1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi
termasuk
sektor
perbankan.
Kelengkapan
peraturan
terutama
menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Berkembangnya industri perbankan disertai dengan semakin banyaknya masalah yang dihadapi. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis dapat dikatakan sebagai urat nadi dari sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, mempunyai fungsi sebagai intermediary service. Dunia Perbankan di berbagai belahan dunia tampaknya selalu diancam oleh berbagai krisis. Hal ini dapat dipahami karena dunia perbankan adalah suatu kegiatan usaha yang selalu melayani dan hidup dalam kesatuannya dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat mana pun. Peranan hukum dalam era pembangunan konomi dan modernisasi ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai permasalahan di era perdagangan dan persaingan bebas.
2
Bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu Negara. Sangat besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga jika bank menderita "sakit" sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi Negara. Bukti nyata yang dapat dilihat adalah ketika terjadi krisis moneter di tahun 1998 yang melanda Indonesia membawa dampak yang luar biasa bagi dunia perbankan Indonesia. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan apabila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. 1 Menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank, tidak hanya menjadi tanggung jawab industri perbankan, akan tetapi menjadi tanggung jawab
pemerintah
dengan
lembaga-lembaga
terkait.
Dengan
demikian
kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank menciptakan dan menjaga kestabilan moneter disatu pihak dan stabilitas ekonomi dilain pihak. Dengan adanya resiko yang dapat terjadi maka upaya perlindungan terhadap konsumen perbankan sangat diperlukan. Dalam upaya tersebut, saat ini telah ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. 2 Berlakunya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku jasa perbankan dituntut untuk:
1
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. 4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 132 2 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet 5, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.337
.
3
1.
Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2.
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan
3.
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4.
Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah
harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali. 3 Pemulihan kepercayaan terhadap perbankan yang mulai membaik kembali mengalami persoalan. Di awal tahun 2004 ada dua kasus pembobolan bank terbesar di tahun tersebut yang menggunakan modus operandi berbeda. Pembobolan bank BNI dengan menggunakan surat kredit fiktif senilai Rp. 1,7 triliun dan pembobolan bank BRI melalui penyimpangan prosedur dalam cash collateral dan real time gross settlement senilai Rp 294 miliar. 4
3
ibid Amir Syamsudin, "Pembobolan Bank Melalui Pengadilan" http://www.kompas.com/kompascetak/0312/11/opini/733389.htm, di akses 30 April 2013 4
4
Berbagai kasus diatas merupakan sebagian kecil kasus pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak dalam (interent) bank dan/atau pihak kedua diluar bank (eksterent). Sebagaimana diketahui bahwa dana bagi bank untuk melaksanakan operasi kreditnya sebagian besar (92% dari Aset Tertimbang Menurut Rasionya) berasal dari pihak ketiga, yang terutama bearasal dari simpanan masyarakat. Disini terlihat bahwa apabila terjadi pembobolan bank, dan apabila bank mengalami permasalahan financial atau mengalami pailit, maka yang akan dirugikan adalah konsumen perbankan, yaitu pihak yang mempercayakan simpanannya kepada bank. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UUP). Berdasarkan pasal 37B ayat (4) UUP diatur mengenai penjaminan dana masyarakat dan pendirian lembaga penjaminan dana masyarakat yang lebih lenjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga Penjaminan ini kemudian dibentuk bukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah melainkan dengan menggunakan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UULPS) dalam pasal 10 UULPS dinyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tetapi dalam pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp. 2.000.000.000,(dua milyar Rupiah). Terlihat jelas bahwa peranan LPS tidaklah maksimal dalam memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian lebih dari dua milyar Rupiah.
.
5
Bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan mennyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 5 Dalam melaksanakan usahanya dimungkinkan suatu bank melakukan suatu kejahatan berupa pembobolan bank yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya selaku konsumen perbankan. Pembobolan dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh terafiliasi dan/atau pihak luar. Alternative lain dalam pembobolan bank ini terjadi sebagai hasil kerja sama antara pihak dalam atau pihak terafilasi dengan pihak luar. Yang dimaksudkan dengan pihak luar dalam hal ini adalah anggota masyarakat pada umumnya bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi. Bank mempunyai dua fungsi utama, yaitu pengarehan dana dari masyarakat. Dan penyalurannya kembali kepada masyarakat beberapa kredit. 6 Berdasarkan fungsi dari bank tersebut dapat diketahui hubungan hukum yang timbul antara Bank dan Nasabah, yaitu : 1. Hubungan hukum antara Bank dan Nasabah dana 2. Hubungan hukum antara Bank dan Nasabah debitur atau kredit bank Bentuk masing-masing hubungan hukum diatas telah menimbulkan beberapa teori, yang karenanya juga telah menetapkan beberapa bentuk hubungan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan, segi-segi teori tersebut. Sejak untuk pertama kalinya lembaga bank lahir dan mulai menerima titipan barang atau penyimpanan 5
Mochtar Kusumaatmadja, fungsi dan perkembangan hukum dlm pembangunan nasional, (Binacipta: Bandung, 1976), hlm 11 6 Indonesia, Undang-undang tentang perbankan, Undang-Undang 1998 jo UUno 7 thn 1992, LN No. 182 thn 1998, TLN No. 3790, pasal 1 bagian (b)
6
dana, maka baik bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabah penyimpan dana maupun bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur telah ditetapkan berbeda dari waktu ke waktu oleh pendapat-pendapat yang dikemukanan oleh para ahli hukum maupun hakim melalui keputusan-keputusan pengadilan diberbagai negara. Kondisi
yang
digambarkan
diatas
menunjukan
tentang
pentingnya
memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perbankan demi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang berfungsi menyimpan dan menyalurkan dana pada masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwa, perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri disatu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen.
