BAB I PENDAHULUAN
Penyampaian laporan, baik laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran maupun laporan tahunan adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Agama. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan. Dalam konteks itulah, Pengadilan Agama Sinjai sebagai salah satu entitas dari institusi pemerintah yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan laporan tahunan 2013 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.
A. Kebijakan Umum Peradilan Ketentuan Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan seringkali memberikan arahan ataupun instruksi-instruksi menyangkut banyak hal terutama menyangkut kinerja badan peradilan yang telah satu atap yang tentu seiring dengan perkembangan dunia secara global. Seiring gaung Reformasi Birokrasi bergulir, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan delapan area perubahan sebagai tolak ukur reformasi birokrasi. Delapan area perubahan itulah yang Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
1
dinilai oleh Tim Quality Assurance ketika melakukan penilaian ke pengadilanpengadilan dengan metode uji petik. Kedelapan area perubahan tersebut adalah: 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sementara itu, program-program prioritas yang dicanangkan Ditjen Badilag terdiri dari: (1) Penyelesaian Perkara; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Pengelolaan website; (4) Meja Informasi; (5) Pelayanan publik; (6) Implementasi SIADPA; (7) Jusctice for the poor yang meliputi fasilitas perkara prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum; dan (8) Pengawasan. Selain menetapkan program-program prioritas tersebut, Ditjen Badilag juga memonitor dan menilai pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Ditjen Badilag telah memberikan penghargaan berupa “Religious Court Reform Awards” kepada satker-satker terbaik, dan telah menjadi Program Unggulan Peradilan Agama. Tindak lanjut program prioritas tersebut, Pengadilan Agama Sinjai telah melaksanakannya dengan optimal diiringi dengan penerbitan beberapa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sinjai agar program yang dicanangkan dapat dilakukan, diantaranya : Tim Siadpa-Plus, Pengelola meja informasi, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
2
Pengelola Website, Tim Transparansi dan Informasi Perkara. Perencanaan kedepan, peradilan agama diharapkan mampu memenuhi prinsip-prinsip peradilan sebagaimana tercakup dalam “Court Excellence”. Prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh pakar hukum dari Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sejumlah negara Eropa yang tergabung dalam Konsorsium Internasional. Mereka telah mengembangkan International Frame Work for Court Excellence atau kerangka kerja internasional menuju peradilan yang unggul. Selain demi terciptanya putusan pengadilan yang lebih adil, tujuan konsorsium ini adalah meningkatkan kualitas administrasi peradilan. Menurut Konsorsium Internasional, nilai-nilai yang harus dikembangan pengadilan adalah: kesetaraan di hadapan hukum,
fair, imparsialitas,
independensi dalam membuat putusan, kompeten, integritas, transparansi, aksesibilitas, batas waktu dan kepastian. Di samping itu, ada tujuh aspek yang harus mendapat perhatian penuh bila hendak mewujudkan “Court Excellence”, yaitu: (1) Manajemen dan kepemimpinan pengadilan; (2) Kebijakan pengadilan; (3) Sumber Daya Manusia, material dan finansial; (4) Prosedur pengadilan; (5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan; (6) Keterjangkauan dan kemudahan akses pelayanan pengadilan; dan (7) Kepercayaan dan keyakinan publik. Pada era keterbukaan ini kehadiran IT sudah menjadi suatu keharusan di semua lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung, disamping itu pula keterbukaan/transparansi sebagai salah satu fungsi manajemen peradilan. Sistem ini akan membawa konsekuensi, publik harus mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada KMA Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
3
Nomor: 1-144/SK/KMA/SK/III/2011 tentang Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan. Judicial transparancy telah mulai disosialisasikan ke tiap peradilan dan untuk peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI sedang melakukan langkah-langkah untuk mendukung Aspek Kebijakan Transparansi, dengan dilaksanakannya sosialisasi KMA Nomor: 1144/SK/KMA/SK/III/2011 ke tiap daerah. Aspek lain yang menjadi pedoman adalah pedoman tingkah laku atau ”Code of Conduct”. Pedoman tingkah laku ini sebagai aturan disiplin dan etika yang harus dihayati dan terinternalisasi dalam diri, semangat dan etos kerja. Bahkan Pedoman tingkah laku harus dipandang sebagai ”Code of Honor” untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, dan martabat hakim agar senantiasa terhormat dan dihormati. Pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Agama Sinjai dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerapkali muncul atau sebagai bentuk implementasi
dari
kebijakan
Pengadilan
Agama
Sinjai
dalam
bidang
administrasi. Pembahasan permasalahan-permasalahan kerap dilakukan secara berkala untuk mencari solusi bersama sehingga dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari maupun sebagai bahan untuk pembinaan intern. Dilakukannya Evaluasi bidang administrasi, monitoring/pantauan Saran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Pemeriksaan dalam kurun waktu tahun 2013 sedikit banyak membawa dampak pembelajaran pada semua bidang, tentu tidak terlepas pada target capaian yang harus diselesaikan dalam kurun tertentu.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
4
B. Visi Dan Misi Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itulah, Peradilan Agama yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sinjai sebagai bagian dari Lingkungan Peradilan Agama memposisikan diri menjadi kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, diperlukan adanya rencana stratejik yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi Pengadilan Agama Sinjai yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 1. Visi Pengadilan Agama Sinjai Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Sinjai akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Agama Sinjai adalah : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
5
“ Terwujudnya Pengadilan AgamaSinjai yang agung ” Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Sinjai dalam melaksanakan aktivitas. 2. Misi Pengadilan Agama Sinjai Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Pengadilan Agama Sinjai, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai. 2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai. Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.
