BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Perbarengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan melanggar beberapa ketentuan pidana yang berlaku. Pengaturan mengenai perbuatan perbarengan diatur di buku ke satu Bab VI Pasal 63 – 71 KUHP. Di dalam perbarengan terdapat sistem pemberian sanksi pidana yang mengatur bahwa pemberian pidana adalah hanya dikenakan satu ancaman pidana pokok terberat meskipun perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan yang berlaku. Mengenai perbarengan tindak pidana, ada suatu Kasus hukum yang dilakukan oleh seseorang dan melanggar beberapa ketentuan pidana yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Semarang yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono dengan korbannya KSP Inti Dana Cabang Ambarawa dan sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dalam tindak pidana penggelapan BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R yang masih melibatkan pelaku yang sama Agoes Witjaksono.
1
Posisi kasusnya yaitu sekitar bulan Juli 2006 jam 10.00 WIB Agoes Witjaksono Bin Untung Soebarjadi (tersangka) bertempat di Jl. Merbabu No. 5/13 RT 02/ RW IV Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, menjual satu unit mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol H – 8470 – GB No. Rangka MHCTBR54F1K209717 Nosin E 209717 kepada Sadjiarto Mulyono (saksi korban), kemudian Agoes Witjaksono menawarkan jasa tanpa diberi imbalan dapat mengurus untuk mutasi dan balik nama atas nama Maria Ratna Melani R (anak saksi korban). Selang sekitar empat hari mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB beserta STNK yang sudah dimutasi oleh Agoes Witjaksono tersebut diserahkan kepada Sadjiarto Mulyono, namun BPKBnya tidak diserahkan. Agoes Witjaksono berdalih BPKB belum jadi, karena sewaktu mobil, BPKB, dan STNK masih ditangan Agoes Witjaksono, tanpa seijin pemiliknya Sadjiarto Mulyono, BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB, STNK dan mobil dibawa ke KSP Inti Dana Cabang Ambarawa untuk dijadikan Agunan / pinjaman uang, selanjutnya setelah diperiksa / disurvei petugas KSP Inti Dana Cabang Ambarawa barang tersebut diakui milik Agoes Witjaksono sendiri, lalu BPKB ditinggal di KSP Inti Dana Cabang Ambarawa tersebut untuk dijadikan Agunan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai modal usaha paving blok di Karangjati Kab. Semarang.
2
Lama ditunggu ternyata Agoes Witjaksono tidak kunjung menyerahkan BPKB lalu Sadjiarto Mulyono melakukan pengecekan di Samsat Salatiga tentang BPKB miliknya, dan ternyata BPKB mobilnya sudah jadi. Lalu Sadjiarto menemui Agoes Witjaksono di rumahnya untuk menanyakan keberadaan BPKB mobilnya, dan setelah itu barulah Agoes Witjaksono mengakui bahwa BPKB mobil milik Sadjiarto Mulyono dipakai untuk keperluannya dan akan dikembalikan dalam waktu dekat disertai pembuatan akta di bawah tangan perjanjian antara Sadjiarto dan Agoes Witjaksono dan disaksikan oleh beberapa saksi mengenai tenggang waktu pengembalian BPKB mobil milik Sadjiarto Mulyono. Namun setelah itu justru Agoes Witjaksono menghilang dan tidak ditemukan di rumahnya. Sekian lama setelah hilangnya Agoes Witjaksono, datang petugas dari KSP Inti Dana Cabang Ambarawa untuk menagih atas keterlambatan pembayaran pinjaman yang tidak pernah Sadjiarto Mulyono lakukan apalagi menyuruh Agoes Witjaksono untuk meminjam uang dengan jaminan BPKB mobil tersebut. Setelah mengetahui bahwa BPKB miliknya dijaminkan oleh Agoes Witjaksono di KSP Inti Dana Cabang Ambarawa, lalu Sadjiarto Mulyono melaporkan perbuatan Agoes Witjaksono tersebut kepada pihak yang berwajib (Polres Salatiga). Agoes Wijaksono tertangkap sekitar bulan September 2010 oleh Polres Salatiga, sekitar bulan November 2010 Andrianus Baskoro (karyawan KSP Inti Dana Cabang Ambarawa) juga melaporkan penipuan yang telah dilakukan Agoes Witjaksono dengan agunan BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R. Setelah
3
