BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Deli Serdang yang resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 sesuai

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang yang resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003. 1 Kabupaten Serdang Bedagai memiliki visi menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif”, memerlukan tindakan nyata untuk dapat diwujudkan. Didasari oleh tujuan dan cita-cita tersebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintah dan Pelayanan Publik kepada masyarakat membentuk Kantor Pelayanan yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) ini dirasa sangat penting dan mendesak dalam upaya memberikan pelayanan secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh perijinan. Dengan motto “bersama mewujudkan pelayanan prima”, KPT Serdang Bedagai merupakan KPT pertama di Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya 1 Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. www.bpkp.go.id. Download 22 Februari 2009.

Universitas Sumatera Utara

mengelola 8 jenis perizinan telah ditingkatkan menjadi 23 macam perijinan antara lain: ijin gangguan (HO), ijin hotel, sampai ijin optik. 2 Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Serdang Bedagai masih berusia muda, sampai saat ini pelaksanaannya masih berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, awal pendiriannya pada tahun 2006 yang sebelumnya bernama Unit Pelayanan Perizinan Satu Pintu (UPPSP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai wujud nyata komitmen Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan umum kepada masyarakat itu adalah Pelayanan Prima di bidang perijinan. Yang dimaksud Pelayanan Prima di bidang perizinan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang jelas, sederhana, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, dan merata serta tepat waktu.3 Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah. Pembentukan instansi ini merupakan pengembangan praktik pelayanan publik yang mencirikan praktik good governance. Good governance sendiri merupakan sebuah konsep baru yang juga sering dipahami secara berbeda, namun sebagian besar dari masyarakat setidaknya membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan memiliki tata pemerintahan yang baik. Mereka berharap dengan praktik good governance akan dapat menciptakan sistem

2 www.serdangbedagaikab.go.id/indonesia, akses 20 Februari 2009 3 www.google.com/website resmi kabupaten serdang bedagai, akses 7 February 2009


pelayanan publik yang efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel serta partisipatif. Sehingga akan menekan angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli dengan kebutuhan dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai salah satu hal yang baru, maka upaya pemerintah daerah untuk merealisasikan komitmen mewujudkan pelayanan publik yang berprinsip good governance tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah daerah selama bertahun-tahun telah menginternalisasi nilai-nilai lama seperti paternalisme, mental priyayi, dan lainlain yang jauh dari prinsip good governance. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, nilai-nilai lama tersebut justru mendorong munculnya praktik bad governance yang menumbuh suburkan prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melihat kompleksitas masalah dan implikasinya terhadap pengembangan praktik good governance, maka pemberian prioritas pada pembenahan kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayan publik menjadi langkah awal yang sangat strategis. Kinerja birokrasi dipilih sebagai langkah awal karena selama ini para pejabat birokrasi lebih menempatkan diri sebagai penguasa daripada menjadi pelayan warga dan masyarakat. Sebagai penguasa mereka justru membutuhkan pelayanan masyarakat. Karena itu, upaya dalam mengembangkan orientasi dan tradisi pelayanan kepada warga dalam orientasi pemerintah selalu mengalami kesulitan. Banyak masyarakat berharap dengan praktik good governance dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu sudah cukup lama berkembang dan diimplementasikan oleh Pemkab/Pemkot dengan beragam nama, berbentuk Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA), Unit Pelayanan Terpadu (UPT), atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Dilaporkan terdapat 29 pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerapkan penerbitan izin usaha melalui satu pintu. Beberapa KPT yang sering ditampilkan media antara lain: Kab. Jembrana (2000), Kab. Sragen (2002), Kota Yogyakarta (2005), dan Kab. Kebumen (2006). Namun, tidak semua KPT yang ada sudah menerapkan konsep ‘terpadu. Beberapa hanya berfungsi sebagai pusat informasi perijinan, atau sebagai loket penerimaan/pemerosesan awal permohonan. 4 Selain itu, banyak diantara instansi tersebut tidak menerapkan prinsipprinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akibatnya di dalam proses pelayanan publik sering dijumpai adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk diberikan kepada petugas, prosedur pelayanan yang panjang, tidak transparan serta ketidakjelasan waktu pelayanan yang diperlukan untuk mengurus pelayanan publik. Walaupun pada dasarnya pembentukan

pelayanan

terpadu

tersebut

bertujuan

untuk

mendekatkan

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelakasanaannya pelayanan terpadu tersebut belum menerapkan prinsipprinsip good governance. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance

4

www. Jabarprov.go.id, akeses 20 February 2009


Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai).

1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaiman penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Bagaimana kinerja aparatur pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis terima di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemkiran kepada pemerintah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.


3. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat mahasiswa dan dapat menjadi referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Good Governance 1.5.1.2 Pengertian Good Governance Semangat reformasi politik di Indonesia beberapa tahun lalu telah memunculkan terminologi baru yang disebut sebagai Good Governance. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademis, dan lembaga

swadaya

masyarakat.

Terminologi

Good

Governance

sering

diterjemahkan sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen). Secara teoritis, good governance sendiri dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik berserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan. 5 Sedangkan menurut Sedarmayanti, 6 arti Good dan Good Governance mengandung dua pengertian sebagai berikut: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan

5

6

Lijian Poltak Sinambela Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2006.hlm. 47 Sedarmayanti, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung 2003.hlm. 6


kemampuan

rakyat

dalam

pencapaian

tujuan

(nasional),

kemandirian,

pembangunan berkelanjutan dan keadilan soisal. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dari pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Good Governance berorientasi pada: 1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasan tidak lagi sematamata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusiinstitusi lain, yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintahan ini dapat memegang peran domain dalam governance tersebut, atau malah lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun. United Nation Development Program (UNDP) sendiri mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan defenisi tersebut,


UNDP kemudian mengajukan karekteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesataraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategi. 7 United Nation Development Program (UNDP) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam good governance yaitu (i) negara atau pemerintah; (ii) sektor private (sektor swasta atau dunia usaha); dan (iii) civil society. Setiap pelaku tersebut memiliki peran masingmasing demi terbentuknya good governance. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor private memiliki peran untuk menggerakan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-intaraksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. 8 Organization of Economic Corporation and Development (OECD) dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisiean, penghindaran salah alokasi, dana investasi yang langka, pencegahan korupsi, baik secara politk maupun administratif,

7 8

Suhady, Idup dkk, Dasar-dasar Good Governance, LAN, Jakarta, 2005.hlm. 50 Lijian Poltak Sinambela Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2006.hlm. 48-49


menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 9 Menurut Tjokromidjojo dalam Sinambela, 10 bahwa konsep pengelolaan kepemerintahan yang amanah (good governance) dapat dijelaskan dengan prinsipprinsip sebagai berikut: 1. akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. 2. transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan hukum. 3. keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan. 4. berdasarkan hukum. Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum. 5. jaminan fairness, a level playing field (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan. United Nation Development Program UNDP mengemukakan bahwa karekteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) meliput i: 1. partisipasi (participation), setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 9

10

Sedarmayanti, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung 2003.hlm. 7 Lijian Poltak Sinambela Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2006.hlm. 48


2. aturan hukum (rule of law), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. 3. transparansi (transparency), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. 4. daya tanggap (responsiveness), lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 5. berorientasi konsensus (consensus orientation), good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6. efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), setiap proses dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. 7. akuntabilitas

(accountability),

para

pembuat

keputusan

dalam

pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. 8. bervisi strategis (strategic vision), para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Sedangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang


baik tercermin dalam Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang mencakup: 11 1. asas

kepastian

hukum,

yaitu

asas

dalam

negara

hukum

yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. asas tertib penyelenggaran negara, adalah asas yang menjadi landasan ketentuan,

keserasian,

dan

keseimbangan

dalam

pengendalian

penyelenggaran negara. 3. asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. asas proposionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 6. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 11

dari

kegiatan

Penyelenggara

Negara

harus

dapat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peneyelenggaran Negara Yang Berbasis Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.


dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Sinambela, 12 ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk mekanisme yang menghasilkan good governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1. adanya legitimasi atau dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya. 2. adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stakeholders tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan. 3. adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut. 4. adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi. 5. tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas. 6. terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam penyedian pelayanan publik. 7. terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah dan civil society organization. 8. tersediannya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada

12

Lijian Poltak Sinambela Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2006.hlm. 51


kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

1.5.2 Kinerja 1.5.2.1 Pengertian Kinerja Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

adaministrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain kinerja pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerjanya karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai input bagi perbaikan dan peningkatan kinerjanya di kemudian hari. Menurut Mahsun, 13 kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasanya diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan 13

Mahsun, Mohamad, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta 2006. hlm. 25


atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja sesorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Selain itu kinerja didefenisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 14 Menurut Widodo, 15 dalam konsep birokrasi yang professional yang berbasis kinerja menjadi sangat luas. Setidaknya bidang cakupannya meliputi aspek: •

Kelembagaan aspek kelembagaan perlu dibangun agar dicapai lembaga yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

•

Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang professional dan kompeten merupakan salah satu faktor penentu birokrasi dalam mencapai tataran kinerja secara optimal. Karena itu, sumber daya manusia dalam birokrasi juga perlu dibangun, dalam arti ditingkatkan kompetensinya. Kompetensi ini merupakan kemampuan aparatur

pemerintah

berupa pengetahuan,

keterampilan, kecakapan, sikap, dan perilaku yag diperlukan dalam pelaksanaan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. 14 15

Lijian Poltak Sinambela Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2006.hlm. 137 Joko Widodo, Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja, Bayumedia Publishing, Malang 2005.hlm. vii


•

Ketatalaksanaan Aspek ketatalaksanaan juga perlu dibangun agar seluruh unsur lembaga dapat bekerja sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan metode yang telah ditetapkan.

