalam bentuk persentase dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan warisan pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagaralam. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.


BAB I PENDAHULUAN. lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing. 1 Banyak faktor yang

Recommend Documents