BAB I PENDAHULUAN. ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur agar efektif, efisien dan produktif

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005‐2025, dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi diperlukan upaya berkesinambungan dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). RB merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menyangkut

aspek

kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur agar efektif, efisien dan produktif. Di tahun 2015 ini Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan selanjutnya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 melalui birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam tahap pelaksanaan, mekanisme monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi pada salah satu dari 8 (delapan) area perubahan. Peraturan Presiden No 157 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan. amanat yang diemban oleh LKPP yaitu menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) berlangsung secara lebih efektif dan efisien dengan 1|P ag e

menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi Reformasi Birokrasi di LKPP dimulai pada tahun 2010. Proses pelaksanaan RB saat ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk mewujudkan reformasi tata kelola belanja negara dalam hal pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif, efisien, bermutu serta berperan dalam mengurangi tingkat kebocoran anggaran dan keterlambatan penyerapan anggaran yang minim. Dampak yang ingin dicapai yaitu terciptanya kepercayaan publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah yang transparan dan akuntabel. Capaian predikat opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2015 merupakan perbaikan dari predikat opini BPK “Wajar Dengan Pengecualian” tahun 2014. Kendati demikian LKPP harus terus melakukan inovasi dan perbaikan guna mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain (1) Harmonisasi dan penguatan Peraturan

Perundang-undangan

di

bidang

Pengadaan

Barang/Jasa

(2)

Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh instansi pemerintah; (3) Peningkatan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja karyawan LKPP; (4) Struktur LKPP yang right sizing dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga; (5) Penataan sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; dan (6) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai dan lembaga. Penyusunan Road Map dan beberapa program pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di LKPP dilakukan sesuai dengan panduan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui mekanisme PDCA (Plan, Do, Check, Act), proses perubahan kinerja yang berkesinambungan

menjadi

hal

yang

krusial.

Kegiatan

penilaian

mandiri

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menjadi salah satu bagian mekanisme PDCA tersebut. Kegiatan PMPRB merupakan proses “checking” bagi instansi terkait apakah berbagai kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dari uraian di atas, maka perlukan kegiatan untuk mengetahui dampak yang diterima oleh para pemangku kepentingan sebagai akibat dilaksanakannya reformasi birokrasi oleh LKPP. Melalui survei yang dilakukan pada para pemangku kepentingan dan mitra kerja LKPP diharapkan didapatkan penilaian yang objektif 2|P ag e

dan valid terkait kinerja organisasi LKPP dalam kaitannya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan Survei terhadap pemangku kepentingan LKPP dimaksudkan untuk : Mendapatkan informasi sejauh mana kinerja LKPP telah memberikan hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah : Mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi bagi LKPP dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari kegiatan Survei Eksternal PMPRB adalah : 1. Menyusun metode survei. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara random sampling, ke pada para stakeholder (pemangku kepentingan) atau mitra kerja LKPP dalam hal ini para pengelola pengadaan termasuk didalamnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 2. Identifikasi para pemangku kepentingan sebagai responden. Adapun sebagai responden adalah seluruh jajaran pengelola pengadaan mulai dari ketua maupun anggota ULP, LPSE, PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP dengan jumlah total 576 responden. 3. Data dan informasi dalam pelaksanaan survei. Data yang diperoleh dari survei yaitu data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari responden langsung baik melalui kuesioner maupun wawancara secara langsung. Data sekunder diperoleh dari sumber data lainnya misalnya dari data LPSE.

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui kuesioner

berdasarkan regulasi yang berlaku dalam Reformasi Birokrasi. Penyusunan 3|P ag e

kuesioner dikaitkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi LKPP serta tugas dan fungsi LKPP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Selanjutnya kuesioner ini diharapkan dapat mengukur persepsi dari para mitra kerja mengenai capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh LKPP. 4. Melakukan pengolahan data hasil survei. Teknik analisis data yang digunakan dalam survei ini adalah teknik analisis data univariat dengan menggunakan ukuran pemusatan, yaitu modus. Setelah data terkumpul maka akan diolah dengan menggunakan SPSS. Setiap pertanyaan yang terdiri dari 4 pilihan jawaban maka akan diberikan bobot, yaitu 1 untuk Sangat Tidak Setuju, 2 untuk Tidak Setuju, 3 untuk Setuju, dan 4 untuk Sangat Setuju. Selanjutnya setelah seluruh pertanyaan diberikan bobot maka seluruh bobot dihitung dan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu baik dan buruk. Pembagian menjadi empat dan dua kategori ini menggunakan ukuran pemusatan, yaitu modus. 5. Output/Hasil Kegiatan Hasil dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil Survei yang memuat capaian Reformasi Bikrokrasi LKPP pada 8 (delapan) area perubahan serta masukan bagi pihak LKPP untuk dalam rangka meningkatkan kinerja.

4|P ag e

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Identitas Responden 2.1.1. Unit Kerja Responden Responden pada Survei Ekstenal PMPRB LKPP berasal dari para pengelola pengadaan yang secara langsung memanfaatkan keberadaan LKPP baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Unit kerja responden terdiri dari kementerian (75 responden), Lembaga Negara seperti MK, POLRI, TNI (55 responden), Pemerintah Daerah (360), instansi pemerintah seperti RSUD dan universitas (49 responden) dan lainnya (37 responden). Sebaran responden berdasarkan unit kerja responden tergambar dalam tabel 2.1.1 berikut ini:

Grafik 2.1.1 Unit Kerja Responden (n=576) Sumber: Survei Eksternal LKPP Tahun 2015

5|P ag e

2.1.2. Peran/Jabatan Responden Responden pada Survei Eksternal LKPP berasal dari Kabupaten/Kota, Kementerian, dan Lembaga yang memanfaatkan fungsi LKPP. Mayoritas Responden berasal dari ULP sebesar 37.15%, sedangkan peran/jabatan responden lainnya adalah PPK (15,42%), LPSE (14,62%), Pejabat Pengadaan (8.30%), Pejabat/Petugas Pelaksana pelatihan/sertifikasi PBJ (1,38%) dan lainnya sebesar 19,96%. Jumlah ini berbeda dengan tahun sebelumnya dengan responden terbanyak berasal dari LPSE sebesar 32%.

Grafik 2.1.2 Peran Jabatan Responden (n=576) Sumber: Survei Eksternal LKPP Tahun 2015

2.1.3. Lama Bekerja Responden pada Survei Eksternal PMPRB LKPP Tahun 2015 didominasi oleh responden yang sudah bekerja selama lebih dari dua tahun yaitu sebesar 56.67% sementara responden lain yang bekerja kurang dari satu tahun dan antara satu hingga dua tahun masing-masing sebesar 16.63% dan 26.69% (Grafik 2.1.3)

6|P ag e

Grafik 2.1.3 Lama Bekerja Responden (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Lama bekerja akan mempengaruhi pengalaman yang dimiliki. Semakin lama responden bekerja dalam satuan organisasinya maka kinerja yang dimiliki akan semakin baik sebagai akibat dari banyaknya pengalaman yang didapat. Di samping itu, dengan makin lamanya responden berkecimpung dalam pengadaan maka pemahaman responden terhadap LKPP jauh lebih baik, sehingga dapat memberikan pendapat yang obyektif terhadap kinerja LKPP.

2.2 Dimensi Organisasi Dimensi organisasi berkaitan dengan tugas dan fungsi dari LKPP dalam menjadi regulator pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimensi ini diukur untuk mengetahui apakah organisasi LKPP sudah tepat fungsi dan tepat ukuran, dimensi ini dinilai dari 6 pertanyaan. Hasilnya 81.71% responden berpendapat organisasi

LKPP telah

tepat fungsi dan tepat ukuran, jumlah ini mengalami sedikit penurunan dari survey tahun lalu dengen persentase sebelumnya 82,35%. Sisanya sebesar 18,29% responden berpendapat organisasi LKPP belum memadai dari segi fungsi dalam pengelolaaan pengadaan, fungsi yang masih diperlukan adalah sebagai pelaksana pengadaan, dan dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa maka keberadaan unit pelayanan teknis di daerah dirasakan perlu. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun

2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP, maka amanat yang diemban oleh LKPP adalah sebagai Lembaga yang melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sehingga fungsi pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak menjadi ranah tugas LKPP. Selain itu 7|P ag e

LKPP bukan lembaga teknis sehingga tidak memungkinkan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Untuk meningkatkan peran LKPP di daerah dapat diupayakan dengan melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama serta melakukan

upaya-upaya

peningkatan

kompetensi

seluruh

unsur

pengelola

pengadaan di daerah mulai dari PPK, Pejabat Pengadaan, ULP, LPSE, dan PPHP, sehingga permasalahan pengadaan di daerah dapat diminimalisir sekecil mungkin.

2.2.1 Tugas dan fungsi LKPP sudah cukup jelas dan lengkap. Berdasarkan grafik, dapat terlihat bahwa dari 576 responden, sebanyak 30,06% menjawab sangat setuju, berbeda dengan tahun sebelumnya sejumlah 71% dan 68.09% menjawab setuju bahwa tugas dan fungsi LKPP cukup jelas dan lengkap, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 25% Masih terdapat responden yang tidak setuju sebanyak 1.67%.

Grafik 2.2.1 Tugas dan fungsi LKPP sudah cukup jelas dan lengkap (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

8|P ag e

2.2.2 Tugas dan fungsi LKPP dapat membantu kebutuhan dan mengatasai permasalahan pekerjaan yang terkait PBJ

Grafik 2.2.2 Tugas dan fungsi LKPP dapat membantu kebutuhan dan mengatasi permasalahan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Pada grafik 2.2.2 sebanyak 30.84% dari total 576 responden menyatakan sangat setuju meningkat dari sebelumnya sejumlah 24% dan 64.4% menyatakan setuju bahwa tugas dan fungsi LKPP dapat membantu kebutuhan dan mengatasi permasalahan pekerjaan mereka dalam pengadaan barang/jasa. Sebanyak 5.05% pada umumnya responden adalah Pokja ULP menyatakan tidak setuju karena mereka kurang memahami tugas dan fungsi LKPP.

9|P ag e

2.2.3 Semua unit organisasi LKPP telah memenuhi semua kebutuhan pelayanan PBJ Survei yang dilakukan menghasilkan data sebagai berikut :

Grafik 2.2.3 semua unit organisasi LKPP telah memenuhi semua kebutuhan pelayanan PBJ (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2014

Dari hasil tersebut di atas maka 14,05% responden sangat setuju dan 76.58% setuju. Responden menghendaki adanya unit pelaksana teknis LKPP di daerah. Keinginan tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mendapatan informasi, bimbingan teknis, dan advokasi yang cepat dan mudah. Dengan keterbatasan jangkauan LKPP, peran tersebut sangat diharapkan dapat digantikan oleh pengelola pengadaan di daerah yaitu LPSE dan ULP. 9.37 % tidak setuju bahwa LKPP telah memenuhi semua kebutuhan PBJ, karena masih ada harapan dari responden agar LKPP lebih proaktif dalam hal bimbingan teknis ke daerah-daerah tertentu.

10 | P a g e

2.2.4 LKPP mendukung keberadaan LPSE/ULP/Jafung Pengelola PBJ sehingga proses pengadaan lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Grafik 2.2.4 LKPP mendukung keberadaan LPSE/ULP/Jafung Pengelola PBJ sehingga proses pengadaan lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebanyak 61.27 % meningkat di tahun sebelumnya sebesar 52% responden setuju dan 37.32% sangat setuju bahwa adanya LKPP mendukung keberadaan LPSE/ULP/Jabfung pengelola PBJ yang menjadikan proses pengadaan lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Hal ini membuktikan sebagian besar responden telah merasakan manfaat dari keberadaan LKPP.

11 | P a g e

2.2.5 LPSE/ULP/Jafung PBJ dapat mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif.

Grafik 2.2.5 LPSE/ULP/Jafung PBJ dapat mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Sebanyak 57.88% responden setuju bahwa keberadaan LPSE/ULP/Jafung PBJ dapat mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif, sedangkan 41,06% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya 1,06% yang menyatakan tidak setuju bahwa keberadaan LPSE/ULP/Jafung

PBJ

mendukung

terbentuknya

iklim

usaha

pengadaan

barang/jasa lebih transparan dan kondusif.

