BAB I PENDAHULUAN. Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi

12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi. Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis. 1 Perhatian dunia terhadap Good Corporate Governance mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an. 2 Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan

kepentingan stakeholder

lainnya,

berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku. 3 Good Corporate Governance memiliki 4 (empat) kaidah atau prinsip pokok yaitu transparansi (keterbukaan), akuntabilitas,

1

Ridwan Khairandy & Camilia Malik, Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran, dan Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta:Kreasi Total , 2007),hlm 60. 2 Siswanto Sutojo & E. John Alridge, Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, (Jakarta:PT. Damar Mulia Pustaka, 2008),hlm 1. 3 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: PT Ray Indonesia, 2006),hlm 8.

Universitas Sumatera Utara

13

responsibilitas, dan fairness. Di Amerika Serikat konsep tentang Good Corporate Governance sendiri lebih bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility) dan perilaku etis para stakeholders yang di dalamnya termasuk para karyawan, pelanggan, supplier, kreditur, dan sebagainya. Di sini, perusahaan berperan sebagai trustee dan hubungan antara perusahaan dan para stakeholder-nya harus didasarkan pada kontrak sosial di mana perusahaan secara moral terikat pada constituency statutes 4 untuk memperhatikan seluruh kepentingan dalam kelompoknya. 5 Secara hukum di Indonesia penerapan Good Corporate Governance terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu Pasal 1 angka 25 mengenai prinsip keterbukaan. Dengan adanya prinsip keterbukaan di pasar modal, maka perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan publik dapat mempertanggungjawabkan informasi, laporan keuangan, dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan kepada publik. Adanya prinsip keterbukaan di pasar modal dapat dihindari kejahatan yang merugikan investor dan publik seperti manipulasi pasar dan insider trading. Selain itu penerapan Good Corporate Governance juga terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu Pasal 15 huruf b yang menyebutkan kewajiban setiap penamam modal untuk melakukan CSR.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 4

Constituency Statue adalah perwakilan stakeholders dari kelompok – kelompok tertentu misalnya perwakilan dari seerikat pekerja untuk ditempatkan pada dewan direktur dan eksekutif dalam hal ini harus memperhatikan kepentingan stakeholders dalam keputusan – keputusan bisnisnya. 5 Ridwan Khairandy et al, op.cit, hlm 64.


14

BUMN yaitu di Penjelasan Umum Bagian IV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Prinsip GCG yang dianut OECD dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip responsibility atau tanggung jawab sebagai pilar tegaknya GCG. 6 Prinsip Responsibilitas (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk

yang

berkaitan

dengan

masalah

pajak,

hubungan

industrial,

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. 7 Prinsip Responsibilitas juga mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. 8 Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap

menjunjung

etika dalam menjalankan bisnis,

menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. 9 Artinya perusahaan sebagai organisasi sosial yang didirikan dan dijalankan oleh manusia tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi shareholders yang termasuk di dalamnya pemegang saham dan karyawan tetapi juga untuk kepentingan 6

http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social., diakses tanggal 20 Juli 2010. 7 Mas Achmad Daniri, op.cit, hlm 11. 8 Ridwan Khairandy et al, op.cit,hlm 84. 9 Ibid, hlm 85.


15

stakeholders yaitu masyarakat. Prinsip responsibilitas ini juga menentang ajaran Milton Friedman bahwa hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Jika orang bisnis mempunyai tanggung jawab, menurut dia, itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab atas nama seluruh perusahaan. Alasannya, tanggung jawab sosial-moral tidak bisa dilemparkan kepada orang lain, dan karena itu tidak relevan mengatakan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Friedman tetap menekankan bahwa tanggung jawab itu hanya terbatas pada lingkup yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. 10 Namun a-moral theory tersebut memberi peluang “free ride” bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis, dengan berbagai pelanggaran etis bahkan hukum. 11 Prinsip responsibilitas ini juga menuntut perusahaan di dalam menjalankan usahanya untuk semakin bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan. Karena menurut E. Merrick Dodd perusahaan adalah kuasi entitas publik yang tidak hanya punya kewajiban dan tanggung jawab pada satu kelompok tapi juga kepada banyak pihak. 12 Teori yang mendasari hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan adalah teori stakeholders. Fokus daripada teori ini terletak pada 2 (dua) wacana utama. Pertama, apa yang menjadi tujuan dari perusahaan, dan kedua, apa tugas yang diemban oleh manajer 10

Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius,1998), hlm 118. 11 Albert Widjaja, “Mencari Arah Bisnis yang Bermoral”, 50th Years Festschrift in honor Stephen Tong, (Jakarta : Reformed Center for Religion and Society STEMI, 2007), hlm 650. 12 Bismar Nasution, “Pengelolaan Stakeholders Perusahaan” , Disampaikan pada Pelatihan Mengelola Stakeholders yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 s.d. Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hlm 4.


