1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Berbicara tentang Israel dan Palestina, orang akan merujuk kepada perang yang tidak ada hentinya, pembantaian, blockade Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Jerussalem Timur. Konflik ini dimulai setelah perang dunia kedua, ketika masyarakat Israel (Yahudi) berpikir untuk memiliki negara sendiri. Menurut sejarah mereka keluar dari tanah Israel setelah Perang Salib karena dituduh proKristen oleh tentara Islam, yang kemudian ditinggali oleh orang-orang filistin atau Palestine. Pikiran berbentuk zionisme didorong oleh genosida oleh NAZI pada Perang Dunia ke-II . Pilihan letak negara itu tentu saja adalah tanah leluhur mereka yang pada saat itu merupakan tanah jajahan Inggris, karena secara leluhur mereka memilikinya tapi juga secara religius beberapa tempat keagamaan Yahudi ada disana. Meskipun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung (alasannya karena sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik Israel). Sebaliknya negara-negara Arab berargumen bahwa adalah karena Jerman yang melakukan genosida maka tanah Jermanlah yang harus disisihkan untuk dijadikan negara yahudi.1 Jerusalem yang berdiri kokoh di pegunungan Yudea adalah kota suci bagi tiga agama monoteistik: Yudaisme, Kristen dan Islam. Menariknya, sepanjang sejarah kota itu bahkan sampai sekarang, selalu berada di pusat pusaran konflik geopolitik,
1
Fery Subagdja, ―Penyebab awal Konflik Palestina-Israel‖, 1 Januari http://forum.lareosing.org/showthread.php?t=6958, diakses 10 Maret 2009.
2009,
dalam
2
yang sekarang dimanifestasikan oleh Yahudi dan Palestina yang memperebutkan dominasi atas kota tersebut. Baik orang-orang Yahudi, Kristen maupun Islam sama-sama mengklaim sebagai yang berhak atas kota Jerusalem. Orang-orang Yahudi mendasarkan klaimnya kembali ke peristiwa yang terjadi pada abad 11 SM tatkala raja Daud mengalahkan dan merebut kota itu; bagi umat Kristiani kesucian kota itu diperoleh dari kehidupan serta karya Yesus dan penyaliban, wafat serta kebangkitan-Nya di Jerusalem; sementara bagi umat Muslim, Jerusalem menjadi penting karena di kota itu Nabi Muhammad SAW ber-Isra Mi‘raj. Ia melakukan perjalanan malam dari Mekkah dan kemudian Mi‘raj ke Sidrat Al Muntaha dari kota itu. Kesucian Jerusalem telah menjadi daya tarik bagi ketiga agama monoteistik untuk mengerahkan kekuatannya ke kota itu sejak zaman dulu.2 Kelahiran Israel pada 14 Mei 1948 telah menginisiasi konflik berkepanjangan antara Arab dengan Israel. Konflik bersenjata pertama antara Arab dengan Israel terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya kemerdekaan Israel. Pada saat itu, Israel belum memiliki angkatan bersenjata yang resmi, dan hanya mengandalkan organisasi paramiliter seperti Haganah, Irgun, Palmach yang berjuang tanpa komando. Sementara bangsa Arab di Palestina juga mengandalkan organisasi paramiliter Futuwa dan Najjada. Namun setelah itu, bangsa Arab didukung oleh negara-negara Arab disekitar Israel seperti Irak, Yordania dan Mesir untuk mendukung perlawanan Arab terhadap Israel. Di tengah-tengah peperangan, organisasi paramiliter Israel dilebur menjadi sebuah angkatan bersenjata yang disebut dengan Israeli Defense Forces, sehingga mereka memiliki kekuatan militer yang lebih terkomando dan rapi. Peperangan 1948 atau yang dikenal dengan nama 2
Trias Kuncahyono, Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir (Jakarta:Kompas), hlm 130
3
Al Nakba dimenangkan oleh Israel, setelah selama lebih dari satu tahun bertempur. Berakhirnya perang Al Nakba ini ditandai dengan dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab disekitarnya pada bulan Juli 1949. Dan pada tahun itu pula, eksistensi Israel sebagai negara ditegaskan dengan diterimanya Israel sebagai anggota PBB. Perang 1948 telah memunculkan persoalan pengungsi Palestina yang terusir dari kediamannya di Palestina. Sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab.3 Konflik bersenjata Arab dan Israel tidak berhenti di tahun 1949. Selama 17 tahun, ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel masih terus terjadi, khususnya dari Presiden Mesir pada saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser. Dirinya seringkali
mengeluarkan
pernyataan-pernyataan
yang
berisikan
tentang
keinginannya untuk menghancurkan Israel. Pada tahun 1967, terjadi konflik berikutnya antara Arab dan Israel. Israel yang telah mengerahkan kekuatan intelijennya ke seluruh wilayah negara-negara Arab, telah berhasil menghimpun informasi berkaitan dengan rencana negara-negara Arab untuk menyerang Israel. Israel melancarkan serangan pertamanya ke Mesir, yang dikhususkan ke pangkalan udara militer yang menjadi basis kekuatan Mesir dan selama 5 (lima) hari kemudian, Israel terus melancarkan serangan-serangannya ke negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perang yang dikenal juga dengan Six-Days War ini kembali dimenangkan oleh Israel, dan tidak hanya itu, Israel berhasil merebut wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran 3
Tri Darma Yudha Prihot Nababan, ―Sejarah Konflik Palestina Israel‖, 22 April 2008, dalam http://pirhot nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html.