2.3 Dimensi Peraturan Peraturan Perundang-undangan Pada dimensi peraturan perundang-undangan informasi yang ingin diperoleh adalah apakah regulasi pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Jika tahun sebelumnya sebanyak 74,74% responden, tahun ini 77.95% menyatakan bahwa peraturan pengadaan barang/jasa cukup baik dan sisanya 22.05% yang tidak setuju. Jika kita mengamati persentase responden yang tidak setuju, dapat terlihat bahwa masih ada permasalahan yang perlu dibenahi pada peraturan pengadaan/barang jasa. Permasalahan utama dari peraturan perundang-undangan adalah ketidakharmonisan dan ketidakselarasan antara 12 | P a g e

peraturan pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP dengan peraturan dari instansi lainnya, di antaranya adalah adanya ketidaksesuaian peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Keuangan. Contoh nyata adalah ketidakselarasan antara peraturan pengadaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Barang Milik Daerah.Hal ini sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lapangan. Di samping itu, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah kurang jelas sehingga seringkali menyebabkan multitafsir.

Dari segi

kelengkapan aturan masih banyak peraturan yang perlu dilengkapi misalnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk pengadaan yang spesifik misalnya pengadaan dengan dana bantuan. Selain itu peraturan pelaksanaan juga menjadi perhatian responden yang dikaitkan dengan independensi LKPP. Responden juga mengharapkan peraturan pengadaan barang/jasa memperhatikan kondisi daerah yang terpencil. Dan yang terkait dengan evaluasi responden mengharapkan adanya aturan tentang sistem evaluasi yang berbasis elektronik.

2.3.1 Substansi dalam peraturan pengadaan barang/jasa yang disusun oleh LKPP tidak menimbulkan multitafsir.

Tahun lalu sebanyak 19% responden, dan tahun ini sejumlah 12% beranggapan bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah masih menimbulkan multitafsir, sangat tergantung pada sudut pandang perseorangan, hal ini tidak dapat dibiarkan, maka perlu diketahui pada bagian mana yang menimbulkan multitafsir, sehingga peraturan tersebut dapat segera diperbaiki dan dapat diterapkan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. 88% sisanya tidak menemui kesan multitafsir pada substansi peraturam pengadaan barang/jasa yang disusun LKPP.

13 | P a g e

Grafik 2.3.1 Substansi dalam peraturan pengadaan barang/jasa yang disusun oleh LKPP tidak menimbulkan multitafsir (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.3.2 Lingkup peraturan pengadaan barang/jasa telah memadai untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Dari hasil survei, sejumlah 88% responden beranggapan bahwa peraturan pengadaan barang/jasa yang ada saat ini sudah memadai untuk melaksanakan pengadaan penilaian ini naik 2% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 86%. Sedangkan 12% responden beranggapan belum memadai. Salah satu faktor yang dianggap belum memadai antara lain masih adanya ketidakselarasan antara peraturan pengadaan dengan peraturan K/L lain; misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, regulasi pengadaan barang/jasa belum mempertimbangkan daerah yang berada di pelosok. Sebagian

responden

mengharapkan

adanya

peningkatan

status

peraturan

pengadaan dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang, sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan dalam pengadaan.

14 | P a g e

Grafik 2.3.2 Lingkup peraturan pengadaan barang/jasa telah memadai untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.3.3 Peraturan pengadaan barang/jasa selaras dan harmonis dengan regulasi/peraturan lainnya. 18.30% berpendapat masih ada ketidakselarasan antara peraturan pengadaan dengan peraturan lain misalnya Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, dan sebagainya. Kondisi ini sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga perlu adanya sinkronisasi antara peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP dengan peraturan yang dikeluarkan instansi lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau bahkan Peraturan Walikota sering menghambat proses pengadaan, oleh karena itu perlu standarisasi untuk semua dokumen pengadaan.

15 | P a g e

Grafik 2.3.3 Peraturan pengadaan barang/jasa selaras dan harmonis dengan regulasi/peraturan lainnya (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.3.4 Peraturan pengadaan barang/jasa berkontribusi dalam mendukung program Indonesia bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Hanya 98.% dari 576 responden yang tidak setuju. Bahwa peraturan pengadaan barang/jasa berkontribusi dalam mendukung program Indonesia bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari hasil ini menggambarkan keberhasilan peraturan pengadaan barang/jasa mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada proses pengadaan di Indonesia.

16 | P a g e

Grafik 2.3.4 Peraturan pengadaan barang/jasa berkontribusi dalam mendukung program Indonesia bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.3.5 Peraturan pengadaan barang/jasa mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif 99% responden setuju bahwa peraturan pengadaan barang/jasa mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif. Yang menjadi masukan responden adalah perlunya peraturan pelaksanaan tentang petunjuk teknis yang lebih rinci lagi.

Grafik 2.3.5 Peraturan pengadaan barang/jasa mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif (n=576) 17 | P a g e

Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4

Dimensi Tata Laksana.

Informasi yang ingin diperoleh pada dimensi tata laksana adalah apakah sistem, proses, dan prosedur kerja sudah yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk penggunaan teknologi informasi. Hasil survei menunjukan dimensi tata laksana LKPP sudah cukup baik yang dibuktikan dengan penilaian responden yang menyetujui sebesar 79.30% sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 78,16%. Masih terdapat 20.70% responden yang kurang puas dengan tata laksana LKPP. Pada umumnya responden menilai IT yang dikembangkan oleh LKPP sudah cukup memadai, namun saat ini perubahan regulasi belum didukung secara selaras dengan kehandalan semua sarana dan prasarana elektronik.

2.4.1 Responden mengetahui prosedur pelayanan/SOP LKPP yang terkait dengan peran yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa.

95.71% responden yang mengetahui SOP LKPP terkait dengan peran yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa sebagian besar melalui website LKPP dan sosialisasi/bimbingan teknis. Responden yang tidak mengetahui umumnya mengharapkan agar seluruh SOP yang terkait dengan pelayanan LKPP dapat ditampilkan ke website.

18 | P a g e

Grafik 2.4.1 Responden mengetahui prosedur pelayanan/SOP LKPP yang terkait dengan peran yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Sedangkan sumber informasi responden untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan LKPP terkait dengan peran yang dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa berturut-turut adalah sebagai berikut: website LKPP (65.63%),

Sosialisasi/bimbingan

teknis

(36.46%),

pegawai

LKPP

(14.24%),

Narasumber/pengawas (13.02%), brosur/leaflet (8,16%) dan sumber informasi lainnya sebanyak 2.78%.

Grafik 2.4.1a Sumber informasi tentang prosedur pelayanan LKPP

19 | P a g e

2.4.2 Prosedur pelayanan (SOP) LKPP mudah dipahami

Dari responden yang telah memanfaatkan pelayanan LKPP, sebanyak 4,72% masih menganggap proseudr pelayanan (SOP) di LKPP sulit dipahami. Sedangkan 95,28% merasakan prosedur pelayanan LKPP mudah dimengerti.

Grafik 2.4.2 Prosedur pelayanan (SOP) LKPP mudah dipahami (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4.3 Responden mengetahui sistem informasi pengadaan barang/jasa antara lain e-procurement (e-tendering/e-purchasing), E-catalogue. 95.67% responden mengetahui dan mengenal sistem informasi pengadaan barang jasa. Terutama e-procurement (e-tendering/e-purchasing) dan e-catalogue. Selaku pokja ULP dan pelaksana LPSE responden mengetahui sistem informasi yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.

20 | P a g e

Grafik 2.4.3 Responden mengetahui sistem informasi pengadaan barang/jasa antara lain eprocurement (e-tendering/e-purchasing), e-catalogue (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4.4 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP mudah digunakan. Sebanyak

94.97%

responden

menyatakan

bahwa

sistem

informasi

yang

dikembangkan LKPP mudah digunakan dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya 5.03% yang menyatakan masih kesulitan menggunakan sistem informasi LKPP. Kesulitan ini umumnya karena masalah jaringan.

Grafik 2.4.4 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP mudah digunakan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

21 | P a g e

2.4.5 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP mudah diakses. Dari seluruh responden, sebanyak 95.34% telah memanfaatkan sistem informasi dan berpendapat bahwa sistem informasi yang ada cukup mudah diakses. Sisanya sebanyak 4.66% responden tidak setuju dikarenakan masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengaksesnya.

Grafik 2.4.5 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP mudah diakses (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4.6 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP (E-procurement, E Catalogue) bermanfaat Berdasarkan manfaatnya 96.91% responden menyatakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan LKPP sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 3.09% responden belum merasakan manfaat dari sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP. Mereka berpendapat e-catalogue belum menjawab kebutuhan pengadaan langsung bagi daerah yang berada jauh dari Jakarta, karena ketidakmampuan penyedia mengirimkan persediaan ke daerah tersebut.

22 | P a g e

Grafik 2.4.6 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP (e-procurement, e-catalogue) bermanfaat (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4.7 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sebagian besar responden (97.59%) menilai bahwa sistem informasi yang dikembangkan LKPP telah dapat mengakomodir kebutuhan mereka dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Grafik 2.4.7 Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

23 | P a g e

2.4.8 Responden pernah memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pengadaan barang/jasa Lebih dari 93.23% responden pernah memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pengadaan barang/jasa. Adapun 6.77% yang tidak pernah memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi barang jasa. Umumnya pejabat penerima hasil pekerjaan.

Grafik 2.4.8 Responden pernah memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

Adapun urutan aplikasi yang pernah dimanfaatkan oleh responden sebagai berikut: 1. SPSE 56.08% 2. SiRUP 54.17% 3. Sistem Informasi Sertifikasi 34.03% 4. E-Monev 18.75% 5. E-catalogue 52.43% 6. Simpel 4.69% 7. Sijabfung 8.85% 8. Konsultasi PBJ 26.22% 9. Manajemen Training LPSE 8.51% 10. SiKaP 6.94% 11. B2G 0.00% 12. Whistleblowing System 3.99% 24 | P a g e

Dengan penggambaran dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.4.8a Jenis sistem informasi dan aplikasi pengadaan barang/jasa yang pernah dimanfaatkan responden. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP

Sedangkan aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh responden adalah sebagai berikut: 1. SPSE 50.69% 2. SirUP 36.46% 3. Sistem Informasi Sertifikasi 13.19% 4. E-Monev 8.16% 5. E-catalogue 33.85% 6. Simpel 2.43% 7. Sijabfung 2.95% 8. Konsultasi PBJ 12.67% 9. Manajemen training LPSE 2.60% 10. SiKap 1,56% 11. B2G 0.00% 12. Whistleblowing system 0.87%

25 | P a g e

Grafik 2.4.8b Jenis sistem informasi dan aplikasi pengadaan barang/jasa yang paling sering dimanfaatkan responden. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP

2.4.9 Data dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi yang dibangun LKPP bermanfaat Hampir seluruh responden menyatakan bahwa data dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi yang dibangun oleh LKPP bermanfaat.

Grafik 2.4.9 Data dan Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi yang dibangun LKPP bermanfaat. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

26 | P a g e

2.4.10 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP membantu tugas pengelola pengadaan Kurang dari 2% responden yang menyampaikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan LKPP kurang membantu tugas pengelola pengadaan.

Grafik 2.4.10 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP membantu tugas pengelola pengadaan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.4.11 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP memenuhi kebutuhan responden sebagai pengelola pengadaan. Hampir 94% responden menyatakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan LKPP memenuhi kebutuhan responden sebagai pengelola pengadaan. Sedangkan 6% sisanya merasakan keberadaan sistem informasi yang telah dikembangkan LKPP belum memenuhi kebutuhan responden sebagai pengelola pengadaan.

27 | P a g e

Grafik 2.4.11 Sistem informasi yang dikembangkan LKPP memenuhi kebutuhan responden sebagai pengelola pengadaan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5

Dimensi Pelayanan Publik.

Survei terhadap dimensi pelayanan publik dimaksudkan untuk menilai pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat yang dinilai adalah Website LKPP, PPID, pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ, Monev PBJ, RUP, SPSE, pembinaan dan pengembangan Jafung Pengelola PBJ, Pelatihan Kompetensi, Layanan Sertifikasi Profesi, Bimbingan Teknis dan Advokasi, dan Penanganan Permasalahan Hukum. Pada dimensi pelayanan publik, sebanyak 78.57% meningkat dari tahun sebelumnnya 75,86% responden setuju bahwa pelayanan LKPP sudah baik, kelompok ini pada umumnya terdiri dari PPK, perangkat ULP dan LPSE yang sering berkonsultasi dengan LKPP baik secara langsung maupun tidak langsung (e-mail, surat, pesan singkat (SMS), call center) sehingga mereka dapat memberikan penilaian secara obyektif. Namun demikian masih terdapat 21.43 % responden yang tidak puas dengan kualitas layanan publik LKPP. Pada umumnya mereka tidak puas dengan pelayanan melalui surat dan e-mail, karena seringkali jawaban atas permasalahan tidak akurat baik dari segi ketepatan subtansi maupun kecepatan pemberian jawaban. Keluhan yang banyak disampaikan oleh responden pada saat kontak melalui call center antara lain tidak adanya petugas, petugas kurang tanggap, dan petugas yang kurang memahami tugas dan fungsi LKPP. 28 | P a g e

2.5.1 Website LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat 6.56% responden berpendapat bahwa dari kecepatan pemberian informasi belum sepenuhnya memuaskan, masih terlalu lama, dan informasi yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan subtansi yang permasalahan dari responden.