adanya laporan dari KSP Inti Dana Cabang Ambarawa, Penyidik Polres Semarang melakukan penyitaan BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R, yang selang beberapa hari diikuti Penyidik Polres Salatiga yang akan melakukan penyitaan barang bukti berupa BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R tersebut di KSP Inti Dana Cabang Ambarawa, namun gagal karena telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik Polres Semarang. Agoes Witjaksono kembali lagi diperhadapkan pada kasus hukum di Polres Semarang dengan obyek perkara yang sama yaitu sebuah BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara tindak pidana penggelapan. Meskipun perkara yang masih dalam proses penyidikan di Polres Semarang berbeda dengan perkara dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga, namun perkara tindak pidana penipuan ini masih melibatkan Agoes Witjaksono dan obyek perkara yang sama yaitu BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB. Bahkan proses penyidikan di Polres Semarang ini mengalami kemandekan sampai sekarang, karena itulah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat menjadi topik skripsi dengan judul “Pemenuhan Unsur Perbarengan Perbuatan di LP / B / 323 / XI / 2010 / JTG / RES. SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 176 / Pid.B / 2010 / PN. Sal.”
4
B. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan hukum yang melalui beberapa tahap. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum sebelum kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), pengadilan dan sampai pada tahap eksekusi. Dalam proses penegakan hukum, Polri mempunyai kewenangan atau tindakan pendahuluan dalam proses penegakan hukum biasanya dimulai dari penyelidikan sebelum berlanjut ke penyidikan. Dapat dipahami perbedaan antara tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai kelanjutan pemeriksaan setelah ditemukannya bukti awal yang cukup tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Meskipun kewenangan antara penyelidikan dengan penyidikan berbeda, kedua kewenangan tersebut memiliki hubungan yang cukup erat menurut pedoman pelaksanaan KUHAP yang disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya yaitu berupa
tindakan
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
penyitaan,
5
pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.1 Jika dari tindak penyidikan tersebut pihak penyidik memiliki dugaan kuat serta menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau melakukan tindak pidana yang sama maka
dapat
dilakukan
penahanan
terhadap
tersangka.
“Kekhawatiran”
sebagaimana tersebut banyak dimanipulasikan untuk sekedar mencari keuntungan materi.2 Maksudnya, meskipun sebenarnya tersangka tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau melakukan tindak pidana yang sama tetap saja akan dilakukan penahanan. Melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Polri berdasarkan KUHAP, Polri juga memiliki diskresi berupa hak istimewa untuk menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan atas pertimbangan menyelamatkan keadaan. 3 Seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maka sejatinya adalah bahwa pekerjaan hukum (Polri) tidak hanya menjalankan apa yang
1
Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, 2007, halaman 55. 2 Mono, Henny, Praktik Beperkara Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, halaman 52. 3 Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, halaman 140.
6
diperintahkan undang – undang saja tetapi sesekali dalam keadaan tertentu juga dapat melakukan rule breaking (terobosan).4 Kemandekan proses penyidikan yang tengah berlangsung di Polres Semarang sampai sekarang ini yang menjerat Agoes Witjaksono dalam tindak penipuan BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R, seharusnya dapat diselesaikan dengan segera dan tidak terkatung – katung sampai sekarang ini. Kurangnya koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Salatiga selaku pelaksana putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang sebelumnya telah memutus Agoes Witjaksono dalam perkara tindak pidana penggelapan BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R. Bahkan cukup membingungkan ketika setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Salatiga dalam tindak pidana penggelapan BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R, justru Penyidik Polres Semarang tidak mengembalikan barang bukti berupa BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R kepada saksi korban Sadjiarto Mulyono (ayah Maria Ratna Melani R) selaku orang yang berhak atas barang bukti tersebut.