4
Tinggi Golan (Golan Heights) dari Suriah. Secara faktual, aliansi kekuatan militer negara-negara Arab jauh lebih besar dibandingkan dengan Israel. Namun Israel berhasil memenangkan peperangan dan berhasil mengubah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah. Perang 1967 lagi-lagi menghasilkan problem pengungsi. Sekitar 250.000 penduduk Palestina menjadi bagian dari gelombang kedua pengungsi Palestina, dan bergabung bersama penduduk Palestina lain yang telah berada di pengungsian.4 Orang-orang Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun. Mereka hanya bisa menggunakan air dan listrik jika orang Israel mengizinkannya, dan berjalan bermil-mil untuk bekerja demi upah yang amat rendah. Bagi mereka yang pergi bekerja atau mengunjungi kerabat yang tinggal di dekat kamp pengungsian, perjalanan itu seharusnya tidak lebih dari 15 menit saja. Akan tetapi, kejadiannya sering berubah menjadi mimpi buruk karena pemeriksaan identitas di tempattempat pemeriksaan yang sering dilakukan, di mana para tentara yang bertugas melakukan kepada mereka pelecehan, penghinaan, dan perendahan. Mereka tidak dapat berpindah dari tempat A ke tempat B tanpa passport. Dan karena tentaratentara Israel sering menutup jalan untuk alasan ―keamanan,‖ orang-orang Palestina sering tidak dapat pergi bekerja, pergi ke tempat yang ingin mereka tuju, atau bahkan untuk menuju rumah sakit ketika mereka jatuh sakit. Bahkan, orangorang yang hidup di kamp-kamp pengungsian tiap hari hidup dalam rasa takut akan dibom, dibunuh, dilukai, dan ditahan, karena pemukiman orang-orang Yahudi
4
Ibid.
5
fanatik di sekitar kamp menjadi ancaman sesungguhnya mengingat pelecehan dan serangan yang dilancarkan oleh penduduk Yahudi fanatiknya.5 Masih terngiang dalam ingatan kita agresi besar-besaran Israel yang belum lama terjadi yaitu pada tanggal 27 Desember 2008, hari itu adalah hari ratapan warga Gaza. Pada hari itu telah lebih 18 bulan mereka menderita kelaparan dan kesulitan mendapat air bersih akibat blockade Israel dari seluruh lini. Hanya butuh 2 menit Israel mengunduh nyawa 200 orang lebih dan 700 orang menderita cacat seumur hidup.6 Pada awalnya serbuan dimulai dengan pesawat-pesawat canggih F16 yang memekakkan telinga di jalur Gaza. Jalur yang sempit itu hanya memiliki lebar rata-rata lima kilometer dengan bagian yang paling lebar tidak lebih dari 12 Km . Di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Israel, di sebelah Barat ada bibir laut Mediterania. Di Selatan ada sebuah celah sempit—kota Rafah— berbatasan dengan Mesir. Akan tetapi perbatasan ini dijaga oleh dua lapis pasukan. Lapis pertama oleh tentara Mesir dan lapis ke dua adalah tentara Israel. Dengan bom-bom cluster yang canggih, senjata terbaru buatan Amerika, Israel menghancurkan dan membombardir sasaran-sasaran sipil. Mereka tidak peduli apakah itu mesjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah, bahkan tempat-tempat penampungan pengungsi yang dikelola oleh PBB. Tidak puas dengan serangan udara, hari berikutnya tank-tank Israel merangsek masuk ke wilayah Gaza, menghantam dan meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada. Tanpa belas kasihan, seorang wanita yang mengibarkan bendera putih pun dihajar oleh peluru tank Israel, hingga tubuhnya hancur berserpihan. Tidak cukup dengan Tank
5
Harun Yahya, ―Zionisme: Sebuah Nasionalisme Sekuler Yang Mengkhianati Yudaisme‖ dalam http://www.tragedipalestina.com/yudaisme.html, diakses 13 Oktober 2009 6 Anwar M. Aris, ―Israel is Not Real‖ (Jakarta: Rajut, 2009) hlm 146
6
