1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka Pembangunan Nasional, tanah juga merupakan salah satu modal utama sebagai wadah pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Luas tanah yang tersediapun relatif terbatas, tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu dapat memacu timbulnya berbagai persoalan. Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan cermin dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang ada di Indonesia. Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi Negara-negara yang masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan
1
2
masih merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Indonesia, sebagian besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor pertanahan. Banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan. Kondisi tata kota yang berubah-ubah di Indonesia menyebabkan banyaknya masalah pertanahan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap dan juga kondisi sosial yang kurang seimbang dikarenakan keadaan perekonomian masyarakatnya yang tidak merata dan juga diperparah dengan kondisi tata kota yang kurang terencana dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah pertanahan yang nantinya dapat mengakibatkan permasalahan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk keperluan pribadi atau perorangan dan kepentingan banyak pihak atau masyarakat pada umumnya. Selain permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan yang diakibatkan belum diperolehnya jaminan dan kepastian hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga dan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat tidak mempunyai bukti tertulis. Dalam proses pendaftarannya untuk mendapatkan hak tertulis atau sertifikat sering terjadi masalah
3
yang berupa sengketa, baik dalam hal batas tanah maupun sengketa dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut.1 Peningkatan hak dalam hal ini adalah kebalikan dari penurunan hak, yakni perubahan hak dari hak yang statusnya lebih rendah (misalnya dengan melihat jangka waktunya) menjadi hak atas tanah yang lebih tinggi, misalnya Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Peningkatan hak atau yang masuk dalam kelompok perubahan hak ini adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah negara dan sekaligus memeriksa tanah tersebut kepadanya dengan Hak Milik. 2 Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Hukum Agraria Nasional harus didasarkan pada hukum adat atas tanah yang sederhana, menjamin kepastian hukum serta tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandarkan hukum agama. Tujuan pokok diadakannya UUPA adalah:3 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
1
Sri Wjijayanti, “KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH (Studi Kasus Putusan MA Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan), http://eprints.undip.ac.id/23929/1/Sri_Wijayanti.pdf, diakses tanggal 7 Mei 2012. 2 Muhammad Yamin, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 300. 3 Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, dalam Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, ELSAM, 1996, hlm. 10.
4
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dalam tataran ilmu hukum, yang dimaksud dengan hak pada hakekatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, sehingga diantaranya menimbulkan hukum. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian hak sebagai pengalokasian suatu kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Jika dikaitkan dengan pengertian hak atas tanah, maka bila seseorang memperoleh hak atas tanah tersebut dengan dibatasi oleh kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Dengan demikian Hak Atas Tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah
memberikan
wewenang
kepada
yang
mempunyai
untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ialah memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batasbatas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih
5
tinggi. Macam-macam hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Hal yang umum dari perubahan hak terutama dalam hal peningkatan hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dikatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk melaksanakan perubahan semua hak atas tanah kecuali Hak Guna Usaha. Namun sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 500-049 tanggal 6 Januari 2005 ditentukan bahwa penggunaan kewenangan perubahan hak tersebut dibatasi pada kewenangankewenangan yang telah diberikan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pemberian hak atas tanahnya ditetapkan dalam suatu surat keputusan secara umum.4 Pembahasan tentang akibat hukum perubahan kebijakan peningkatan hak atas tanah, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perspektif historis kebijakan pertanahan yang regulatif, proses perumusan dan implementasi kebijakan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan atau ekspektasi yang hendak dicapai atas diberlakukannya kebijakan deregulatif yang menjadi concern dan political will pemerintah menjelang reformasi.5
4
Muhammad Yamin, Op. cit., hlm, 314. Tamsil Rahman, “AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN DEREGULASI PENINGKATAN HAK ATAS TANAH PERUMAHAN TERHADAP PERJANJIAN KPR YANG MEMUAT KLAUSULA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN” http://eprints.undip.ac.id/25005/1/Tamsil_Rahman.pdf, diakses tanggal 19 Maret 2012. 5
6
Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UndangUndang Pokok Agraria. Jangka waktu hak pakai pada Pasal 41 ayat (2) UndangUndang Pokok Agraria tidak menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu hak pakai. Pasal ini hanya menentukan bahwa hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, jangka waktu hak pakai diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Jangka waktu hak pakai ini berbedabeda sesuai dengan asal tanahnya, yaitu pada tanah Negara dan tanah atas hak pengelolaan hak pakai mempunyai jangka waktu 25 tahun, kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, serta dapat diperbaharui selama 25 tahun. Sedangkan pada tanah hak milik, hak pakai diberikan jangka waktu 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah.6
6
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 114.
