BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Di Negara Indonesia Manusia dalam kehidupan bermasyarakat
dikatakan bebas dan terkait. Beberapa prinsip kebebasan manusia, antara lain kebebasan untuk menetapkan pilihan dan mengambil keputusan, kebebasan berpikir atau membuat konsep-konsep serta kebebasan mengadakan perbaikan kehidupan. Pengendalian sosial terkandung dalam makna demokrasi yang didalamnya ada unsur-unsur keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat dalam pemerintahan, dan kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Untuk menjaga agar hukum dijalankan sebaikbaiknya oleh para penegak hukum dan warga masyarakat, untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat baik kepentingan politil, sosial, ekonomi, dan budaya. Didalam kerangka kehidupan masyarakat yang bersifat menyeluruh tindakan perusahaan selalu berkaitan dengan masyarakatnya. Antara perusahaan dan masyarakat ada hubungan timbal balik.
1
Masyarakat menjadi wadah bagi setiap perusahaan untuk bertindak dan berinteraksi guna mencapai tujuan. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah
dapat
memberikan
kepastian
hukum
dalam
dunia
usaha,khususnya perdagangan luar negeri yang mengarah pada globalisasi, sangat berpengaruh pada pemerintah, kerena berpengaruh untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan bisnis. Dengan adanya kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Khususnya eksportir dan importir agar dapat meningkatkan produktivitas dan kelancaran arus barang dan penumpang di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemasukan devisa bagi negara.
Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai terkandung misi yang saling terkait antara lain yaitu: mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai, melancarkan arus barang, membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertimbuhan industri dan
2
investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap ekses negatif yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan.
Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai pengumpul penerimaan yang merupakan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Peranan fungsi ini berubah sesuai dengan perubahan situasi perkonomian dan sosial negara. Pada saat ini dimana Indonesia dalam keadaan krisis di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, fungsi ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk yang merupakan pajak atas perdagangan internasional dan cukai yang merupakan pajak spesifik terhadap barang-barang tertentu.
Pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor memakai sistem
Official Assessment, dimana Pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan perhitungan dan pemungutan atas barang kiriman. Lain halnya dengan barang impor pada umumnya,
importir melakukan
kegiatan menghitung, memberitahukan dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya sendiri atau Self Assessment. Kemudian untuk penentuan nilai pabean barang kiriman tetap berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Nilai
3
Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, dimana nilai pabean yang dimaksud nilai transaksi dari barang yang bersangkutan sesuai International Commercial Term (Incoterms), yaitu dengan menggunakan terminologi penyerahan barang Cost, Insurance and Freight (CIF), biayabiaya transportasi dan asuransi harus ditambahkan kedalam biaya yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Nilai pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor. Kegunaan penentuan nilai pabean bagi pihak pabean adalah untuk meneliti kebenaran nilai pabean yang diberitahukan oleh Importir. Jika pemberitahuan nilai pabean oleh importir adalah benar, maka benar penghitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Importir yang nakal cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan nilai pabean ini dengan maksud ia dapat membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang rendah. Caranya ialah dengan memalsukan dokumen pelengkap pabean berupa invoice atau mengubah uraian barang atau spesifikasi teknis barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh pasal 22, PPnBM. Dalam menetapkan bea masuk, cukai dan Pajak dalam rangka impor (PDRI), Indonesia menerapkan sistem self assesment, di mana pengguna jasa diharuskan untuk menghitung,
4
menetapkan dan membayar sendiri besarnya pungutan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu setiap pengguna jasa kepabeanan harus mengetahui bagaimana cara penghitungan pungutan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.
Penerimaaan bea masuk selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setiap tahunnya target penerimaan bea masuk selalu meningkat. Berikut ini adalah contoh tabel dengan data Target Penerimaan dan Realisasi yang di peroleh setiap bulannya dan dapat di hitung penerimaan pabean serta cukai setiap tahunnya pada Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun
Anggaran 2014 dimana target penerimaan bea masuk
meningkat , bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012-2013.
5
Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan bea masuk pada KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 2012- 2013
Tahun
Target Penerimaan bea
Realisasi Penerimaan bea masuk
masuk (Rp.)
(Rp.)
2012
3.120.000.000,00
7.375.874.861,00
2013
6.120.000.000,00
8.531.587.175,82
S Anggaran
Sumber Data : Bidang Perbendaharan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, 2015 Berdasarkan data di atas, bahwa target penerimaan bea masuk dinaikkan
secara
signifikan,
namun
realisasinya
pun
ternyata
menunjukkan kenaikkan yang cukup tinggi. Sehingga untuk pencapaian target penerimaan bea masuk selama dua tahun anggaran selalu melebihi dari target. Direktorat Jendral Bea dan cukai di bidang penerimaan yang terus membaik utamanya dua tahun terakhir ini antara lain disebabkan oleh tekad dan kemauan seluruh jajaran Direktorat Jendral Bea dan cukai untuk mewujudkan visi Direktorat Jendral Bea dan cukai untuk menjadikan institusi Direktorat Jendral Bea dan cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dalam citra dan kinerja serta dalam mencapai misi Direktorat Jendral Bea dan cukai untuk memberikan
6
pelayanan yang terbaik bagi industri, perdagangan dan masyarakat termasuk pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana Perhitungan Penerimaan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. 1.2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perhitungan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tuban. 1.3
Kegunaan Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat yang mengacu baik dari segi
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat di atas adalah : 1)
Manfaat Teoritis Penyusunan tugas akhir ini diharapkan mampu menambah ilmu, informasi,serta bahan referensi bagi mahasiswa yang terkait mengenai Perhitungan Penerimaan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
7
2)
Manfaat Praktis Pada Penelitian ini teori-teori yang diperoleh pada saat perkuliahan dapat digunakan sebagai kegunaan teoritis dan dapat
memberikan
informasi
yang
berguna
dalam
merencanakan perpajakan agar lebih baik di masa yang akan dating. 1.4
Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran lebih lanjut terutama dalam hal
Perhitungan Penerimaan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Penulisan laporan tugas akhir studi ini terdiri dari beberapa bab yang disusun berurutan secara sistematis sehingga antara satu bab dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penyajian dalam laporan ini adalah sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan
penelitian,
manfaat
penulisan
dan
sistematika penulisan. Bab II
: Kajian Pustaka Bab ini dibahas mengenai landasan teori yang menguraikan tentang teori-teori yang menunjang pembahasan terhadap masalah dalam laporan ini yaitu : Pengertian pajak,Sistem pemungutan 8
pajak,Pengertian Impor ,Nilai Pabean, Penerimaan Bea
Masuk
Impor,Pengertian
,Pajak Pajak
Dalam Pertambahan
Rangka Nilai
(PPN),Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM),Pajak
Penghasilan,Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang,Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Bab III
: Metode Penulisan Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yang meliputi lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
: Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Perusahaan tempat penelitian berlangsung yaitu Perhitungan Penerimaan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor dan penulis melakukan penelitian pada objek penelitian dan berikut membahas hasil penelitian.
9
Bab V
: Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan tentang simpulan yang dibuat berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta
saran-saran
yang
berdasarkan
hasil
pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
10
