BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perjanjian (overeenkomst) merupakan suatu hubungan hukum dengan mana para pihak saling mengikatkan dirinya terhadap suatu prestasi dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Pada umumnya para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis, bebas menentukan syarat-syaratnya, bebas menentukan pelaksanaannya dan bebas menentukan isinya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sistem inilah yang dianut oleh Buku III KUHPerdata yang dinamakan sistem terbuka (open system).1 Di samping itu, diperkenankan pula untuk membuat kontrak baik kontrak bernama (nominaat contract) yaitu kontrak yang dikenal dan diatur dalam KUHPerdata maupun kontrak tidak bernama (innominaat contract) yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam pembuatan kontrak, para pihak melalui tiga tahapan yaitu tahap sebelum pelaksanaan kontrak (pracontractual), tahap pelaksanaan kontrak (contractual), dan tahap sesudah pelaksanaan kontrak (post contractual atau pasca contract). Tahap pracontractual merupakan tahap penawaran dan penerimaan, tahap contractual merupakan tahap adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, dan tahap post contractual atau pasca contract merupakan tahap akibat yang ditimbulkan dari 1
Salim H. S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
perjanjian tersebut. Dalam membuat perjanjian harus memberikan rasa aman dan menguntungkan bagi para pihak, untuk itu diperlukan adanya pembuatan kontrak secara tertulis dalam suatu perjanjian sebab kontrak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sedangkan fungsi ekonomis kontrak yaitu menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.2 Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru tumbuh dan berkembang dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian itu dikenal dengan perjanjian tidak bernama (innominaat contract). Perjanjian inilah yang sering muncul dalam hubunganhubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah perjanjian pengadaan barang/ jasa. Keberadaan perjanjian pengadaan barang/ jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaran pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan fasilitas publik untuk kepentingan umum merupakan bagian dari proses upaya penyediaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi nasional yang sudah lama terabaikan akibat krisis moneter yang 2
Salim H. S, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 45.
Universitas Sumatera Utara
terjadi beberapa tahun lalu, yang mana pembangunan ini berlangsung secara berkesinambungan sehingga menyebabkan perubahan bertahap seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Proses pengadaan barang/ jasa yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena pemakaian anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh sebuah wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik, cenderung menarik investor untuk membangun bisnisnya di wilayah tersebut dibanding wilayah yang infrastrukturnya buruk. Kehadiran investor ini dapat mendukung perekonomian wilayah tersebut. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar utama kenapa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) didirikan pada tahun 2008 lalu. Di pundak lembaga inilah tugas membangun kebijakan dan sistem pengadaan publik diberikan, dengan harapan dapat menciptakan pengadaan yang dapat mensejahterakan. Di Indonesia sendiri proyek-proyek pengadaan barang/ jasa datang dari pihak pemerintah maupun swasta sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Di lingkungan instansi pemerintah keuntungan dari pengadaan barang dan jasa ini bukan merupakan tujuan utama karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan kepada publik. Berbeda dengan yang terjadi di lingkungan perusahaan swasta. Pengadaan barang merupakan usaha untuk mencari keuntungan. Karena itu, strategi yang ditempuh perusahaan swasta lebih ditekankan pada masalah biaya.
Universitas Sumatera Utara
Dalam praktiknya kontrak pengadaan barang/ jasa sering menimbulkan masalah karena melanggar ketentuan yang berlaku. Jumlah temuan kasus pengadaan barang/ jasa tersebut cukup banyak dengan nominal penggunaan keuangan yang besar. Hal tersebut berdampak pada pemborosan dan kerugian negara. Contoh nyata di lapangan yang dapat dilihat yaitu kasus Hambalang. Sebagaimana yang dilansir Seputar Nusantara kasus proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang di Bogor melibatkan banyak pihak diantaranya adalah Anas Urbaningrum, Atthiyah Laila selaku istri dari Anas Urbaningrum dan komisaris PT. Dutasari Citralaras, Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia kala itu, Mahfud Suroso selaku Direktur PT. Dutasari Citralaras, Angelina Sondakh selaku anggota DPR komisi X dan lain sebagainya. Tender proyek ini dipegang oleh kontraktor dimana para kontraktor merupakan BUMN, yaitu PT. Adhi Karya Tbk dan PT. Wijaya Karya Tbk yang diduga mensubtenderkan sebagian proyek kepada PT. Dutasari Citralaras senilai Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah). Masalah yang timbul dalam kasus ini terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang. Dalam hal pengadaan pembangunan mega proyek seperti pembangunan sarana olahraga Hambalang yang menelan dana Rp. 1.000.000.175.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terkesan asalasalan padahal perencanaan dan alokasi dana telah dipersiapkan jauh-jauhi hari. Amblasnya tanah pada 14 dan 15 Desember 2011 lalu terdapat di tiga titik, yaitu fondasi bangunan lapangan badminton, bangunan gardu listrik, dan jalan nomor 13 sekitar seribu meter persegi. Pengerjaannya yang tak kunjung usai menjadi
Universitas Sumatera Utara