Grafik 2.5.1 Website LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.2 Informasi yang diberikan oleh Website LKPP akurat dan aktual. Sebagian besar responden (96.03%) menyatakan informasi yang diberikan melalui website LKPP lengkap, akurat dan aktual. Jawaban melalui surat dan e-mail pada umumnya yang masih terlalu lama, tidak segera dijawab sehingga jawaban tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu, dan kurang dapat diimplementasikan karena terlalu normatif. Sebagian responden yang tidak puas menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam meminta masukan untuk menghadapi kasus-kasus yang dihadapi. Setiap kali mereka membutuhkan masukan, mereka harus jauh-jauh datang ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan LKPP.

29 | P a g e

Grafik 2.5.2 Informasi yang diberikan oleh website LKPP akurat dan aktual (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.3 SDM pengelola website LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik 94% responden menilai SDM pengelola website LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan

publik.

5.23%

responden

mengganggap

kurang

kompeten

dan

mengharapkan paparan yang lebih jelas dalam website LKPP.

Grafik 2.5.3. SDM pengelola website LKPP kompeten dalam meberikan pelayanan publik (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

30 | P a g e

2.5.4 Prosedur Pemberian pelayanan melalui website LKPP jelas dan dipublikasikan. Transparansi prosedur pemberian pelayanan melalui website LKPP dirasakan jelas oleh 96,76%

responden.

Yang juga menyatakan

prosedur tersebut telah

dipublikasikan.

Grafik 2.5.4 prosedur pemberian pelayanan melalui website LKPP jelas dan dipublikasikan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.5 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan melalui website jelas Responden yang menyatakan bahwa prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan melalui website belum jelas adalah sebanyak 5,72%, mayoritas responden menyatakan puas atas kejelasan prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan melalui website.

31 | P a g e

Grafik 2.5.5 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik melalui website jelas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.6 PPID LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat Berdasarkan penilaian responden terlihat bahwa PPID LKPP telah memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, hal ini diketahui dari 92,46% responden yang menyatakan setuju akan kecepatan pelayanan PPID. Tetapi masih ada 7,46% yang tidak sepakat dengan pernyataan ini. Umumnya adalah mereka yang jarang membuka website LKPP.

Grafik 2.5.6 PPID LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

32 | P a g e

2.5.7 Informasi yang diberikan PPID LKPP akurat dan aktual Sebanyak 97.70% setuju bahwa informasi yang disampaikan oleh PPID LKPP akurat dan aktual.

Grafik 2.5.7 Informasi yang diberikan PPID LKPP akurat dan aktual (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.8 SDM PPID LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik. Terkait dengan informasi yang disampaikan, 96,54% responden menganggap SDM PPID LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik.

Grafik 2.5.8 SDM PPID LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

33 | P a g e

2.5.9 Prosedur Pemberian pelayanan PPID LKPP jelas dan dipublikasikan. Prosesur pemberian pelayanan PPID LKPP dianggap jelas oleh 96.47% responden yang telah memanfaatkannya.

Grafik 2.5.9 Prosedur pemberian pelayanan PPID LKPP jelas dan dipublikasikan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.10 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan PPID jelas Kurang dari 5% responden yang menyatakan ketidakjelasan prosedur pelayanan publik yang diberikan oleh PPID LKPP. Hal ini diperjelas dengan adanya permintaan agar seluruh SOP LKPP ditayangkan di website LKPP.

34 | P a g e

Grafik 2.5.10 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan PPID LKPP jelas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.11 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ 94,58%memberikan respon positif atas kecepatan pemberian informasi oleh LKPP dalam pendampingan mengenai strategi formulasi aturan PBJ.

Grafik 2.5.11 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.12 Informasi yang diberikan LKPP saat pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ akurat dan aktual. Selama proses pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ responden menilai informasi yang diberikan oleh LKPP akurat dan aktual. 5.88 % responden yang kurang puas adalah merasa masih kurang maksimal.

35 | P a g e

Grafik 2.5.12 Informasi yang diberikan LKPP saat pendampingan dalam strategi formulasi dan aturan PBJ akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.13 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik saat pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ. Hampir 98% responden mengakui kompetensi SDM LKPP dalam memberikan pelayanan publik saat pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ.

Grafik 2.5.13 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik saat pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

36 | P a g e

2.5.14 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ jelas dan dipublikasikan. Penilaian responden akan kejelasan prosedur dan publikasi prosedur dalam pemberian pelayanan LKPP untuk pendampingan dalam strategi formuliasi aturan PBJ sangat baik, terlihat dari 96.67% responden yang memberikan respon positif.

Grafik 2.5.14 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.15 Prosedur

pengaduan

terhadap

pelayanan

publik

mengenai

pendampingan dalam strategi formulasi kebijakan PBJ jelas. 3.10% responden masih menganggap kurang jelasnya prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik dalam hal pendampingan strategi formulasi kebijakan PBJ.

37 | P a g e

Grafik 2.5.15 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai pendampingan dalam strategi formulasi kebijakan PBJ jelas. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.16 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai Monev PBJ Respon LKPP dalam memberikan informasi yang cepat tentang monev PBJ diakui oleh 94.23% responden. Salah satu hal yang menjadi keluhan tentang informasi oleh 5,77% responden adalah sistem informasi yang belum terintegrasi dari sistem RUP dan monev sehingga informasi pelaku pengadaan tidak terpotong.

Grafik 2.5.16 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai Monev PBJ (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015 38 | P a g e

2.5.17 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal Monev PBJ akurat dan aktual. Walaupun sistem informasi RUP dan e-monev belum terintegrasi, sekitar 94.46% responden yang menyatakan informasi yang diberikan oleh LKPP tentang monev PBJ akurat dan aktual.

Grafik 2.5.17 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal Monev PBJ akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.18 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan Monev PBJ. LKPP memiliki SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik dalam hal monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan apresiasi positif dari 97.49% responden.

39 | P a g e

Grafik 2.5.18 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan Monev PBJ (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.19 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk monev PBJ jelas dan dipublikasikan. Berdasarkan pendapat responden terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa prosedur pemberian pelayanan dalam hal monitoring dan evaluasi PBJ dipublikasikan dengan jelas.

Grafik 2.5.19 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk monev PBJ jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

40 | P a g e

2.5.20 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai monev PBJ jelas. Responden umumnya (95.27%) menyatakan jelasnya prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa..

Grafik 2.5.20 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai monev PBJ jelas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.21 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai RUP RUP saat terkait dengan pelaksanaan kegiatan PBJ. 97.56% responden menyatakan bahwa LKPP telah memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat tentang RUP.

41 | P a g e

Grafik 2.5.21 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai RUP (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.22 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal RUP akurat dan aktual. Sebagai kegiatan perencanaan, responden memerlukan informasi yang tepat dan terkini tentang RUP. 99% responden memberikan apresiasi positif mengenai ketepatan dan aktualitas informasi yang diberikan oleh LKPP.

Grafik 2.5.22 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal RUP akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

42 | P a g e

2.5.23 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan RUP. Pendapat responden mengenai kompetensi SDM LKPP dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan RUP sangat baik. 98,42% responden merasakan manfaat positif dari pelayanan publik yang diberikan.

Grafik 2.5.23 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayana publik terkait dengan RUP (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.24 Prosedur

pemberian

pelayanan

LKPP

untuk

RUP

jelas

dan

dipublikasikan. Dalam mendapatkan pelayanan, responden perlu mengetahui prosedur pemberian layanan yang dibutuhkan. Hampir 99% responden berpendapat prosedur untuk mendapatkan pelayanan yang terkait dengan RUP adalah telah jelas dipublikasikan. Pendapat responden tergambar dalam tabel 2.5.24.

43 | P a g e

Grafik 2.5.24 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk RUP jelas dan dipublikasikan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.25 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai RUP jelas. Kejelasan prosedur untuk menyampaikan pengaduan mengenai pelayanan terkait dengan RUP yang diberikan oleh LKPP dianggap jelas oleh 98% responden.

Grafik 2.5.25 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai RUP jelas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

44 | P a g e

2.5.26 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai SPSE SPSE adalah sarana teknologi informasi kegiatan pengadaan barang/jasa dan digunakan pengelola pengadaan. Masih ada 4.19% responden yang berpendapat LKPP masih lambat dalam memberikan informasi mengenai SPSE. Biasanya hal ini terjadi mengenai informasi upgrade sistem yang belum sampai pada pelaku di daerah.

Grafik 2.5.26 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai SPSE (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.27 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal SPSE akurat dan aktual. 97% responden memberika apresiasi positif atas keakuratan dan aktualitas penyampaian informasi oleh LKPP mengenai SPSE. Hal ini terlihat dari tabel 2.5.27 dibawah ini.

45 | P a g e

Grafik 2.5.27 Informasi yang diberikan LKPP dalam hal SPSE akurat dan aktual (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.28 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan SPSE. LKPP memiliki SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan LPSE, hal ini diakui oleh 97,33% responden yang disurvei dan tergambar pada tabel 2.5.28.

Grafik 2.5.28 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan SPSE (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

46 | P a g e

2.5.29 Prosedur

pemberian

pelayanan

LKPP

untuk

SPSE

jelas

dan

dipublikasikan. Berbagai prosedur pelayanan yang diberikan oleh LKPP terkait dengan SPSE dirasakan telah jelas dan telah dipublikasikan bagi 97,08% responden yang pernah merasakan pelayanan publik ini.

Grafik 2.5.29 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk SPSE jelas dan dipublikasikan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.30 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai SPSE jelas. Ketika menemui ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh LKPP mengenai SPSE, maka dapat dilakukan pengaduan terhadap pelayanan tersebut. 96,39% responden menyatakan prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai SPSE adalah jelas.

47 | P a g e

Grafik 2.5.30 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik mengenai SPSE jelas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.31 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ Perkembangan dalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pengelola PBJ, merupakan informasi yang perlu disampaikan kepada seluruh pengelola pengadaan barang/jasa. 95.85% responden berpendapat bahwa LKPP memberikan informasi mengenai pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pengelola PBJ.

Grafik 2.5.31 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ. 48 | P a g e

(n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.32 Informasi

yang

diberikan

LKPP

mengenai

pembinaan

dan

pengembangan jafung pengelola PBJ akurat dan aktual. Arus informasi yang diberikan oleh LKPP mengenai pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ dirasakan akurat dan aktual oleh 94,84% responden. 5.16% yang merasakan informasi yang ada tidak sampai, dikarenakan pihak dari sekretariat/BKD tidak menyampaikan info tersebut kepada pengelola PBJ di daerah kabupaten/kota.

Grafik 2.5.32 Informasi yang diberikan LKPP mengenai pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.33 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ. Responden merasakan LKPP memiliki SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ. Hal ini diungkapkan oleh 94.76% responden.

49 | P a g e

Grafik 2.5.33 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.34 Prosedur

pemberian

pelayanan

LKPP

untuk

Pembinaan

dan

Pengembangan Jafung Pengelola PBJ jelas dan dipublikasikan. Dalam hal pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ memerlukan prosedur pelaksanaannya, dan menurut 98,28% responden prosedur ini telah jelas dan dipublikasikan.

Grafik 2.5.34 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ jelas dan dipublikasikan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015 50 | P a g e

2.5.35 Prosedur

pengaduan

terhadap

pelayanan

publik

terkait

dengan

Pembinaan dan Pengembangan Jafung Pengelola PBJ jelas. 94.76% responden menyampaikan prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan Jafung pengelola PBJ jelas.

Grafik 2.5.35 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan pembinaan dan pengembangan jafung pengelola PBJ jelas. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.36 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pelatihan kompetensi. Pengelola PBJ memerlukan informasi yang cepat mengenai pelatihan kompetensi, dan bagi 97,70% responden LKPP mampu memberikan informasi dengan cepat mengenai pelatihan kompetensi.

51 | P a g e

Grafik 2.5.36 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai pelatihan kompetensi. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.37 Informasi yang diberikan LKPP mengenai pelatihan kompetensi akurat dan aktual. LKPP telah memberikan informasi yang akurat dan aktual mengenai pelatihan kompetensi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 97.34% responden yang tergambar pada tabel 2.5.37 di bawah ini.