•

Sumber daya keuangan dan peralatan Sumber daya keuangan dan peralatan dalam suatu organisasi juga menjadi faktor penentu tercapainya pada tataran optimal. Oleh karena itu, sumber daya ini juga perlu dibangun untuk mencapai efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya, baik berupa uang maupun peralatan yang diperlukan dalam beroperasinya organisasi.

1.5.2.2 Pengukuran Kinerja Kebutuhan terhadap pengetahuan tentang pengukuran kinerja sangat terasa pada saat sebuah entitas sektor publik menerapkan good governance. Hal tersebut terjadi karena pengukuran kinerja merupakan bagian tidak terpisah dari sistem pengendalian sektor publik. Pemahaman terhadap konsep dan pendekatanpendekatan pengukuran kinerja yang dipelajari dan diterapkan dengan benar memberikan kontribusi kemajuan dan prestasi yang dapat dinilai dengan obyektif. Menurut Robertson dalam Mahsun, 16 pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 16

Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta 2006.hlm. 25


pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja merupakan aktivitas menilai kinerja yang dicapai oleh organisasi, dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 17 Sedangkan menurut Mahsun, 18 pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Oleh karena sifat dan karekteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, efesiensi dan ukuran finansial. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi beberapa indikator anatara lain: 19 1. indikator masukan (input), misalnya: •

jumlah dana yang dibutuhkan;

•

jumlah pegawai yang dibutuhkan;

•

jumlah infrastruktur yang ada;

•

jumlah waktu yang ada.

2. indikator proses (process), misalnya: •

17

18

19

ketaatan pada peraturan perundangan;

Joko Widodo, Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja, Bayumedia Publishing, Malang 2005.hlm. 95 Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta 2006.hlm. 26 Ibid, hlm. 32


•

rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. indikator keluaran (output), misalnya: •

jumlah produk atau jasa yang dihasilkan;

•

ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. indikator hasil (outcomes), misalnya: •

tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan;

•

produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. indikator manfaat (benefit), misalnya: •

tingkat kepuasan masyarakat;

•

tingkat partisipasi masyarakat.

6. indikator dampak (impact), misalnya: •

peningkatan kesejahtraan masyarakat;

•

peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, menurut Palmer dalam Mahsun, 20 jenis-jenis indikator kinerja pemerintah daerah antara lain: 1. indikator biaya, misalnya biaya total, biaya unit 2. indikator produktivitas, misalnya jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu. 3. target

waktu,

misalnya

waktu

rata-rata

yang

digunakan

untuk

menyelesaikan satu unit pekerjaan. 4. volume pelayanan, misalnya perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai. 20



5. kebutuhan pelanggan, jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial. 6. indikator kualitas pelayanan 7. indikator kepuasan pelanggan 8. indikator pencapai tujuan Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mahsun, 21 cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup item-item sebagai berikut: 1. kebijakan (policy), untuk membantu pembuatan maupun pengimplentasian kebijakan. 2. perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting), untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. 3. kualitas (quality), untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi. 4. kehematan (economy), unuk me-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya. 5. keadilan (equity), untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat. 6. pertanggungjawaban (accountability), untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi keputusan.

21



Menurut

KepMenPan

63/2003,

kinerja

organisasi

publik

dalam

memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator-indikator seperti: 22 1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; b. Unit

kerja/pejabat

yang

berwenang

dan

bertanggungjawab

dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. 4. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

5. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk

bertanggungjawab

atas

penyelenggaraan

pelayanan

dan

penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

22

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.www.google.com, download 25 Februari