4
Ibid.
7
Barang bukti berupa BPKB Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) warna biru muda No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R sampai saat ini masih berada di Polres Semarang dan belum dikembalikan kepada Sadjiarto Mulyono karena guna kemudahan proses penyidikan. Pihak Polres Semarang mengaku kesulitan menemukan keberadaan tersangka karena tempat tinggal terakhirnya tidak diketahui. Permasalahan yang kini dihadapi adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono tersebut cenderung merupakan perbuatan perbarengan yang masih dalam satu kesatuan tindakan yang melanggar dua ketentuan pidana dan menimbulkan dua korban yang berbeda. Kriteria perbuatan yang melekat dalam perbuatan perbarengan yaitu yang pertama bahwa harus adanya perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaraan. Dan yang kedua yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Berangkat dari permasalahan inilah sebenarnya jika pihak penyidik Polres Semarang yang menyidik tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono menyikapi sesuai ketentuan yang telah diatur mengenai sistem pemberian sanksi dalam perbarengan maka tunggakan perkara mungkin bisa diminimalisir sehingga tidak berlarut – larut sampai sekarang. Mencoba menggali lebih dalam lagi apakah dalam serangkaian tindak pidana ini adanya unsur niat jahat pelaku tindak pidana atau kehendak benar – benar disengaja adanya satu keputusan kehendak niat jahat pelaku dalam perbuatan perbarengan ini yaitu ketika pelaku Agoes Witjaksono sejak pertama ingin menguasai BPKB mobil 8
Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R dari Sadjiarto Mulyono (korban) dengan dalih membantu untuk mengurus mutasi dan balik nama atas nama Maria Ratna Melani R (anak korban). Setelah BPKB mobil tersebut berada dalam penguasaannya Agoes Witjaksono, pada saat setelah selesai pengurusan mutasi dan balik nama atas nama Maria Ratna Melani R (anak korban), Agoes Witjaksono tidak langsung mengembalikan STNK, mobil beserta BPKBnya kepada korban namun malah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Sadjiarto Mulyono membawa ke KSP Inti Dana Cabang Ambarawa untuk dijadikan agunan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal usaha paving bloknya di Karangjati Kab. Semarang. Dalam membuat perjanjian kreditnya dengan pihak KSP Inti Dana Cabang Ambarawa, Agoes Witjaksono mengakui bahwa BPKB mobil yang dijadikan sebagai jaminan kredit tersebut diakui sebagai miliknya padahal pemilik sebenarnya yang sah adalah Sadjiarto Mulyono. Tindak pidana pertama yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono adalah penggelapan BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R dengan sengaja melawan hukum mengakui barang seuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
9
Tindak pidana kedua yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono adalah penipuan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang (dalam hal ini menyakinkan pihak KSP Inti Dana Cabang Ambarawa dengan rangkaian kebohongan pelaku guna memperoleh pengutangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan mengakui bahwa BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R adalah kepunyaan Agoes Witjaksono). Kedua jarak waktu antara tindak pidana penggelapan BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R yang dilakukan Agoes Witjaksono dengan tindak pidana yang dilakukannya dalam tindak pidana penipuan dengan menjaminkan BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna Melani R kepada KSP Inti Dana Cabang Ambarawa tidak terlalu lama yaitu hanya berselang beberapa hari kedua tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sekitar bulan Juli 2006. Didahului dengan tindak pidana penggelapan BPKB mobil tersebut yang dilakukan dan diikuti beberapa hari berikutnya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono dengan menjaminkan BPKB mobil Izusu TBR 541 LS 25 LG (Panther) model Station Wagon tahun 2001 warna biru muda 10
metalik No. Pol. H – 8470 – GB atas nama Maria Ratna melani R tanpa sepengetahuan si pemilik Sadjiarto Mulyono. Sebenarnya dalam sistem pemberian sanksi pidana dalam perbuatan perbarengan adalah hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda – beda maka akan dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat.5 Jika melihat teori tersebut, sebenarnya nampak jelas bahwa mengenai sistem pemberian sanksi pidana dalam kasus ini yang dilakukan oleh Agoes Witjaksono dalam tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan dapat dikenakan pidana pokok terberat. Meskipun dalam KUHP telah diatur mengenai sanksi pidananya sama yaitu masing – masing dengan pidana penjara paling lama empat tahun.6 Bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum dalam suatu kasus perkara pidana, baik bagi pembuat maupun negara dan masyarakat ataupun pihak – pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara pidana tersebut. Bagi pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa ketentraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus – menerus oleh negara. Bagi negara ialah dapat terjaganya kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. Demikian juga negara tidak terus – menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama sebagai akibat dari perbuatan
5
Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 181. 6 Lihat ketentuan Pasal 372 tentang pengelapan dan 378 tentang perbuatan curang.
