1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan dan kemajuan di era globalisasi, informasi menjadi hal yang penting, tentang bagaimana mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratannya suatu informasi1. Arus informasi yang berkembang sangat cepat memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik dan dapat menunjang perkembangan arus informasi. Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis, industri, perdagangan dan pemerintahan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi, akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa 2. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
serta
memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, salah satunya yaitu melalui informasi. Informasi sebagai salah satu faktor penting yang mendorong kegiatan perekonomian negara, menetapkan pertahanan dan keamanan serta 1
Informasi adalah bentuk lanjut dari hasil pengolahan dan data, dimana tentunya tidak akan lepas dari unsur subjektifnya, sehingga semestinya suatu informasi baru dapat dipercaya jika jelas subjek pengirimnya. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. 2 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal 4
2
memperlancar
kegiatan
pemerintahan
dalam
meningkatan
hubungan
masyarakat dengan negara, hubungan negara dengan negara lainnya atau hubungan antar bangsa3. Keberadaan suatu informasi mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi semua orang maupun organisasional atau dapat dikatakan bahwa informasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Cara penyebaran informasi salah satunya adalah melalui berita (news). News atau berita adalah segala sesuatu yang terjadi tepat pada waktunya yang menarik perhatian sejumlah orang, laporan tentang ide, kejadian, konflik baru yang menarik perhatian konsumen berita dan menguntungkan bagi mereka yang menyajikan segala sesuatu yang terjadi tepat pada waktunya, yang membangkitkan minat dan mempunyai makna bagi pembaca dalam urusan-urusan atau hubungan dalam masyarakat4. Berita sebagai informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Berita merupakan informasi yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Berita mempunyai fungsi sebagai media informasi, hiburan, kontrol dan perangkat sosial. Pihak yang membuat berita adalah wartawan. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan jurnalistik. Untuk mendapatkan informasi berita wartawan memiliki “kebebasan”5 dan “tanggung jawab”6 dalam menulis 3
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat Abdul Muis, Titian Menuju Jalan Demokrasi Peranan dalam Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik, Jakarta: Harian Kompas, 2000. 5 Kebebasan disini adalah kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. 6 Tanggung jawab adalah tanggung jawab terhadap isi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. 4
3
suatu berita yang akan ditujukan ke masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi yang aktual, faktual, objektif, benar, akurat dan cepat agar tidak tertinggal. Salah satu perwujudan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informansi dengan menggunakan segala jenis saluaran yang tersedia.” Kemerdekaan mengeluarkan pikiran adalah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin oleh konstitusi, mengingat negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum7, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam mengeluarkan pikiran8. Media informasi merupakan salah satu saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjelas jangkauan proses penyampaian pesan antara satu orang dengan yang lainnya, yang memuat berbagai informasi mengenai peristiwa yang tengah hangat-hangatnya atau sedang berlangsung dan menuangkannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Media penyebaran informasi dapat dibagi menjadi dua: yaitu media non elektronik dan media elektronik. Media non elektronik dilakukan melalui surat kabar, majalah, 7 8
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III Pembukaan Kode Etik Jurnalistik, Persatuan Wartawan Indonesia, www.google.com
4
tabloid dan lainnya, sedangkan media elektronik dilakukan melalui radio, televisi dan dalam perkembangannya melalui internet 9. Penyebarluasan informasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan dibidang teknologi yang memberi kemudahan bagi manusia, hal ini tidak terlepas dari peran serta teknologi. Teknologi turut serta dalam membentuk suatu percepatan pemerataan dan pembangunan, khususnya di Indonesia di bidang Teknologi Informasi (TI)10. Keberadaan teknologi informasi telah membantu perkembangan dan perubahan kehidupan manusia. Masyarakat sekarang ini membutuhkan teknologi informasi untuk menunjang kehidupan. Penyampaian suatu informasi berita dalam media online internet tidak dipungkiri membantu penyampaian informasi antar pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kepada kalangan bisnis (pengusaha), kalangan bisnis (pengusaha) kepada masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Melalui media internet pula berbagai inovasi atau pembaharuan bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat, disinilah letak peranan pers11. Pada dasarnya berita di media non elektronik dan media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu terdapat pula etika profesi atau dikenal dengan nama kode etik (code of conduct), termasuk media online internet, karena seluruh media online yang berbadan hukum
9