Grafik 2.5.37 Informasi yang diberikan LKPP mengenai pelatihan kompetensi akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

52 | P a g e

2.5.38 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan pelatihan kompetensi. SDM pelaksana yang memberikan pelayanan publik terkait dengan pelatihan kompetensi dinilai kompeten oleh 97.30% responden.

Grafik 2.5.38 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan pelatihan kompetensi (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.39 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk pelatihan kompetensi jelas dan dipublikasikan. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 97,67% memperlihatkan respon positif atas prosedur pelayanan LKPP dalam hal pelatihan kompetensi telah jelas dan dipublikasikan.

53 | P a g e

Grafik 2.5.39 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk pelatihan kompetensi jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.40 Prosedur

pengaduan

terhadap

pelayanan

publik

terkait

dengan

Pelatihan Kompetensi jelas. Hampir seluruh responden (99%) menyatakan prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang terkait denngan pelatihan kompetensi adalah jelas.

Grafik 2.5.40 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan pelatihan kompetensi jelas. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

54 | P a g e

2.5.41 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai layanan sertifikasi profesi. 96.72% responden menyatakan bahwa LKPP mampu menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh responden mengenai layanan sertifikasi profesi dengan cepat. Sedangkan responden yang tidak setuju umumnya dikarenakan merasa kurang mendapat konfirmasi yang cepat jika ada masalah dalam perpanjangan setifikat.

Grafik 2.5.41 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai layanan sertifikasi profesi. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.42 Informasi yang diberikan LKPP mengenai layanan sertifikasi profesi akurat dan aktual. Tabel 2.5.42 menggambarkan informasi mengenai layanan sertifikasi profesi yang diberikan LKPP dianggap akurat dan aktual oleh 97.20% responden.

55 | P a g e

Grafik 2.5.42 Informasi yang diberikan LKPP mengenai layanan sertifikasi profesi akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.43 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan layanan sertifikasi profesi. 96.53% responden merasakan SDM LKPP yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan layanan sertifikasi profesi. 4,71% yang menganggap tidak kompeten adalah karena dirasakan masih ada beberapa hambatan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan sertifikat.

Grafik 2.5.43 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan layanan sertifikasi profesi (n=576) 56 | P a g e

Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.44 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk layanan sertifikasi profesi jelas dan dipublikasikan. Kejelasan dan publikasi dari prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk layanan sertifikasi profesi dirasakan oleh 97.20% responden pengguna layanan ini.

Grafik 2.5.44 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk layanan sertifikasi profesi jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.45 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan layanan sertifikasi profesi jelas. 94.08% responden menilai prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang terkait dengan layanan sertifikasi profesi jelas,

57 | P a g e

Grafik 2.5.45 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan layanan sertifikasi profesi jelas. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.46 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai Bimbingan Teknis dan Advokasi Banyaknya konsultasi dan bimbingan teknis yang dilakukan, 95.63% responden menilai LKPP mampu memberikan informasi yang terkait dengan advokasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dengan cepat.

Grafik 2.5.46 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai bimbingan teknis dan advokasi. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

58 | P a g e

2.5.47 Informasi yang diberikan LKPP mengenai Bimbingan Teknis dan Advokasi akurat dan aktual. Dalam menerima informasi mengenai bimbingan teknis dan pelayanan advokasi dari LKPP, 95.60% responden menilai informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual.

Grafik 2.5.47 Informasi yang diberikan LKPP mengenai bimbingan teknis dan advokasi akurat dan aktual. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.48 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan Bimbingan Teknis dan Advokasi. 97,77% responden mengakui kompetensi SDM LKPP yang memberikan pelayanan publik terkait dengan bimbingan teknis dan advokasi.

59 | P a g e

Grafik 2.5.48 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan bimbingan teknis dan advokasi (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.49 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk Bimbingan Teknis dan Advokasi jelas dan dipublikasikan. Prosedur pemberian pelayanan dari LKPP dalam hal bimbingan teknis dan advokasi dirasakan oleh 97.56% respon jelas dan telah dipublikasikan.

Grafik 2.5.49 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk layanan bimbingan teknis dan advokasi jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

60 | P a g e

2.5.50 Prosedur

pengaduan

terhadap

pelayanan

publik

terkait

dengan

Bimbingan Teknis dan Advokasi jelas. Bagi responden yang mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang terkait dengan bimbingan teknis dan advokasi dapat melakukan pengaduan. Prosedur pengaduan ini dirasakan jelas bagi 94.78% responden.

Grafik 2.5.50 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan bimbingan teknis dan advokasi jelas. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.51 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai Penanganan Permasalahan Hukum. Responden merasakan bahwa LKPP mampu memberikan informasi tentang penanganan permasalahan hukum dengan cepat. Hal ini tergambar pada tabel 2.5.51 yang memperlihatkan 96.41% responden setuju dan sangat setuju.

61 | P a g e

Grafik 2.5.51 LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat mengenai penanganan permasalahan hukum (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.52 Informasi yang diberikan LKPP mengenai penanganan permasalahan hukum akurat dan aktual. Sebanyak 4,23% responden beranggapan bahwa LKPP belum memberikan informasi mengenai pernanganan permasalahan hukum secara akurat dan aktual. Responden berpendapat hal itu karena banyak saran yang sangat text book sehingga tidak memberikan solusi yang optimal.

Grafik 2.5.52 Informasi yang diberikan LKPP mengenai penanganan permasalahan akurat dan aktual. (n=576) 62 | P a g e

Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.53 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan penanganan permasalahan hukum. Dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan penanganan permasalahan hukum, SDM LKPP dianggap kompeten oleh 96.22% responden.

Grafik 2.5.53 SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan penanganan permasalahan hukum (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.54 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk penanganan permasalahan hukum jelas dan dipublikasikan. Responden berpendapat bahwa prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk penanganan permasalahan hukum jelas dipublikasikan. Hal ini sebagaimana tabel 2.5.54 yang menampilkan 79.14% responden setuju dan 16.04% responden sangat setuju.

63 | P a g e

Grafik 2.5.54 Prosedur pemberian pelayanan LKPP untuk penanganan permasalahan hukum jelas dan dipublikasikan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.55 Prosedur

pengaduan

terhadap

pelayanan

publik

terkait

dengan

penanganan permasalahan hukum jelas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa prosedur pengaduan pelayanan publik yang terkait dengan penanganan permasalahan hukum jelas.sekitar 4.25% responden yang tidak setuju bahwa prosedur pengaduan tersebut jelas.

Grafik 2.5.55 Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik terkait dengan penanganan permasalahan hukum jelas. 64 | P a g e

(n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.5.56 Kualitas produk dan jasa pelayanan LKPP telah meningkat secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun terakhir Secara keseluruhan responden merasakan peningkatan kualitas produk dan jasa pelayanan LKPP telah meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh 98.07% responden sebagaimana tabel 2.5.56 di bawah ini.

Grafik 2.5.56 Kualitas produk dan jasa pelayanan LKPP telah meningkat secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun terakhir. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.6. Perubahan Mindset/Culture Set Penilaian perubahan mindset/culture set dimaksudkan untuk menilai birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sebagian besar respoden menilai perubahan mindset/culture set di LKPP cukup baik (79,39%). Seluruh jajaran LKPP mudah ditemui dan terbuka dalam pemberian informasi. Dari penilaian tersebut masih terdapat

responden (21%) yang kurang puas dengan birokrasi dengan

integritas dan kinerja LKPP. Faktor yang mengurangi penilaian adanya sebagian pegawai LKPP yang kurang proaktif dalam memberikan pelayanan. Nilai rata-rata (Birokrasi yang berintegritas dan kinerja yang tinggi) Belum

79.46% 20.54%

65 | P a g e

2.6.1 Pegawai LKPP memiliki integritas. Hampir seluruh responden atau sebanyak 99% menilai bahwa integritas pegawai LKPP sangat terpuji, hanya 1% yang menilai integritas pegawai LKPP kurang baik.

Grafik 2.6.1. Pegawai LKPP memiliki integritas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.6.2 Pegawai LKPP memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas. 98.29% responden menilai komitmen pegawai LKPP dalam melaksanakan tugas. Jumlah ini menunjukkan tingkat komitmen pegawai LKPP sangat memuaskan.

66 | P a g e

Grafik 2.6.2 Pegawai LKPP memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2014

2.6.3 Pegawai LKPP memiliki budaya kerja yang melayani Survei penilaian budaya kerja melayani memperlihatkan sebanyak 97.35% responden menilai baik, dengan komposisi 18.75 % responden sangat puas dan 78.60% puas dengan budaya kerja melayani yang dilakukan oleh pegawai LKPP.

Grafik 2.6.3 Pegawai LKPP memiliki budaya kerja yang melayani (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.6.4 Pegawai LKPP tidak pernah melibatkan peran broker/calo dalam pemberian layanan. Terdapat 1.34% responden yang menilai dalam melaksanakan kegiatan LKPP masih menggunakan pihak ketiga atau calo, hal ini dikarenakan adanya pengalaman yang kurang menyenangkan yang mengatasnamakan LKPP.

67 | P a g e

Grafik 2.6. 4 Pegawai LKPP tidak pernah melibatkan peran broker/calo dalam pemberian layanan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.7

Sumber Daya Manusia Aparatur

Dimensi SDM Aparatur dalam rangka menilai tingkatan SDM yang yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Secara umum, SDM LKPP dianggap cukup menguasai pengadaan. Menurut pendapat 78% responden, dimensi SDM aparatur LKPP sangat memuaskan. Namun masih terdapat 22% responden yang menilai dalam hal kompetensi, dan profesionalitas SDM LKPP kurang memuaskan. Pada umumnya pendapat tersebut disampaikan oleh responden yang pernah melakukan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pegawai LKPP dan mendapatkan kesan yang kurang memuaskan dalam hal kompeten, dan profesionalitas pegawai. Ada usulan dari responden agar ada ahli hukum khusus di LKPP yang menguasai KUHP, Peraturan menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Perhubungan, dan peraturanperaturan tentang APBN/APBD. Pengetahuan pegawai LKPP saat ini dinilai masih terlalu umum, karena kasus-kasus di lapangan tidak hanya berkaitan dengan peraturan pengadaan saja. Dengan pengetahuan luas yang dimiliki SDM LKPP, diharapkan akan ada titik temu antara peraturan pengadaan yang dikeluarkan LKPP dengan peraturan-peraturan dari instansi lainnya. 68 | P a g e

Nilai rata-rata (SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional dan berkinerja tinggi) Belum

78.97% 21.03%

2.7.1 Pegawai LKPP profesional dalam melaksanakan tugas. Dari segi kejujuran, sebanyak 98.48% responden berpendapat bahwa pegawai LKPP mempunyai tingkat kejujuran yang sangat baik.

Grafik 2.7.1 Pegawai LKPP jujur dalam melaksanakan tugas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.7.2 Pegawai LKPP disiplin dalam melaksanakan tugas. Hasil survei mengungkapkan bahwa 1.33% responden yang masih menilai bahwa pegawai LKPP kurang ramah dalam memberikan pelayanan terutama pada saat jam kerja.

69 | P a g e

Grafik 2.7.2 Pegawai LKPP ramah dalam melaksanakan tugas (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2014

2.7.3 Pegawai

LKPP

berorientasi

pada

pemangku

kepentingan

dalam

menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Hampir seluruh responden atau sebanyak 98.07% berpendapat bahwa pegawai LKPP sudah responsif, terampil, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Namun masih terdapat 1.92 % responden yang berpendapat bahwa pegawai LKPP kurang kompeten

pada

saat

memberikan

jawaban

terhadap

permasalahan

yang

dikemukakan oleh responden. Keluhan dari responden antara lain masih adanya petugas layanan call center yang tidak paham dengan pertanyaan yang diajukan oleh penelepon.

70 | P a g e

Grafik 2.7.3. Pegawai LKPP berorientasi pada pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.7.4 Pegawai LKPP mengutamakan kerjasama dalam tim. Sebanyak 98.08% responden menilai bahwa pegawai LKPP sudah memiliki inisiatif dan proaktif dalam melaksanakan tugas, namun masih terdapat 1.93% responden yang menilai bahwa pegawai LKPP kurang proaktif dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan secara langsung.

Grafik 2.7.4 Pegawai LKPP mengutamakan kerjasama tim (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.7.5 Pegawai LKPP responsif, terampil dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Responden menyatakan dukungannya atas sikap pegawai LKPP yang responsif, terampil dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun keluhan kurang responsif, terampil dan kompeten diungkapkan oleh 2,50% responden terkait dengan kurang pelayanan helpdesk terkait dengan uji forensik, jawaban pertanyaan via online, telepon dan surat

yang kurang cepat atau tak

berbalas.

