BAB I PENDAHULUAN. memerlukan bantuan dari orang lain dan hidup berkelompok-kelompok, yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia menurut kodratnya pada zaman apapun dan dimanapun juga selalu memerlukan bantuan dari orang lain dan hidup berkelompok-kelompok, yang setidak-tidaknya terdiri dari dua orang. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup menyendiri terpisah dari manusia lainnya. Aristoteles, (384-322 SM) seorang ahli fikir yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah zoon politicon. 1 Sifat manusia yang suka berkumpul dengan orang lain menyebabkan manusia disebut mahluk sosial. Manusia yang hidup dan berkumpul dengan manusia lainnya menurut kodrat itulah yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat didalam kehidupannya mengenal nilai-nilai yang akhirnya mendasari kehidupan dan mengatur manusia dalam bertingkah. Norma-norma / peraturan hidup itulah kemudian yang dianut oleh suatu masyarakat untuk menyelenggarakan suatu hubungan sosial. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum 2. Berbagai hal menyebabkan munculnya golongan-golongan masyarakat antara lain : 1. Memiliki pandangan dan tujuan hidup yang sama 2. Membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuan hidup 3. Mempunyai hubungan daerah yang sama dengan orang lain 1

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 29 2 Ibid

Universitas Sumatera Utara

4. Mempunyai hubungan kerja yang sama dengan orang lain, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan dalam suatu golongan itu sering kali menimbulkan keharusan suatu golongan untuk bekerja sama dengan golongan lain. Semangat dalam suatu golongan itu dapat menciptakan suatu hal yang positif dalam suatu golongan namun bisa juga menciptakan hal yang negatif apabila golongan tersebut merasa lebih penting dari golongan lainnya. Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan yang mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat tidak hanya satu golongan saja, tetapi seluruh penduduk negara 3. Suatu negara yang penduduk dan golongan-golongan yang hidup didalamnya dapat menjalankan kegiatan dengan aman dan terjaga kepentingannya diperlukan terciptanya kaedah hukum untuk mengaturnya. Namun pada asasnya tidak mungkin dibuat suatu defenisi apakah hukum itu, para ahli hukum lainnya tetap berusaha memberikan defenisi tentang hukum yakni: 1. Aristoteles : “Particular law is that which community lay as dawn and applies to its own members, universal law is the law of nature” 4. (menurut Aristoteles hukum adalah berbeda-beda disetiap masyarakatnya, hukum yang universal hanyalah hukum alam). 2. Leon Duguit : “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaaanya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika 3

Ibid, hlm 31 Hasim Purba, Suatu Pedomam Memahami Ilmu Hukum, C.V Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm 9 4


dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. 5 3. Immanuel Kant : “ Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. 6 Hukum pidana merupakan suatu bagian dari sistem hukum yang berisikan keharusan-keharusan, larangan-larangan serta sanksi-sanksi sebagai akibat dari diperbuatnya perbuatan yang dilarang. Menurut pasal 59 KUHP yang masih digunakan sampai saat ini suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (natuurlijk persoon), menyatakan: “Dalam hal menentukan hukuman karna pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya 7.” Menurut CST Kansil didalam bukunya bidang Hukum Perdata mengenal 2 subjek hukum, antara lain : 8 1. Natuurlijk Persoon, yaitu manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu dalam dirinya, misalnya, memiliki domisili tertentu, memiliki niat, memiliki sikap batin, dan lain-lain.

5

CST Kansil, op cit, hlm 32 Hasim Purba, op cit 7 KUHP 8 CST Kansil, op cit, hlm 216 6


2. Badan hukum (recht persoon), yaitu subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, yayasan, perseroan terbatas, dan lainlain. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut diatas maka korporasi mempunyai kriteria untuk menjadi subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia masih tersebar dalam undang-undang diluar KUHP, karena belum ada subjek tindak pidana korporasi dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan diluar KUHP tersebut memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan dalam subjek hukum perdata. Korporasi, termasuk kedalam subjek hukum perdata selain contoh badan hukum diatas, yang dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan sama seperti subjek hukum alamiah (manusia), memiliki hak-hak, dan melakukan perbuatan hukum. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim. 9 Hal tersebut sesuai dengan pendapat John R. Lott Jr, yang menyatakan: “The basic principle behind the economics view of legally imposed sanctions is to ensure that those who break the law internalise the externalities that they impose upon others. Several questions arise in this 9

