BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Badan layanan Umum (BLU) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 23 UU Nomor.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Selanjutnya, pada pasal 68 ayat (1) menyatakan tujuan pembentukan BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, Pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang customer oriented, not for profit oriented dan outcome oriented. Sejalan dengan tujuan pembentukan BLU, Kementerian Kesehatan membentuk satuan kerja berstatus BLU. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 38 satuan kerja yang berbentuk Politiknik Kesehatan (Poltekkes) dan 13 diantaranya (34,21%) berstatus BLU. Guna memonitor jalannya penggunaan anggaran oleh Poltekkes berstatus BLU, maka Poltekkes BLU diwajibkan membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI). Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengawasan internal BLU dilaksanakan
oleh satuan pengawasan internal yang merupakan satuan kerja yang berkedudukan langsung di bawah direktur BLU. SPI-BLU memiliki peranan yang sangat penting dalam satuan kerja yang berbentuk BLU. SPI-BLU selain bertugas melakukan pemeriksaan internal pengelolaan keuangan dan operasional BLU, juga bertugas melakukan penilaian sistem pengendalian internal manajemen. SPI-BLU merupakan “ujung tombak” manajemen dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes BLU sehingga pihak direksi dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugas-tugas instansi. Namun, sangat disayangkan belum ada ketentuan berupa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Satuan Pengawasan Internal bagi satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) khususnya bagi satuan kerja Poltekkes BLU sebagai penjabaran dari PP 23 tahun 2005 secara khusus. Hal ini menyebabkan ada ketidakjelasan peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab dari SPI-BLU Poltekkes Kemenkes. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari: (a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); (b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal; (c) Inspektorat Provinsi; dan (d) Inspektorat
Kabupaten/Kota.
Peraturan
Pemerintah
tersebut
menyebutkan secara jelas bahwa SPI merupakan bagian dari APIP.
tidak
Belum adanya peraturan yang khusus dan tegas yang mengatur tentang SPI-BLU berakibat pada belum adanya kejelasan baik dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) auditor SPIBLU satu Poltekkes dengan Poltekkes lainnya lainnya. Hal ini menyebabkan sering timbul anggapan adanya tumpang tindih tugas pengawasan antara auditor SPI-BLU dengan tugas Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan. Padahal sebenarnya, tugas auditor SPI-BLU juga merupakan perpanjangan tangan dari Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengawasan dalam instansi bersangkutan. Beberapa permasalahan yang timbul akibat belum adanya peraturan khusus dan tegas tentang SPI-BLU pada Poltekkes dimuat dalam BULETIN INFORWAS yang diterbitkan oleh inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan edisi III tahun 2012 halaman 19. Dalam buletin tersebut memuat hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (rakorwas) yang dilaksanakan di Medan dan Yogyakarta tahun 2012 yaitu: 1. Belum optimalnya dukungan dari pimpinan satker BLU terhadap peran dan fungsi unit SPI-BLU. 2. Potensi realisasi pembinaan dari inspektorat jendral kurang optimal. 3. Kurangnya anggaran untuk pemenuhan peningkatan kompetensi SDM SPI-BLU. 4. Belum adanya keseragaman Standar Operasional dan Prosedur SPI-BLU. 5. Adanya keterbatasan pengetahuan dalam hal membuat program pemeriksaan baik teknis maupun administratif oleh SPI-BLU.
6. Ketidakjelasan kewenangan dan tanggungjawab SPI dalam organisasi. 1.2 Konteks Penelitian Konteks Penelitian dalam penelitian ini ialah Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia yang berjumlah 13 (tiga belas) Poltekkes yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan. Dari 13 (tiga belas) Poltekkes, diambil 3 (tiga) Poltekkes sebagai subjek dalam penelitian ini. Dipilihnya ketiga Politeknik kesehatan ini karena ketiga Poltekkes tersebut dapat mewakili 10 Poltekkes Kemenkes BLU yang lain dilihat dari tahun pembentukan SPIBLU serta adanya kemudahan akses data pada ketiga Poltekkes tersebut. Ketiga Poltekkes Kemenkes tersebut ialah, Poltekkes Kemenkes S, Poltekkes Kemenkes M dan Poltekkes Kemenkes P. Penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab SPI-BLU di Poltekkes. Selain itu, konteks penelitian ini juga ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana upaya baik dari sisi SPI-BLU maupun direksi Poltekkes dalam meningkatkan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab SPI-Blu yang telah berjalan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana cara untuk meningkatkan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab SPI-BLU agar kedepan dapat lebih maksimal dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada.