tanda tanya besar bagi halayak umum. Ketika Adhyaksa Dault menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga proyek Hambalang nilainya sebesar Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk sekolah olahraga dan saat Andi Mallarangeng menjabat proyek Hambalang berubah menjadi proyek olahraga terpadu Hambalang (sport center) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.175.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Teka-teki adanya pembengkakan anggaran proyek Hambalang dari Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.175.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mulai terkuak. Kementerian pernah mengirim surat ke Komisi Olahraga DPR pada 22 Januari 2010. Isinya pemberitahuan alokasi anggaran proyek di Bukit Hambalang dengan dana Rp. 257.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh triliun rupiah). Surat itu ditujukan kepada Wakil Ketua Komisi yaitu Rully Chairul Azwar dan diteken Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian. Surat itu mengindikasikan bahwa proyek tersebut adalah proyek tahun jamak (multiyears project) yang mana dananya tidak sekaligus, namun diturunkan beberapa tahap dalam beberapa tahun anggaran. Proyek Hambalang beberapa kali dibahas Komisi DPR. Setelah mendapat Rp. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) pada 2010, Kementerian kembali mengajukan anggaran Rp. 625.000.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah). Dana yang disetujui hanya Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) sehingga total dana Hambalang pada 2010 Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Tahun berikutnya mengalir Rp. 475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Pada
Universitas Sumatera Utara
2012, turun lagi Rp. 425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah). Total Rp. 1.000.000.175.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Itu baru budget konstruksi. Ditambah dana untuk membeli peralatan senilai Rp. 1.000.000.400.000 (satu triliun empat ratus ribu rupiah), budget total proyek mencapai Rp. Rp. 257.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh triliun rupiah). Hal-hal seperti ini menimbulkan banyak asumsi masyarakat. Banyak yang menuding proyek Hambalang ini merupakan lahan basah bagi para petinggi tanah air yang melibatkan salah satu partai yang dipegang oleh orang nomor satu di Indonesia, karena itu dalam pemecahan masalahnya jelas terkesan lambat. Salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang fokus pada bidang anggaran yaitu Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) menilai bahwa jika pembangunan sarana olahraga Hambalang diteruskan, negara ditaksir akan merugi hingga Rp. 753.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar rupiah). Potensi merugi hingga Rp. 753.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar rupiah) ini, kata Uchok selaku Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA merupakan uang negara yang sudah dikeluarkan sejauh ini untuk membangun Hambalang. Menurutnya, miliaran rupiah uang tersebut dapat terbuang percuma apabila tanahnya ambles sehingga bangunan yang sudah dibuat tidak bisa digunakan. Menurut Uchok berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009 lalu, pembangunan seharusnya dilakukan di wilayah Sentul, bukan di Hambalang. Dia mengutarakan bahwa tanah Hambalang labil dan tak akan terpakai lagi jika sudah ambles. Uchok menjelaskan, angka Rp. 753.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar rupiah) itu terbagi atas 2 tahun
Universitas Sumatera Utara
anggaran, yakni pada tahun 2010 sebesar Rp. 253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar rupiah) untuk pembangunan lanjutan fisik pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional dan sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) pada 2011 untuk pengadaan sarana olahraga pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Sedangkan pelaksana proyek yaitu PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya mengklaim kerugian yang diakibatkan peristiwa amblesnya bangunan tersebut mencapai Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah). Tender proyek Hambalang dimenangi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan sistem kerja sama operasi. Mereka lantas menunjuk 17 perusahaan lain sebagai subkontraktor proyek, salah satunya PT. Dutasari Citralaras yang kebagian pekerjaan di bidang mekanikal dan elektrikal. Namun PT. Dutasari Citralaras tak sepenuhnya menggarap pekerjaan tersebut. PT. Dutasari Citralaras hanya memasang rangkaian pipa baja untuk rangkaian elektrik. Pekerjaan PT. Dutasari Citralaras pun ada yang disubkontrakkan lagi ke perusahaan lain, antara lain PT. Kurnia Mutu yang menyediakan (supply) pipa tembaga untuk penyejuk udara dan PT. Bestindo Aquatek Sejahtera yang menyediakan sistem pengolahan limbah domestik. Dalam hal kepengurusan sertifikat tanah proyek Hambalang tak kunjung selesai sejak tahun 2003 lantaran terkendala masalah sertifikat tanah seluas 5.000 (lima ratus) hektar yang belum ada. Kasus tersebut pun terus bergulir hingga kini. Penetapan tiga tersangka yang diumumkan oleh pihak KPK, yaitu Andi Alfian Mallarangeng selaku Mentri Pemuda dan Olahraga kala itu diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Universitas Sumatera Utara
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel yang merupakan adik kandung dari Andi Alfian Malarangeng, dan
Muhammad Arief
Taufiqurrahman yang menjabat kepala divisi konstruksi I PT. Adhi Karya diharapkan menjadi titik terang dari tuntasnya kasus ini. Sampai saat ini pun kasus ini terus bergulir untuk menangkap dalang utama yang diduga petinggi Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum.3Kasus ini melanggar asas yuridis mengenai kontrak pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu asas itikat baik dimana para pihak tidak menjalankann perjanjian yang ada sesuai kontrak. Kontrak itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan terlanggarnya asas ini berarti para pihak melanggar Undang-Undang. Tidak hanya itu, para pihak dalam kasus ini juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (General Principle of Good Government) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
3
Awal Mula dan Perkembangan Proyek Hambalang Menjadi http://seputarnusantara.com/?p=13559 , terakhir diakses 22 juni 2012.