Markava, Israel melengkapi kekejamnnya dengan menaburkan sejata kimia fosfor putih. Korban yang terkena fosfor putih ini akan melepuh seluruh kulitnya hingga tulang belulang. Bermula saat Fatah kalah dalam pemilu 2006, Fatah menguasai Tepi Barat dan bekerja sama dengan Israel dan memblokade Gaza yang menjadi basis Hamas dari segala lini. Akibatnya jutaan warga Gaza terisolasi dan menderita gizi buruk. Atas dasar inilah Hamas meluncurkan roket ke wilayah Israel yang berdekatan dengan Gaza. Perlawanan Hamas atas kebiadaban Israel itu menjadi ―alasan‖ rezim Zionis meluluhlantakan Gaza dengan jet-jet tempur F15, F16, serta Helikopter Apache. 7 Israel menyalahkan Hamas dan berfikir bahwa Hamas berlindung di balik warga sipil. Namun itu hanya karangan mereka saja, mereka tidak memeperdulikan korban-korban dari kebiadaban mereka. Mereka memblokade semua perbatasan dan tidak ada satu pun bantuan makanan, tim medis dan obat-obatan yang di izinkan masuk ke wilayah Gaza. Terjadi pelanggaran HAM berat dan perang yang dilakukan Israel. Israel menyerang dan menbunuh para orang tua, wanita dan anakanak. Pada saat itu, Menlu Israel Tzipi Livni mengatakan jumlah korban yang besar di kalangan warga sipil Palestina adalah hal yang wajar sebagai akibat dari sebuah perang. Menurutnya perang adalah perang, korban bisa terjadi dan membantah bahwa pasukannya telah menghancurkan sekolah-sekolah, sebuah penjara dan sebuah masjid di Gaza. Menirut Livni, serangan Israel yang tiba-tiba memang untuk mengejutkan Hamas dan menuding Hamas sebagai pihak yang selalu melanggar gencatan senjata padahal adalah sebaliknya, Israel lah yang kerap memprovokasi Hamas. 7
Ibid, hlm 167
7
Israel memang selalu mengkambinghitamkan HAMAS sebagai kelompok Islam radikal yang bertujuan menghapus Israel, padahal Israel telah memblokade Gaza sejak lama. Secara rutin, Israel menutup jalur penyeberangan perbatasan menuju Gaza, yang berakibat pada kelaparan massal. Dalam sebulan terakhir, penyeberangan menuju ke Gaza dibuka selama 5 hari saja.8 Secara kronologis, betapa mengerikan genosida yang dilakukan Israel di Gaza pada 27 Desember 2008. Motif operasi militer Israel sejah awal pendirian rezim Zionis Israel hingga saat ini sama persis. Itulah propaganda Israel dan Barat menciptakan ketegangan berdarah di Palestina sebagai suguhan informasi dunia.9 Konflik Palestine-Israel dapat dikatakan sebagai konflik yang berkepanjanagan. Ada ketidakseriusan negara-negara yang berpengaruh seperti Amerika bahkan PBB sebagai organisasi perdamaian dunia dalam menyelesaikan konflik yang selalu menuai jalan buntu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul : “RESOLUSI PBB DALAM MENANGANI AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA
DAN
PENGARUHNYA
TERHADAP
PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAM OLEH ISRAEL KE PALESTINA” B. Identifikasi Masalah Adapun identifikasi dari masalah di atas adalah sebagai berikut. a. Sejauhmana keseriusan PBB dalam membuat resolusi untuk menangani pelanggaran HAM di Palestina? b. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina? 8
La Ode Sabaruddin, ―Analisa Serangan Israel terhadap Gaza‖ http://laodesabaruddin.wordpress.com/2009/01/01/analisa-serangan-israel-terhadap-gaza/ 9 Anwar M. Aris, Israel Is Not To Real (Jakarta : Rajut Publishing House,2009), hlm 177
dalam
8
c. Bagaimana PBB menerapkan Resolusinya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel? 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan sistematis maka dalam penyusunan makalah ini Penulis membatasi masalah–masalah yang akan dibatasi yaitu fokus pada kebijakan resolusi PBB terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel kepada Palestina. 2. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang dibuat sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah ―Sejauh manakah Resolusi PBB dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina?‖
