BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Jadi, kinerja pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus tetap mempertimbangkan penurunan kemiskinan serta penanganan ketimpangan pendapatan. Penanggulangan kemiskinan merupakan fokus perhatian semua negara di dunia. Bahkan dari delapan butir Millenium Development Goals (MDGs) yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB, memberantas kemiskinan dan kelaparan merupakan butir pertama dari MDGs. Komitmen semua bangsa di dunia untuk mengentaskan kemiskinan dikokohkan kembali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan September 2002. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan
Berkelanjutan",
yang
ditandatangani
oleh
para
kepala
negara/pemerintahan dari 165 negara yang hadir dalam KTT tersebut, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Negara Indonesia untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pembangunan berkelanjutan (Hadad, 2003).
2
Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemiskinan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penurunan jumlah kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 merupakan salah satu sasaran pertama dalam hal agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah merumuskan prioritas pembangunan nasional 2004–2009 adalah penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan dalam penanggulangan
kemiskinan.
Setelah
memisahkan diri dari Provinsi Maluku di tahun 1999, provinsi ini masih menempati peringkat ke 29 dari 33 provinsi di Indonesia dalam hal pencapaian pembangunan manusia. Provinsi Maluku Utara juga masih harus menghadapi penduduk miskin sebesar 99,10 ribu jiwa
atau 10,34 persen dari total
Persen
penduduknya. 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
13,23
12,73
11,97
11,51
10,34
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2009 (diolah).
Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara
3
Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2005-2009 memiliki tren yang menurun. Namun jika ditinjau secara spasial, pencapaian
penanggulangan
kemiskinan
cukup
bervariasi.
Terdapat
kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin yang masih tinggi seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Barat. Kabupaten/kota lain seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (Tabel 1.1). Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 Jumlah Penduduk Persentase No Kabupaten/Kota Miskin penduduk miskin (ribu jiwa) (%) 1 Halmahera Barat 13,8 14,34 2 Halmahera Tengah 9,1 26,64 3 Kepulauan Sula 14,7 11,51 4 Halmahera Selatan 20,8 10,97 5 Halmahera Utara* 15,2 7,93 6 Halmahera Timur 13,5 19,55 7 Kota Ternate 7,2 4,22 8 Kota Tidore 4,9 6,01 Kepulauan Provinsi Maluku Utara 99,10 10,34 *Tergabung dengan Kabupaten Pulau Morotai Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2009 (diolah).
1.2 Perumusan Masalah Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh seluruh negara terutama negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang baru terbentuk di tahun 1999, harus bekerja keras untuk terus mengurangi tingkat kemiskinan agar
4
pembangunan yang berjalan benar-benar dapat memberikan manfaat secara optimal di segala bidang. Pada tahun 2009 Provinsi Maluku Utara masih harus menghadapi kemiskinan 99,10 ribu jiwa atau 10,34 persen dari total penduduknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 masih belum tercapai. Pencapaian penanggulangan kemiskinan menurut kabupaten/kota di Maluku Utara masih belum merata. Pada tahun 2009, tiga kabupaten/kota memiliki persentase penduduk miskin tergolong rendah yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih relatif tinggi. Bahkan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur persentase penduduk miskinnya tergolong sangat tinggi. Identifikasi pola maupun faktor penyebab kemiskinan merupakan salah satu informasi penting yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendukung program pengurangan kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana pola kemiskinan (persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan) antarkabupaten/kota dan antarwaktu di Provinsi Maluku Utara selama tahun 2005-2009?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2009?
5
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah: 1.
Memberi gambaran pola kemiskinan (persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan) antarkabupaten/kota dan antarwaktu di Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2009.
2.
Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tahun 2005 - 2009.
1.4 Manfaat Penelitian Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberi masukkan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan dari Provinsi Maluku Utara. 2. Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam tentang kemiskinan.
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penelitian hanya dibatasi di Provinsi Maluku Utara. Karena keterbatasan ketersediaan data dan adanya pemekaran wilayah, series penelitian dari tahun 2005-2009. Jumlah kabupaten/kota yang diteliti sebanyak 6 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan Kabupaten Pulau Morotai masih tergabung dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Halmahera Utara.
