1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia karena setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Oleh karena itu tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran bagi keperluan pembangunan bangsa Indonesia dan dipergunakan
sebesar-besarnya
untuk
kemakmuran
rakyat
sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi disebut juga dengan tanah menurut UUPA. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.1
1
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak AtasTanah, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.73
2
Dalam Pasal 2 UUPA dijelaskan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia yang mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak menguasai tersebut memberi wewenang untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk memelihara tanah. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 dan 15 UUPA. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orangorang lain serta badan-badan hukum”. Hak-hak atas tanah yang dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 UUPA, macam-macam hak-hak atas tanah adalah a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak sewa; f. hak membuka tanah; g. hak membuka tanah; h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undangundang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria memberi tugas kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti hak. Pemberian sertipikat
3
sebagai tanda bukti hak atas tanah belum tentu memberikan perlindungan hukum bila terkait dengan kepemilikan hak atas tanah di sempadan sungai. Sempadan sungai merupakan bagian dari sungai. Sungai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Berdasarkan PP tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Pasal 4 PerMen No. 28/PRT/M/2015 menentukan bahwa “sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadaan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul”. Pasal 1 angka 10 PerMen No. 28/PRT/M/2015 menentukan bahwa “garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”. Di Kota Yogyakarta terdapat tiga sungai besar, salah satu sungai tersebut adalah Sungai Code. Sungai Code merupakan tempat mengalirnya lahar dingin Gunung Merapi, dan ketika musim hujan tiba dampak dari letusan Gunung Merapi akan menimbulkan banjir di sepanjang bantaran Sungai Code. Di sempadan Sungai Code tersebut terdapat suatu kawasan permukiman yang sudah ditinggali lama oleh para warga dan secara turun temurun. Pada mulanya kampung kali Code adalah pemukiman kumuh di pinggiran Kali Code beranggotakan 30-40 keluarga. Kebanyakan pemukimnya adalah pekerja kasar dan informal di lingkungan sekitar kawasan. Pada tahun 1983 pemerintah
4
bermaksud menggusur pemukiman ini, namun atas permohonan ketua RT Willi Prasetya dan Romo Mangun, rencana tersebut ditangguhkan. Sebagai gantinya diselenggarakan suatu proyek revitalisasi dengan melibatkan 2 koran lokal untuk mendukung pendanaan. Perencanaan dan pembangunan area ini dimulai pada tahun 1983 dan selesai selama kurang lebih 2 tahun.2 Perlu diketahui fungsi sempadan sungai berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yaitu “sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu”. Pada dasarnya Sempadan Sungai Code merupakan kawasan lindung, seperti yang dikatakan oleh Direktur WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) DIY Halik Sandera, "kawasan sempadan ini harusnya jadi kawasan lindung. Tapi justru jadi incaran karena pembebasan lahannya lebih mudah”.3 Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : “HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI SEMPADAN SUNGAI CODE KOTA YOGYAKARTA”.
2
Rekaberu, “Pemukiman di tepi Kali Code Yogyakarta karya YB Mangunwijaya” , http://rekaberu.blogspot.com/2009/07/pemukiman-di-tepi-kali-code-yogyakarta.html , diakes tanggal 4 Juli 2009 3 Tribun Jogja, “Hotel di Bantaran Sungai Bisa Turunkan Permukaan Tanah”, http://jogja.tribunnews.com/2014/07/24/hotel-di-bantaran-sungai-bisa-turunkan-permukaan-tanah , diakses tanggal 24 Juli 2014
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana hak penguasaan atas tanah di sempadan Sungai Code di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum penguasaan tanah di sempadan Sungai Code? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis , penulis menemukan penelitian yang sama mengenai tanah wedi kenser yang pernah dilakukan oleh Ajeng Peny Astuti 4 , dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, pada tahun 2014, dengan judul “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menguasai Tanah Wedi Kenser (Tanah Timbul) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta”. Penelitian
tersebut
membahas
mengenai
kepastian
hukum
dan
perlindungan hukum yang dirasakan masyarakat yang menguasai tanah wedi kenser di Kota Yogyakarta. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dalam hal kajian tentang penguasaan hak atas tanah secara umum, perlindungan hukum,
4
Ajeng Peny Astuti, 2014, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menguasai Tanah Wedi Kenser (Tanah Timbul) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta”, tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada.
6
tetapi terdapat perbedaan mengenai status hak penguasaan atas tanah di sempadan sungai, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa penelitian tentang “HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI SEMPADAN SUNGAI CODE KOTA YOGYAKARTA” sampai saat ini belum ada, sehingga penulis menjamin keaslian dari hasil penelitian ini. Namun demikian penulis berpendapat bahwa penelitian terdahulu jelas sangat bermanfaat bagi penelitian ini, dan akan saling melengkapi dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum pada umumnya mengenai hak penguasaan atas tanah di sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta. 2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sempadan sungai mengenai hak penguasaan atas tanah di sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta. Serta kepada Badan Pertanahan Nasional dalam hal memberikan jaminan perlindungan hukum penguasaan tanah di sempadan sungai.
7
E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak penguasaan atas tanah di sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta 2. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
jaminan
perlindungan
penguasaan tanah di sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta.
hukum