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut. 1. Tujuan Penelitian a. Mempelajari sikap serta peran PBB dalam menanggapi Agresi Israel terhadap Palestina b. Mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Palestina c. Untuk mengetahui penerapan Resolusi PBB dalam menangani pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina 2. Kegunaan Penelitian a. Untuk mempelajari lebih dalam kajian politik internasional. b. Untuk mempelajari lebih dalan kajian organisasi internasional
9
c. Untuk mempelajari lebih dalam kajian HAM d. Dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan
masyarakat
pada umumya tentang perkembangan yang terjadi di bumi Arab yaitu Palestina. e. Dapat membantu memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah untuk membantu memberikan ide dalam penyelesaian pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina.
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 1. Kerangka Pemikiran Untuk mempermudah proses masalah penelitian ini, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari beberapa teori dan pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian. Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai landasan berpijak penulis dalam mengemukakan kerangka pemikiran. Memahami dinamika prilaku dan interaksi antar anggota masyarakat dunia tidak akan terlapas dari studi mengenai fenomena sosial, ekonomi dan politik. Pola-pola interaksi yang dilakukan oleh lebih satu negara , menunjukan kompleksitas interaksi suatu negara dalam Hubungan Internasional. Untuk lebih jalasnya sebagai awal dalam pembahasan, penulis mengutip pendapat seorang pakar Ilmu Hubungan Internasional. Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan mengenai cakupan hubungan internasional, yaitu : “Segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan,
10
proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan berfikir dari manusia”.10 Tampak bahwa fenomena yang ada dalam hubungan internasional akan melibatkan bangsa-bangsa yang mempunyai kedaulatannya masing-masing atau melintasi batas wilayah negara. Ruang lingkup hubungan internasional mencakup segala bentuk interaksi dan aspek-aspek internasional dalam kehidupan sosial manusia baik nasional maupun internasional. Bukan hanya kerjasama saja yang dibangun dalam hubungan internasioanal namun adanya konflik atau pun perang antar negara pun tidak terlepas dari adanya Politik Internasional yang menimbulkan aksi bukan respon satu sama lain seperti yang di tulis oleh K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, yang mengungkapkan bahwa Politik Internasional adalah : ―Studi mengenai pola tindakan negara terhadap linkungan sternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap system internasional, deterrence, dan pelaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi”. 11
Telah disebutkan bahwa dalam sebuah hubungan internasional tidak semua berjalan atas dasar kerjasama namun adapula pertentangan atau sustu konflik dalam pelaksanaan hubungan itu. Seperti yang diungkapkan oleh B.N Marbun dalam bukunya Kamus Politik yaitu: “Konflik dimaksudkan perwujudan dan/atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak, yang dapat merupakan dua orang atau bahkan dua golongan besar seperti negara. Kadang-kadang konflik digunakan juga untuk menyambut pertentangan antara pandangan dan perasaan orang (psikologis); percecokan; bentrokan” 12 10
Suwardi Wiriaatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan intrnasional (Jakarta : Pusaka Tinta Emas, 1970), hlm. 36. 11 K.J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26. 12 B.N. Marbun, SH ―Kamus Politik‖ (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2005), hlm 234.
