BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling tinggi derajatnya dibandingkan
dengan makhluk
ciptaan
Tuhan lainnya.
Hal ini
dikarenakan manusia diberikan akal dan pikiran untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi segala kebutuhan hidup, akal dan pikiran manusia sangat penting untuk digunakan agar setiap manusia tidak melakukan kesalahan serta pelanggaran dalam melakukan pemuasan terhadap kebutuhan hidupnya tersebut. Dalam melakukan pemuasan terhadap kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan pihak lain. Karena pada umumnya dalam masyarakat, seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Hal itulah yang menyebabkan tidak jarang manusia melakukan kegiatan utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah saja, tetapi juga dilakukan oleh orangorang yang ekonominya relatif mampu.
Universitas Sumatera Utara
Kegiatan utang piutang ini dilakukan antara pihak kreditor (pihak yang memberikan utang) dan pihak debitor (pihak yang menerima utang).
Kegiatan
utang piutang ini dilakukan antara kreditor dan debitor atas dasar rasa kepercayaan dari para pihak satu sama lain. Kreditor mempercayai bahwa debitor mampu untuk melunasi utangnya tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Namun, atas dasar rasa kepercayaan saja tidaklah cukup dalam kegiatan utang piutang ini. Hal ini dikarenakan apabila didasarkan pada rasa kepercayaan saja, tentu dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak
yang
memberikan
pinjaman
apabila
debitor
tersebut
cidera
janji
(wanprestasi). Maka itulah ada hal lain yang sangat perlu diperhatikan di dalam kegiatan utang piutang ini, yaitu jaminan. Jaminan merupakan hal yang sangat penting yang terdapat di dalam kegiatan utang piutang. Dengan adanya jaminan ini diyakini dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang akan diderita oleh kreditor apabila debitor tidak melakukan pelunasan terhadap utangnya. Seiring dengan perkembangan jaman, banyak sekali orang-orang yang menggunakan
benda
bergerak
sebagai jaminannya.
Misalnya
menggunakan
kendaraan bermotor sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut. Walaupun digunakan sebagai jaminan terhadap pelunasan utangnya, kendaraan bermotor tersebut juga tetap dapat digunakan oleh debitor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kegiatan usaha yang dilakukannya.
Universitas Sumatera Utara
Dilain sisi kreditor mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa kendaraan bermotor, oleh karenanya kreditor harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari kendaraan bermotor tersebut. Kreditor dalam hal ini merupakan pemilik dari jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut yang dapat dibuktikan melalui surat-surat atau bukti kepemilikan yang dipegang oleh kreditor. Namun apabila debitor telah melunasi utangnya, maka kendaraan bermotor tersebut dapat beralih kembali kepada debitor dan kreditor harus mengembalikan kendaraan bermotor itu kepada debitor tersebut. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang berkepentingan, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Dalam hal penjaminan apabila pihak pemberi jaminan fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi jaminan fidusia memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima jaminan fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. 1 Eksekusi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan pengadilan. Tujuan dari pada dilaksanakannya eksekusi adalah pengambilan pelunasan
1
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan,, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 319.
Universitas Sumatera Utara
kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.2 Selama ini sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak ada kejelasan mengenai cara mengeksekusi jaminan fidusia. Sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi jaminan fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa yaitu melalui pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal dan melelahkan. 3 Dalam hal debitor melakukan cidera janji, maka kreditor dapat segera langsung melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah Inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1. Pelaksanaan title eksekutorial. 2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
2 3
Ibid, hlm. 320. Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung: Citra Aditya, 2000) hlm. 57.
Universitas Sumatera Utara
pelunasan piutang dari hasil penjualan. 3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak. Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui suatu lelang dimuka umum dan memungkinkan juga untuk dilakukan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima jaminan fidusia. 4 Dengan demikian, maka lembaga jaminan perlu mendapatkan perhatian yang serius sehubungan dengan pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia tersebut dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah
kekuatan
eksekutorial
jaminan
fidusia
bukti
pemilikan
kendaraan bermotor yang telah didaftarkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia ? 2. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan ?
4
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 52.
Universitas Sumatera Utara
3. Apakah yang menjadi hambatan dan bagaimanakah upaya penyelesaian dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap
jaminan
fidusia bukti pemilikan
kendaraan bermotor yang telah didaftarkan ?
