BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Semangat reformasi telah mendorong para pemimpin bangsa Indonesia ntuk melakukan perubahan secara holistik terhadap pelaksaaan pemerintahan orde baru. Keinginan untuk melakukan perubahan terakumulasi dan menjadi suatu kekuatan gerak yang tidak dapat dibendung akibat sistem penyelenggaraan pemerintahan orde baru yang dianggap telah menyimpang dari semangat konstitusi, tertutup, otoriter dan sentralistik. Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga sekarang telah merubah sistem penyelenggaran pemerintahan dan ketatanegaraan secara fundamental. Hal tersebut terlihat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sebanyak tiga kali sejak reformasi. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanahkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam mengembangkan daerahnya dan kemajuan daerahnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten
1
Universitas Sumatera Utara
mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Kabupaten Batu Bara merupakan suatu daerah pemekaran dari Kabupaten Asahan yakni berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Batu Bara berada di Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 kecamatan yaitu Sei Balai, Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, Air Putih, Sei Suka dan Medang Deras. Sebagai salah satu Kabupaten baru di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah berjalan kurang lebih 5 Tahun, masih banyak kendala yang dihadapi oleh
Pemerintahan
Kabupaten
Batu
Bara
dalam
hal
peyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparasi demi terwujudnya Pemerintahan yang good governance. Keterbatasan SDM keuangan dan Rendahnya SDM aparat merupakan salah satu penyebab masih buruknya pengelolaan keuangan di Kabupaten Batu Bara Namun bukan hanya keterbatasan SDM yang memicu belum akuntabelnya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, ada beberapa persoalan lain adalah seperti keterlambatan pengesahan APBD. Penyebab dari terlambatnya pengesahan APBD ini disebabkan oleh beberapa hal seperti penetapan alokasi anggaran dari pusat ke daerah yang terlambat diterima di daerah sehingga proses penetapan APBD Kabupaten Batu Bara menjadi terlambat. Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa
Universitas Sumatera Utara
peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah Kabupaten Batu Bara. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya koordinasi dan belum memadainya teknologi yang digunakan padahal dokumen perencanaan dan anggaran tertentu telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyulitkan pemerintah Kabupaten Batu Bara karena kurangnya kompetensi teknis pada tingkat tersebut. Dalam sistem akuntansi pemerintah yang nyata, meski dilakukan pencatatan transaksi dengan basis kas namun telah diadaptasi sedemikian rupa untuk menghasilkan laporan keuangan dalam format yang digunakan untuk akuntansi berbasis akural. Dalam sistem ini laporan penggunaan anggaran disusun berdasarkan catatan-catatan transaksi. Namun untuk mengubah transaksi berbasis kas ke bentuk laporan yang berbasis akural membutuhkan proses yang menyita waktu untuk memeriksa semua transaksi pendapatan dan belanja, dimana untuk ukuran pemerintah normal dapat mencapai ribuan transaksi, diantaranya adalah penggolongan beberapa jenis pendapatan, pencatatan biaya perolehan asset, perlakuan atas investasi jangka pendek dan pembayaran kembali kelebihan pajak dan retribusi. Beragam laporan keuangan tidak sesuai dengan struktur anggaran yang ditetapkan. Namun dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Terkait dengan Penyelenggaraan anggaran di daerah Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah
Universitas Sumatera Utara
pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undangundang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur /Bupati /Walikota menyampaikan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggung jawaban tersebut dituangkan dalam Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010). Disamping Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayananan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001 menciptakan terbentuknya pemerintah daerah otonom di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur. Bratakusumah dan Solihin (2004) berpendapat bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan
Universitas Sumatera Utara
kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan regulasi dalam perencanaan menajemen keuangan pemerintah yang profesional. Pembangunan daerah Kabupaten Batubara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan
prinsip-prinsip
penyelenggaraan
otonomi
daerah
yang
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah. Pada era otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintan daerah yaitu ketidakefektifan, inefesiensi dan private inurement (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggungjawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (self interest) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memilki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerinta daerah.
Universitas Sumatera Utara
Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya alokasi penyediaan barang publik pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, juga akan mempengaruhi tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relations). Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negaradan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum era otonomi dan desentralisasi, pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan PAD dengan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama penerimaan daerah. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan berbagai keanekaragamannya, sehingga potensi kesenjangan keuangan antar daerah (horizontal) semakin besar. Potensi daerah baik berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan horizontal (antar pemerintah daerah) kemudian muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya untuk mengurangi kesejangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal
Universitas Sumatera Utara
(antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Batu Bara” 1.2. Perumusan Masalah Di antara pertanyaan mendasar, yang perlu diperhatikan adalah: 1. Bagaimana tingkat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara? 2. Faktor- faktor apa saja yang memengaruhi kualitas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara? 1.3.
Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan di sebelumnya, maka penelitian ini
dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tingkat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
1.4.
Manfaat Penelitian
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara merupakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya. 2. Bagi Penulis merupakan penambahan wawasan dalam khasanah bidang ilmu pengelolaan keuangan .
Universitas Sumatera Utara
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang terkait dengan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Universitas Sumatera Utara