16

atau pengelola perusahaan terhadap para stakeholders. Terkait dengan perusahaan, teori stakeholders secara garis besar menyatakan bahwa tujuan daripada suatu perusahaan adalah mendatangkan manfaat bagi semua stakeholders. Teori ini pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai (values) merupakan faktor yang sangat penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari kegiatan bisnis. 13 Penerapan prinsip responsibilitas oleh salah satunya adalah penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih sering dikenal Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) ini merupakan konsekuensi logis dari teori stakeholder yang memandang perusahaan sebagai institusi sosial dimana tujuan perusahaan hanya untuk mencapai keuntungan maksimum. Selain itu konsekuensi logis dari teori ini juga adalah perusahaan

mempunyai

tanggung

jawab

sosial atau

Corporate

Social

Responsibility (CSR) untuk mengambil bagian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan bertindak dari masyarakat itu. 14 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah hal yang baru. Konsep ini dapat dijumpai pada masa pemerintahan Hammurabi di Babilonia (1700-an SM). Dalam kode Hammurabi, terdapat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. 15 Di Indonesia, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) juga bukan merupakan hal yang baru dimana pada masyarakat Sibolga di Sumatera Utara, terdapat kebiasaan bahwa bagi pemilik tambak udang yang panen, sekitar 20 13

Ibid, hlm 5. Ibid, hlm 15. 15 Ibid. 14


17

persen harus disisihkan untuk masyarakat. Kemudian Islam mewajibkan seluruh pengikutnya untuk melaksanakan zakat. 16 Kristen juga mengajarkan untuk memberikan perpuluhan, yaitu 10% dari penghasilannya, kepada gereja dan untuk mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. 17 Begitu juga Buddha yang mengajarkan berderma tanpa pamrih melalui Dana Paramita. 18 Secara hukum, pengaturan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) baru diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 74. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak mengaturnya. Apalagi KUHD sama sekali tidak menyinggungnya. 19 Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang pada Pasal 15 huruf b menyebutkan kewajiban setiap penamam modal untuk melakukan Corporate Social Responsibility (CSR). Akan tetapi, itu hanya untuk investor asing. Selain itu untuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memang ada mengatur tentang besaran dan tata cara pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 5 Tahun 2007 telah mengatur tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. 20. Hal ini yang mendasari pelaksanaan prinsip responsibilitas yang salah satunya implementasinya adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility 16

Bill Clinton, Giving Ubah Diri Ubah Dunia, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2010), hlm 272. 17 Ibid, hlm 273 18 Ibid, hlm 274. 19 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 297. 20 Warta Ekonomi, No. 15/XXII/26 Juli – 8 Agustus 2010, hlm 50.


18

(CSR) perusahaan di Indonesia termasuk juga perusahaan publik, emiten maupun perusahaan terbuka. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menjadi payung hukum perseroan terbuka juga Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi perseoran terbuka yang merupakan perseroan terbatas dan emiten dalam pasar modal selain harus mematuhi aturan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten dalam pasar modal dapat diwujudkan dengan

pelaksanaan prinsip keterbukaan mengenai perlindungan

lingkungan hidup. Ketentuan BAPEPAM menentukan, bahwa pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dalam pernyataan pendaftaran dari perusahaan publik harus memuat pendapat dari konsultan hukum mengenai semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan yang direncanakan perusahaan publik. 21 Seperti izin lingkungan, izin – izin usaha, lokasi, mendirikan bangunan, penggunaan bangunan untuk pabrik, analisis mengenai dampak lingkungan dan pengolahan limbah. Investor dan publik berhak untuk memperoleh keterbukaan informasi mengenai perlindungan lingkungan hidup karena hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 21

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-49/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996. Peraturan Nomor IX. B. 1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan.


19

dalam rumusan Pasal 28H ayat 1 yang menentukan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.22 Karena itu setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup dan mempunyai lingkungan hidup yang baik. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri masalah berkenaan dengan pemberian informasi kepada masyarakat terdiri dari pemastian penerimaan informasi, informasi tepat waktu (timely information), informasi lengkap (comprehensive information), informasi yang dipahami (comprehensible information) dan informasi lintas batas (transfrontier infromation). 23 Maka perusahaan publik atau emiten harus melaksanakan keterbukaan masalah perlindungan lingkungan hidup. Sekaligus

perusahaan

publik

atau

emiten

tidak

boleh

melakukan

missrepresentation atau omission dan menyesatkan investor berkaitan dengan keterbukaan masalah lingkungan hidup. 24 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten dalam pasar modal dapat mempengaruhi harga saham emiten di pasar modal. Karena apabila terdapat informasi yang jelek berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup mengakibatkan harga saham dari emiten bergerak ke bawah. 25 Hal ini dapat dilihat dari kasus bocornya sumur minyak bawah laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup di Teluk Meksiko oleh British 22

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 174. 23 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm 109 – 111. 24 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta : Univesitas Indonesia Press, 2001), hlm 204. 25 Ibid, hlm 212.


