BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sangat membutuhkan atau adanya ketergantungan dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan golongan masyarakat maupun golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lainnya. Dengan kehidupan yang saling bergantungan ini, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani manusia akan terpenuhi. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga. Dengan adanya perkawinan ini maka akan mengikat hubungan antara pribadi suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara keluarga ke dua belah pihak. Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat. Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah perkawinan. yang lebih dikenal dengan perkawinan campuran.
Universitas Sumatera Utara
Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Melalui jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat. 1 Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan dari UU No 62 Tahun 1958 menjadi UU No 12 Tahun 2006 membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia. Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini membuat banyaknya WNI memiliki dwi-kewarganegaraan. Dan tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan dan melarikan diri ke negara pasangannya. Selain itu, proses keimigrasian akan mengalami hambatan-hambatan yang akan menyebabkan ketidakefektifan pihak imigrasi untuk melakukan tugasnya.
1
Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan http:// www. Mixed couple.com/artic es/mod.phpmod=publisher&op=viewarticle&artid=51, Diakses 13 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang. Hal ini menyebabkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA. Mereka memilih karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekunesi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. 2 Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam UU No. 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, UU No. 62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini mengakibatkan pihak ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian.
2
Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI. www.baliprov.go.id. Diakses tanggal 13 September 2013
Universitas Sumatera Utara
Anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgelijk Wetboek. 3 Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pengaturan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua putus, karena ibu akan kesulitan mendapatkan hak pengasuhan anaknya yang berkewarganegaraan asing. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang- undangan di Indonesia.
B. Permasalahan Dari uraian-uraian dan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana status anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974?
3
Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, PT Alumni, Bandung, 1995,
hal. 38
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimanakah pembagian harta dalam perkawinan campuran ? 3. Pengadilan mana yang berwenang terhadap perkara perceraian perkawinan campuran ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana status anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembagian harta dalam perkawinan campuran 3. Untuk mengetahui pengadilan mana yang akan berwenang dalam perkara perkawinan campuran.
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah : 1. Manfaat teoritis a. Dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan mengenai perkawinan khususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan. b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan bidang hukum perkawinan campuran.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat praktis a. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menciptakan peraturan mengenai perkawinan campuran dengan sebaik-baiknya. b. Sebagai baham masukan terhadap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan campuran yang dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan demi kemaslahatan kelurga.
E. Metode Penelitian 1. Sifat penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini perkawinan campuran antar kewarganegaraan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode normatif yaitu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut UU Perkawinan.
Universitas Sumatera Utara
2. Data yang digunakan Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan atau mengolah sebelumnya. 4 Data sekunder terdiri dari 3 jenis bahan hukum yakni: 5 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, tentang Kompilasi Hukum Islam, UU Kewarganegaraan dan Pengaturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan. 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, hasil karya kalangan hukum tentang perkawinan dan sebagainya. 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensklopedia, dan sumber-sumber hukum lainnya.
4
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Umm Press, Malang, 2002,
hal. 112 5
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 31
Universitas Sumatera Utara
3. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka (library research), yang digunakan untuk mendapatkan informasi menyangkut berbagai hal tentang objek penelitian, menjelaskan teori-teori terkait dan menginterkoneksikan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya terkait dengan perkawinan campuran. 4. Analisis data Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya pemikiran-pemikiran tentang perkawinan campuran masih bersifat umum.
F. Keaslian Penelitian Pembahasan tentang perkawinan telah banyak di tulis sebagai skripsi pada Fakultas Hukum USU, begitu juga dengan halnya pembahasan perkawinan campuran antara lain : 1. Edwin AL.Ginting yang berjudul Status kewarganegaraan anak dari pasangan perkawinan campuran (studi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No.12 Tahun 2006).
Universitas Sumatera Utara
2. Tutut Roes Kartika yang berjudul Tinjauan hukum terhadap perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun judul tentang Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum pernah dibahas. Dengan demikian penelitian dapat dikatakan penelitian asli dengan pemikiran Penulis sendiri.
G. Sistematika Penulisan Bab I merupakan gambaran umum yang berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini diuraikan alasan mengapa penulis tertarik memilih judul tersebut sehingga membuatnya
dalam
bentuk
skripsi,
dengan
menguraikan
latar
belakang,
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkawinan campuran. Bab II tentang tinjauan umum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi sejarah hukum perkawinan, pengertian dan asas-asas hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam suatu perkawinan, putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab III tentang ketentuan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bab ini akan diuraikan mengenai perkawinan campuran
Universitas Sumatera Utara
di Indonesia, syarat melaksanaan perkawinan campuran menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, tata cara dan pencatatan perkawinan campuran, putusnya perkawinan campuran. Bab IV tentang akibat hukum putusnya perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bab ini diuraikan materi tentang status anak dalam perkawinan campuran, pengaturan harta dalam perkawinan campuran, dan pengadilan yang berwenang terhadap perkara perceraian perkawinan campuran. Bab V berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini hanya memuat tentang kesimpulan dan mencoba memberi saran-saran yang dianggap penting terkait perkawinan campuran.
Universitas Sumatera Utara