11
Dasar dari sebuah konflik ini terkadang dipicu oleh salah satu pihak. Misalnya agresi suatu Negara, hal ini akan menimbulkan konflik yang sangat besar dan menimbulkan korban jiwa yang besar pula. Agresi juga dapat dikatakan sebuah penjajahan terhadap Negara yang berdiri secara sah. Seperti yang di tulis oleh B.N Marbun dalam Kamus Politik yaitu : “Penyerangan atau serangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agresi dapat dilakukan melalui intervensi, subversi, propaganda, penetrasi ekonomi dan politik dan bantuan militer kepada kelompok anti pemerintah”13 Dalam sebuah konflik atau pertentangan atau agresi seperti yang dikatakan sebelumnya pasti menimbulkan korban baik persaan ataupun secara fisik terlebih konflik yang lebih besar seperti perang antar kelompok atau bahkan negara. Dalam konflik yang sangat besar akan menimbulkan korban jiwa, adanya hak-hak manusia yang ditindas, manusia diperlakukan tidak seperti selayaknya manusia secara fitrah. Pengertian HAM sendiri menurut Soetandyo Wignjosoebroto dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat adalah sebagai berikut : “Hak-hak asasi manusia (HAM) – atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (human rights) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal14 sebagai hak-hak yang melekat15 pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.”16
13
Ibid, hlm 234 Dikatakan ‗universal‘ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. 15 Dikatakan ‗melekat‘ atau ‗inheren‘ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi 14
12
Istilah pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) atau dalam bahasa Inggris disebut gross violation of human rights tidak diterangkan dalam satu difinisi yang secara memadai memuat unsur-unsur tindak pidana tersebut. Istilah pelanggaran berat ham muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat ham biasanya bersifat meluas atau sistematik.17 Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg mendifinisikan kejahatan yang
dapat dikatagorikan pelanggaran berat HAM adalah sebagai
berikut : 1. Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes against peace) yang tediri atas perbuatan merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan; atau turut serta di dalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas. 2. Kejahatan Perang (War Crimes), yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berkelebihan atau semaumaunya, atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer. 3. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes against humanity). Termasuk dalam pengertian kejahatan ini adalah, pembunuhan, membinasakan, kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‗melekat‘ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. 16 Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, ―HAK ASASI MANUSIA KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN PENGERTIAN DARI MASA KE MASA‖ dalam http://sekitarkita.com/wpcontent/uploads/2009/07/ham_historis_sosiologis.pdf. 17 Abdul Hakim G Nusantara,‖ Pelanggaran Berat HAM dan Kebijakan Nasional Untuk Penanganan dan Penyelesaiannya‖, dalam http://www.komnasham.go.id/portal/filles/AHGNPelanggaran_Berat_HAM_dan_Kebijakan_Nas ional.pdf
13
memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut.18
Terjadinya konflik dengan berbagai pelanggaran tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada upaya untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai baik tekad yang dilakukan oleh pihak yang bertikai maupun pihak ketiga yang bersikap objektif sebagai mediator dalam pencapaian perdamaian dalam suatu konflik. Proses untuk mencapai perdamaian ini dalam kajian hubungan internasioanal lebih dikenal dengan istilah ―resolusi‖. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politikmiliter, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang 18
Ibid.
14
relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara esfektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.19 Definisi Resolusi sendiri menurut B.N Marbun dalam bukunya Kamus Politik yaitu sebagai berikut : 1) Keputusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau ketetapan yang ditetapkan oleh rakyat; 2) Pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal. Contoh : Resolusi PBB “20 Di dalam hubungan internasional bukan hanya aktor antar negara saja yang ikut terlibat, namun ada juga aktor lain yang ikut terlibat seperti organisasiorganisasi internasional. Aktor-aktor di dalam organisasi internasional ini bisa pemerintah dalam artian negara ataupun non-pemeritah yakni pihak swasta. Seperti dikatakan Clive Archer dalam bukunya : ”International Organization”, yaitu: ‖Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.”21 Organisasi internasional bergerak bukan hanya dalam bidang kejasamakerjasama internasional saja melainkan bergerak untuk membantu menyelesaikan masalah isu-isu tertentu seperti yang dikatakan oleh Paul R. Viotti dan MarkV. Kauppi dalam bukunya International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism dan Beyond, peran organisasi internasional yaitu:
19
Andi Widjajanto, ―Empat Tahap Resolusi Konflik‖, dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-04,id.html 20 B.N Marbun, Op. Cit., hlm.472 21 Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, Introduction to International Relation: Power and Justice (New Delhi: Prentice Hall, 1986) hlm. 276.