71 | P a g e

Grafik 2.7.5 Pegawai LKPP responsive, terampil dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.7.6 Pegawai LKPP memiliki inisiatif dan proaktif dalam memberikan pelayanan Responden (96,95%) menilai pegawai LKPP memiliki inisiatif dan proaktif dalam memberikan pelayanan, tetapi masih ada 3.05% responden yang mengharapkan pegawai LKPP dapat meningkatkan pelayanannya, terutama proaktif dalam memberikan bimbingan teknis ke daerah.

Grafik 2.7.6 Pegawai LKPP memiliki inisiatif dan proaktif dalam memberikan pelayanan. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015 72 | P a g e

2.7.7 Rekrutmen pegawai LKPP sudah transparan dan terbuka. LKPP telah melakukan rekrutmen pegawai secara transparan dan terbuka, hal ini mendapatkan persetujuan dari 96,86% responden. Responden yang menganggap rekrutmen pegawai LKPP belum transparan dan terbuka adalah responden yang jarng mengunjungi laman LKPP.

Grafik 2.7.6 Rekrutmen pegawai LKPP sudah transparn dan terbuka. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.8

Pengawasan

Dimensi pengawasan dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut 78,53% responden, seluruh sistem yang dikembangkan oleh LKPP telah memberikan kontribusi yang nyata pada instansi Pemerintah dalam mengurangi KKN. Namun masih cukup banyak (21,47%) yang berpendapat peran LKPP belum maksimal dalam mengurangi KKN di instansi Pemerintah. Nilai rata-rata (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme)) Belum

2.8.1 Kewajiban

menayangkan

RUP

mendukung

upaya

efisiensi

80.38% 19.62%

dan

efektivitas pengadaan Barang/Jasa. 73 | P a g e

Sebagian besar responden (99.05%) setuju bahwa kewajiban menayangkan RUP mendukung upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa.

Grafik 2.8.1 Kewajiban menayangkan RUP mendukung upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan Barang/Jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.8.2 LKPP telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 94.38% responden menganggap bahwa LKPP telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 5.62% responden masih belum merasakan pemantauan dan evaluasi LKPP terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

74 | P a g e

Grafik 2.8.2 LKPP telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.8.3 Melalui SPSE/e-Procurement, E-Catalogue LKPP telah membantu upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa. SPSE/e-procurement dan e-catalogue sebagai sistem yang dikembangkan oleh LKPP sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa diakui oleh 97.73% responden. Hanya 2.27 % responden yang berpendapat sistem yang dikembangkan oleh LKPP tidak dapat membantu efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa.

75 | P a g e

Grafik 2.8.3. Melalui SPSE/e-Procurement, E-Catalogue LKPP telah membantu upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa. (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.9 Akuntabilitas Nilai rata-rata (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme) Belum

82.12% 17.88%

Pengukuran dimensi akuntabilitas dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kontribusi LKPP dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi instansi Pemerintah. Sebanyak 79,46% responden menyatakan bahwa keberadaan LKPP telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah Namun demikian masih terdapat cukup banyak (20,54%) responden yang tidak nyakin keberadaan LKPP dapat meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah. 2.9.1 LKPP berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD. Dalam rangka efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD sebagian besar responden (98.50%) berpendapat salah satunya dikarenakan kontribusi LKPP.1.50% persen responden berpendapat dalam efektivitas kinerja dan efisiensi LKPP kurang memberikan kontribusi nyata.

76 | P a g e

Grafik 2.9.1 LKPP berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2015

2.9.2 LKPP mendorong dalam penerapan prinsip pengadaan yang transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak. Sebagian besar atau 99% responden menyetujui bahwa LKPP mendorong dalam meletakkan prinsip-prinsip pengadaan yang terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak.

Grafik 2.9.2 LKPP berkontribusi dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dalam pengadaan barang/jasa (n=576) Sumber: Survei PMPRB LKPP 2014

Hasil survei secara keseluruhan dari 8 (delapan) dimensi area perubahan penilaian secara kuantitatif dapat dilihat pada grafik berikut :

77 | P a g e

Grafik 2.9.3.1 Grafik Cobweb Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015

1. Akuntabilitas

mendapat

penilaian

yang

tertinggi,

responden

umumnya

berpendapat LKPP berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dan penerapan prinsip lima pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang berimplikasi pada meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi instansi pemerintah.

2. Dimensi Organisasi mendapat nilai tertinggi setelah dimensi akuntabilitas, responden pada umumnya berpendapat bahwa tugas dan fungsi LKPP sudah cukup memadai dalam memberikan kontribusi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Namun

masih

diperlukan

perbaikan-perbaikan

perangkat kelembagaan pengelola pengadaan, baik dari struktur, tata laksana dan SDM pengadaan, sehingga seluruh permasalahan pengadaan dapat diminimalisir dan diselesaikan instansi yang bersangkutan.

3. Dimensi Pengawasan merupakan salah satu yang mendapat nilai cukup tinggi dari responden. Kewajiban pengisian RUP serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan

LKPP

terhadap

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

serta

pengembangan SPSE/e-procurement dan e-catalogue dinilai mampu membantu 78 | P a g e

mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Namun masih ada responden yang berpendapat pengembangan

sistem dan mekanisme pengawasan yang dilakukan LKPP belum mampu untuk sepenuhnya memberikan kontribusi nyata pada instansi pemerintah untuk mengurangi KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. Responden berpendapat perubahan mindset/culture set pegawai LKPP pada umumnya sangat baik, mereka menilai jajaran LKPP memiliki integritas, komitmen tinggi, budaya kerja melayani dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan 5. Dimensi tata laksana mendapat penilaian cukup baik mengenai pengembangan sistem/ aplikasi oleh LKPP. Responden umumnya sering memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh LKPP. Namun responden masih mengharapkan banyak perbaikan dalam hal content terutama pada aplikasi e-catalogue.

6. Dimensi SDM Aparatur LKPP dinilai cukup baik dalam hal profesionalitas, disiplin orientasi pelayanan, responsif dan kompeten. Namun masih terdapat responden yang mengharapkan inistiatif petugas dalam memberikan pelayanan lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam hal bimbingan teknis dan ke daerah. Selain itu ketidakpuasan ini muncul saat responden melakukan konsultasi melalui surat, call centre dan tatap muka secra langsung.

7. Responden menilai pelayanan publik yang diberikan LKPP merupakan salah satu dimensi yang cukup baik, namun merupakan salah satu dimensi yang memiliki nilai terendah. Kekurangan pelayanan publik yang diberikan LKPP pada umumnya dikarenakan kurang profesional dan kompetennya pegawai yang memberikan informasi. Terkait pemberian layanan dukungan advokasi, sanggah banding melaui e-mail, surat masih dianggap terlalu lama atau textbook jawabannya sehingga tidak akurat. Pelayanan helpdesk juga menjadi perhatian dari responden yang dianggap kurang responsif. Masih ada harapan dari responden untuk LKPP agar terus meingkatkan kualitas pelayanan publiknya. 79 | P a g e

8. Peraturan perundang-undangan merupakan dimensi dengan nilai paling rendah, hal ini dikarenakan responden berpendapat dari berbagai aturan pengadaan masih terdapat ketidakharmonisan dan ketidakselarasan dengan peraturan dari instansi lain misalnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan. Dari segi subtansi masih terdapat peraturan yang menimbulkan multitafsir, sehingga sangat menyulitkan pada implementasinya di lapangan.

80 | P a g e

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan Kajian PMPRB pada LKPP tahun 2015 dilaksanakan guna mengetahui dampak maupun hasil dari program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di LKPP pada tahun sebelumnya. Substansi kuesioner disusun berdasarkan 8 (delapan) dimensi area perubahan. Kajian ini disusun berdasarkan penyebaran kuesioner sebanyak 576 responden yang terdiri dari PPK, Ketua/Anggota Pokja ULP/Panitia Pengadaan, Ketua Anggota LPSE, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat/Petugas Pelaksana Pelatihan dan atau Sertifikasi PBJ, Kesimpulan dari hasil kajian PMPRB LKPP 2015 yaitu sebagai berikut : 1.

Hasil survei, capaian menurut kepuasan responden sebagai berikut : No. Area Perubahan 1 Organisasi 2 Peraturan Perundangundangan 3 Tata Laksana 4 Pelayanan Publik 5 Mindset/Culture Set 6 Sumber Daya Manusia Aparatur 7 Pengawasan 8 Akuntabilitas

2.

2015 (%) 81.71 77.95

2014 (%) 82,35 74,74

79.30 78.57 79.46 78.97

78,16 75,86 79,38 78,22

80.38 82.12

78,53 79,46

Dimensi Penataan Organisasi, LKPP sudah tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

3.

Pada dimensi Peraturan perundang-undangan LKPP sudah mulai mewujudkan regulasi yang lebih tertib, namun masih ada peraturan yang multitafsir dan tidak selaras dengan peraturan pemerintah lainnya.

4.

Reformasi birokrasi pada area Tata Laksana bertujuan mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk penggunaan TI. Secara

81 | P a g e

teknologi LKPP sudah cukup memadai namun masih terdapat kekurangan pada layanan pengelola IT tersebut. 5.

Reformasi birokrasi pada dimensi Pelayanan Publik bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh pemangku kepentingan dalam mendapatkan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan, namun terbatasnya personel yang kompeten dan respon yang masih agak lambat dalam penyelesaian keluhan.

6.

Dimensi Mindset/Culture Set dengan tujuan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, belum berhasil secara optimal terwujud di LKPP karena masih ditemukan kekurangan pada saat melayani pemangku kepentingan.

7.

Pada dimensi Sumber Daya Manusia Aparatur tujuan reformasi birokrasi adalah terbentuknya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera, LKPP belum memberikan hasil yang optimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang kurang kompeten.

8.

Pada area perubahan Pengawasan LKPP belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dikarenakan berbagai sistem yang dikembangkan oleh LKPP belum dapat

meminimalisir

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 9.

Area perubahan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dalam hal ini LKPP belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah.

3.2 Saran Meskipun secara umum hasil survei PMPRB LKPP tahun 2015 menghasilkan penilaian

baik,

namun

terdapat

berbagai

hal

yang

dapat

menjadi

input

program/kegiatan RB untuk mencapai target Road Map Reformasi Birokrasi LKPP 2015-2019. Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1.

Untuk mewujudkan kebijakan nasional tentang PBJP yang jelas, kondusif serta komprehensif, perlu meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait 82 | P a g e

pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun

daerah

sehingga

dapat

meminimalisir

permasalahan

pada

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2.

Untuk meningkatkan capaian dimensi pelayanan publik perlu dilakukan berbagai upaya prioritas dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai LKPP baik sebagai pengajar/narasumber serta dalam memberikan bimbingan teknis dan advokasi sanggah banding berupa peningkatkan wawasan pegawai LKPP terhadap berbagai peraturan dari instansi lain yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

3.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan LKPP terutama berkaitan sebagai pengelola sistem, kompotensi dan kapasitas SDM LKPP perlu ditingkatkan.

4.

Untuk dimensi Perubahan Mindset/Culture Set, meski karyawan LKPP dinilai telah memiliki integritas, komitmen tinggi, budaya kerja melayani, program internalisasi budaya kerja dan kode etik LKPP tetap harus dilaksanakan sehingga kualitas pegawai LKPP tetap terjaga.

5.

Untuk survey yang akan datang responden perlu diperluas dari bukan hanya dari instansi pemerintah namun juga dari BUMN, BUMD, BLU, Asosiasi Profesi, lembaga donor, serta vendor/perusahaan yang melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini ditujukan agar penilaian reformasi birokrasi LKPP dapat dilakukan secara 360 derajat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

6.

Hasil survei Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dikatakan sebagai research based policy sehingga dapat dijadikan input program untuk periode selanjutnya dikarenakan hasil tersebut merupakan bukti empiris yang dapat dijadikan sebagai masukan penyusunan kebijakan program Reformasi Birokrasi di LKPP.

83 | P a g e

SURVEI EKSTERNAL STAKEHOLDER LKPP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2015

LAMPIRAN

84 | P a g e

KUESIONER SURVEI EKSTERNAL LKPP

Kepada Yth. Bapak/Ibu Mitra Kerja LKPP Sebagai upaya untuk mengetahui persepsi mitra kerja terhadap implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh LKPP, maka kami bermaksud menyelenggarakan survei eksternal kepada para stakeholder kami. Berikut beberapa pernyataan yang hasilnya akan kami gunakan sebagai masukan bagi organisasi kami untuk menilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner berikut. Identitas Bapak/Ibu akan terjaga kerahasiaannya sehingga Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner berikut dengan sebenar-benarnya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini.

DATA RESPONDEN Instansi Unit Organisasi Eselon I

: :

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Peran/Jabatan

:

a. b. c. d. e. f.