7
Setelah jangka waktunya habis, hak pakai dapat diperpanjang, diperbaharui atau ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Dengan meningkatnya status hak pakai menjadi hak milik, maka pemegang hak akan memperoleh 2 keuntungan sekaligus, yaitu kepastian hak tanpa batas waktu dan peningkatan manfaat ekonomis nilai tanah (land value) maupun harga tanah (land price).7 Dengan demikian, terhadap permohonan perubahan hak tersebut kewenangan pemberian/penetapan haknya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, sehingga Kantor Pertanahan tidak dapat dengan serta merta melakukan perubahan hak atas semua hak atas tanah yang diajukan kepadanya, tetapi dengan memperhatikan luasan dan ketentuan kewenangannya.8 Berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 diatur bahwa pendaftaran perubahan hak pada dasarnya merupakan pendaftaran hapusnya hak yang dilakukan bersamaan pendaftaran hak baru yang diberikan atas tanah yang sama kepada bekas pemegang hak. Dalam pendaftaran perubahan hak ini, buku tanah dan sertifikat lama dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan buku tanah dan sertifikat baru dengan nomor hak baru.9 Namun dalam hal pendaftaran perubahan hak untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu khususnya yang bersifat massal, buku tanah dan sertifikat lama 7
Tamsil Rahman, Op. cit. Muhammad Yamin, Op. cit., hlm. 315. 9 Ibid. 8
8
dapat terus dipergunakan dengan mencoret ciri-ciri hak semula yang tidak sesuai lagi dan menggantinya dengan ciri-ciri hak yang baru, dengan ketentuan bahwa kemudian atas permohonan pemegang hak buku tanah dan sertifikat tersebut dapat diganti dengan yang baru.10 Ditambahkan apabila surat ukur masih dapat dipergunakan, pengukuran ulang tidak dilakukan, juga ditentukan bahwa apabila pemegang hak melepaskan haknya dalam rangka perubahan hak, maka permohonan dari pemegang untuk memperoleh perubahan hak tersebut berlaku sebagai surat keterangan melepaskan hak yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnya hak. Hak Milik merupakan hak atas tanah yang mempunyai status tertinggi diantara hak–hak atas tanah yang lain, karena mempunyai sifat terkuat dan terpenuh. Dengan demikian status hak atas tanah dari hak lain, misalnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, maka seseorang tidak perlu lagi memperpanjang haknya. Peningkatan status hak atas tanah ini memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada pemiliknya sehingga kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari sangat kecil. Dalam praktek, perubahan hak khususnya peningkatan hak ini hanya dengan melakukan pencoretan nama hak lama dan ditulis menjadi nama Hak Milik dengan mencantumkan dasar hukum dimungkinkannya dilakukan peningkatan hak tersebut.11
10 11
Ibid, hlm 316. Ibid, hlm.316.