Kasus
Publik,
Universitas Sumatera Utara
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Perjanjian Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa dalam Pelaksanaannya. Alasan pemilihan judul ini dikarenakan Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang/ jasa dari segi pidana dan keperdataannya, penerapan asas keseimbangan (proporsional) dalam kontrak Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa, dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak ini bila terjadi masalah di kemudian hari.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana pengaturan pengadaan barang/ jasa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
Universitas Sumatera Utara
2. Apakah ada keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa? 3. Bagaimana tanggung jawab para pihak bila terjadi kerugian di kemudian hari? C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang menaungi kegiatan pengadaan barang/ jasa baik dari segi pidana maupun perdata. 2. Untuk mengetahui ada tidaknya keseimbangan para pihak dalam perjanjian
pengadaan
barang
informasi
teknologi
(IT)
dalam
pelaksanaanya antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa baik di dalam kontrak maupun dalam pelaksanaannya. 3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa bila terjadi kerugian di kemudian hari. D. Manfaat Penulisan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi : 1. Manfaat praktis a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa. b. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian pengadaan barang/ jasa. 2. Manfaat teoretis
Universitas Sumatera Utara
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian. E. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data penelitian dari naskah wawancara,
catatan
lapangan,
dan
dokumen
resmi.
Tujuannya
yaitu
menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di tempat penelitian. Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan lain-lain. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dimulai dari fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan dan mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Bapak Danar Hadi selaku Manager Keuangan di PT. Gapura Angkasa dan Bapak H. Hasibuan selaku Direktur CV. Dhymas Com yang selanjutnya dianalisis dan diamati sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan
Universitas Sumatera Utara
kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan (Library Research). F. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil pencarian judul skripsi di Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/ Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dinyatakan bahwa skripsiskripsi yang telah ada sebelumnya mengenai Pengadaan Barang/ jasa terdiri dari tiga judul skripsi, namun ketiga judul skripsi sebelumnya memiliki perbedaan dengan judul skripsi yang dipilih yaitu dari segi subjek dan objek penelitiannya. Judul skripsi yang dipilh yaitu Perjanjian Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) Antara CV. Dhymas Com Dengan PT. Gapura Angkasa Dalam Pelaksanaannya, namun jika ada kesamaan dengan tiga judul skripsi sebelumnya maka penulis akan bertanggung jawab atas segala risikonya. Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui referensi buku-buku, media elektronik (internet), studi kasus pada data skunder yaitu menelaah surat kontrak Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) Antara CV. Dhymas Com Dengan PT. Gapura Angkasa, dan bantuan dari berbagai pihak. G. Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, sistematika penulisan.
Universitas Sumatera Utara
BAB II : Tinjauan terhadap perjanjian pemborongan Pada bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian pemborongan disertai pula dengan uraian mengenai perjanjian secara umum, dasar hukum perjanjian pemborongan, jenis-jenis perjanjian
pemborongan,
para
pihak
dalam
perjanjian
pemborongan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan,
dan
metode
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan. BAB III : Tinjauan terhadap perjanjian pengadaan barang/ jasa Pada bab ini menguraikan tentang pengertian pengadaan barang/ jasa, dasar hukum perjanjian pengadaan barang/ jasa, prinsip pengadaan barang/ jasa, jaminan dalam pengadaan barang/ jasa, Cara menjadi peserta pengadaan barang/ jasa, prakualifikasi dan pasca kualifikasi dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa, serta metode pengadaan barang/ jasa dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. BAB IV : Analisis hukum terhadap kontrak pengadaan barang antara CV. Dhymas Com Dengan PT. Gapura Angkasa Pada bab ini menguraikan tentang Pengaturan pengadaan barang/ jasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, analisis terhadap keseimbangan yang terdapat dalam kontrak pengadaan barang informasi teknologi (IT) antara CV. Dhymas Com dan PT.
Universitas Sumatera Utara
Gapura Angkasa, tanggung jawab para pihak akibat dari terjadinya kerugian yang terjadi dikemudian hari. BAB V : Kesimpulan dan Saran Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai materi karya ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