Masa memegang/menjabat peran/jabatan tersebut di atas

:

a. < 1 th b. 1 – 2 th c. > 2 th

PPK Ketua/Anggota Pokja ULP/Panitia Pengadaan Ketua/Anggota LPSE Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat/Petugas Pelaksana Pelatihan dan atau Sertifikasi PBJ g. Lainnya, sebutkan...

Petunjuk Mengisi Kuesioner Setiap pernyataan berikut terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Silahkan memilih jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Seluruh pernyataan mohon untuk dapat diisi dengan lengkap, kecuali pernyataan yang terdapat keterangan “kosongkan jika Anda tidak mengetahui.” Daftar Singkatan/Istilah 1 Bimtek : 2 B2G : 3 e-Catalogue : 4 e-Monev : 5 e-Procurement : 6 Jafung : 7 LKPP : 8 LPSE : 9 PBJ : 10 PPID : 11 Pokja : 12 PPK : 13 RUP : 14 Sijabfung :

Bimbingan Teknis Business to Government Katalog Elektronik Monitoring Evaluasi Elektronik Procurement Elektronik Jabatan Fungsional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelompok Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Rencana Umum Pengadaan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 85 | P a g e

15 16 17 18 19

SIKap Simpel SiRUP SOP ULP

: : : : :

Sistem Informasi Kinerja Penyedia Sistem Informasi Pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan

a. Organisasi Organisasi LKPP tepat fungsi dan tepat ukuran No.

Pernyataan

1.

Tugas dan fungsi LKPP sudah cukup jelas dan lengkap

2.

Tugas dan fungsi LKPP membantu kebutuhan dan mengatasi permasalahan pekerjaan Anda yang terkait PBJ

STS

TS

S

SS

STS

TS

S

SS

Jika STS/TS, apa yang dirasakan kurang memadai terkait dengan tugas dan fungsi yang perlu diakomodir …………………..…………

3.

Semua unit organisasi LKPP telah memenuhi semua kebutuhan pelayanan PBJ Jika STS/TS, unit organisasi apa yang dirasakan kurang memadai terkait dengan tugas dan fungsi yang perlu diakomodir…………………..…………

4.

LKPP mendukung keberadaan LPSE/ULP/Jafung Pengelola PBJ sehingga proses pengadaan lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien

5.

Keberadaan LPSE/ULP/Jafung PBJ dapat mendukung iklim usaha pengadaan barang/jasa lebih transparan dan kondusif

b. Peraturan Perundang-Undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif No. 1. 2.

3.

Pernyataan Substansi dalam peraturan PBJ yang disusun LKPP mudah dipahami dan tidak multitafsir Lingkup peraturan PBJ telah memadai untuk melaksanakan PBJ Jika STS/TS, sebutkan regulasi yang diperlukan terkait dengan bidang………...................................

Peraturan PBJ selaras dan harmonis dengan regulasi/peraturan lainnya Jika STS/TS, sebutkan regulasi yang tidak/belum selaras…………....................................................

86 | P a g e

No.

Pernyataan

4.

Peraturan PBJ berkontribusi dalam mendukung program Indonesia bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

5.

Peraturan PBJ mendukung iklim usaha PBJ lebih transparan dan kondusif

STS

TS

S

SS

c. Tata Laksana Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk penggunaan teknologi informasi No. 1.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

Anda mengetahui prosedur pelayanan/SOP LKPP yang terkait dengan peran yang dilaksanakan dalam PBJ Jika S/SS, dari mana Anda mengetahui prosedur pelayanan (SOP) tersebut? Website Pegawai LKPP Brosur/Leaflet

Sosialisasi/Bimtek Narasumber/Pengawas Lainnya, sebutkan...

2

Prosedur pelayanan (SOP) LKPP mudah dipahami

3

Anda mengetahui tentang sistem informasi PBJ antara lain eProcurement (e-Tendering/e-Purchasing), E-Catalogue Sistem informasi yang dikembangkan LKPP mudah digunakan

4 5

Sistem informasi yang dikembangkan LKPP tersebut mudah diakses

6

Sistem informasi tersebut e-Procurement (e-Tendering/ePurchasing), E-Catalogue bermanfaat Jika STS/TS sebutkan alasannya...

7 8

Sistem informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PBJ Anda pernah memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi PBJ yang dibangun oleh LKPP (STS = Tidak tahu sama sekali; TS= Tidak Pernah; S= Pernah 1-2 kali; SS= Pernah >3 kali) Jika STS/TS, lanjut ke Bagian D Pelayanan Publik Jika S/SS atau Pilihan dapat lebih dari 1: SPSE SiRUP Sistem Informasi Sertifikasi e-Monev e-Catalogue Simpel Sijabfung Konsultasi PBJ 87 | P a g e

No.

Pernyataan Manajemen Training LPSE SIKaP B2G Whistleblower System

STS

TS

S

SS

Aplikasi yang Anda paling sering manfaatkan (pilih salah satu) SPSE SiRUP Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi e-Monev e-Catalogue Simpel Sijabfung Konsultasi PBJ Manajemen Training LPSE SIKaP B2G Whistleblower System Berapa kali Anda mengakses aplikasi-aplikasi di atas dalam 1 bulan? 1 – 3 Kali 4 – 6 Kali >6 Kali Data dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut bermanfaat Sistem informasi yang dikembangkan LKPP membantu tugas pengelola pengadaan Sistem informasi yang dikembangkan LKPP telah memenuhi kebutuhan Anda sebagai pengelola pengadaan Jika STS/TS, tuliskan kekurangan aplikasi tersebut……..

9 10 11

d. Pelayanan Publik Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Website LKPP, PPID, Pendampingan dalam strategi formulasi aturan PBJ, Monev PBJ, RUP, SPSE/e-Procurement, Jafung PBJ, Pelatihan Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Bimtek dan Advokasi, Penanganan Permasalahan Hukum) No.

Pernyataan

STS

TS

S

SS

Website LKPP (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 1.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

2.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

3.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

4.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

5.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

PPID (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini)

88 | P a g e

No.

Pernyataan

6.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

7.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

8.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

9.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

10.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

STS

TS

S

SS

Pendampingan dalam Strategi Formulasi Aturan PBJ (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 11.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

12.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

13.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

14.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

15.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

Monev PBJ (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 16

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

17

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

18

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

19

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

20

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

RUP (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 21.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

22.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

23.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

24.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

25.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

SPSE (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 26

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

27

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

28

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

29

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

30

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

Pembinaan dan Pengembangan Jafung Pengelola PBJ (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 89 | P a g e

No.

Pernyataan

31.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

32.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

33.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

34.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

35.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

STS

TS

S

SS

Pelatihan Kompetensi (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 36

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

37

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

38

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

39

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

40

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

Layanan Sertifikasi Profesi (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 41.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

42.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

43.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

44.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

45.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

Bimbingan Teknis dan Advokasi (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 46

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

47

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

48

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

49

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

50

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

Penanganan Permasalahan Hukum (Kosongkan jika Anda belum pernah mendapatkan pelayanan ini) 51.

LKPP memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat

52.

Informasi yang diberikan LKPP akurat dan aktual

53.

SDM LKPP kompeten dalam memberikan pelayanan publik

54.

Prosedur pemberian pelayanan LKPP jelas dan dipublikasikan

55.

Prosedur pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan jelas

56.

Kualitas produk dan jasa pelayanan LKPP telah meningkat secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun terakhir 90 | P a g e

e. PerubahanMindset/Culture Set Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi No.

Pernyataan

1.

Pegawai LKPP memiliki integritas

2.

Pegawai LKPP memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas

3.

Pegawai LKPP memiliki budaya kerja yang melayani

4.

Pegawai LKPP tidak pernah melibatkan peran broker/calo dalam pemberian layanan

STS

TS

S

SS

f. SDM Aparatur SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional dan berkinerja tinggi No.

Pernyataan

1.

Pegawai LKPP profesional dalam menjalankan tugas

2.

Pegawai LKPP disiplin dalam menjalankan tugas

3.

Pegawai LKPP berorientasi pada pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan

4.

Pegawai LKPP mengutamakan kerjasama dalam tim

5.

Pegawai LKPP responsif, terampil, dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa

6.

Pegawai LKPP memiliki inisiatif dan proaktif dalam memberikan pelayanan

7.

Rekrutmen pegawai LKPP sudah transparan dan terbuka

STS

TS

S

SS

G. pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Pernyataan 1.

Kewajiban menayangkan RUP mendukung upaya efisiensi dan efektivitas PBJ

2.

LKPP telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBJ

3.

Melalui SPSE/e-Procurement, E-Catalogue LKPP telah membantu upaya efisiensi dan efektivitas PBJ

STS

TS

S

SS

STS

TS

S

SS

h. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi No.

Pernyataan

1.

LKPP berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam PBJ yang dibiayai APBN/APBD

2.

LKPP mendorong dalam penerapan prinsip pengadaan yang 91 | P a g e

No.

Pernyataan transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak

STS

TS

S

SS

Kritik dan Saran Mohon memberikan kritik dan saran yang membangun untuk LKPP :

Ini adalah akhir dari kuesioner. Mohon berkenan untuk memastikan bahwa tidak ada pernyataan yang terlewati. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat kami, Tim Survei PMPRB LKPP Tahun 2015

92 | P a g e

HARAPAN RESPONDEN TERHADAP LKPP (SURVEI STAKEHOLDER) NO

SARAN

1

LKPP dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan langsung mengenai fitur-fitur di aplikasi LPSE seperti e-catalogue, PBJ, e-monev, SiKAP, dll

2

a. Mohon call center dapat standby dengan baik ( susah jika ditelepon) b. Mohon ada PIC yang ditugaskan khusus untuk masing masing LPSE dan dapat segera menindaklanjuti keluhan/trouble dengan cepat

3

Agar LKPP lebih meningkatkan frekuensi bimbingan teknis dan pelatihan kaitan dengan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara merata untuk semua Pemerintah Daerah.

4

Agar kedepannya LKPP dalam pelayanan terhadap LPSE Kab/Kota lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat membantu LPSE Kab/Kota dalam berbagai permasalahan yang dihadapi.

5

Antara ULP dan LPSE adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan namun dalam hal kesejahteraan untuk pegawai di LPSE kami melihat belum ada perhatian lebih (regulasi) yang baku untuk pegawai di LPSE oleh karena itu kami memberikan masukan agar tidak terjadi kesenjangan antara ULP dan pegawai di LPSE.

6

Jika bisa untuk pertanyaan lewat konsultasi PBJ agar lebih cepat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

7

1. ketika ada permasalahan di daerah, mohon ditanggapi karena lewat telepon tidak diangkat dan surat tidak terbalas 2. Apabila ada training, mohon akomodasi ditanggung lKPP karena daerah sering kesulitan dalam mencari penginapan.

8

Versi 4 segera di berlakukan untuk semua LPSE (paling lambat akhir tahun 2015).

9

1. Diharapkan daftar harga e-catalogue dapat lebih cepat terbit. 2. untuk pendaftaran konsultasi dapat lebih dipermudah karena banyak yang mengalami kesulitan pada waktu pemasukan data.

10

Agar LKPP menyelenggarakan Bimtek2 dan sosialisasi untuk Aparatur Pemerintah yang ada di daerah.

11

Jawaban/hasil konsul melalui web diharapkan dapat segera di tanggapi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

12

1. Sistem SPSE harusnya segera menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, masih ada yang belum terakomodir. 2. e-catalogue bisa secepatnya dikembangkan lebih banyak lagi item-nya.

13

Pelayanan LKPP sangat memuaskan kami, petugas sangat ramah tamah.

14

Tingkatkan terus kualitas sistem pengadaan barang/jasa .