7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

1.5.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Suatu organisai modern, termasuk instansi pemerintah seperti pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Serdang Bedagai adalah organisasi dengan sistem terbuka yang dipengaruhi dan berinteraksi secara terus menerus dengan lingkungannya. Implikasi dari ini adalah bahwa kinerja organisasi tersebut tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternalnya. Kemampuan organisasi melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan akan banyak tergantung pada sumberdaya organisasi yang bersangkutan. Hal ini menunjukan bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sedangkan sumber daya organisasi umumnya dikelompokan dalam 3 bagian besar, yaitu sumber daya manusia,


sumber dana atau anggaran, sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan organisasi. 23 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu: 1. Faktor Internal Organisasi Variable internal yang mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dalam hal ini meliputi: a. Mekanisme hubungan kerja dalam organisasi dalam hal ini menyangkut bagaimana struktur dan pola hubungan dalam organisasi kantor pemerintah yang mempengaruhi kinerjanya. Berdasarkan hal tersebut, organisasi dilihat sebagai suatu sistem individu yang stabil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama lewat suatu struktur dan pembagian kerja. b. Sumber daya manusia Salah satu sumber daya yang penting bagi organisasi adalah manusia yang berkedudukan sebagai pegawai, karyawan, buruh, atau pekerja, bagaimanapun majunya teknologi dewasa ini mampu menggantikan sebagaian tenaga kerja, namun masih banyak kegiatan yang tidak dapat menggunakan alat perlengakapan mekanis dan sepenuhnya otomatis tersebut. Dalam hal ini sumber daya manusia yang diharapkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, dalam artian memiliki kemampuan kecakapan serta keterempilan dalam melaksanakan tugas sehingga pelayanan dapat diselenggarakan dengan tertib dan lancar. 23

Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.hlm. 58


c. Sarana dan prasarana Menurut Thoha, 24 faktor sarana dan prasarana disamping sumber daya manusia dan dana merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, sehingga ketersedian sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tugas-tugas sangat berperan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sarana dan prasarana dalam pelayanan di sini menyangkut segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga berfungsi dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 2. Faktor Eksternal Organisasi Sebagai suatu konsekuensi bahwa organisasi merupakan bagiaan dari lingkungan eksternal adalah pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi meliputi semua kekuatan yang timbul diluar batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi.

1.5.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor publik tidak terlepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari

24

Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.hlm. 82


persepektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Menurut

Badan Pemeriksa

Keuangan dalam Mahsun, 25

manfaat

pengukuran kinerja baik internal maupun eksternal organisasi sektor publik yaitu: 1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja. 2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. 6. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membentu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik yaitu: 26 1. Mendorong peningkatan kinerja. Dengan mengetahui hasil prestasi kerja, ketiga pihak yang terlibat dapat mengambil berbagai langkah yang

25

26

Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta 2006.hlm. 33 Siagian, Manajemen Sumberdaya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta 2004.hlm.227


diperlukan agar kinerja para pegawai lebih meningkat lagi dimasa-masa yang akan datang. 2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan. Keputusan tentang siapa yang berhak menerima imbalan berdasarkan penilain atas kinerja pegawai. 3. Untuk kepentingan mutasi. Kinerja seseorang dimasa lalu merupakan dasar bagi pengambilan keputusan mutasi baginya dimasa yang akan datang, ataupun bentuk mutasi tersebut seperti promosi, alih tugas, alih wilayah. 4. Guna

menyusun program pendidikan dan

pelatihan,

baik

yang

dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun

untuk

mengembangkan

potensi

pegawai

yang

ternyata

sepenuhnya digali dan yang terungkap melalui penilain kinerja pegawai. Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan bantuan bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karir yang paling tepat, dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentingan organisasi.

1.5.3 Aparatur Pelayanan Publik Kondisi saat ini menunjukkan bahwa aparatur pelayanan publik yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelitbelit, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta


mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Adapun yang dimaksud dengan aparatur pelayanan publik adalah pegawai Negara dan abdi masyarakat yang bekerja pada pemerintah serta melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Aparatur pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, efesien, efektif, bersih, transparan, dan bebas dari unsur KKN serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. 27 Dewasa ini, fungsi aparatur menjadi lebih kompleks tidak sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian saja, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi dari aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan; menjadi innovator dan creator yaitu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu bersemangat mengabdi dengan berorientasi pada

27

Sulasty, Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa Dalam Pelyanan Publik, Skripsi S-1, Universitas Sumatera Utara, 2007.hlm.9


fungsi pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. 28 Aparat dalam menyelenggarakan pelayanan publik berperilaku sebagai berikut :29 1. Adil dan tidak diskriminatif; 2. Peduli, telaten, teliti, dan cermat; 3. Hormat, ramah, dan tidak melecehkan; 4. Bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarutlarut; 5. Bersikap independen; 6. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit; 7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi Penyelenggara demi menjaga kehormatan institusi Penyelenggara di setiap waktu dan tempat; 9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; 10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; 11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan; 12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi; 13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki; 28 29

www.google.com, jurnal penelitian MSDM, akses 26 Fberuari 2009 Peratruran Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedomana Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, www. Goole.com, download 26 Februari 2009