C. Renstra Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Agama Sinjai tersebut di atas, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
6
maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menetapkan: 1. Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai secara substansial dari visi dan misi Pengadilan Agama Sinjai adalah: 1). Meningkatnya akselarasi pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 2). Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan pada Pengadilan Agama Sinjai 3). Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Sinjai. 4). Meningkatnya kualitas aparatur pendukung Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Sinjai. 5). Meningkatnya kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sinjai. 6). Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai. 7). Meningkatnya kualitas administrasi dan managemen Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Sinjai di bidang kepegawaian, keuangan dan umum. 8). Meningkatnya sarana dan prasarana Hukum pada Pengadilan Agama Sinjai. 2. Sasaran Tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
7
1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat. 2. Terwujudnya transparansi penyelenggaraan peradilan. 3. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat. 4. Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan. 5. Tersedianya tingkat pendidikan aparatur yang memadai. 6. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai. 7. Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa. 8. Tersedianya aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan professional. 9. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa. 10. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat. 11. Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa. 12. Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan 13. Tersedianya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai 14. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian 15. Tersedianya plafon anggaran DIPA dan realisasi DIPA 16. Terwujudnya administrasi dan manageman keuangan 17. Terwujudnya tertib administrasi dan managemen umum dan rumah tangga 18. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai 19. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai 3. Kebijakan dan Program
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
8
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja dengan merujuk pada visi dan misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu : a. Kebijakan - Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima - Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan - Membuat rancangan biaya perkara - Melarang mengambil pungutan di luar dari ketentuan - Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan - Melaksanakan penyuluhan hukum intern - Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai - Penertiban administrasi dan managemen SDM - Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai - Penertiban administrasi dan managemen keuangan - Peningkatan tertib administrasi umum - Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara - Mengadakan pengadaan barang inventaris negara b. Program Pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Stratejik (Renstra) di atas akan diimplementasikan melalui tiga program pokok, yaitu: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
9
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama. 4. Cara mencapai tujuan dan sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien ketiga program pokok tersebut di atas, yaitu: a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. Program ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. Kegiatan ini dijabarkan secara rinci ke dalam bebarapa kegiatan, yaitu: - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai - Pembayaran uang makan pegawai - Pembayaran uang lembur pegawai. 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Kegiatan ini dijabarkan secara rinci ke dalam bebarapa kegiatan, yaitu: - Perawatan gedung dan pemeliharaan halaman/taman/pagar kantor. - Perawatan rumah dinas dan pemeliharaan halaman/taman/pagar rumah dinas. - Perawatan kendaraan bermotor roda-4. - Perawatan kendaraan bermotor roda-2 - Perawatan sarana gedung yang meliputi pemeliharaan Komputer (PC), pemeliharaan Laptop, pemeliharaan Printer, pemeliharaan AC split. - Langganan daya dan jasa yang meliputi listrik, telepon dan air. - Jasa keamanan dan kebersihan serta tenaga kontrak. - Pengiriman surat dinas melalui jasa pos.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
10
- Operasional perkantoran dan pimpinan yang meliputi kegiatan seharihari perkantoran. - Penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. - Konsultasi dan Koordinasi - Pengadaan bahan untuk pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. - Pengadaan bahan untuk pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian. - Pengadaan bahan untuk pertemuan/jamuan/delegasi/misi/tamu. - Pengadaan pakaian dinas pegawai - Pengadaan pakaian kerja Satpam, pakaian Pramubakti dan pakaian Pengemudi. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan tingkat pertama yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu: - Tambah Daya dan Perbaikan Instalasi. - Pengadaan Teknologi Informasi - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi. - Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan Gordyn Vertical Blind. c. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penanganan perkara yang implementasinya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
11
- Penyelesaian administrasi perkara - Penanganan perkara prodeo - Pelaksanaan sidang keliling
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013
12