93 | P a g e

15

1. Keterbatasan jaringan internet yang belum maksimal, membuat POKJA kesulitan dalam proses pengadaan untuk di kota Jayapura 2. Mohon LKPP sering datang memonitoring dan meninjau ULP yang ada didaerah

16

LKPP sebaiknya punya beberapa kantor perwakilan di daerah

17

Agar ada perbaikan dalam pembuatan aturan pengadaan karena masih ada ketidakakuratan antara sistem e-proc dan aturan yang dikeluarkan pada tahapan pengadaan

18

Perlu diawasi bagi petugas yang ditugasi menjadi panitia PBJ untuk tidak berbuat curang

19

Sediakan tim advokasi dalam hal pendampingan terhadap persoalan hukum yang dihadapi POKJA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP

20

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa lebih dipersingkat, jaminan oleh asuransi ditiadakan karena sulit diklaim

21

1. Jangan membatasi sertifikat keahlian PBJ tapi selalu mengupdate peserta pemilik sertifikat dengan informasi-informasi baru dan melakukan pelatihan 2. Dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, memberikan informasi ke K/L/D/I yang jelas dan tidak hanya di website LKPP

22

Respon terhadap keluhan/tanyajawab/persoalan terhadap PBJ ditingkatkan, karena sedikit kesulitan untuk kontak dengan bagian admin/untuk konsultasi

23

1. Peningkatan pelayanan dalam bidang pendampingan hukum bagi pelaku PBJ di daerah 2. Penyesuaian dengan peraturan perundangan lainnya dan Perpres 54 serta perubahannya

24

Mohon ditingkatkan lagi inovasi dan terobosan dalam hal PBJ

25

Sebaiknya untuk melaksanakan pengadaan, tolong melibatkan daerah-daerah terpencil

26

Selalu membantu dan membimbing kami selaku POKJA pengadaan barang jasa agar bisa menjadi tenaga yang profesional dan amanah

27

Untuk akses perpanjangan sertifikasi diharapkan cepat dikonfirmasi balik apabila ada masalah

28

Tetap memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah

29

Agar lebih cepat lagi dalam menangani pengaduan

30

Pengadaan dan perencanaan katalog dipublikasikan kepada Pemda untuk menerima saran dan masukan yang dibutuhkan secara online

31

Perlu diperbanyak studi kasus dalam pemaparan atau publikasi publikasi

32

Hendaknya dalam menjawab apabila ada pertanyaan/konsultasi dapat lebih cepat sehingga bisa lebih tepat guna

33

Agar dibuat Jabfung PBJ secara "reguler" guna mengakomodir pengelola baru (sudah bersertifikat dan lain-lain) yang berintegritas di PBJ, sementara inpassing hanya pemenuhan kuota semata

94 | P a g e

34

Mohon untuk konsultasi e-mail agar lebih cepat merespon

35

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hendaknya di LKPP di buka cabang diseluruh ibukota Propinsi

36

Apabila dilakukan konsultasi online tolong di jawab lebih cepat dan jawaban yang diberikan tidak mengambang

37

Terhadap adanya surat edaran kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang pengumuman ulang oleh media masa, agar penerbitannya memperhatikan waktu, terkait dengan saat penyampaian

38

LKPP kedepannya lebih dekat lagi ke daerah guna mempermudah dalam penyampaian informasi

39

1. Ketika konsultasi mengenai PBJ sering memberikan input yang mengambang bebas terutama didalam forum LKPP di website 2. Antara Perpres PBJ sering bertentangan dengan peraturan menteri keuangan terutama di daerah

40

1. Beberapa barang e-katalog spesifikasi dan kualitas dipertanyakan, pengadaan barang tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi tetapi kualitas barang yang terpenting. 2. Tim konsultasi, terutama sanggah, lambat dalam menjawab

41

Agar Perpres Pengadaan Barang/Jasa dapat ditingkatkan menjadi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

42

Diharapkan LKPP dapat melakukan sosialisasi secara rutin ke masing-masing satuan kerja agar para pengelola dan Pokja dapat lebih memahami dan supaya lebih banyak dapat masukan dan permasalahan di lapangan

43

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan: - e-catalog harus lebih banyak item barangnya - jabfung harus didorong menjadi profesional dan didukung dengan pemberian tunjangan yang memadai (sampai saat ini belum ada).

44

Konsultasi masalah PBJ kadang jawabannya mengambang/tidak ada keputusannya, tidak tegas.

45

Kurang sosialisasi dan bimtek terhadap K/L jika ada regulasi peraturan terbaru (hanya sekedar upload).

46

Lebih ditingkatkan Pemerintah.

47

Perbanyak barang yang ada di e-catalogue misal ATK, komputer dan elektronik.

48 -

49

setiap

pelayanan

dan

permasalahan

Pengadaan

Barang/Jasa

Sistem insentif yang sudah diperbincangkan beberapa tahun terakhir agar segera didefinitifkan demi kemajuan sistem e-procurement yang ditangani Pokja ULP secara langsung Struktur organisasi ULP yang masih belum jelas di K/L/D/I agar segera ditertibkan oleh LKPP ke Menteri/PA secara langsung dan akurat

Mohon untuk segera direalisasi regulasi tentang tunjangan fungsioanal PBJ.

95 | P a g e

50

Beberapa kali menelepon, aktif tetapi tidak diangkat pada bulan Januari 2015 yang lalu, mohon menjadi baik lagi kedepannya.

51

Mohon kiranya LKPP berperan aktif dalam proses percepatan tunjangan fungsional PBJ.

52

E-catalogue pengadaan obat sedikit, kami mengalami kendala karena rantau jauh, waktu yang diperlukan oleh distributor untuk supply barang/obat lama.

53

LKPP dan pejabat/staf LKPP agar harus tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mengacu pada amanat reformasi birokrasi.

54

SDM yang melayani konsultasi lebih ditingkatkan pengetahuannya kalau bisa praktisi di pengadaan, sehingga jawabannya tidak selalu text book.

55

Sebagai lembaga yang membuat kebijakan tentang PBJ, LKPP perlu lebih meningkatkan perannya sebagai mediator dan fasilitator bagi K/L dan mengefektifkan perannya sebagai pembina K/L.

56

1. LKPP sulit dihubungi walaupun melalui HP sekalipun; 2. Awal pembentukan ULP di instansi kami, tidak mendapat pelayanan yang baik dari LKPP.

57

Untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan harus menjadi perhatian dalam hal pembinaan dan penghargaan karena LKPP sebagai cikal bakal dari Jabatan Fungsional PBJ.

58

Aplikasi sistem sebaiknya disegerakan agar sesuai dan terintegrasi dengan peraturan terbaru.

59

Untuk Sistem pada e-monev PBJ masih lamban dan kurang informatif; rekapitulasi hasil pengadaan terintegrasi secara nasional belum ada pada aplikasi.

60

Banyak proses pengadaan yang tak seharusnya bermasalah, bahkan pimpinan kena. Maka kiranya LKPP terus sosialisasi dan advokasi ke tiap K/L/D/I untuk pelaksana dan pengawas intern.

61

Dimohon untuk makin banyak merangkul penyedia untuk merk e-catalogue dan pelayanan produknya dapat dinikmati sampai kabupaten/kota.

62

Lebih banyak mengadakan sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

63

Agar LKPP juga mengeluarkan pedoman PBJ yang lebih teknis atau ada sistem evaluasi yang berbasis elektronik.

64

Pelayanan kepada LPSE daerah lebih dimantapkan lagi.

65

Kiranya pihak LKPP dapat mengembangkan sistem yang terintegritas dari seluruh sistem yang ada guna mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya.

66

Infrastruktur pendukung e-catalogue ditingkatkan.

96 | P a g e

67

1. pemberlakuan regulasi baru sebaiknya dipertimbangkan dengan substansi perubahannya, agar daerah dapat menerapkannya dengan baik.; 2. perubahan regulasi harus didukung dengan kehandalan semua sarana dan prasarana elektronik.

68

Mohon sosialisasi informasi ke Papua lebih dipertajam, kami membutuhkan pembinaan yang lebih intensif. Terima kasih.

69

Mohon dibuat regulasi masalah ketentuan dokumen teknis, tenaga ahli dan tenaga terampil.

70

E-catalogue belum dapat memberikan/menjawab kebutuhan pengadaan langsung/pembelian langsung bagi daerah yang jauh dari Jakarta karena banyak penyedia e-catalogue tidak bersedia mengadakan pengadaan di daerah yang jauh.

71

1. mempercepat penerapan SPSE ver 4.0 ; 2. memberikan pelatihan SPSE ver 4.0 dengan memanggil LPSE yang ada di kabupaten/kota.

72

Agar pelayanan dan pelaksanaan dalam PBJ agar lebih ditingkatkan untuk lebih dimanfaatkan lagi sehingga tujuan dari LKPP dapat tercapai secara maksimal.

73

Perlu sosialisasi lebih intensif terhadap apa itu LPSE dan pelayanan yang diberikannya, bukan hanya kepada Pengelola PBJ melainkan lebih luas terhadap masyarakat agar seluruh elemen dapat berkontribusi dan memperoleh informasi yang sama.

74

1) Upgrade sistem SPSE diharapkan mengundang pejabat/staf LPSE untuk mendapat pencerahan, 2) Perubahan Perpres diharapkan mengundang Sekretariat/POKJA ULP untuk mengikuti sosialisasi.

75

1) Informasi segera ke Pemerintah Daerah bila ada perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2) Kebijakan perpanjangan/ujian sertifikasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda di daerah. 3) Tingkatkan pelatihan/bimtek kompetensi SDM di daerah. 4) Segera wujudkan organisasi ULP yang mandiri dan jabfung , tunjangan yang memadai serta advokasi hukum.

76

1) Mohon agar e-purchasing dipisahkan antara negoisasi dan tanpa negosiasi dan siapanya mohon dimunculkan agar bisa dilaksanakan pemesanan sambil menunggu disetujui. 2) Mohon solusi harus ada bagi daerah yang pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tetapi yang lulus sedikit.

77

Selaku anggota LPSE kota Tarakan yang semenjak awal berdirinya LPSE Tarakan, saya berharap akan terealisasinya kelembagaan (kantor) yang dipayungi hukum serta berstatus SKPD. Mohon pertimbangan LKPP agar dapat dituangkan ke PERKA LKPP agar dapat menjadi dasar pembentukkannya di daerah.

78

SPSE yang telah ada saat ini sudah sangat jelas dan mudah di akses oleh penyedia, semoga ke depannya SPSE lebih mudah dipahami oleh orang awam, lebih aman, akurat dan transparansi.

79

Mohon agar ketika ada produk terbaru e-catalogue LKPP, mohon agar disosialisasikan.

97 | P a g e

80

Mohon agar layanan helpdesk ditingkatkan, terutama bagi LPSE Provinsi, Kabupaten/Kota.

81

Untuk sistem konsultasi PBJ, mohon dapat melayani setiap saat (termasuk diluar jam kerja) dan setiap jawaban yang diberikan agar lebih cepat diterima user.

82

1) Ruang pelayanan LKPP agar diperluas. 2) Setiap ada kebijakan/pengembangan sistem yang baru diharapkan LPSE terlebih dahulu disosialisasikan sehingga kerika ada masyarakat/penyedia/panitia yang bertanya kami bisa membantu menjelaskan.

83

Untuk direktorat e-catalogue agar lebih sering untuk berinteraksi dengan LPSE di seluruh Indonesia, karena seringkali LPSE mendapat komplain dari pihak lain (SKPD) maupun dari penyedia yang menjadi distributor di e-catalogue, yang kita harapkan adanya sosialisasi ke LPSE dari LKPP baik perubahan sistem atau regulasi.

84

Masih terdapat masalah dalam sistem pada logbook perorangan perlu perluas cari penyelesaian jika timbul masalah tersebut.

85

Diharapkan setelah terjadi perubahan Perpres ditindaklanjuti dengan Perka LKPP dalam pelaksanaan secara teknisnya dapat dijabarkan secara rinci agar tidak terjadi simpang siur dalam penafsiran Perpres tersebut.

86

Mohon dalam mengeluarkan regulasi/kebijakan jangan ditengah-tengah tahun anggaran, karena dapat mengganggu regulasi di daerah seperti pengumuman di koran dan wacana pengadaan langsung sampai dengan 50 juta.

87

Penyempurnaan regulasi tentang PBJ perlu segera diarahkan untuk pembentukan aturan yang mengatur dan melindungi para pihak yang melaksanakan PBJ dan lebih menjamin dalam pelaksanaan aturan PBJ diharapkan menjadi Undang-Undang

88

Sertifikasi PBJ yang dikirim via POS seyogyanya yang menerima yang bersangkutan

89

Mohon pembuat draft kontrak-format kontrak harus sesuai dengan hukum perjanjian

90

Untuk balas surat mohon dipersingkat waktunya dari SOP 15 hari kerja

91

Perpanjangan sertifikasi pengadaan barang jasa bisakah dipercepat demi kelancaran proses pengadaan barang jasa

92

Penyediaan data harga di e-catalogue agak terlambat sehingga menghambat proses percepatan penyerapan anggaran.

93

Pelayanan yang ada saat ini dapat ditingkatkan lagi terutama pelayanan kepada utusan dari daerah daerah yang jauh dari Jakarta.

94

1) Terkait dengan sistem e-catalogue yang masih kurang sosialisasi. 2) Perubahan-perubahan Pokja yang menyebabkan proses katalog sering terhambat karena proses yang berjalan harus diulang kembali. 3) Perlu adanya protab dan aturan yang lebih jelas dan tidak berubah untuk proses penetapan di katalog.

