BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Indonesia saat ini menjadi negara yang masih tergolong miskin dan kekurangan dalam banyak hal. Baik itu dari segi pemerintahan, pendidikan maupun ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi permasalahan utama yang sebenarnya sangat mengganggu sekali karena perekonomian menjadi dasar bagi negara untuk dapat berkembang. Semua itu menyebabkan negara ini menjadi terpuruk. Untuk itulah diperlukan bantuan dari Pemerintah yang memang seharusnya memperhatikan nasib masyarakatnya yang kekurangan seperti ini. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat hidup lebih baik adalah dengan membangun usaha sendiri yang terdiri dari bebrapa golongan salah satunya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan penolong perekonomian negara yang terjadi pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 karena Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat menyerap tenaga kerja saat itu dan mampu menyumbangkan devisa bagi negara.
Perekonomian di Indonesia saat ini memakai sistem ekonomi kerakyatan yaitu dimana sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
1
Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM ( alm ) Prof. Dr. Mubyarto, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh–sungguh pada ekonomi rakyat (Jurnal Ekonomi Rakyat, 2002). Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubung–hubungkan sentra–sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya
jejaring pasar domestik diantara sentara dan
pelaku usaha masyarakat.
Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembagalembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekonomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi
2
bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli.
Ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
3
Dari semua pertimbangan yang ada maka memang sudah seharusnya pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan kegiatan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) itu adalah dengan memberikan kucuran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini disediakan hanya oleh bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Sektor Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya Bidang Reformasi Sektor Keuangan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini Pemerintah mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian dalam rangka penganggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Dikucurkannya dana KUR tersebut merupakan sepenuhnya dibiayai oleh dana perbankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- dengan bekerjasama dengan Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan program pemberian pinjaman berupa uang tunai kepada peminjam dengan tujuan untuk menjadi modal bagi si peminjam untuk membuka usaha baru. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.
4
Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masingmasing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Binjai sendiri,berdasarkan data integrasi dari BPS terdapat sekitar 1034 pelaku UKM yang tersebar di wilayah Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat, Binjai Timur dan Binjai Kota. Jenis-jenis dari Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut terdiri atas bidang jasa seperti misalnya rumah makan, kedai dan warung, bengkel atau tempel ban, minyak dan gas, serta bidang industri antara lain yaitu konveksi atau menjahit, sulam bordir,sepatu atau selop, pakaian,dan tekstil, barang-barang anyaman bambu dan daun nipah, meubel, gitar, kerupuk, roti dan kue, kecap, tahu dan tempe, selai buah, tepung dan terasi. Berjalannya setiap usaha-usaha tersebut tidaklah terlepas dari diperlukannya biaya dan lebih tepatnya bantuan biaya. Hal ini masih merupakan tanggungjawab dari Pemerintah sehingga Kredit usaha rakyat menjadi program yang paling laris bagi para pelaku usaha tersebut. Penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut didapat dari Bank sebagai pengucur dana sesuai dengan proses dan tahapannya dan salah satu bank nasional yang melayani pemberian KUR di Binjai adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai.
5
Disalurkannya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memiliki harapan untuk dapat membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha yang mereka miliki dan membantu perekonomian negara juga. Seperti yang kita ketahui bahwa efektivitas berarti suatu keadaan atau kegiatan itu mencapai taraf sesuai dengan yang diinginkan, ataupun berhasil. Berarti diharapkan bahwa penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat ini dapat berhasil membantu rakyat indonesia yang melakukan UMKM. Tetapi apakah benar bahwa penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh BRI sudah efektif ? Dari semua penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang : “EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai “
1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah efektivitas penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai ?
6
2. Masalah apa sajakah yang dihadapai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai dalam pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
1.3 TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai. 2. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam
pemberian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai.