15
”Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang 22 dibuat oleh negara-negara”
Berdirinya suatu organisasi dan keputusan-keputusan yang diambil dari organisasi tersebut tentu tidak terlepas dari adanya hukum internasional. Hukum internasional ini mengatur segala kegiatan ataupun aktivitas yang bersifat internasional baik negara, organisasi internasional maupun individu yang melakukan aktivitas internasional. Mochtar Kusumaatmadja dalama bukunya Pengantar Hukum Internasional mengatakan : ”Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : a. Negara dengan negara. b. Negara denagn subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum 23 bukan negara, satu sama lain.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diciptakan untuk menjaga pedamaian dan keamanan internasional, seperti tercantum dalam Pasal 1 (1) Piagam PBB yaitu: “PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat universal, bertindak secara objektif dan non-etatique, yaitu menghilangkan sifat subjektif negara, menghapus pengutamaan kepentingan politik nagara, mengutamakan kepentingan internasional di atas kepentingan nasional.”24 Konflik Palestina dan Israel sudah berlangsung selama enam dasawarsa sejak para pegiat Zionis Yahudi memproklamasikan kemerdekaan Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948. Yang terjadi sesungguhnya bukanlah konflik yang 22
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond (New York: Allyn & Bacon, 1993) hlm. 135 23 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Binacipta, 1990) hlm. 1 24 Rudi Natamihardja,‖ PBB Berbau 'Etatique'‖, dalam http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009012623170976
16
didasarkan atas agama, melainkan konflik politik, ekonomi, kemanusiaan, hukum, nasionalisme, dan keserakahan manusia. Setelah Kekaisaran Turki runtuh, Palestina dikategorikan sebagai daerah mandat LBB dan kemudian diteruskan PBB sebagai bagian dari trusteeship (perwalian). Inggris, sebagai pemegang mandat Palestina sejak tahun 1922, tidak mampu mengendalikan bentrokan yang terjadi antara bangsa Arab Palestina yang terdesak dengan imigran Yahudi yang semakin membanjir. Setelah mengalami proses yang panjang akhirnya Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 181 (II) pada 29 November 1947 yang kemudian dikenal sebagai UN Partition Plan yang isinya menyetujui rencana membagi Palestina menjadi tiga bagian; 1. Negara Arab, dengan wilayah Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur Gaza dan kota pelabuhan Jaffa 2.
Negara Yahudi, dengan wilayah Safad, Tiberias, Beisa, Haifa, Tulkarm, Ramleh, Sahara Negeb dan Jaffa
3. Jerusalem dan Bethlehem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional Keputusan PBB ini diterima Yahudi namun ditolak Arab Palestina yang menganggap pembagian tersebut tidak adil dan melawan kehendak mayoritas penduduk asli Palestina. Proklamasi kemerdekaan Israel tepat sehari setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina yaitu pada tanggal 14 Mei 1948 yang kemudian diperingati oleh bangsa Palestina sebagai Hari Nakbah (hari bencana), merupakan puncak tercapainya cita-cita Kongres Zionis pada tahun 1897. Beberapa jam kemudian Presiden Truman mengakui secara de facto negara baru ini atas nama AS. Dengan kemerdekaan itu, cita-cita orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri, telah tercapai. Mulai hari
17
itu, milisi bersenjata Yahudi menggunakan momentum hengkangnya pemerintah protektorat Inggris dari wilayah Palestina dengan merampas sebanyak mungkin wilayah dan mengusir penduduk asli Palestina. Situasi kacau balau di Palestina saat itu memicu meletusnya perang Arab-Israel pertama. Agresi besar-besaran Israel kembali terjadi selama 22 hari sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai 17 Januari 2009. Hingga hari ke sembilan, gempuran demi gempuran yang dilakukan Israel telah menelan korban lebih dari 400 orang tewas. Sebagian besar korban merupakan warga sipil yang tak berdosa, termasuk anakanak, kaum perempuan dan orang-orang tua. Tindak biadab kaum Yahudi ini juga