BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Paradigma pembangunan di banyak negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat dan dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
potensi
Obyek
dan
Daya
Tarik Wisata
(ODTW)
berupa
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan
sejarah/budaya.
Keseluruhan
potensi
ODTW
tersebut
merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan yang mempunyai peranan sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa
1
pasar; dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (accountable). Demikianlah pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi
dalam
merencanakan
dan
melaksanakan
pengembangan
pariwisata di Indonesia. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
tentang
Pembangunan
Kepariwisataan
(Pasal
6:
Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UU
2
No 10 tahun 2009 tentang Kawasan Strategis (Pasal 12: 1) Aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata).1 Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pariwisata antara lain: 1) Semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa dibanding yang lalu, 2) Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak, 3) Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten, 4) Potensi alam maupun budaya yang dimiliki kaitannya sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata. Kondisi ini secara faktual memposisikan sektor pariwisata menjadi penting peranannya dalam pembangunan nasional. Dimana tidak ada kegiatan ekonomi yang berdimensi luas ke semua sektor, tingkatan dan kepentingan seperti Pariwisata. Oleh karena itu adalah sangat vital untuk mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata dengan pembangunan nasional.2 Dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang
kepada
daerah
untuk
mengatur
dan
mengurus
setiap
kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah Kabupaten Gowa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh PAD dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan. Beberapa
1 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Kabupaten Gowa 2006-2010
3
acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pariwisata daerah, antara lain: a.
PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
b.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendorong pengembangan pariwisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini Kabupaten Gowa sebagai salah satu ODTW di Sulawesi Selatan telah menetapkan di dalam RPJM Tahun 2005-2010 dan RPJP Tahun 2010-2025 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Gowa tentang arah kebijakan pengembangan pariwisata, sebagai berikut: -
Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui kepariwisataan.
-
Pengembangan
sektor
pariwisata
sebagai
salah
satu
sumber
penerimaan pendapatan daerah. -
Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.
-
Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta
suasana
yang
mendukung
dan
menunjang
semakin
berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.3
Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi selatan, Kabupaten Gowa memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya 3
Ibid. RENSTRA
4
atau wisata lainnya. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, dan peninggalan purbakala. Dengan latar belakang potensi wisata yang ada di Kabupaten Gowa yang belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi
ekonomis.
Dalam
memacu
pertumbuhan
ekonomi
dan
peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat strategi-strategi yang perlu ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan sebelumnya menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isuisu strategis. Suatu tujuan dasar dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan dan perspektif
5
jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi. Tujuan dan sasaran strategis merupakan unsur strategi yang sangat vital karena pencapaian tujan dasar dan sasaran strategis ini merupakan acuan yang menjadi dasar pengukuran berhasil atau tidaknya suatu strategi.4 Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika ini, manajemen organisasi harus
dituntut
mengembangkan
untuk
dapat
strategi
menciptakan
secara
efektif
organisasi yang
yang
antisipatif
dapat
terhadap
kecenderungan-kecenderungan baru guna mencapai dan mempertahankan posisi bersaingnya. Strategi yang antisipatif sendiri merupakan fungsi keputusan-keputusan yang menghubungkan lingkungan tempat organisasi melakukan kegiatan, sumber-sumber daya yang dimiliki yang siap melayani, serta harapan dan tujuan yang ingin dicapai.5 Maka untuk menjadikan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata andalan diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya introspeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya.
4 5
PB, Triton (2007;21) Manajemen strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis. Hari Purnomo, Setiawan & Zulkiefli Manysah. (2007;2) Manajemen Strategi.
6
Berdasarkan
pada
uraian
di
atas
maka
dapat
dirumuskan
permasalahan pada studi penelitian difokuskan untuk menganalisa dan menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh dalam pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Gowa ditinjau dari sektor strategi dengan Judul: "Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisataan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa"
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Model strategi apakah yang digunakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi sektor kepariwisataan di Kabupaten Gowa?
2.
Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa?
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian Tujuan dan signifikasi merupakan lingkup materi untuk pembatasan mengenai substansi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian yang akan dibatasi pada beberapa aspek. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka studi penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:
7
1.
Tujuan
Mengetahui model strategi yang digunakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi sektor kepariwisataan dalam rangka meningkatkan citra kawasan pariwisata di Kabupaten Gowa.
Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa.
2.
Signifikasi Penelitian
a.
Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen strategi. Memberikan sumbangan dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang kepariwisataan sehingga dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas
dalam
usaha-usaha
pengembangan
kepariwisataan
khususnya, dan menjadi bahan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang pariwisata Kabupaten Gowa yang berguna bagi masyarakat pada umumnya. Serta diharapkan dapat menjadi sebuah masukan khususnya terhadap perkembangan Ilmu Administrasi maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya. b.
Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi yang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, masukan dan rumusan pemikiran bagi Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan masyarakat dalam upaya menentukan strategi serta arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan sektor pariwisata guna peningkatan
8
potensi pariwisata daerah dan dapat dijadikan salah satu arahan bagi penataan kawasan pariwisata lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pula pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
D. Keterbatasan Penelitian Adapun yang menjadi keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah luasnya aspek kajian dan analisis dalam proses penelitian. Masih minimnya pustaka acuan dalam bidang pariwisata yang khusus membahas mengenai strategi pengembangan pariwisata daerah, sehingga pustaka yang digunakan sebagian besar pustaka pariwisata secara umum yang dapat diterapkan dan dikaitkan dengan pengembangan strategi pariwisata. Keterbatasan kelengkapan data-data sekunder terbaru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa, yang dibutuhkan penulis dalam melakukan analisis mengenai kondisi pariwisata di Kawasan Pariwisata Kabupaten Gowa, sehingga banyak data sekunder yang tidak ditampilkan dan bukan data keluaran terbaru.
9
