BAB I PENDAHULUAN
A .Latar Belakang Konsul (diambil dari bahasa inggris ”consulate” yang diartikan “diplomatic building that serves as the residence or workplace of a consul”) jenderal merupakan salah satu jabatan yang penting dalam suatu hubungan antara dua negara yang saling melakukan hubungan konsuler, dimana mereka memiliki tugas dalam memberikan hubungan berkaitan dengan pertukaran kebudayaan, ilmu-ilmu yang penting dalam dari negara mana suatu pejabat konsul ditunjuk, untuk diperkenalkan terhadap publik baik dalam suatu hubungan persahabatan antar dua negara. Dalam satu post konsuler, dipimpin oleh Konsul-Jenderal yang mempunyai tugas-tugas yang sama pentingnya dengan perwakilan diplomatik atau duta besar, dimana mereka sendiri tidak hanya menjalin kerjasama dibidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga melindungi masyarakat dari negara asal Konsul-Jenderal diutus. Seorang Konsulat Jenderal dan profesi konsulat lainnya memiliki hak untuk perlakukan secara baik dan dilindungi kepentingannya oleh negara penerima, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1963.1hal ini ditujukan untuk membantu kinerja Konsul-Jenderal dalam menjalankan tugasnya secara baik. Kinerja Konsul-Jenderal sebagai salah satu pemimpin post konsulat sekaligus perwakilan konsuler dari negeri asing merupakan hal yang penting, terutama dari pihak negara penerima. Perwakilan konsuler mengemban kewajiban sebagai pihak yang memperkenalkan dan membawa ilmu pengetahuan, dan sekaligus kebudayaan wilayah asal perwakilan konsuler, termasuk Konsul-Jenderal.Hal ini penting untuk negara penerima dalam
1
menerima pengetahuan dan kebudayaan baru yang bermanfaat, dalam memperkaya wawasan bagi negara penerima, sekaligus untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dalam suatu negara penerima.Konsul-Jenderal sendiri memiliki fungsi penting sebagai pelindung dan membina warga negara yang berasal dari wilayah Konsul-Jenderal diutus.Sehingga dibutuhkan perlindungan negara penerima untuk melindungi hak-hak istimewa Konsul-Jenderal. Agar memperlancar kinerja Konsul-Jenderal dalam memproses suatu masalah yang berkaitan dengan wewenangnya, sebab negara penerima sebagai tuan rumah memiliki hak secara penuh dalam kekuasaan, keamanan dan kekuataan dalam wilayah pekerjaan Konsul-Jenderal atau post konsulat itu ditempatkan.1 Perlindungan merupakan hal yang penting bagi kinerja Konsul-Jenderal, mengingat mereka adalah pendatang yang mewakili negara asal mereka diutus. Sebagaimana seorang perwakilan diplomatik memerlukan perlindungan secara penuh baik dari kedua belah pihak negara yang sedang melakukan hubungan diplomatik.2Maka perlindungan secara penuh oleh negara penerima sangat dibutuhkan karena tidak sedikit berbagai macam ancaman yang dapat mengancam kinerja Konsul-Jenderal dalam menjalankan tugas konsulernya secara penuh. Namun, akan menjadi masalah jika negara penerima yang seharusnya melindungi KonsulJenderal, malah melepas tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak perwakilan konsuler dan mengabaikan tugas perlindungan yang menjadi kewajiban negara penerima Sehingga timbul tindakan secara tidak hormat dan buruk kepada Konsul-Jenderal. Hal ini mengakibatan memburuknya hubungan antar dua belah pihak atau lebih. Walaupun aturan dalam Konvensi Wina 1963 telah tertulis dan wajib hukumnya dilaksanakan bagi negara yang melakukan hubungan konsuler, tetap saja ada negara yang melanggar ketentuan-ketentuan
1
Suryokusumo, Sumaryo, tidak diterbitkan, Hukum Perjanjian Internasional, Arsip Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 Pushnandaka, I Gusti Lanang Agung Natha; Sumaryo Suryokusumo, Perlunya Perlindungan Harkat dan Martabat Perwakilan Diplomatik Oleh Negara Penerima ,Tesis, Program Pascasarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2007.