B.
Rumusan Permasalahan Adapun perumusan masalah dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah perbankan? 2. Bagaimana kejahatan pembobolan bank dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan Nasabah? 3. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita Nasabah atas tindak kejahatan pembobolan bank?
.
7
C.
Keaslian Penelitian Menurut pengetahuan peneliti, penelitian tentang perlindungan hukum nasabah bank terhadap kejahatan pembobolan bank sampai saat ini belum pernah ada, hal ini didasarkan pada pengamatan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Apabila pernah dilaksanakan penelitian serupa, maka hasil penelitian ini dapat melengkapi, dengan tidak mengurangi materi yang dibahas.
D.
Kegunaan Penelitian Dengan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat berguna atau memberikan manfaat sebagai berikut : 1.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di Bidang hukum perlindungan konsumen yang lebih dikhususkan pada tanggung jawab bank selaku produsen penghimppun dana dan penyalur dana masyarakat terhadap konsumen perbankan yang dirugikan akibat kehajatan pembobolan bank dan dapat menambah bahan pustaka dibidang hukum serta menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.
2.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada para pihak yang terkait pada permasalahan yang dibahas, baik bagi pemerintah sebagai regulator dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum yang dapat melindungi konsumen
8
perbankan maupun pihak-pihak lain yang terkait dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan kehajatan pembobolan bank.
E.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan memahami tentang hubungan hukum antara bank dan nasabah bank 2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh dan menganalisis kejahatan pembobolan bank yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan Nasabah. 3. Untuk mempelajari dan memahami serta berusaha menganalisis tentang tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabahnnya atas tindak kejahatan pembobolan bank yang terjadi.
F.
Tinjauan Pustaka Guna menganalisis bagaimana perlindungan nasabah bank terhadap kejahatan pembobolan bank diperlukan landasan teori yang bertujuan untuk memberikan pedoman atas istilah-istilah serta definisi yang akan digunakan sebagai dasar analisa permasalahan. Istilah-istilah dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum-hukum perbankan pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
.
9
perlindungan hukum nasabah bank. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan pengertian Perbankan, yaitu bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan yang lama dengan Undang-Undang Perbankan yang baru, perbedaannya adalah dalam UndangUndang Perbankan tahun 1992 Jo. Undang-Undang Perbankan tahun 1998 menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti menjadi badan usaha. Pengertian bank secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7
Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. 8 Bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam
7 8
Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam perspektif hukum, Konisus, Cet.5 2007, halaman 17 Pratama Rahardja, Uang dan Perbankan, Rinneka Cipta : Jakarta, 1990), halaman 66-77
10
bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Undang-Undang menghendaki agar perbankan indonesia dalam fungsi utama nya sebagai salah satu lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Bank dalam fungsinya sebagai penghimpun dana sering dikatakan sebagai lembaga kepercayaan. Ada juga yang memberi arti bank kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersiil, yang mempunyai wewenang
untuk
menerima
deposito,
memberikan
pinjaman,
dan
menerbitkan "bank notes". Namun demikian fungsi bank adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain. Pengertian dari konsumen dapat kita temukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada pasal 1 butir (2) dengan rumusan sebagai berikut yaitu : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mau pun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan uraian pasal 1 butir (2) UUPK, terkandung unsur-unsur sebagai barikut : 1.
Setiap orang Konsumen merupakan subjek hukum diartikan sebagai setiap
.
11
orang yang berstatus sebagai pemakai barang/atau jasa. Setiap orang di sini di definisikan sebagai orang alamiah dan badan hukum 2.
Pemakai
3.
Barang dan/atau jasa
4.
Yang tersedia dalam masyarakat
5.
Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup
6.