9
Berdasarkan Pasal 125 sampai 128 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Hakim / Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku Tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainya dilakukan setelah diterimanya Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan berita acara eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.12 Pencatatan tersebut
dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang
berkepentingan dengan melampirkan :13 a. Salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dab salinan Berita Acara Eksekusi. b. Sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan. c. Identitas Pemohon. Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.14
12
Ibid, hlm. 357. Ibid. 14 Ibid. 13
10
AP. Parlindungan berkomentar bahwa dilaksanakannya perubahan data pendaftaran tanah karena putusan atau penetapan pengadilan tersebut karena segala masalah yang menyangkut pertanahan, maka instansi Badan Pertanahan Nasional wajib tunduk kepada putusan pengadilan tentang hak dan kewajiban maupun kebenaran dari sesuatu hak.15 Dalam kegiatan peningkatan hak ini tidak terlepas dari kegiatan Pendaftaran Tanah salah satunya ialah Pemanfaatan Tanah atau Land tenure , dimaksud adalah kegiatan aktivitas tanah bagi pemiliknya. Sering juga disebut memfungsikan peruntukkan tanah dalam kegiatan sehari-hari dari pemiliknya. Fokus kegiatan bukan ada pada haknya tetapi ada pada fungsi haknya.16 Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka akan terlindunglah hak pemilik hak itu digunakan pemiliknya sebatas isi dan sifat dari status tanah itu oleh pemilik hak. Pemilik hak yang terdaftar akan dapat menggunakan dan memanfatkan tanah tersebut untuk kepentingan apa saja di atas tanah tersebut. Untuk digunakan sebatas hak miliknya itu, asal tidak dilarang oleh aturan atau ketentuan lainnya. Begitu juga misalnya bila status hak itu adalah Hak Guna Usaha maka sipemegang Hak Guna Usaha akan dapat menggunakan hak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang (untuk pertanian, perikanan, dan peternakan). Bila pemegang Hak Guna Usaha menggunakan tanahnya diluar dari pemberian haknya, misalnya sipemilik membangun hotel di atasnya, sudah pasti
15 16
AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 155. Muhammad Yamin, Op. cit., hlm 123.
11
bertentangan dengan penggunaan tanahnya dan pembangunan hotel ini jelas tidak lagi dilindungi oleh hukum.17 Bila dikaji lebih jauh dari sudut land tenure maka jelaslah nampak bahwa peruntukannya terhadap hak milik akan lebih sempurna dibanding dengan hak-hak lain, seperti Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Hak Milik dapat digunakan untuk pertanian, non pertanian dan kegunaan lain, dan kegunaan apa saja tanpa melanggar Undang-Undang.18 Namun Hak Pakai atau hak-hak lainnya hanya digunakan sesuai peruntukan hak itu saja, jelas tidak seluas peruntukan Hak Milik atas tanah. Maka dengan adanya pendaftaran tanah atau dengan didaftarkannya tanah itulah maka seseorang pemegang hak itu leluasa dan dilindungi hukum untuk menggunakannya. Bila tidak didaftar penggunaan tanah itu bisa tidak teratur malah sering menyalahi penatagunaan tanah yang direncanakan sebelumnya.19 Ketentuan mengenai Hak Pakai disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor
17
Ibid, hlm 123. Ibid. 19 Ibid. 18
12
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, secara khusus diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58.20 Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UndangUndang ini.21 Sementara Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 . Hak Milik atas tanah demikian pula setiap peralhan, pembebanan dengan hak-hak lain, dan hapusnya hak milik atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan kabupaten / kota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria). Pendaftaran untuk pertama kalinya atas hak milik diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat.22 Sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 20
Urip Santoso, Op. cit. Ibid. 22 Ibid. 21
13
