BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti; sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain. 1 Untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi maka diperlukan dana yang besar, pengadaan dana tentu saja tidak hanya berasal dari pemerintah melainkan juga harus melibatkan pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam era pemerintahan saat ini Indonesia sangat bersemangat untuk menarik investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Keinginan
pemerintah
Indonesia
untuk
memanfaatkan
kehadiran
penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia merupakan suatu langkah yang tepat dan strategis. Oleh karena dengan mengundang penanam modal untuk masuk ke Indonesia berarti kita bertekad untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara-negara yang sudah maju berkat adanya suntikan dana, skill, manajemen dari penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya ekonomi potensial menjadi ekonomi rill. 1
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm
1.
1
2
Pengaturan yang stategik itulah yang membawa Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa atau negara lainnya. 2 Kegiatan ekonomi tersebut banyak sektor dan bentuknya, kegiatan ekonomi di sektor jasa keuangan adalah salah satunya. Usaha asuransi merupakan sektor jasa keuangan yang mengalami perkembangan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar maka Indonesia merupakan pasar yang potensial dalam usaha asuransi, apalagi jumlah pertumbuhan penduduk kelas menengah di indonesia terbilang besar, mencapai 8% pertahun, saat ini jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 50 juta orang dan akan mencapai puncaknya pada 25 tahun kedepan. 3 Asuransi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mengurangi risiko yang memungkinan dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung (perusahaan asuransi) berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung 4 Dengan pasar yang begitu besar maka Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi investor asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia terutama pada bidang usaha asuransi, dimana tentunya akan menyebabkan para investor untuk mendirikan perusahaannya di indonesia, untuk itu maka diperlukan pengaturan yang jelas tentang perusahaan asuransi yang dimiliki oleh asing tersebut. 2
Ibid, hlm. 46. Asuransi Asing Giat Berbenah Kelas menengah, http://economy.okezone.com/red (diakses pada tanggal 25 Januari 2015) 4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Cetakan IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12. 3
3
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ( selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian) adalah undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia untuk melakukan pengaturan mengenai kegiatan di bidang usaha asuransi menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah dicabut pasca diundangkannya Undang-Undang Perasuransian tersebut. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. 5 Perjanjian asuransi menjadikan pengalihan resiko tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan
beratnya
resiko
yang
dialihkan,
meskipun
dapat
diperjanjikan
kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untunguntungan (chance agreement) para pihak sengaja melakukan perbuatan untunguntungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan. 6 Hal ini menunjukkan bahwa asuransi bukanlah untunguntungan, dimana dalam perjanjian asuransi, jika tertanggung tidak membayar premi, asuransi dapat dibatalkan (voidable) atau dapat ditunda pelaksanaannya (delayable). Dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, tertanggung dapat mengklaim ganti kerugian pada penanggung. Jika penanggung tidak membayar ganti kerugian, tertanggung dapat menggugat penaggung melalui 5 6
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perasuransian. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 16.
4
pengadilan negeri. 7 Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa asuransi adalah jenis usaha yang memiliki kepastian hukum, sehingga dapat menjadi sektor usaha yang menjanjikan bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Investasi di bidang usaha asuransi di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan karena dengan diundangkannya Undang-Undang Perasuransian maka pengaturan di bidang usaha asuransi di Indonesia semakin jelas. Undang-Undang Perasuransian memberikan peluang baru bagi industri asuransi di Indonesia, dalam undang-undang ini adanya pengaturan lebih jelas mengenai jenis usaha asuransi syariah yang semakin memberikan warna bagi industri asuransi di Indonesia. Dengan demikian maka semakin besarlah pasar asuransi yang ada di Indonesia, hal ini tentu akan lebih banyak lagi menarik investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Undang-Undang Perasuransian ini juga memberikan pengaturan yang berbeda mengenai bentuk hukum usaha perasuransian dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam Undang-Undang Perasuransian memberikan ketentuan bahwa bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah pereroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama yang telah ada pada saat undangundang ini diundangkan. Undang-Undang Perasuransian ini telah mengganti bentuk badan hukum usaha asuransi perusahaan perseroan (PERSERO) menjadi perseroan terbatas. Masuknya investasi asing dalam bidang usaha asuransi menurut UndangUndang Perasuransian dapat berupa warga negara asing atau badan hukum asing
7
Ibid, hlm. 17.