2
yang berlaku dalam Pasal-Pasal Konvensi Wina 1963, terutama berkaitan dalam tindakan penangkapan, yang seharusnya walaupun Konsul-Jenderal berhak ditangkap jika terlibat kasus kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan hak-hak istimewa yang diberikan negara penerima menurut aturan undang-undang dalam konvensi Wina 1963. Salah satu contoh kasus pelanggaran atas perlindungan Konsul-Jenderal oleh pihak negara penerima ialah seperti dalam kasus penangkapan Devyani Khobragade.Dr. Devyani Khobragade adalah perempuan kelahiran kota Tarapur wilayah bagian Maharashtra, berkebangsaan India. Khobragade masuk ke dinas Kementerian Luar Negeri India pada tahun 1999. Kemudian pada September 2012 dia menjabat sebagai Deputi Konsulat Jenderal India di New York, Amerika Serikat. Saat dia menjabat di AS, dia mendapatkan perhatian dunia internasional karena kasus pemalsuan informasi pengajuan izin tinggal (visa) atau dikenal dengan visa fraud di AS milik pembantunya yaitu Sangeeta Richard yang diajukan pada bulan November 2012.
Karena itu pada tanggal 11 Desember 2013, Khobragade
ditangkap dan diperiksa oleh otoritas keamanan AS atas laporan dari Sangeeta Richard melalui komunitas India di New York dengan tuduhan Khobragade mempekerjakan tenaga kerja (Sangeeta Richard) di bawah upah minimal yang ditetapkan hukum AS Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh agen khusus dengan Departemen Luar Negeri AS, Biro Keamanan Diplomatik, Amerika Serikat Hakim Hakim Debra Freeman mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khobragade. Khobragade ditangkap oleh US Department of Diplomatic Security Service State pada 12 Desember 2013 sekitar 09:30 setelah mengantar anak-anaknya di sekolah di Barat 97th Street di Manhattan. Namun kemudian dibebaskan lagi dengan pembayaran jaminan sebesar US$ 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dollar AS) dan menyerahkan paspornya.3
3
Kompas, 13 Maret 2014; BBC, 13 maret 2014; Republika, 13 maret 2014; Viva News, 20 Desember 2014.;
3
Saat dibebaskan, Khobragade mengirimkan email kepada rekan-rekannya di India di Departemen Luar Negeri bahwa ia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat menjalani pemeriksaan oleh otoritas AS. Berikut ini kutipan emailnya:4 “ I am so grateful for all the outpouring of unequivocal support and backing that has been available to me from the fraternity. I take comfort in the confidence that this invaluable support will also be translated into strong and swift action, to ensure the safety of me and my children, as also to preserve the dignity of our service which is unquestionably under siege. While I was going through it, although I must admit that I broke down many times as the indignities of repeated handcuffing, stripping and cavity searches, swabbing, hold up with common criminals and drug addicts were all being imposed upon me despite my incessant assertions of immunity, I got the strength to regain composure and remain dignified thinking that I must represent all of my colleagues and my country with confidence and pride. I feel I can continue to do so thanks to this strong and prolific support. ” Hal ini tentu saja menjadi sorotan publik terutama dalam keterkaitannya dengan perlindungan hak-hak perwakilan konsuler di luar negeri, dimana masih bisa dibuktikan bahwa negara penerima masih saja tidak bisa melindungi dan menghormati perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler dari negara pengutus. Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan para pihak wakil-wakil asing seperti Konvensi Wina 1961 dan 1963. Pada kenyataannya pihak pemerintah negara penerima tidak menghormati sekaligus mengacuhkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata cara dalam menghormati hakhak seorang perwakilan konsuler, terutama pihak pejabat konsuler seperti Konsul-Jenderal. Negara penerima pun harus bertanggung jawab jika melanggar ketentuan mengenai hak-hak keistimewaan yang dimiliki Konsul-Jenderal.Lalu bagaimanakah pertanggung jawaban yang diberikan negara penerima terhadap pihak Konsul-Jenderal yang haknya telah dilanggar? Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat dengan
5
Tri Suharto Clinton ,2014, “ Tugas Akhir: Analisa Kasus Penahanan Wakil Konsuler India Di Amerika Serikat” , Universitas Diponegoro, Semarang Di akses dari: http://www. academia. edu/9725205/ pada 23 April 2015 jam 10:30.
4
menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi poin-poin penting dalam penelitian ini.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Konsul-Jenderal oleh negara penerima menurut Konvensi Wina 1963? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara penerima yang melanggar perlindungan terhadap Konsul-Jenderal oleh negara penerima menurut Konvensi Wina 1963 ? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan objektif : 1. Mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelindungan yang diberikan negara penerima dalam melindungi kepentingan Konsul-Jenderal di wilayah otoritasnya.