98 | P a g e

95

1) Sistem e-Catalogue yang sering berubah, 2) Keanggotaan Pokja yang sering berubah-ubah.

96

Sudah baik sistemnya tinggal ditingkatkan lagi sistem e-Catalogue Online-nya.

97

Perlu adanya penambahan pegawai agar pemberian pelayanan lebih cepat.

98

Buatlah aplikasi yang lebih mudah dan mengakomodir semua yang tertuang di Perpres.

99

1) Dalam aturan disarankan terkait sanksi seharusnya diperjelas/bersifat mengikat bukan hanya nomenklatur "DILARANG"/bersifat himbauan. 2) Terkait Jabfung PBJ disarankan agar perlu unit/Badan Khusus yang menaunginya sehingga bisa lebih excited dan independen.

100

Mohon sosialisasi ke Inspektorat Kab. Sidoarjo karena kami tidak mengetahui unit maupun SOP LKPP yang berhubungan dengan tugas kami.

101

Mohon kiranya LKPP tidak membuat aturan yang sebelumnya sudah diatur di dalam Perpres.

102

Harap terus update item-item yang ada pada e-catalogue, dan terus update sistem tersebut agar mempermudah user.

103

Jaringan internet LPSE yang masih belum kuat sehingga waktu membuat paket dan proses lelang jadi terhambat.

104

Lebih cepat dalam pengembangan sistem sesuai aturan perundang-undangan PBJP.

105

Pelaksanaan e-Catalogue agar peran ULP dapat aktif kembali, hal ini untuk mengatur angka kredit JFT Pengelola PBJ.

106

1) Sosialisasi ke daerah-daerah tentang peraturan yang terbaru. 2) Banyak yang memiliki jabatan struktural tapi belum memiliki sertifikasi barang/jasa.

107

SOP yang ada di LKPP ditayangkan juga di website

108

Terus melakukan inovasi baru untuk mempermudah SKPD agar lebih baik bekerja

109

Semua peraturan yang berhubungan dengan PBJ diharapkan bisa di sosialisasikan dan diinformasikan ke daerah

110

Monev perlu penyempurnaan, perlu diadakan forum LPSE tingkat Provinsi , upgrade SPSE Ver 3.5 , 3.6 ,dan Versi 4 segera direalisasikan

111

Pelayanan publik dari BBRB LKPP belum maksimal, media informasi tentang LKPP , PBJ masih belum terjangkau khususnya daerah - daerah terpencil. Saran : agar LKPP bersedia menerima pelayananan tentang PBJ dari ULP setiap instansi yang jauh

112

Tim Pokja ULP kabupaten perlu diberikan training , setiap ada peraturan t erbaru agar daerah dapat disampaikan.

113

SDM PBJ daerah perlu diberikan diklat kompetensi agar dapat lebih memahami tugas dan fungsi sebagai pejabat PBJ.

99 | P a g e

114

LKPP diharapkan memberikan asisten (pendamping) terhadap ULP yang baru dibentuk.

115

Dalam peraturan LKPP agar lebih dipertegas terhadap tahapan klarifikasi pemenang lelang, terhadap keharusan membawa dokumen asli dan bukan legal.

116

Tetap tingkatkan pelayanan, konsultasi dan informasi -informasi yang dapat membantu orang banyak/pejabat pengadaan

117

Disarankan LKPP lebih mengembangkan aplikasi SPSE sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintah Kab/kota lebih baik lagi

118

e-catalog lebih banyak lagi/beragam produknya.

119

Mohon kepada LKPP dapat memberikan pendampingan dalam proses pengadaan.

120

Dapat menambah intensitas Bimtek ke Kementerian/Lembaga

121

Sejauh ini LKPP sudah berkembang dengan cukup baik sehingga dapat memberikan informasi yang semakin jelas kepada masyarakat umum karena mengenal Pengadaan Barang dan Jasa.

122

Diharapkan LKPP mengadakan pelatihan dan bimtek tentang pengadaan PBJB bagi Pejabat Pengadaan.

123

Proses terlalu lambat, perangkat tidak siap dan kompetensi teknis kurang memadai.

124

Mohon agar proses perpanjang sertifikat lebih dipercepat.

125

LKPP harus independen seperti dulu lagi, jangan terpengaruh dari manapun termasuk SE nomor 1 thn 2015 harus diabaikan.

126

Untuk helpdesk LKPP, peran SDM-nya kurang cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan dari kami yg membutuhkan informasi yang cepat dan tepat dalam proses pengadaan.

127

Helpdesk LKPP tidak responsif, susah koordinasi dengan helpdesk LKPP, jadi keluhan dari stakeholder cenderung diselesaikan dalam waktu yang lama, dan ini amat sangat menghambat penyelesaian keluhan, terutama saat uji forensik.

128

Perlu integrasi dari perencanaan anggaran

129

Buatlah regulasi PBJ dengan baik sehingga menjadikan kepastian hukum bagi pengelola PBJ.

130

LKPP sudah baik, terukur, memberikan jawaban yang tajam dan akurat untuk mengatasi problem dalam PBJ.

131

Pemanfaatan IT dalam pelaksanaan PBJ sangat membantu transparansi dan akuntabilitas, diharapkan LKPP di masa mendatang lebih meningkatkan pemanfaatan IT lebih luas.

132

Untuk ke depannya dalam menjawab konsultansi bisa dalam bentuk tertulis guna data dukung/dasar bagi kami.

133

Mohon untuk pengurusan dokumen untuk mendaftar sebagai penyedia di e-catalogue harus dilampirkan target waktu penyelesaian dokumen sampai tayang.

100 | P a g e

134

Standar harga sebagaimana tercantum dalam e-catalogue terkait kendaraan bermotor belum juga update. Rasionalisasi standar harga kendaraan bermotor juga belum memiliki nilai yang masuk akal.

135

Semoga dengan pelayanan yang cerdas dan cermat dapat selalu membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

136

Mohon untuk SOP yang sudah dibuat agar diperjelas sehingga stakeholder yang mau konsul/bertanya di LKPP jelas alurnya.

137

Sistem berbasis IT (e-catalogue, SPSE ver 4.0 dan sebagainya) lebih baik diujikan dan dimatangkan penggunaannya sebelum diluncurkan agar tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi ULP, pejabat Pengadaan, PPK, dan Penyedia.

138

Apabila dimintai saran harap memberi penjelasan yang tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

139

Semoga ke depan LKPP semakin baik dalam melayani sehingga LKPP dapat menjadi lembaga yang profesional dalam bidang pengadaan barang/jasa.

140

Meningkatkan lebih cepat dalam merespon pertanyaan mengenai e-catalogue secara online.

141

SE KA LKPP No. 1 Th. 2015 dibatalkan, summary report diperinci dengan adanya tanggal dan waktu untuk setiap tahap, bila ada permohonan pembuatan dokumen penawaran, dan lain-lain agar cepat direspon, perlindungan hukum terhadap insan pengadaan lebih ditingkatkan, konsultasi PBJ pada website LKPP agar direspon secepatnya, kalau bisa real time online.

142

Adanya pendampingan masalah hukum dalam PBJ di daerah; Auditor terutama BPK harus paham PBJ/bersertifikat.

143

Kerjasama dengan BPK agar auditor/pemeriksa bersertifikat.

144

Perlu dilakukan perbaikan proses khususnya dalam pelaksanaan e-lelang umum, epemilihan langsung, karena masih ditemukan calon penyedia dimana surat ijinnya sudah expire masih tetap bisa mengikuti proses lelang.

145

Untuk sijabfung di daerah banyak PNS pengelola PBJ tidak terakomodir dan banyak sekretariat/BKD yang tidak memberikan informasi yang jelas, untuk itu dimohon untuk tindak lanjut terhadap daerah-daerah.

146

Setiap peraturan yang dibuat hendaknya menyesuaikan dengan kondisi daerah, dan untuk sijabfung banyak pengelola PBJ di daerah tidak terakomodir bahkan informasi tidak sampai dikarekan pihak dari sekretariat/BKD tidak menyampaiakan info tersebut.

147

Kritik: untuk terus meningkatkan SDM yang terlatih di daerah; Saran: diklat maupun bimtek serupa untuk lebih sering dilaksanakan guna peningkatan SDM.

148

Sebaiknya setiap pokja di ULP Kab/Kota telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas sebagai pokja pengadaan barang/jasa.

101 | P a g e

149

Agar bila ada permasalahan pada pokja agar bisa diberikan saran/pendampingan bila perlu.

150

Kemampuan sebagai regulator yang lebih kuat dan tegas

151

Segera terealisasi pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dalam sistem/aplikasi SPSE mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan pelaporan.

152

1) Kalau dapat semua sistem dari RUP samapai monev semua sudah terintegrasi dengan pelaku pengadaan jadi monev tidak perlu lagi diisi oleh admin; 2) Adanya sinkronisasi dari sisi aturan baik yang dikeluarkan oleh Permendagri, Presiden, LKPP jangan sampai bertolak belakang; 3) LKPP sering-sering melakukan pelatihan, training, bimtek ke daerah-daerah.

153

Saran saya agar LKPP membuat aplikasi evaluasi lelang berbasis elektronik atau standarisasi evaluasi dalam proses lelang yang dilaksanakan oleh LKPP, sehingga efisien waktu dalam proses lelang.

154

Agar mempermudah prosedur pengurusan apa saja di LKPP jika tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

155

Peningkatan dalam barang-barang yang ada di e-catalogue yang secara aktif berkoordinasi dnegan instansi terkait.

156

LKPP dalam membuat regulasi agar melihat daerah yang ada di pelosok khususnya masalah nilai mengingat biaya transportasi cukup mahal dengan LKPP mengevaluasi ecatalogue agar memudahkan daerah yang ada di pelosok khususnya perbatasan Nunukan.

157

Diperjuangkan dalam Jabfung ahli pengadaan di daerah. Peraturan pengadaan/pelelangan ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Perbanyak pelatihan/ Bimtek ahli pengadaan di daerah-daerah.

158

Pelayanan dari pegawai LKPP sangat baik dan ramah, pelayanan sangat akuarat dan sangat membantu kami.

159

LKPP adalah lembaga yang memberikan pelayanan di bidang barang/jasa dengan baik.

160

Untuk peserta yang mengikuti ujian sertifikasi yang datang terlambat mohon untuk tetap dapat mengikuti ujian di waktu yang sudah dijadwalkan mengingat ada beberapa peserta yang sudah membeli tiket PP jd waktu yang ada sangat terbatas.

161

Ada bimbingan khusus secara rutin ke daerah-daerah (tanpa diundang tp diprogramkan LKPP) kalau perlu cabang perwakilan LKPP di Provinsi/Kabupaten.

162

Mohon perhatian LKPP khususnya menyangkut pengadaan benih dan pupuk agar ada petunjuk yang lebih rinci.

163

Untuk e-catalogue supaya respon penyedia lebih cepat terutama untuk item yang tampil di ecatalogue tapi ternyata stok habis/diskontinue, ketika negosiasi dan form pemesanan barang yang belum ada supaya tercatat di sistem.

164

Agar terus berkarya untuk mewujudkan PBJ yang kredibel efektif dan efisien.

102 | P a g e

165

Agar apabila ada perubahan aplikasi atau item tertentu agar diinformasikan.

166

Setiap regulasi PBJ dan e-procurement, daerah diminta pendapatnya dan setiap mengimplementasikan aturan PBJ sebaiknya hati hati agar tidak membuat pusing daerah.

167

Lebih meningkatkan pelayanan kepada semua sektoral dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

168

Mohon kepada LKPP untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung ke daerah agar dapat melihat kondisi atau keadaan lPSE/ULP di daerah.

169

Sistem informasi pengadaan langsung dan SKP penyedia mohon untuk dikembangkan; epurchasing agar aksesnya tidak lemot.

170

Perlu penambahan karyawan yang profesional di LKPP, mengingat cover area yang luas dan membutuhkan penanganan dengan segera.

171

Untuk regulasi yang baru supaya disampaikan via email ke masing masing ULP dan Pemprov atau Kab/kota. Jangan hanya tayang di web-nya LKPP, selanjutnya saran-saran dan hasil semua hasil survey ini jangan hanya ditampung tetapi tolong direalisasikan.

172

Semoga LKPP menjadi organisasi yang eksis dalam mencapai Indonesia bersih KKN dan harus didukung dengan formasi PNS yang banyak dari BKN.

173

Aplikasi yang dibangun agar lebih bisa dimanfaatkan oleh daerah (data sharing).

174

Mohon aturan tentang pengadaan disinkronisasi kan dengan aturan lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

175

Setiap pertanyaan yang diajukan ke LKPP mohon dapat dijawab via surat /tulisan sebagai bukti.

103 | P a g e