20

Petroleum di Amerika Serikat di mana nilai sahamnya mengalami pemurunan hingga 40 % pada beberapa akhir pekan kedua Juni 2010 di bursa saham Amerika Serikat. 26 Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur komitmen emiten dalam pasar modal terhadap lingkungan dan sosial adalah Sri Kehati Indeks. Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendorong investasi di pasar modal agar mengacu pada tata cara Sustainable and Responsible Investment Index dengan nama Sri Kehati Indeks. Kedua lembaga ini bekerja sama atas dasar ingin mengoreksi kegagalan pasar dalam menampung isyarat lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Pasar Modal adalah alat yang mempertemukan penawar dan peminta modal. Dalam mekanisme pasar modal ini, kini dikembangkan tolok ukur yang memuat segi lingkungan hidup dan lingkungan sosial melalui Sri Kehati Indeks.

27

Indeks harga saham SRI-KEHATI dimaksudkan untuk memberikan tambahan pedoman investasi bagi pemodal. Dengan membangun suatu benchmark indeks harga saham baru yang secara khusus memuat kinerja harga saham emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong usahausaha berkelanjutan melalui kinerja metodologi yang berdasarkan kepada kepedulian mengenai lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate

Social

Responsibility

(CSR)

adalah

komitmen

yang

berkesinambungan dari kalangan bisnis. Untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas 26

Warta Ekonomi, No.16/XXII/9 – 22 Agustus 2010, hlm 54. Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm 168. 27


21

kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. 28 Dengan demikian Sri Kehati Indeks merupakan indikator untuk melihat komitmen perusahaan terbuka terhadap lingkungan hidup dan sosial termasuk di dalamnya komitmen perusahaan atau emiten terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Adanya prinsip responsibilitas dalam pasar modal membuat perusahaan atau emiten mempunyai kewajiban untuk benar-benar berkomitmen terhadap tanggung

jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan Corporate Social

Responsibility (CSR) oleh emiten sebenarnya menguntungkan emiten sendiri karena dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik yang merupakan salah satu implemenatsi prinsip responsibilitas oleh emiten, maka sebenarnya menaikkan nilai dan kualitas emiten sendiri di mata investor dan publik. Dengan adanya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta keterbukaan informasi mengenai masalah lingkungan hidup oleh emiten terhadap terhadap investor maka emiten di sini dapat mempertanggungjawabkan infromasi dan kebijakan bisnisnya baik secara moral dan hukum mengenai masalah lingkungan hidup dan pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap investor dan publik.

28

http://us.suarapembaca.detik.com, diakses tanggal 31 Desember 2009.


22

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tinjauan Hukum Prinsip responsibilitas dalam Pasar Modal adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana

prinsip

responsibilitas

dalam

kerangka

Good

Corporate

Governance? 2. Bagaimana penerapan prinsip responsibilitas dalam pengelolaan perusahaan publik ? 3. Bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Publik/Emiten dalam Pasar Modal.

C. Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan utama penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Namun berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan lain yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui prinsip responsibilitas dalam kerangka Good Corporate Governance. 2. Untuk mengetahui pengaturan hukum penerapan responsibilitas dalam pengelolaan perusahaan publik dan kaitannya dengan prinsip responsibilitas.


23

3. Untuk mengetahui konsep dan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/(Corporate Social Responsibility) Perusahaan Publik dalam pasar modal. Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai Prinsip Responsibilitas dan sekaligus memperkaya serta menambah wawasan ilmiah baik dalam tulisan ini maupun dalam bidang lainnya. 2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca kalangan akademisi, ataupun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin membahas mengenai Prinsip Responsibilitas.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Prinsip Responsibilitas dalam Pasar Modal”. Setelah melakukan penelusuran ke perpustakaan fakultas dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, hal ini belum pernah diangkat ataupun ditulis, kalaupun ada substansi pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis menyusun skripsi ini melalui referensi buku-buku, media cetak dan elektronik dan bantuan dari berbagai pihak.


24

E. Tinjauan Kepustakaan Good Corporate Governance (GCG)

menjadi pedoman perusahaan-

perusahaan pada dewasa ini dalam pengelolaan dan manajemen perusahaan. Istilah corporate governance juga sering digunakan untuk menyebut Good Corporate Governance (GCG). Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 29 Salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip responsibility atau prinsip responsibilitas (tanggung jawab) yaitu tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholders baik stakeholders internal maupun terhadap stakeholders eksternal. Selain itu prinsip responsibilitas ini juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kepatuhan perusahaaan terhadap hukum. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tetapi ada dalam pasar modal di mana UndangUndang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengakomodasi prinsip-

29

http://www.hupelita.com/baca.php?id=40253, Edisi Jum'at , diakses tanggal 24 September 2010.