1.4 MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Secara subyektif, sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan
berfikir
ilmiah,
sistematis,
7
dan
kemampuan
untuk
menuliskannya dalam bentuk karya-karya ilmiah berdasarkan kajiankajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai dalam melayani pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
1.5 KERANGKA TEORI Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang mejadi objek penelitian (Singarimbun, 1995:37) Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian. (Arikunto, 2000:92) Berdasarkan rumusan di atas, maka di dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori, gagasan dan pendapat yang akan dijadikan titik tolak 8
landasan berfikir dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1 Ekonomi Kerakyatan Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang disebut juga sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Seluruh kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya
ditujukan
untuk
menghidupi
dan
memenuhi
kebutuhan
hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya
9
sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun
kesejahteraan
dengan
lebih
mengutamakan
pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pembentukan
program-program
yang
bermanfaat
untuk
menanggulangi
kemiskinan di negara ini. Program-program yang dibentuk itu antara lain dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), membentuk kegiatan-kegiatan seperti PNPM, Program Inpres Desa Tertinggal (PIDT) yang melakukan pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan masyarakat di desa-desa tertinggal, PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
10
Program-program yang dilaksanakan tersebut ada yang berhasil ada juga yang tidak. Tetapi sebagian besar program itu dapat membantu untuk mensejahterakan keadaan masyarakat di negara ini. Maka dari itu setelah melalui berbagai pertimbangan maka pemerintah mengeluarkan program baru yaitu salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). 1.5.2 Efektivitas Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi , kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207). Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14) sedangkan Menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesanpesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut Campbel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: a. Keberhasilan program
11
b. Keberasilan sasaran c. Kepuasan terhadap program d. Tingkat input dan output Dengan demikian efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran atau strategi. Menurut Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman entang efektifitas sebagai berikut : Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dari semua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki, artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan
12
keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Jadi dimaksudkan disini yaitu bagaimana penyaluran dana KUR pada BRI itu mencapai titik berhasil sesuai dengan teori-teori yang ada tersebut. Untuk mengetahui apakah penyaluran dana KUR tersebut efektif atau tidak maka dibutuhkan indikator atau alat ukur. Alat ukur yang digunakan disini untuk mengetahui apakah penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu berhasil ataupun tidak adalah dengan melihat apakah tujuan dari dibentuknya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sudah tercapai dan apakah memberi manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). 1.5.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit berasal dari kata cedere yang berarti maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperolah kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian “kredit” menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan
13
tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu baik sebagian ataupun seluruhnya. Aktivitas kredit diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur. Pada umumnya, kredit merupakan program kerja dari sebuah bank yang kegiatannya adalah meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan baik itu nasabah mereka ataupun tidak dengan menggunakan berbagai jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Program pemberian kredit yang banyak dilakukan oleh bank-bank memiliki tujuan yang hampir sama yaitu untuk memberi kesempatan kepada orang-orang atau masyarakat untuk membuka atau merintis pekerjaan sendiri yang berguna untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Pemberian kredit ini terbagi atas pemberian kredit oleh Bank itu sendiri dan ada yang bekerjasama dengan Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Karena merupakan bagian dari program kerja pemerintah maka
14
pengucuran dari KUR ini umumnya dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dimana bank merupakan bank milik negara. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil dan menengah. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sendiri memiliki komitmen untuk untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya. KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500.000.000,-.
15
Sumber dananya adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55 % dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27 % dan sektor-sektor lain sebesar 9%. Ada tiga Skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu : 1.
KUR Ritel Untuk KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500
juta dapat di layani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu. 2.
KUR MIKRO Untuk KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond dibawah Rp. 5 juta,
dapat dilayani oleh BRI Unit. 3.
KUR Linkage KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya
dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp. 5 juta.
16
Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ini memiliki tujuan penyaluran yaitu: a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha menengah kecil mikro (UMKM) dan koperasi kepada lembaga keuangan. c. Dalam rangka penganggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Manfaat dari disalurkannya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangkatan Binjai ini sendiri adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bagi para masyarakat binjai yang memiliki usaha tetapi terkendala di bidang modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dapat mengajukan prmohonan kredit dan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, usaha yang dimiliki oleh mereka akan dapat lebih maju dan berkembang baik itu dari segi produksi, pemasaran serta untung yang diperoleh kemudian.
1.6 DEFINISI KONSEP Konsep
adalah
istilah
dan
defenisi
yang
digunakan
untuk
menggambarkan secara abstrak sebuah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan mengunakan suatu 17
istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan yang lainnya. (Singarimbun, 1995:33) Oleh karena itu, untuk dapat menemukan batasan yang lebih jelas agar penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan konsep-konsep antara lain: 1. Efektivitas Efektivitas adalah derajat kepuasan ataupun ukuran keberhasilan akan suatu kegiatan yang ditinjau dari segi pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat serta hasil. Dalam penelitian ini yang akan ditinjau adalah efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2. Kredit Usaha Rakyat Kredit usaha rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. 3. Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu tahap dimana kegiatan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan bank-bank mencapai titik atau tingkat efektif. Dikatakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini efektif ketika sudah mencapai tujuan awal dari dibentuk dan disalurkannya dana Kredit Usaha
18
Rakyat (KUR) ini dengan tepat waktu, serta memberikan manfaat yang positif bagi penerimanya dengan hasil yang memuaskan.
1.7
Sistematika Penulisan
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep dan sistematika penulisan.
BAB II
: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB III
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat gambaran umum atau karakteristik lokasi penlitian yang mencakup sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.
BAB IV
: PENYAJIAN DATA Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis.
BAB V
: ANALISA DATA
19
Bab ini memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan dari bab sebelumnya. BAB VI
: PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.
20