Ibid


context: 1. how large is the externality, 2. upon whom should the penalty be imposed, and 3. should the penalty take the form of criminal or civil sanctions or possibly just through the loss of reputation.”10 Berdasarkan kalimat diatas menurut John R Lott Jr, Pandangan penjatuhan sanksi pidana terhadap kegiatan ekonomi dilakukan untuk memastikan siapa yang melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sebagaimana aturannya. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu: seberapa besar pengaruh hukuman dijatuhkan tersebut, kepada siapa hukuman itu dijatuhkan, dan hukuman apa yang dijatuhkan, apakah pidana, sanksi administrative atau hanya sekedar hilangnya reputasi. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat.11 Misalnya dalam kasus The Champbell Soup Company di Amerika mengontrol 95% dari bahan sup, empat perusahaan makanan menyediakan 90% dari seluruh makanan pagi. 12 Kasus The Benguet Mining Company di Filipina, untuk mencari emas, Benguet Mining telah membuat lubang yang dalam di bukit-bukit, mengikis habis pepohonan dan permukaan tanah, dan membuang banyak sekali membuang bongkahan-bongkahan batu kedalam sungai-sungai setempat. Kerugian lain yang 10

John R. Lott, Jr, Corporate Criminal Liability, 1999, page 493 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Di Indonesia, Medan, Juli, 2004, hlm 5 12 Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 5-6 11


disebabkan adalah tercemarnya sungai-sungai dan lautan yang terkena zat sianida yang digunakan untuk memisahkan emas dari bebatuan sehingga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat tersebut. Kasus serupa seperti dalam kasus Newmont yang diduga melakukan pencemaran di Teluk Buyat yang telah di tangani Pengadilan Negri Manado, yang apabila terbukti maka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Seharusnya korporasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut Corporate Social Liability, atau tanggung jawab perusahaan secara sosial adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. 13 Menurut pendapat Elliot dan Quinn, pentingnya pertanggungjawaban korporasi daripada pertanggungjawaban individual, adalah: 14 1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan (korporasi) bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan; 2. Dalam beberapa delik demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut korporasi daripada para pegawai/pengurusnya;

13

Ibid, hlm 9 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, PT.Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm 54 14


3. Sebuah korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut; 4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan; 5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja; 6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal; 7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusaaan (korporasi) itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal; Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terjadi seiring banyaknya tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi khususnya dalam bentuk-bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat sehingga pengaturan


hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi memicu suatu ketentuan tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum bila suatu korporasi melakukan tindak pidana.

B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis dalam karya ilmiah ini akan menguraikan permasalahan yang di rumuskan menjadi : 1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 2. Apa hambatan yuridis dari bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Mengetahui hambatan yuridis dari bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.


Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Secara Teoritis Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai tujuan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. 2. Secara Praktis Pembahasan mengenai tinjauan yuridis atas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi masukkan bagi pemerintah dalam merancang KUHP maupun undangundang untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga masalah-masalah yang ada dapat diatasi secara optimal dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keaslian Penulisan Korporasi atau badan hukum (rechtpersoon) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon). Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh korporasi salah satu diantaranya ialah, Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu, persaingan antar


pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur/melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 15 Berkembangnya dunia usaha di Indonesia memicu berbagai masalahmasalah baru yang berkenaan dengan praktek kegiatan usaha di lapangan, sehingga pemerintah harus dapat membuat suatu cara dalam rangka pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang akan atau sedang timbul. UndangUndang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu regulasi yang mengatur tata cara persaingan usaha di Indonesia. Selain undangundang juga dikenal hukum persaingan usaha (competition law). Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. 16 Proses pembuatan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan korporasi dan persaingan usaha, kemudian di rangkai menjadi satu karya ilmiah. Judul skripsi ini juga telah diperiksa di arsip Departemen Hukum Pidana, dan dinyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat” tidak ada yang sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Dengan demikian skripsi ini adalah asli.

E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Tindak Pidana 15

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 16 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hal 1


Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu ”strafbaarfeit”. Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari strafbaarfeit, ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit didalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah ini. Beberapa pengertian tindak pidana tersebut yaitu: 17 a. Moeljatno : perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. b. W.P.J Pompe : suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. c. H.B Vos : strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang. d. Simons : strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

17

Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010, hlm 80


Alasan dari simons merumuskan apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena : 18 a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit diisyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undangundang ; dan c. Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmaatige handeling; Terwujudnya suatu tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap unsur yang ada pada tindak pidana untuk kemudian barulah terjadi suatu pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang diperbuat dengan memenuhi syarat-syarat dalam penjatuhan pidana. 2. Pengertian korporasi Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para praktisi hukum pidana untuk menyebut subjek yang dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau yang didalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon dan dalam bahasa Inggris disebut legal person. 18