1.3 Permasalahan Penelitian Penelitian ini berfokus pada adanya faktor yang menghambat pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab SPI-BLU yang berakibat pada belum maksimalnya pelaksanaan peran SPI-BLU tersebut. Lebih jauh, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana upaya pihak SPI-BLU dan direksi meningkatkan peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab yang telah berjalan. Hal tersebut didukung dengan sebuah artikel dalam BULETIN INFORWAS yang diterbitkan oleh inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan edisi III tahun 2012 halaman 19 yang memuat hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (rakorwas) yang mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam rakorwas tersebut. 1.4 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan Penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai sebagai berikut: 1. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab SPI-BLU di Poltekkes Kemenkes BLU? 2. Bagaimana upaya meningkatkan peran SPI-BLU guna mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan Poltekkes BLU? 1.5 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab SPI-BLU pada Poltekkes BLU
2. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan peran SPI-BLU pada Poltekkes BLU 1.6 Kontribusi Penelitian Kontribusi dari penelitian ini antara lain 1. Kontribusi Praktis: a. Dapat menjembatani antara pihak auditor SPI-BLU dan pihak direksi tentang peran, tugas dan tanggung jawab auditor SPI-BLU b. Mendapatkan dukungan dari pihak direksi dalam pelaksanaan peran, tugas dan tanggungjawab auditor SPI-BLU c.
Terjadinya
sinergi
diantara
SPI-BLU
dan
direksi
dalam
mewujudkan visi, misi dan pencapaian tujuan organisasi.. d. Terciptanya sebuah peraturan baik dari Menteri Kesehatan yang tegas dan jelas bagi SPI-BLU khususnya Poltekkes yang dapat dipergunakan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan peran, tugas pokok dan fungsi SPI-BLU Poltekkes. 2. Kontribusi Akademis: Kontribusi akademis yang diharapkan dalam penelitian ini ialah a. Hasil
penelitian
ini
dapat
dijadikan
rujukan
bagi
upaya
pengembangan Ilmu akuntansi pemerintahan, audit sektor publik, akuntansi keprilakuakn dan etika bisnis. b. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja SPI-BLU yang dapat dihubungkan dengan permasalahan gaya kepemimpinan pada birokrasi pemerintahan.
c. Memberikan bukti empiris mengenai peran dalam hal ini adalah tugas dan tanggungjawab SPI serta dukungan direksi dalam pelaksanaan peran SPI di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layana Umum di Indonesia. 1.7 Proses Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengambil objek Politeknik Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu Poltekkes S, Poltekkes M dan Poltekkes P. Adapun proses penelitian ini meliputi 3(tiga) tahap, yaitu: 1. Tahap perencanaan a.
Mengidentifikasi dan menemukan permasalahan penelitian
b.
Merumuskan permasalahan penelitian
c.
Merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan permasalahan penelitian yang terjadi
d.
Menentukan tujuan penelitian, dan teori penelitian studi kasus mengenai SPI-BLU.
e.
Menentukan metoda penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian a. Melaksanakan pengumpulan data melalui survey dan dilanjutkan dengan proses wawancara b. Melaksanakan analisis data c. Mengevaluasi hasil temuan.
3. Tahap laporan penelitian: menyusun pelaporan tertulis yang berisi kesimpulan dan rekomendasi 1.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab sebagai berikut. BAB I: Introduksi Bagian introduksi menguraikan tentang latar belakang, konteks penelitian,
rumusan
masalah,
pertanyaan
penelitian,
tujuan
penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II: Kajian Pustaka Kajian Pustaka membahas teori yang melandasi penelitian ini dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. BAB III: Disain Penelitian Desain penelitian menguraikan mengenai gambaran umum objek yang diteliti dan disain penelitian yang digunakan. BAB IV: Analisis Temuan Analisis temuan menguraikan mengenai hasil temuan penelitian studi kasus. BAB V : Konklusi dan Rekomendasi Bagian
konklusi
dan
rekomendasi
kesimpulan dan rekomendasi penelitian.
memaparkan
mengenai