Internet adalah sekumpulan jaringan komputer global yang dioperasikn secara bersamasama dan saling menunjang (cooperatively) dan menggunakan skema alamat (addressing scheme) yang sama dengan protokol TCP/IP. M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi dan Hukum ECommerce, Jakarta: Dian Ariesta, 2004. 10 Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisa, menyerahkan informasi. Terdapat pada Pasal 1 angka 1 Rancangan undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi. 11 Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 69
5
Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik di internet dapat diberlakukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers12. Kemerdekaan menyampaikan pendapat, mempunyai dan memperoleh informasi yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan atau kebebasan wartawan harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan apa yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan dalam media online internet yang harus bermanfaat dalam menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa kebebasan dalam isi suatu berita tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab,
selaras
dan
seimbang
antara
kebebasan
dalam
menggunakan hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk
skripsi
dengan
judul
“TINJAUAN
HUKUM
MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN WARTAWAN TERHADAP ISI BERITA WEBSITE DALAM MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS” B.
Identifikasi Masalah Adapun identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah: 12
hal 193
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004,
6
1.
Apakah pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur isi berita dalam media internet ?
2.
Bagaimana pertanggungjawaban wartawan terhadap isi berita yang disusun dalam website melalui media internet ?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah: 3.
Untuk mengetahui pengaturan isi berita dalam media internet berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
4.
Untuk mengetahui pertanggungjawaban wartawan terhadap isi berita yang disusun dalam website melalui media internet
D.
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain: 5.
Secara Teoritis Untuk menambah pengetahuan mengenai dunia informasi berita dan hal-hal yang berkaitan didalamnya serta bagaimana tanggung jawab wartawan terhadap isi berita serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pengawasan dan pembangunan.
6.
Secara Praktis
7
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi secara nyata serta bagi praktisi dan pihak – pihak yang terkait dalam dunia informasi berita, khususnya dalam media internet sehingga dapat membantu mendukung peningkatan dunia informasi berita di Indonesia
E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 Alinea IV tersebut, salah satunya adalah melalui komunikasi dan informasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan mengenai pengaturan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi, yaitu pada pasal 14 dan pasal 23 ayat (2).
8
Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: ”1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.” Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2000, MPR melakukan amandemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28 yang mengatur kebebasan berserikat yang mengatur hak asasi manusia secara luas, sedangkan hak masyarakat terhadap kebebasan memperoleh informasi diatur pada pasal 28f UndangUndang Dasar 1945 Amandemen ke-2, yaitu: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informansi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
9
Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam informasi berita harus dijamin oleh negara. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indoensia dalam menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan kesusilaan serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidpan bangsa. Kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan dalam menggunakan hak berdasarkan Pancasila. Kebebasan seseorang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang
layak,
tercantum
dalam
Rancangan
Undang-Undang
Tentang
Pemanfaatan Informasi (RUU PTI) pada pasal 22, yang berbunyi: ”1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media elektronik. 2. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak-hak pribadi seseorang harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data tersebut. 3. Di kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah penggunaan informasi melalui media elektronik yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia” Disusunnya
Rancangan
Undang-Undang
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi tersebut, berkaitan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas
10
dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan13. Selain itu juga, pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membahas mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers yang terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan bahwa: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadialn dan supremasi hukum.” Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan bahwa: “1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Disamping fungsi-fungsi tersebut (ayat 1), pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi” Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan bahwa: “1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara 1. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.”