menyebabkan hampir 2.000 orang lainnya luka-luka serta sekitar 1,5 juta penduduk Gaza terancam kelaparan. Selain itu, serangan Israel telah merusak sejumlah infrastruktur di Jalur Gaza.25 Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi terkait agresi brutal Israel di Jalur Gaza. Resolusi itu didukungan 14 anggota Dewan Keamanan kecuali AS, satu-satunya anggota Dewan Keamanan yang abstein atas resolusi itu. Resolusi tersebut menyerukan "gencatan senjata sesegera mungkin, yang berlangsung lama dan setiap pihak harus menghormati penuh gencatan senjata" di Jalur Gaza. Resolusi yang draftnya disusun bersama antara negara-negara Arab, AS, Inggris dan Prancis juga memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza, namun tidak dijelaskan dengan detil kerangka waktu penarikan mundur pasukan Israel.26
25
http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/01/03/73853/Jet-Jet-TempurIsrael-Terus-Gempur-Gaza 26 http://www.eramuslim.com/berita/dunia/dk-pbb-akhirnya-keluarkan-resolusi-gaza-as-abstein.htm
18
Dari teori di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa organisasi internasional dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik terlebih PBB yang mengikrarkan sebagai organisasi perdamaian dunia. Dalam hal ini PBB tentu harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang di ambil dan tidak memihak pada salah satu pihak. Resolusi PBB yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh dunia internasional harus mampu menekan konflik antar negara termasuk Konflik Israel-Palestina. Banyak dunia internasional yang mengecam invasi Israel terhadap Palestina, PBB yang notabene terdiri atas negara-negara harus mampu mendengarkan suara rakyatnya tanpa adanya kepentingan elit politik tertentu. Dari uraian di atas penulis menyatakan asumsi sebagai berikut. 1) PBB akan lebih proporsional dan professional dalam menangani masalah Israel-Palestina 2) PBB akan memberikan sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran HAM dan perang yang terjadi di Palestina 3) Kebijakan PBB akan membuat Israel mundur dari tanah Palestina 4) Diterbitkannya Resolusi PBB disambut baik oleh Israel dan Palestina serta dunia internasional karena dapat mewujudkan perdamaian internasional. 2. Hipotesis Dari kerangka teoritis di atas, penulis memunculkan hipotesis sebagai berikut: Jika Resolusi PBB di dukung sepenuhnya oleh negara-negara di dunia dan diterapkan secara tegas maka pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina akan dapat dihindari ditandai dengan baik bangsa Israel maupun Palestina satu sama lain akan mengakui hak untuk hidup.
19
3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis) Dalam membantu penganalisisan penelitian, maka penulis membuat suatu definisi operasional, yaitu: Tabel 1.1 Operasional Variabel dan Indikator Variabel dalam
Indikator
Verifikasi
Hipotesis (teoritik)
(Empirik)
(Analisis)
Variabel Bebas:
1. Pembagian wilayah
1. Data (fakta dan
Jika Resolusi PBB
antara Israel dan
angka) mengenai
di dukung
Palestina
Resolusi PBB 242
sepenuhnya olesh
pada tahun 1967 dan
seluruh negara-
338 pada tahun 1973.
negara di dunia dan diterapkan secara Tegas
2. Tuntutan agar Israel
2. Data (fakta dan
mundur dari wilayah-
angka) mengenai
wilayah yang
resolusi DK PBB
didudukinya dalam
1397 pada tahun
Perang 1967 dan 1973
2002 dan Resolusi 1515 pada tahun 2003
3. Tuntutan untuk
3. Data (fakta dan
menjamin warga sipil,
angka) mengenai
Tuntutan penghentian
Declaration of
semua tindakan
Principles pada
kekerasan, termasuk
tanggal 13
semua tindakan teror,
September 1993,
provokasi, hasutan dan
yaitu pembangunan
kehancuran.
pemukiman Yahudi
20
dilanjutkan di wilayah-wilayah yang tidak sah. 4. Menekankan pentingnya
angka) mengenai
keselamatan dan
resolusi DK PBB
kesejahteraan semua
1850 pada tahun
warga sipil.
2009
5. Penarikan mundur
Variabel Terikat: maka pelanggaran
4. Data (fakta dan
5. Data (fakta dan
tentara Israel dari Gaza
angka) mengenai
dan Jericho,
Resolusi Umum DK
memberikan bantuan
PBB No. 194 yang
kemanusiaan (medis
dikukuhkan setiap
bahan makanan).
tahun.