5
yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. 8 Warga negara asing sebagaimana dimaksud dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. 9 Pengaturan mengenaai kepemilikan asing dalam usaha asuransi dalam bentuk perseorangan hanya dapat dilakukan dengan transakasi efek merupakan hal baru yang ditambahkan dalam Undang Perasuransian dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama. Berkembangnya sistem pengaturan usaha perasuransian di Indonesia tentu menjadi menarik dibahas untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang adanya unsur asing didalam perusahaan asuransi yang ada di Indonesia karena hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia . Berdasarkan uraian diatas, maka diangkat judul “ TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI” dan akan membahasnya lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana perizinan dalam pendirian perusahaan asuransi di Indonesia ? 2. Bagaimana regulasi penanaman modal asing di bidang usaha asuransi? 3. Bagaimana kepemilikan asing pada perusahaan asuransi?
8 9
Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuaransian. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuaransian.
6
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, antara lain: a. Untuk mengetahui perizinan dalam pendirian perusahaan asuransi
di
Indonesia b. Untuk mengetahui regulasi penanaman modal asing di bidang usaha asuransi c. Untuk mengetahui kepemilikan asing pada perusahaan asuransi 2. Manfaat penulisan a. Manfaat teoritis Memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu hukum ekonomi khususnya. Lebih lagi khususnya menambah pengetahuan hukum tentang kepemilikan asing terhadap perusahaan asuransi. Skripsi ini juga diharapkan mampu memenuhi hasrat keingintahuan para pihak yang ingin ataupun sedang mendalami pengetahuan tentang perusahaan asuransi. b. Manfaat praktis Memberikan informasi dan tambahan masukan serta kontribusi pemikiran bagi para pelaku usaha asuransi, secara khusus mengenai pendirian perusahaan asuransi, penanaman modal asing di bidang usaha asuransi dan kepemilikan asing pada perusahaan asuransi.
7
E. Keaslian Penulisan Berdasarakan surat tanggal 2 oktober 2014 dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menyatakan ada tiga judul yang memiliki sedikit kesamaan. Adapun judul skripsi tersebut adalah : 1. Kepailitan Perusahaan Asuransi analisis menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 oleh Merry Heppy Manurung/010200042 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi (studi terhadap putusan mahkama konstitusi republic Indonesia no. 07/PUU-II/2004 dan no.001-002/PUU-III/2005 yang ditulis oleh Via Trinanda Dewi/030200003 3. Tanggung jawab Direksi Agency Perusahaan asuransi AIA Financial berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) (studi pada PT.AIA Financial Agency Uniland-Medan) oleh Dewi/060200122 Surat dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Ibu Windha,S.H.,M.Hum (Ketua Departemen Hukum Ekonomi) untuk menerima judul yang diajukan, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini berbeda dengan judul-judul diatas. Penulisan skripsi ini juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang dilakukan, belum ada yang pernah mengangkat topik tersebut. Seklipun ada, hal itu adalah di luar sepengetahuan dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil
8
pemikiran yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak, maupun media elektronik. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia sebenarnya dalam kehidupannya selalu berada dalam ketiakpastian dan berusaha untuk mengurangi ketidakpastisan itu seaksimal mungkin dengan asuransi. Manusia ingin mengganti ketidakpastian ekonomis menjadi kepastian ekonomis, ketidakpastian finansial menjadi kepastian finansial. Semua ini merupakan realisasi atas usaha manusia berasuransi. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( selanjutnya disebut KUH Dagang) dan Undang-Undang Perasuransian merupakan sumber hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia. Pasal 246 KUH Dagang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. 10 Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang
10
Pasal 246 KUH Dagang.