C. Tujuan Penulisan Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan eksekutorial jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia. 2. Untuk mengetahui proses dari pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan. 3. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
D. Manfaat Penulisan Dari pembahasan skripsi ini, diharapkan juga dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Secara Teoretis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan bagi ilmu pengetahuan, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis,
Universitas Sumatera Utara
literatur, dan bahan-bahan informasi lainnya di dalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari suatu eksekusi yang dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan. 2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini adalah bentuk latihan dalam menyusun suatu karya ilmiah meskipun sederhana. Pelaksanaan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga pengalaman di dalam bidang hukum. Skripsi ini ditujukan kepada kalangan praktisi serta penegak hukum dan juga masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan dari suatu eksekusi yang dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan serta memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada para praktisi hukum, civitas akademik, dan pemerintah sendiri mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
E. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan tertentu dalam penulisan skripsi. Hal ini untuk menghindari adanya kesan dan juga
Universitas Sumatera Utara
penilaian bahwa penulisan skripsi dibuat dengan cara yang asal-asalan tanpa di dukung adanya data yang lengkap. Oleh karena itu, maka dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu: 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu
penelitian
yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrindoktrin atau asas-asas hukum.5 Untuk metode pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi yaitu metode pendekatan deskriptif analitis. Metode pendekatan deskriptif analitis adalah metode
pendekatan yang
mengungkapkan peraturan
perundang-
undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.6 2. Sumber Data Data dapat dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan sumber data yang diperoleh, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama yaitu individu atau masyarakat.
Misalnya:
melalui
angket,
wawancara,
pengamatan
secara
partisipatif maupun non partisipatif. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, melainkan diperoleh dari bahan pustaka. Misalnya: data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil
5 6
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12. Ibid., hlm. 10.
Universitas Sumatera Utara
penelitian, laporan, surat kabar, makalah, buku harian, dan lain sebagainya. 7 Di dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang digunakan berupa: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian digunakan juga bahan hukum yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang telah digunakan. Yaitu hasil kajian terhadap eksekusi jaminan fidusia yang berasal dari buku-buku, makalahmakalah, hasil penelitian, literatur, dan hasil karya dari kalangan hukum. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah digunakan. Antara lain kamus, surat kabar, internet, majalah, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan dari skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data adalah cara ataupun teknik untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan teknik
pengumpulan data melalui studi pustaka.
Teknik
pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 52.
Universitas Sumatera Utara
data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, literatur, makalah, dan lain sebagainya 4. Analisis Data Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan,
norma-norma yang hidup
dan
berkembang dalam masyarakat serta melihat sinkronisasi suatu peraturan dengan peraturan lainnya secara bertingkat (hierarki). Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penulisan skripsi. 8 5. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menjelaskan hasil dari analisa dan pengumpulan data yang telah dilakukan. Ada dua jenis dari penarikan kesimpulan,
yaitu
penarikan kesimpulan
secara induktif dan
penarikan
kesimpulan secara deduktif. Proses penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.
Proses
penarikan
kesimpulan
secara
induktif
dimulai
dengan
mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang
8
Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 105.
Universitas Sumatera Utara
khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan proses penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proses berpikir dengan menggunakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pada proses penarikan kesimpulan secara deduktif ini, akan memperhatikan hal-hal khusus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat atas adanya suatu pernyataan umum yang telah dinyatakan. Pada penulisan skripsi mengenai “Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Yang Didaftarkan (Studi Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Sumatera Utara)”, digunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan informasi yang diketahui serta penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan skripsi terkait kekuatan eksekutorial telah dituliskan sebelumnya oleh beberapa penulis. Di antaranya adalah: 1. Leo Tuah Tampubolon, dengan Nim 00222081. Menuliskan skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Sita Eksekutorial Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri”. 2. Dian Puspita Sari Siregar, dengan Nim 087005087. Menuliskan skripsi yang berjudul “Hak Eksekutorial Kreditur Preferen Dalam Kepailitan Debitor”.
Universitas Sumatera Utara
Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Yang Telah Didaftarkan (Studi Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Sumatera Utara)” belum pernah dituliskan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan perumusan masalah dan juga tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari skripsi orang lain. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, makalah-makalah, undang-undang, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi, diperlukan susunan dari sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan skripsi, dan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab di dalam skripsi ini disusun secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan subsub bab tersebut adalah sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan, yang diuraikan dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penulisan skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah
Universitas Sumatera Utara
tersebut, dibuat suatu perumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari penulisan skripsi. Pada bab ini juga diterangkan tentang metode penelitian yang digunakan, keaslian dari penulisan skripsi ini serta sistematika dari penulisan skripsi. Bab II yaitu pembahasan mengenai beberapa segi hukum mengenai jaminan fidusia. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah dan pengertian jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, serta hapusnya jaminan fidusia. Bab III akan membahas mengenai tinjauan umum tentang eksekutorial. Di dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian eksekusi, jenis-jenis eksekusi, dasar hukum pelaksanaan eksekusi, dan juga aturan-aturan pelaksanaan eksekusi. Bab IV merupakan studi kasus terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang didaftarkan. Studi kasus ini dilakukan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Sumatera Utara di Medan. Bab V adalah penutup. Pada bab kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan terhadap penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia bukti pemilikan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan serta upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan yang kemungkinan akan terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut.
Universitas Sumatera Utara