6. Tembok rasilais membelah Palestina.
6. Data (fakta dan angka) pada
HAM oleh Israel di
tanggal 26 Juli
Palestina akan
2002 Israel
dapat dihindari
mengesahkan pendirian Tembok pemisah sehingga rakyat Palestina ‖dikurung‖ , akses ekonomi dipotong, sulit mencari air bersih, dll 7. Adanya penyerangan
7. Data (fakta dan
terhadap warga sipil,
angka) mengenai
anak-anak, wanita dan
serangan brutal Israel
21
orang tua, sekolah-
tersebut baik lewat
sekolah dan mesjid
udara maupun darat.
yang dilakukan oleh Israel terhadapwarga Palestina.
8.Adanya korban yang melepuh terkena fosfor.
8. Data (fakta dan angka) mengenai senjata yang digunakan Israel atas agresinya terhadap bumi Palestina.
9.Adanya pelanggaran-
9. Data (fakta dan
pelanggaran setelah
angka) mengenai
dibuatnya kesepakatan
beberapa pelanggaran
damai, pelanggaran
setelah dibuatnya
dalam gencatan senjata.
perjajnjian damai.
10. Para petani Palestina
10. Data (fakta dan
mengalami kerugian
angka) mengenai
dan ekonomi penduduk
banyaknya pertanian
semakin merosot
Zaitun yang dibakar oleh Pasukan Israel.
22
4. Skema Kerangka Teoritis Gambar 1.1 Skema Kerangka Teoritis
PALESTINA
ISRAEL
Kepentingan Nasional
Kepentingan Nasional
PELANGGARAN HAM, KONFLIK BERSENJATA
PBB RESOLUSI/MOU
Penyelesaian HAM
Pelanggaran HAM Semakin Meningkat
23
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 1. Tingkat Analisis Tingkat analisisnya Anslisis Korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama. 2. Metode Penelitian Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan historis. Metode Penelitian Deskrptif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikann data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Peneliti juga menggunakan Metode Penalitian Historis yaitu peneliti bermaksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Keabsahan metode ini ditentukan oleh sumber datanya dan keakuratan
24
dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya. Metode historis adalah usaha untuk memberikan interprestasi dari trend yang naik-turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarangdan dapat meramalkan keadaan yang akan datang. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teknik pengumpulan data berdasarkan penelaahan literature baik itu data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, laporanlaporan, catatan-catatan, berita-berita dari surat kabar, majalah serta internat tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitam dengan masalah yang penulis teliti. Peneliti juga melakukan wawancara kepada para ahli dalam malaksanakan penelitian ini. Hal ini dilakukan guna melengkapi data-data yang relevan.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi Penelitian 1. Perpustakaan FISIP, Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar 68 Bandung 2. Kedutaan Besar Palestina Jl. Diponegoro No. 59, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia Phone : (62-21) 323-521, 314-5444
25
3. Departemen Luar Negeri RI (DEPLU) Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 4. UNIC JAKARTA Jl. Ki Mangaun Sarkoro No. 21 Menteng - Jakarta Pusat 10310 2. Lama Penelitian Lama Penelitian dilaksanakan sejak bulan September 2009 sampai Februari 2010
26
27
F. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
RESOLUSI PBB DALAM MENANAGANI AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA Subjudul-subjudul
dalam
Bab
ini
berisi
uraian/informasi
umum/dasar/wal mengenai tema/masalah yang dijadikan variable independen (bebas) BAB III PELANGGARAN
HAM
YANG
DILAKUKAN
ISRAEL
TERHADAP PALESTINA Subjudul-subjudul
dalam
Bab
ini
berisi
uraian/informasi
umum/awal mengenai tema/masalah yang dijadikan variable dependen (terikat). BAB IV PENERAPAN RESOLUSI DK PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM OLEH ISRAEL DI PALESTINA Bahasan /uraian/jawaban terhadap hipotesis dan indicator-indikator penelitian (baik indicator variable bebas maupun variable terikat) yang dideskripsikan dalam data (fakta-fakta dan angka-angka). Bahasan Bab ini harus melihat kembali table operasionalisasi di Bab I (Pendahuluan). Subjudul-subjudul dan materi dalam bab ini berisi dan mencerminkan urain data (fakta-fakta dan angka-angka) yang menjawab indicator variable bebas dan variable terikat. BAB V
PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan (Bab IV). Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tapi
28
jelas dan informatif. Pada bagian akhir ditulis suatu penegasan bahwa hipotesis penelitian diterima atau ditolak.