11
perbarengan yang dibuatnya. Suatu ketika suatu kasus perkara pidana benar – benar berakhir dan tuntas.
C. Rumusan Masalah
Bagaimana pemenuhan unsur perbarengan dalam tindak pidana LP No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/RES. SMG di Polres Semarang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 176/Pid.B/2010/PN. Sal? D. Tujuan Penelitian Mengetahui pemenuhan unsur perbarengan dalam tindak pidana LP No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/RES. SMG di Polres Semarang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 176/Pid.B/2010/PN. Sal. E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dilengkapi empiris, yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Salatiga dengan putusan No.176/Pid.B/2010/PN.Sal dan kasus hukum yang masih dalam proses penyidikan di Polres Semarang dengan Nomor Registrasi Perkara LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg, serta terjun ke lapangan guna
12
memperoleh data yang akurat dengan cara pengambilan data dan wawancara kepada penyidik Polres Semarang.
2. Pendekatan Masalah
a. Pendekatan Undang – undang Pendekatan undang – undang yang digunakan yaitu menganalisis ketentuan Pasal 63 - 71 KUHP tentang perbarengan (concursus).
b. Pendekatan Kasus Perkara Pendekatan kasus perkara ini yaitu dengan menganalisis suatu putusan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Salatiga yaitu Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 176/Pid.B/2010/PN. Sal, dan wawancara kepada penyidik Polres Semarang mengenai
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proses
penyidikan Dengan No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg.
3. Bahan Hukum
Dalam penelitian ini terdiri : a. Bahan Hukum Primer
13
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHP, KUHAP, Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu
Putusan
Pengadilan
Negeri
Salatiga
Nomor
:
176/Pid.B/2010/PN. Sal, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg.
c. Bahan Hukum Tertier Yaitu dengan memberikan penjelasan berdasarkan pendapat – pendapat para ahli hukum, literatur hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan hasil peneitian – penelitian hukum. 4. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer Diambil dari kepustakaan, Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 176/Pid.B/2010/PN. Sal, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg.
b. Bahan Hukum Sekunder Informasi yang dapat mendukung penulisan ini yaitu dengan wawancara narasumber yaitu penyidik Polres Semarang.
14
c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan – bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya : Kamus yang berkaitan dengan penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.
5. Unit Amatan
Unit amatan dalam penulisan ini mengenai Pasal 63 - 71 KUHP yang dikaitkan
dengan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Salatiga
No.
176/Pid.B/2010/PN. Sal, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan No. Pol. LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg yang tengah berlangsung di Polres Semarang sampai pada saat ini.
6. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan data berupa peraturan – peraturan dan literatur – literatur lainnya yang berhubungan dengan Pasal 63 - 71 KUHP dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 176/Pid. B/2010/PN. Sal, dan
15
Berita
Acara
Pemeriksaan
(BAP)
dengan
No.
Pol.
LP/B/323/XI/2010/JTG/Res. Smg.
16