Ibid, hlm 84


Munculnya istilah korporasi terjadi mengingat kemajuan perekonomian dan perdagangan, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi dengan manusia alamiah (natuurlijk persoon) saja namun juga mencakup korporasi sebagai badan hukum yang dapat melakukan tindak pidana (corporate criminal) serta dapat diminta pertanggungjawabanya dalam hukum pidana (corporate criminal responsibility).19 Korporasi sebagai suatu badan hukum

dianggap bisa

menjalankan tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan tersebut. Menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa ‘korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.” A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.20 Berdasarkan uraian diatas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Badan hukum oleh karena itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. 21

19

Ibid, hlm 25 A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm 54 21 Muladi dan Dwija Priyatno, op cit, hlm 24 20


Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah : 22 a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. (artinya kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan yang dimiliki oleh direktur, manajer, komisaris dari suatu korporasi). b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. c. Memiliki tujuan tertentu. (tujuan korporasi tidak hanya sebatas tujuan finansial). d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti. (artinya orang-orang yang semula memiliki jabatan tertentu di korporasi bisa beralih kepada orang lain). Di Indonesia korporasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) dilihat dari jenisnya, yaitu: badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan badan hukum privat misalnya, Perseroan Terbatas, Yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan sesuatu badan hukum dikatakan sebagai badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat, terdapat 2 (dua) macam yaitu:

22

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, op cit, hlm 14


a. Dilihat dari pengelolaannya, badan hukum publik didirikan oleh Pemerintah/Negara, sedangkan badan hukum privat didirikan orangperseorangan. 23 b. Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikan badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya, jika lapangan pekerjaannya bertujuan kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, akan tetapi bila tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum itu merupakan badan hukum privat. 24 3. Pengertian Kejahatan Korporasi Korporasi kini telah menjadi pendukung penting di dalam dunia bisnis dan perdagangan, serta bisnis secara global, korporasi tidak lagi sekedar organisasi bisnis yang berdomisili lokal namun juga melampaui batas-batas negara dan mengikutsertakan pihak ketiga dalam perekonomiannya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengiring kemajuan ekonomi yang semakin bersifat kompetitif menjadikan korporasi tidak lagi menghadirkan berbagai organisasi yang berdampak positif namun juga menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang pada akhirnya merupakan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum bisnis tersebut yang dikenal dengan kejahatan korporasi (corporate crime). 25 Kejahatan korporasi (corporate crime) sudah dikenal di dalam dunia ilmu kriminologi, sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (white collar crime). White collar crime sendiri diperkenalkan oleh pakar hukum kriminologi E.H Sutherland, 23

Ibid Ibid 25 Ibid, hlm 22 24


yang dirumuskan sebagai: “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.”26 (kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya). Menurut Marshall B. Clinard dan Peter C.Yeager, memberikan pengertian tentang kejahatan korporasi sebagai berikut; “A corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative, civil or criminal law.” (Kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, apakah dibawah Hukum Administratif, Hukum Perdata, Hukum Pidana). 27 Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: “Kejahatan sekarang menunjukan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipiuan terhadap konsumen berupa barangbarang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.” Di samping itu, sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah price fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising (penipuan iklan), seperti dibidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (environmental crime), serta kejahatan perbankan: cyber crime, money laundering, ilegal logging. 28

26

Ibid, hlm 23 Ibid, hlm 22 28 Muladi dan Dwija Priyatno, op cit, hlm 5 27


4. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi Berbicara mengenai pertanggungjawaban tidak terlepas dari dasar pengertian tindak pidana, yaitu mengenai adanya suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana serta adanya subjek hukum yang dapat diminta pertanggungajawabannya. Dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas legalitas “nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale” yaitu tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali undang-undang tersebut mengaturnya. Selain asas legalitas juga terdapat asas kesalahan yang menentukan dasar pertanggungjawaban pidana sebagai akibat kesalahan yang diperbuatnya, yaitu Green Straf Zonder Schuld atau nulla poena sine culpa, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. 29 Subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya kini tidaklah terbatas pada subjek alamiah saja, korporasi sebagai badan hukum juga telah menjadi subjek hukum tindak pidana. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terdiri dari beberapa sistem. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut: 30 a.Pengurus

korporasi

sebagai

pembuat

dan

pengurus

yang

bertanggungjawab Menurut sistem pertanggungjawaban ini, terhadap pengurus korporasi diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. 29 30