9
menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 11 Penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asuransi baik yang berbentuk badan hukun perseroan terbatas, koperasi maupun usaha bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Perusahaan asuransi harus menyiapkan dirinya dengan sebaikbaiknya untuk melayani kebutuhan masyarakat, agar kebutuhan tidak terputus. Kebutuhan itu hendaknya berlangsung terus, yaitu dengan memberi ganti rugi atau kompensasi kepada Tertanggungnya sebagai pemegang polis. 12 Penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan dan pengawasan, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) maka segala pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk lembaga keuangan non bank yang didalamnya termasuk usaha perasuransian berada dibawah kewenangan otoritas jasa keuangan, hal ini dipertegas kembali 11
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan (Jakarta: Akademi Akutansi dan Perbankan perbanas, 1985), hlm. 77. 12
10
dengan keluarnya Undang-Undang Perasuransian yang memberikan kewenangan kepada otoritas jasa keuangan sebagai pengatur dan pengawas di dalam penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia. Perusahaan asuransi di Indonesia saat ini telah banyak dimasuki oleh asing, kepemilikan asing ini tergolong cukup besar pada beberapa jenis usaha asuransi. Hal ini disebabkan karena besarnya jumlah penduduk Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pasar industri asuransi sehingga menarik minat para investor asing, kepemilikan asing saat ini dilakukan baik dengan investasi langsung maupun dengan transaksi di bursa efek. Penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. 13 Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia 14 Penanaman modal asing di Indonesia juga dapat dilakukan dengan pembelian saham dalam perdagangan saham pada bursa efek. Saham adalah kekayaan pribadi (personal property) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (moveable property) yang tak dapat diraba. Oleh karena itu pemegang saham, dapat menjual sahamnya atau menggunakannya dalam bentuk ‘gadai’ 13 14
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
11
maupun fidusia. Bahkan dapat mengalihkannya kepada orang lain. 15 Saham sendiri memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 1. Saham sebagian dari modal. Pada dasarnya, saham itu merupakan sebagaimana yang sering dibaca dalam akta pendirian perseroan terbatas.Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham; 2. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan turut serta sebagai anggota dalam kerjasama pada perseroan terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang, sebagaimana inbreng ke dalam perseroan terbatas. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Dengan dimilikinya saham menunjukan bahwa orang tersebut aadalah anggota perseroan terbatas dan sebagai bukti itu diberikanlah saham sebagai tanda anggotanya. 3. Saham sebagai alat legitimasi. Saham merupakan suatu surat yang menunjukan kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.
F. Metode Penelitian Metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada 2 (dua) macam tipologi penelitian hukum yang lazim digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hokum empiris. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:
15
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal . 257.
12
1. Spesifikasi penelitian Jenis merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagi penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. 16 Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 2. Data penelitian Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut: a. Bahan-bahan hukum primer. Yaitu bahan-bahan yang mengikat, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 16
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ( Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 13.
13
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian b. Bahan-bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan-bahan hukum tersier Bahan-bahan hukum tersier maksudnya adalah bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum , misalnya abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan , ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks kumulatif, dan lain-lain. 3. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. 4. Analisis data
14
Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. 17 Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif 18, yaitu dengan: a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing masing permasalahan yang dibahas. c. Mengolah dan menginterprestasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun dengan sistematis untuk menguraikan masalah yang akan dibahas dengan urutan sebagai berikut:
17
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok : Universitas Indonesia Press, 1994), hlm. 69. 18 Metode penelitian kualitatif adala metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.
15
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini dikemukakan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
PERIZINAN DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI Bab ini akan mengemukakan bagaimana perkembangan usaha perasuransian di Indonesia, dan bagaimana pendirian perusahaan asuransi di Indonesia serta pencabutan izin perusahaan asuransi.
BAB III
REGULASI PEENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA ASURANSI Bab ini akan dibahas mengenai penanaman modal asing di Indonesia dan penanaman modal asing di bidang usaha asuransi dan bagaimana kepastian hukum regulasi penanaman modal asing di bidang usaha asuranasi
BAB IV
KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN ASURANSI Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan kepemilikan asing di Indonesia terkhusus mengenai kepemilikan saham asing pada perusahaan asuransi serta bagaimana pengalihan saham asing pada perusahaan asuransi.
BAB V
PENUTUP Bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi.