Baranng dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan
Apabila hukum perbankan dihubungkan dalam hukum perlindungan konsumen, maka dikenal, bank selaku pelaku usaha yang menawarkan atau memberikan pelayanan jasa dan nasabah selaku konsumen dari bank yang menggunakan atau menikmati layanan jasa bank. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam dunia perbakan terbagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana nya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah tersebut. 9 Dalam Hukum perbankan yang dibahas adalah segala norma hukum yang mengikat atau berlaku bagi hubungan bank dengan nasabahnya, baik itu berupa peraturan perundangan mau pun berupa kebiasaan praktek perbankan yang diterima dalam dunia bisnis tertulis maupun yang tidak tertulis. Berkenaan dengan asas atau prinsip kepercayaan sehubungan dengan masalah kesehatan bank. Prinsip umum yang berlaku dimana pun di dunia perbankan ini dinyatakan secara
9
Gunarto Suhardi, opcit, hlm 23
12
umum dalam pasal 29 ayat (3) UUP tentang prinsip kehati-hatian dan ayat (4) perihal keharusan melakukan tindakan umum apa pun agar tidak merugikan nasabahnya. Dalam UUPK terdapat pasal 1 ayat 3 yang intinya dalam menjalankan lembaga perbankan didasarkan pada asas demokrasi dan asas atau prinsip kehatihatian ( prudential banking ), prinsip kehati-hatian ini tidak hanya dalam konteks pembatasan terhadap usaha bank, pemberian dan penyaluran kredit, tapi juga mencakup perlindungan terhadap nasabah dalam bertransaksi dengan sarana yang berasal dari perbankan, perlindungan dan pengawasan mutlak diperlukan,upaya preventif lainnya dalan UU ini misalnya kewajiban menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sejak hadirnya UUPK, mengenai perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dalam UUPK lebih diperluas lagi dalam hal pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank, artinya setiap perlindungan dalam UUPK juga include dalam usaha bank untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam ketentuan UUHP, kesepakatan yang terjadi antara bank dengan calon nasabah pada saat penandatanganan formulir pembukaan rekening telah melahirkan suatu perjanjian diantara mereka. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka pihak bank mangganggap bahwa nasabah telah menyetujui, mengerti serta memahami segala isi perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak.
.
13
Berdasarkan pasal; 1320 Kitab UUHP, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yaitu kata sepakat diantara para pihak, kecakapan para pihak, objek dari transaksi (perjanjian) suatu sebab yang halal. Syarat kata sepakat dalam kitab UUHP merupakan bentuk antisipasi pembuat UU supaya para pihak tidak mengalami risiko kerugian. Karena itu, diharuskan agar para pihak yang bertransaksi perlu hadir atau berhubungan satu sama lain dalam proses transaksi tersebut. Artinya para pihak mengetahui keadaan obyek yang di transaksikan atau diperjanjikan. Dengan demikian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah dalam formulir pembukaan rekening tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan pada akhirnya menjadi suatu Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan pasal 1338 ayat (1) kitab UUHPerdata. Secara tradisional, suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. 10 Bank sebagai pelaku usaha berkepentingan terhadap usaha meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap nasabahnya,dengan adanya tanggung jawab tersebut diharapkan akan muncul keseimbangan dan hubungan yang baik antara pelaku usaha ( bank ) dan konsumen sebagai pengguna jasa perbankan. Perlindungan terhadap konsumen ( nasabah ) tidak hanya mengacu Undangundang saja, khusus pada perbankan, Bank Indonesia sebagai bank pengawas terhadap kinerja dan sebagai regulator telah melakukan berbagai upaya dalam
10
Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan berkontra kdan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Cet. Pertama, (jakarta: institut Bankir indonesia, 1993), hlm 65
14
meningkatkan pengamanan dan melakukan perbaikan – perbaikan terhadap sistem perbankan,misalnya : Penyusunan
standar mekanisme pengaduan nasabah
Dalam hal ini, bank harus menanggapi setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut,membantu mengatasi permasalahan dalam keadaan darurat ( emergency ), serta memberi solusi atas suatu permasalahan, kemudian memberikan edukasi dan pengetahuan kepada nasabah, ini menjadi hal terpenting sebagai upaya awal dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.
G. Metode penelitian Metode yang digunakan 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji arti maksud dari tanggung jawab perbankan terhadap kerugian konsumen perbankan sebagai akibat kejahatan pembobolan bank, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab, ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan
.
15
dengan judul studi ini 2. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis, yaitu mempelajari tujuan dibentuknya hukum dan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi hak konsumen dengan menganalisis data sekunder dan didukung data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab bank selaku lembaga koorporasi maupun pihak - pihak terafiliasi (pihak - pihak intern bank) terhadap kerugian konsumen perbankan yang disebabkan kejahatan pembobolan bank.