Menurut
Konvensi Wina 1963. 2. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang diberikan konvensi wina 1963 bagi negara penerima yang melanggar perlindungan Konsul-Jenderal di wilayah otoritas negara penerima tersebut. Selain hal-hal tersebut diatas, penulisan hukum ini secara subyektif dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar penulis dapat mengambil gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
5
D. Keaslian Penelitian Penelitian hukum yang akan penulis lakukan berjudul Pelanggaran Hukum Terhadap Konvensi Wina 1963 Mengenai Perlindungan Konsul-Jenderal(Studi Kasus: Kasus Konsul-Jenderal India di Amerika Serikat.). Setelah melalui studi pustaka di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, belum ada penelitian hukum berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal ilmiah, yang mengangkat judul maupun variabel-variabel yang sama secara keseluruhan dengan penulisan hukum ini. Selama penulis melakukan studi pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk penulisan tesis mengenai aspek lain yang berkaitan dengan bidang perwakilan konsuler. yaitu pertama tulisan oleh Akbhar Yudha Dewanto pada tahun 2007 dari Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Pelanggaran yang Dilakukan Diplomat dan Konsul Beserta Sanksinya Menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963”, Tulisan tersebut membahas tentang aspek hukum berkaitan sanksi pelanggaran yang dilakukan Diplomat dan Konsul didasarkan pada konvensi terkait, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat dan konsuler, berserta sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan yang diberikan diplomat dan konsuler. Pada penulisan hukum tersebut, Akbar Yudha Dewanto menyimpulkan bahwa pihak diplomat dan konsuler seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran , dalam hal ini mereka tidak dapat diberikan sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum yang diperbuat. Hal ini terjadi disebabkan oleh hak-hak khusus yang disematkan terhadap pihak diplomat maupun pihak konsul.Persamaan penulisan peneliti dengan tulisan ini adalah penelitian hukum yang penulis lakukan juga membahas berkaitan dengan hak khusus yang dimiliki oleh perwakilan konsuler, yaitu hak perlindungan terhadap konsul.Karena dalam kaitan masalah pelanggaran, beberapa pihak konsuler bisa luput dari kesalahan dikarenakan hak khusus yang disematkan dalam jabatan mereka. 6
Selain dari hasil penelitian yang penulis temukan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk penulisan tesis mengenai aspek lain yang berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak yang dimiliki Konsul-Jenderal. Yaitu tulisan dari Trisuharto Clinton pada tahun 2014 dari Universitas Diponegoro yang berjudul “Analisa Kasus Penahanan Wakil Konsuler India di Amerika Serikat, Devyani Khobragade” Tulisan ini membahas mengenai kasus yang dialami oleh Devyani Khobragade di amerika serikat dan membandingkan dua aspek hukum dari yang digunakan sebagai argumentasi, Tulisan ini membahas mengenai kasus yang dialami oleh Devyani Khobragade di amerika serikat dan membandingkan dua aspek hukum dari yang digunakan sebagai argumentasi, baik dari negara penerima (Amerika Serikat) maupun negara pengirim (India). Dalam penulisan Makalah tersebut disimpulkan bahwa negara penerima berhak memberikan hukuman terhadap pihak perwakilan konsuler hanya saja tetap mendapatkan perlakuan khusus sekalgus keadaan pihak perwakilan konsuler harus dijamin dan dilindungi oleh pihak negara penerima . Persamaan penulisan peneliti dengan tulisan ini adalah penelitian hukum yang penulis lakukan adalah menggunakan studi kasus terhadap kasus Devyani Khobragede untuk menggali lebih jauh bagaimana pelanggaran terhadap pihak perwakilan konsuler. Sekalgus menjadi bahan kajian dalam merumuskan masalah yang terjadi dan menemukan solusi dalam kaitannya dengan pelanggaran hak perlindungan Konsul-Jenderal oleh pihak negara penerima.
7
E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat bagi ilmu pengetahuan,yaitu untuk memberikan jawaban bagi setiap persoalan sejenis yang dapat saja terjadi dalam ruang lingkup bidang hukum internasional khususnya. Mengenai perlindungan Konsul-Jenderal menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pertanggung jawaban yang diberikan negara penerima jika melanggar hak-hak Konsul-Jenderal sebagai pihak perwakilan konsuler 2. Secara Praktis Apabila negara Indonesia menjadi negara pengirim perwakilan konsuler menemui masalah terkait pelanggaran hak-hak terhadap Konsul-Jenderal dalam pelaksaaan kewajiban dan tanggung jawab oleh negara penerima , sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak negara penerima tersebut, maka penulis berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu refrensi dalam pertimbangannya.
8
9