Ibid, hlm 98 Ibid, hlm 83


Pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dinyatakan bertanggungjawab (diancam dengan pidana). Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya, adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pelanggaran melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. 31 Sistem ini dinilai, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan KUHP yang menganut bahwa subjek tindak pidana adalah orang (natuurlijk persoon) dengan dilatar belakangi pengaruh asas “societas delinguere non potest” yaitu: badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana. 32 b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab Sistem ini ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawabnya menjadi beban pengurus badan hukum tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dan badan hukum tersebut. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawai/pengurus dari korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan dari korporasi itu sendiri. 33 c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab Menurut sistem ini korporasi dipandang sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Hal ini disebabkan bahwa dalam delik-delik tertentu, 31

Ibid, hlm 84 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, op cit, hlm 52 33 Muladi dan Dwija Priyatno, op cit, hlm 53 32


ditetapkannya pengurus saja yang dapat dipidana tidaklah cukup sementara dalam beberapa delik ekonomi hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus tidaklah setimpal dengan keuntungan yang diraih oleh korporasi. Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak menjamin bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Karenanya selain pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus juga diperlukan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atau kedua-duanya. 5. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat Manusia pada dasarnya menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, atau pun tersier. Saat ini banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik yang sejenis maupun tidak yang mendorong timbulnya atmosfir kompetitif dalam lingkungan persaingan usaha. Dunia usaha menyebabkan persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan merupakan conditio sine quanon atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya suatu ekonomi pasar. 34 Persaingan usaha yang sehat (fair competition) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. 35 Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan,dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) 34 35

Hermansyah, opcit, hal 9 Ibid


antara para pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. 36 Iklim persaingan usaha yang sehat harus diciptakan sebagai sarana demokrasi dibidang ekonomi harus diupayakan terus menerus dan diikuti oleh kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Goodin mengingatkan nilai-nilai yang harus dijaga dalam menghadapi perilaku pasar bebas “The market has a ‘corrosive effect’ on values, debasing what was formerly precious and apart from mundane world, by allowing everything to be exchanged for everything else. In the end we are left with nothing but a ‘vending machine society’ where everything is available for a price.”37 Berdasarkan pendapat diatas, untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat diperlukan hukum yang secara khusus mengaturnya dengan tegas. Tanpa adanya aturan hukum persaingan usaha yang sehat tidak mungkin terwujud. Untuk mendukung persaingan usaha yang sehat tersebut maka diundangkanlah undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan uraian diatas maka menurut pasal 1 (e) yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah, “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang

36 37

Ibid., hlm 10 Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm 34


dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” 38

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok hukum. 39 Selain itu juga untuk memahami peraturan-peraturan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. 2. Jenis Data Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa KUHP dan perundang-undangan b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau

bahan

kajian

kejahatan

yang

berkaitan

dengan

dan

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat seperti, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah tindak 38

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 39 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1997, hlm 93


pidana terkait dan beberapa situs dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode library research yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundangundangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedi, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. 4. Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan diurutkan dan kemudian diorganisir dalam suatu pola kategori dan uraian dasar. Analisa data yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif, yaitu mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilah-milahkannya ke dalam suatu konsep, kategori atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahanpermasalahan dalam skripsi ini. 40

40

Burhan Bungin, Analisis data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Metodologis ke Arah Model Aplikasi, Jakarta, Grafindo Persada, 2003, hlm 68-69

Filosofis dan


G. Sistematika Penulisan Sistem penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, sehingga akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang benar. Adapun susunan ini skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Peneltian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

KONSEP

PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA

KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 Menguraikan tentang hal-hal mengenai : Tujuan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Bentuk

Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi Dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999


BAB III

HAMBATAN

YURIDIS

PERTANGGUNGJAWABAN

DARI

BENTUK

KORPORASI

DALAM

TINDAK PIDANA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Menguraikan

tentang

hal-hal

mengenai

hambatan

yuridis

pertanggungjawaban pidana korporasi dan kelemahan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang no. 5 tahun 1999 BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya dirumuskan kesimpulan yang diambil dari pembahasan pembahasan dalam skripsi ini dan diakhiri dengan beberapa sumbang saran untuk kemajuan pembangunan nasional. Sebagai pelengkap skripsi ini, pada bagian terakhir disertakan daftar kepustakaan.


BAB I PENDAHULUAN. memerlukan bantuan dari orang lain dan hidup berkelompok-kelompok, yang

Recommend Documents