14. Sesuai dengan kepantasan umum dan 15. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.

1.5.4 Struktur Organisasi dan Kantor Pelayanan Terpadu 1.5.4.1 Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpegaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Numberi dalam Khairil, yang menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaiman kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. 30 Hal ini mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Lebih lanjut Numberi menejelaskan bahwa ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah didesain, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. 31 Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan

30

31

Khairil, Kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2007.hlm 18-19 Malayu Hasibuan, Manajemen:Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Bumi aksara, Jakarta 2001.hlm.128


dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 32 Selain itu, Supriadi mengatakan bahwa struktur organisasi diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, wewnang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu system kerjasama. Lebih lanjut ia mengatakan apabila dilukiskan dalam kertas, struktur organisasi ini berupa sebuah gambaran bagan dalam mana bidang-bidang kerja itu atau orangorang yang memikul suatu fungsi dilukiskan menjadi kotak-kotak segi empat panjang, sedangkan hubungan kerja diantara mereka sebagai garis-garis penghubung diantara kotak-kotak tersebut.33 Organisasi pemerintah harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Memperhatikan pertimbangan tersebut, maka kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan: 34 •

visi dan misi organisasi jelas Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan

antara kemampuan sumber daya organisasi dengan

kebutuhan nyata masyarakat.

32 33

34

www.google.com, pengertian-struktur-organisasi-serta-empat-elemen-di-dalamnya-ilmupengetahuan-ekonomi-manajemen, akses 25 Februari 2009 Supriadi, dan syaiful Anwar, Dasar-dasar Perilaku Organisasi, UII Press, Yogyakarta, 2002.hlm. 30 Khairil, Kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2007.hlm 25


•

Organisasi flat atau datar Struktur organisasi berarti tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hirarki, organisasi cukup memiliki satu layer di bawah pucuk pimpinan. Dengan bentuk organisasi seperti itu maka proses dalam organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat karena dengan penghematan layer dalam struktur organisasi, maka waktu yang kurang diperlukan akan tereduksi.

•

Organisasi ramping atau tidak banyak pembidangan Dengan Organisasi yang ramping, maka jumlah pembidangan secara horisontal dapat ditekan seminal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya, sehingga span of control-nya berada pada posisi yang ideal.

•

Organisasi jejaring (networking organization) Dalam era globalisasi dewasa ini, harus ditumbuhkan organisasi jejaring, karena organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktifitas organisasi secara cepat dan efisien.

•

Strategi organisasi pembelajar Dalam suasana perubahan yang sangat cepat dewasa ini, diperlukan organisasi yang mampu mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut.

•

Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan professional Hal ini terkait dengan bentuk organisasi yang flat dengan layer structural yang minimal, maka sejan itu organisasi lebih banyak diisi oleh pejabatpejabat professional atau fungsional yang berkerja berdasarkan kompetisi


professional di bidang tertentu sesuai dengan core business organisasi yang bersangkutan. •

Organisasi bervariasi Organisasi terbuka untuk memiliki struktur yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, sesuai dengan kondisi dan prioritas misi masing-masing lembaga tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan kantor pelayanan

terpadu kabupaten sedang bedagai dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan ditentukan salah satunya oleh struktur organisasi yang dibentuk. Karena struktur organisasi akan menentukan pola perilaku individu dalam pencapain tujuan organisasi.

1.6 Defenisi Konsep Berdasarkan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah 1. Good Governance Good governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik berserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya

mereka

pelaksanaanya

dalam

sistem

menerapkan

pemerintahan

prinsip-prinsip

yang

seperti

mana aturan

dalam hukum,

transparansi, dan akuntabilitas.


2. Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Kinerja aparatur pelayanan publik dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 3. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat,

bidang

dan

hubungan

pekerjaan,

garis

perintah

dan

tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep Berikut ini akan diuraikan operasionalisasi konsep yang menjadi fokus penelitian yang dipilih penulis tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu: 1. Aturan hukum (rule of law), keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh. 2. Transparansi (transparency), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lemabaga dan informasi secara langsung dapat


diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. 3. Akuntabilitas (accountability), Akuntabilitas, bahwa proses pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 4. Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jumlah pegawai, tingkat pendidikan pegawai, keahlian, kterampilan dan kemampuan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.8 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi serta struktur organisasi.


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi seperti jawaban dari informan dan data tertulis serta menganalisisnya.

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. Kabupaten Deli Serdang yang resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 sesuai

Recommend Documents