13
Otje S. Soemadiningrat, Tinjauan Rancangan Undang-undang Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Bandung: 2005.
11
Makna dari pasal-pasal diatas adalah jelas sekali kedudukan pers di Indonesia sangat kuat. Pers identik dengan demokrasi, keadailan dan supremasi hukum, dalam menegakkan demkrasi, keadilan dan supremasi hukum serta dalam menjalankan fungsinya mengembangkan kontrol sosial, pers sering memasuki pusat serta konflik dalam masyarakat 14. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tolak tersebut dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan15. B.
Metode Penelitian 1.
Spesifikasi Penelitian Spesifikasi
penelitian
dilakukan
secara
deskriptif
analitis,
yaitu
melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, serta bahan hukum tersier berupa artikel, majalah, koran dan data yang diperoleh melalui 14
As Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 234 15 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
12
media internet. Metode deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan data yang ada dari materi-materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis16. 2.
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Dengan tujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum positif mengatur mengenai masalah tertentu17. Metode hukum normatif dilakukan dengan cara bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup:18 a.
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya perundang-undangan dan yurisprudensi.
b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian.
c.
Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain.
16
Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan II, Jakarta: 1986, hal. 10 Sunoryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Cetakan I, Bnadung: Alumni, 1994, hal. 140. 18 Soejono Soekamto, Op. Cit, hal. 52. 17
13
3.
Tahap Penelitian d.
Studi Kepustakaan 1)
Tahap penelitian mencari data sekunder bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan.
2)
Mencari data sekunder bahan hukum sekunder berupa buku teks.
3)
Mencari data sekunder bahan hukum tersier yaitu data-data artikel.
e.
Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi situs-situs internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
4.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui penelaahan data yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, artikel dan lain-lain.
5.
Metode Analisis Data Metode analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu : f.
Memperhatikan hierarki perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.
g.
Memperhatikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Hierarki Perundang-undangan, bahwa ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
14
h.
Kepastian hukum, artinya perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan para penegak hukum19.
6.
Lokasi Penelitian a.
Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No.128 Bandung
b.
Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung
c.
Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No.46 Bandung
d.
Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan SoekarnoHatta No. 629 Bandung
e.
Website http://www.google.com
f.
Website http://www.yahoo.com
g.
Website http://www.kompas.com
h.
Webiste http://www.pwi.com
i.
Website http://www.aji.com
j.
Website http://www.dewanpers.org dan situs lainnya
19
Otje S. Soemadinigrat, Bahan Perkulian Mata Kuliah Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Komputer Indonesia Bandung
15
F.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan hukum ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari: BAB I
Pendahuluan Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II
Tinjauan
Pustaka
Mengenai
Ruang
Lingkup
Dan
Penyelenggaraan Pers Di Indonesia Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian media dan komunikasi, pengertian dan bentuk jurnalistik, pengertian dan fungsi
utama
pers,
menjelaskan
pengertian
wartawan,
menjelaskan sejarah kebebasan berpendapat dan menjelaskan pengertian website dan internet serta menjelaskan sejarah internet
BAB III
Pertanggungjawaban Wartawan Terhadap Isi Berita Website Pada bab ini menguraikan mengenai pengertian berita, klasifikasi berita, jenis berita dan nilai berita, mengenai
16
mencari dan menulis berita, mengenai kebebasan pers dalam konsep negara demokrasi dan aspek hukum media di internet yang meliputi aspek hukum internet sebagai media massa dan aspek hukum sebagai media komunikasi serta organisasi yang terkait dengan profesi wartawan Indonesia
BAB IV
Analisis Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Wartawan Terhadap Isi Berita Website Dalam Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab ini membahas mengenai pengaturan isi berita dalam internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan pertanggungjawaban wartawan terhadap isi berita website dalam media internet.
BAB V
Kesimpulan Dan Saran Pada bab ini menyimpulkan mengenai hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya dan pemberian saran terhadap hal-hal yan telah dibahas pada bab sebelumnya