25

prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk melindungi investor dan pemegang saham publik. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pasar modal juga termasuk penerapan prinsip responsibilitas oleh perusahaan publik/emiten baik yang berbentuk BUMN maupun yang non-BUMN. Perusahaan publik dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut perseroan publik. Perseroan Publik menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang melakukan penawaran umum di pasar modal hanya emiten. Emiten menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Salah satu penerapan prinsip responsibilitas oleh perusahaan publik/ emiten dalam pasar modal adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) selain kepatuhan perusahaan publik/emiten terhadap hukum dalam pengelolaan perusahaan publik/emiten. Jadi penerapan prinsip responsibiltas yang merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya melindungi investor dan pemegang saham publik tetapi juga melindungi masyarakat dan kelestarian lingkungan.


26

Corporate Social Responsibility/CSR adalah suatu konsep di mana organisasi–organisasi, terutama perusahaan-perusahaaan memiliki satu tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dari para konsumen, para karyawan, pemegang saham, masyarakat sekitar, dan kepedulian lingkungan hidup pada semua aspek kegiatan perusahaan mereka. Tanggung jawab ini memperluas melebihi ketentuan tanggung jawab mereka untuk menuruti peraturan perundang-undangan. 30 Maka corporate Social Responsibility/CSR sangat berhubungan dengan prinsip sustainnable development (pembangunan berkelanjutan), di mana berpendapat bahwa perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan tidak saja pada faktor finansial seperti keuntungan atau keuntungan saham, tetapi juga berdasarakn pada konsekuensi sosial dan lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang dari aktivitas-aktivitas mereka. Definisi Corporate Social Responsibility/CSR menurut Magnan & Ferrel (2004) adalah “ A business acts ini socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest”. Defenisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. 31

30

http://id.wikipedia.org/wiki/ Corporate Social Responsibility, diakses tanggal 3 Mei

2007. 31

A. B. Susanto, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : The Jakarta Consulting Group, 2007), hlm 21.


27

Sedangkan, Schermerhorn memberikan defenisi Corporate Social Responsibility/(CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertidak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. 32 Jadi, Corporate Social Responsibility/CSR adalah suatu atau sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan kesukarelaan dan kemitraan. 33

F. Metode Penulisan Dalam setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang positif yang tertulis. Penelitian hukum normatif merupakan penilaian kepustakaan, yaitu disini peneliti melakukan penelitian 32

John R. Schermerhorn, Management for Productivity (New York: John Wiley & Son, 1993), hal 42. 33 Mu’ man Nuryana, “Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan”, Makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerja Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005.


28

terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangn atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. b. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, namun variabel tersebut tidak saling bersinggungan. c. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini. d. Sumber data Data sekunder yang digunakan meliputi:


29

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

penerapan

prinsip

responsibilitas dalam pasar modal dan Corporate Social Responsibility/CSR antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,

pendapat-pendapat

sarjana,

yang

berhubungan

dengan

pembahasan skripsi ini. 3. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/ atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. e. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan pengumpulan datadata yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber bacaan berupa bukubuku, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang terkait


30

dengan penulisan skripsi ini untuk digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi. f. Analisis data Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 1. Mengumpulkan

bahan-bahan

hukum

yang

relevan

dengan

permasalahan yang diteliti. 2. Memilah kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian 3. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal-pasal yang ada. 4. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kwalitatif.

G. Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka penulisan dan pembahasannya harus dilakukan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sitematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :


31

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

: PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Bab ini menjabarkan pengertian, latar belakang, konsep dan pengaturan Good Corporate Governance (GCG). Selain itu bab ini juga menjabarkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pasar modal. Bab ini juga membahas pertanggungjawaban (responsibilitas) perusahaan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi kepada investor dan publik serta dijabarkan juga pelanggaran prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) perusahaan publik yang mengakibatkan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam pasar modal.

BAB

III

:

PENERAPAN

PRINSIP

RESPONSIBILITAS

DALAM

PENGELOLAAN PERUSAHAAN PUBLIK Bab ini membahas pengaturan hukum dalam pengelolaan perusahaan Publik dan kaitannya dengan prinsip responsibilitas. Bab ini juga membahas kepatuhan perusahaan publik dalam menjalankan prinsip


32

responsibilitas

menurut

peraturan

perundang–undangan

yang

berlaku.

BAB

IV :

TANGGUNG

JAWAB

SOSIAL

DAN

LINGKUNGAN

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN PUBLIK DALAM PASAR MODAL Bab ini membahas tentang latar belakang, konsep, dan pengaturan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam perundangundangan di Indonesia. Selain itu Bab ini juga membahas standarisasi dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perusahaan Publik.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi

Recommend Documents