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan ,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.23 Hak-hak atas tanah yang dikeluarkan terbatas pada jenis hak atas tanah tersebut. Kewenangan atas pemberian sebatas pada peruntukannya, oleh karenanya terlihatlah kesempurnaan bagi sipemegang hak milik atas pemanfaatan haknya, seperti boleh menggunakan untuk apa saja di atas hak milknya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan seperti fungsi sosial dan tata guna ruang kota. 24 Seseorang boleh menanami di atas hak milik dan boleh membangun gedung di atas hak miliknya dan boleh menyewakannya pada pihak lain baik sebagian atau sepenuhnya. Dengan kewenangan si pemilik atas jenis hak yang ada menandakan bahwa hak-hak atas tanah tersebur memiliki batasan masing-masing hak yang diakui atau yang ditentukan oleh hukum.25 Semua jenis hak atas tanah, baik hak-hak atas tanah yang sifatnya publik, maupun hak-hak yang sifatnya privat sesuai dengan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan hak itu sebatas jenis hak tersebut dimiliki sipemilik. 26
23
Ibid, hlm 96. Ibid. 25 Ibid, hlm. 130. 26 Muhammad Yamin, Op. cit., hlm. 131. 24
14
Dalam hal ini pemilik haknya memiliki kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan hak tersebut sebatas isi dan muatan yang ada pada hak itu sendiri. Muatan dan isi hak ini diperoleh bila tanah itu terdaftar atau ada status haknya. Hal ini memang sejalan dengan makna hak itu sendiri. Hak-hak itu dalam hukum adalah kewenangan yang diberikan hukum bagi sipemilik atau pemegangnya, untuk berkuasa dan berhak menikmati dan mengambil hasilnya. Namun yang dinikmati dan diambil hasilnya itu hanya bisa sebesar isi haknya tersebut.27 Peningkatan atas tanah ini juga dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk melakukan pendataan terhadap tanah–tanah masyarakat, dan juga merupakan cita–cita dari Badan Pertanahan Nasional dalam reformasi agraria, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Disinilah dapat dilihat nantinya hak milik berbeda dengan hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak lainnya atas tanah tersebut. Kewenangannya pun berlainan sesuai dengan jenis dan hak apa yang diberikan hukum kepada seorang pemegangnya. Perbedaan hak itu ada karena ada pendaftaran atasnya. Jika seseorang mendaftar hak itu sama dengan membatasi dirinya untuk dilindungsebesar haknya. 28 B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
27 28
Ibid. Ibid.
15
1. Apakah yang menjadi dasar dapat dikabulkannya peningkatan status hak dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik? 2. Kendala Hukum apakah yang timbul dalam proses peningkatan status hak dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik? 3. Bagaimana perlindungan kreditur terhadap peningkatan hak yang dilakukan dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan judul dan permasalahan maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dapat dikabulkannya peningkatan status hak dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik. 2. Untuk mengetahui kendala hukum apa yang timbul dalam proses peningkatan status hak dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik. 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan kreditur terhadap peningkatan hak yang dilakukan dari hak pakai yang terikat jaminan di atas hak pengelolaan menjadi hak milik. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni :
16
1.
Kegunaan Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum agrarian.
2.
Kegunaan Praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai proses pelaksanaan peningkatan status hak dari Hak Pakai Terikat Jaminan Di Atas Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik serta memberikan gambaran mengenai proses peningkatan status hak yang dimaksud dan dapat juga berguna bagi masyarakat yang ingin meningkatkan status hak atas tanahnya dari Hak Pakai Yang Terikat Jaminan Di Atas Hak Pengelolaan Menjadi Hak Milik.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelitian pada kepustakaan,
khususnya di lingkungan
perpustakaan Univesitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang membahas dan mengambil objek penelitian menyangkut masalah : “Analisis Peningkatan Status Hak Dari Hak Pakai Yang Terikat Jaminan Di Atas Hak Pengelolaan Menjadi Hak Milik”. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis yang mendekati mengenai pembahasan dengan penelitian ini antara lain : 1. Herri Syahputra, Nomor Induk Mahasiswa 087011008, Magister Kenotariatan USU, dengan judul : Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak
17
Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Pada Perumahan Nasional Martubung Medan. 2. Catur Muhammad Sarjono, Nomor Induk Mahasiswa 097011059, Magister Kenotariatan USU, dengan judul Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Memutuskan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tidak Berkekuatan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 52/PDT.G/PA-TTD Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 145/PDT.G/2008/PTA-MDN). F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.
Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.29 Seiring
dengan
perkembangan
masyarakat,
hukum
pun
mengalami
perkembangan. Bahkan hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.30 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan
29
M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1982, hlm, 6. 30
18
perbandingan, pegangan teoritis.31 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberika arahan atau petunjuk dan pemikiran serta menjelaskan gejala yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas pada ilmu hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalannya sengketa waris yang diatur dalam Undang-Undang. Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen, yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum). Substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Struktur hukum merupakan kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagman yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Sistem hukum mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur 31
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
19
begitu saja. Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua adalah pengertian sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk melakukan sesuatu. Sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial harus dapat memenuhi harapan sosial. Oleh karena itu maka sistem hukum harus menghasilkan sesuatu yang bercorak hukum (output of law) yang pada dirinya berkaitan dengan harapan sosial. Ada empat hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum yaitu : 32 1. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut. 2. Harus dapat menyediakan skema normatif, walaupun fungsi penyelesaian konflik tidak semata-mata menjadi monopoli sistem hukum, dimana sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat dimana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan. 3. Sistem hukum sebagai kontrol sosial yang esensinya adalah aparatur hukum, polisi, dan hakim misalnya harus menegakkan hukum. 4. Dalam kaitannya dengan fungsi kontrol sosial, desakan kekuatan sosial untuk membuat hukum harus direspon oleh institusi hukum, mengkristalkannya, menuangkannya kedalam aturan hukum, dan menentukan prinsipnya. Dalam konteks ini, sistem dapat dikatakan sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa sosial. 32
Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 104.
20
Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan memprediksi serta menjelaskan gejala yang terjadi. Penelitian ini berusaha memahami sertifikat yang berstatus Hak Pakai secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pokok agraria. 2.
Konsepsi Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dari
penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.33 Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.34 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan, pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Yang dimaksud konsepsi adalah suatu pengertian mengenai suatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang dikerjakan. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari suatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.35
33
Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 34. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 3. 35 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5. 34
21
Kegunaan dari konsepsi agar ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dalam hal ini seolah-olah konsepsi tidak berbeda dari suatu teori, tetapi letak perbedaannya ada pada latar belakangnya. Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan suatu konsepsi lebih bersifat subjektif dari konseptornya untuk suatu penelitian atau penguraian yang akan dirampungkan. Oleh karena itu untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi atas judul tersebut yaitu : 1. Peningkatan Hak adalah perubahan hak yaitu Penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah baru yang lain jenisnya.36 2. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
36
1998.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
22
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 37 3. Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.38 4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.39 5. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.40 G. Metodologi Penelitian 1.
Sifat Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penulisan bersifat deskriptif analitis, yaitu data
hasil penelitian baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto. 2.
Jenis Penelitian Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian terhadap asas-asas hukum.41 Penelitian ini menggunakan metode
37
Urip Santoso, Op.cit., hlm. 114. Ibid, hlm. 90. 39 Ibid. hlm. 273. 40 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 38
23
pendekatan
yuridis normatif,
yaitu penelitian hukum kepustakaan. Dalam
menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkrit. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.42 Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data skunder dibidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian documenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Sedikitnya ada tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral holistic, dimana hal itu 41
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 184. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 70. 42
24
menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam atau indepth information.43 3.
Metode Pengumpulan Data Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pasa studi
kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini adalah : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, b. Bahan hukum skunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau idato yang berhubungan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum, kamus bahasa asing, dan artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan skunder. 4.
Analisis Data Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh
dilapangan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode 43
Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif Hukum USU tentang penelitian hukum dan hasil penulisan penelitian hukum pada makalah akreditasi Fakultas tanggal 18 Pebruari 2003, hlm. 1.
25
deduktif. Melalui metode deduktif ini data skunder yang telah diuraikan dalam ti njauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya mengenai peningkatan status hak dari hak pakai menjadi hak milik. Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan atau mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.44 Penelitian ini bersifat deskriptif. Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen (data sekunder), data hasil pengamaytan dan wawancara dianalisis dengan metode kualitatif,45dengan maksud untuk memaparkan apa yang di deskriptif analitis. Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data skunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini.
44 45
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 103. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 58.
