BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) merupakan konsep
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja dicapai melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen kepada stakeholder berdasarkan kerangka aturan tertentu. Peran dewan direksi, dewan komisaris dan komite memiliki tanggung jawab dalam memantau dan mengawasi efisiensi manajemen. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk mencapai transparansi manajemen perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. Jika perusahaan bisa menerapkan konsep GCG ini maka transparansi kinerja manajemen akan berjalan dengan baik serta profitabilitas perusahaan diharapkan bisa terus meningkat. Manfaat perusahaan menerapkan GCG adalah sumberdaya (resources) yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) perusahaan. Hal ini berarti bahwa Good Corporate Governance tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham namun juga bagi masyarakat luas berupa pertumbuhan perekonomian nasional. Kinerja BUMN secara keseluruhan masih belum memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian. Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai pilihan
Universitas Sumatera Utara
yang bukan saja menjadi formalitas, namun suatu sistem nilai yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya tata kelola perusahaan yang ada di negara - negara tersebut. Faktor - faktor itu meliputi, lemahnya penegakan hukum (low enforcement), standar akuntansi dan pemeriksaan (audit) yang belum mapan, pasar modal yang masih dibawah aturan (under-regulated), serta lemahnya pengawasan dan terabaikannya hak minoritas. Melihat fenomena ini, maka menjadi suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Untuk itu, perusahaan melaksanakan berbagai aktivitas baik aktivitas operasional, pendanaan dan investasi. Dalam pelaksanaan ketiga aktivitas tersebut, perusahaan akan menggunakan modalnya. Penggunaan modal tersebut harus efektif dan efisien agar mampu menghasilkan profitabilitas yang maksimal dan berkualitas. Melalui keputusan menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN, BUMN didorong untuk wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Perusahaan milik negara merupakan bagian penting dari kapitalisasi pasar saham total di Asia. Di Singapura besarnya sekitar 20%, di India dan Thailand masing-masing sebesar 25%, di Indonesia dan Pakistan masingmasing sekitar 33%, sedangkan di Malaysia besarnya adalah sekitar 50% dan di Cina besarnya mendekati 60% (www.Oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables/ asia).
Universitas Sumatera Utara
Untuk mendorong implementasi mekanisme GCG tidak terlepas dari keterlibatan pihak pengelola perusahaan seperti manajemen, komisaris dan direksi. Selain itu, muncul suatu ide tentang organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ-organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan good corporate governance didalam perusahaan-perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditur (Surya & Yustiavandana: 2008). Organ-organ tambahan tersebut seperti: komisaris independen, direktur independen/direktur tidak terafiliasi, komite audit, sekretaris perusahaan dan lain sebagainya. Kebijakan dan keputusan yang diambil mereka dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan menentukan kualitas dari laba perusahaan yang dilaporkan beserta tingkat profitabilitasnya. Penelitian ini menguji pengaruh implementasi mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas dengan kepemilikan pemerintah sebagai variabel moderating di perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi mekanisme good corporate governance seperti, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit serta kepemilikan pemerintah sebagai variabel moderating terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia yang diukur dengan Return on Equity (ROE).
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah
sebagai berikut: 1. Apakah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel indikator dari mekanisme good corporate governance secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia? 2. Apakah mekanisme good corporate governance setelah hasil cofirmatory factor analysis dan kepemilikan pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia? 3. Apakah kepemilikan pemerintah dapat memoderasi mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia?
1.3.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini
adalah: 1. Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel indikator mekanisme good corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia. 2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme good corporate governance dan kepemilikan pemerintah terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah memoderasi mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk peneliti, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna bagi mereka yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan pemerintah pada perusahaan BUMN di Indonesia. 2. Untuk para praktisi, dapat memberikan informasi mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan pemerintah pada perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keefektifan dalam penerapan good corporate governance. 3. Untuk pengembangan ilmu, menjelaskan serta membuktikan secara empiris tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik khususnya pada perusahaan-perusahaan negara yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan privat lainnya.
Universitas Sumatera Utara
1.5.
Originalitas Penelitian Penelitian tentang pengaruh implementasi mekanisme good corporate
governance terhadap profitabilitas perusahaan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ide penelitian ini didasarkan pada penelitian Yonnedi & Sari (2009) yang melakukan penelitian “Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Performance; Evidence from Indonesia’s State – Owned Enterprises (SOEs)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : (1) Terdapat hubungan yang positif signifikan mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap ukuran kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE dan Sales Employe Ratio (SER). (2) Adanya pengaruh negatif signifikan dari komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA namun tidak berdampak signifikan terhadap ROE dan SER. (3) Kepemilikan pemerintah memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE. Pada umumnya, perusahaan BUMN Indonesia masih harus merancang mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yonnedi & Sari (2009) adalah: 1. Penambahan variabel independen. Penelitian Yonnedi & Sari (2009) menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan kepemilikan pemerintah. Variabel independen dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu kepemilikan pemerintah dan mekanisme good corporate governance yang terdiri dari empat variabel indikator yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Alasan hanya
Universitas Sumatera Utara
menggunakan empat variabel indikator ini dikarenakan kesulitan dalam pengambilan data penelitian seperti pada komite tata kelola koporasi misalnya sekretaris perusahaan atau direksi independen. Hal ini dikarenakan belum semua perusahaan BUMN di Indonesia memiliki komite-komite tersebut sehingga dapat mengurangi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian. 2. Pengukuran variabel dependen yang digunakan. Variabel dependen penelitian sebelumnya yaitu kinerja perusahaan yang diukur dengan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Sales Employe Ratio (SER). Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan yang lebih berfokus pada profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return On Equity (ROE). ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih, ini merupakan rasio yang lebih tinggi dan lebih baik untuk mengukur profitabilitas menurut bidang dan sudut pandang pemilik. Rasio profitabilitas lainnya seperti Net Profit Ratio atau Gross Profit Ratio tidak semua perusahaan BUMN yang terdiri dari berbagai sektor industri ini yang pendapatannya bersumber dari penjualan. 3. Perusahaan BUMN yang dijadikan sampel. Perusahaan BUMN yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah berfokus pada perusahaan BUMN yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Tahun pengamatan penelitian. Periode penelitian Yonnedi & Sari (2009) yaitu dari tahun 2003 s.d 2006. Pada penelitian ini selama 10 tahun pengamatan dimulai dari tahun 2003 s.d 2012.
Universitas Sumatera Utara
5. Perbedaan lainnya adalah pada penambahan variabel moderating. Pada penelitian ini kepemilikan pemerintah digunakan sebagai variabel moderating yang juga merupakan bagian dari variabel independen lainnya. Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh negara pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan pemerintah sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki hak dalam pengambilan keputusan, yang akan mempengaruhi kebijakan dalam mekanisme good corporate governance yang dapat terlihat pada tingkatan profitabilitas perusahaan. Untuk itu, jumlah atau persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah diduga memoderasi mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
