BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung
jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama, dalam hal teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan penyelenggaraan haji, utamanya melalui pembenahan sistem dalam berbagai aspek, termasuk aspek pembinaan petugas. Mengingat petugas haji merupakan unsur penting yang mempunyai peranan strategis dan turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dari tahun ke tahun terlihat antusias masyarakat untuk menunaikan rukun Islam ke lima semakin besar. Ini dapat difahami mengingat haji bukan saja ibadah yang mengandung kebiasaan secara sosio religius, namun juga menjadi tradisi yang sudah semakin lama berakar di kalangan masyarakat muslim Indonesia terhadap ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota ibadah haji paling besar terhadap Indonesia. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan ibadah haji harus dilakukan secara baik dan professional. Memang tidak diketahui kapan umat Islam Indonesia mulai melakukan perjalanan ibadah haji, namun perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji telah terdapat sejak awal masuknya Islam ke negeri ini. Suatu pendapat menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengadakan ibadah haji
1 Universitas Sumatera Utara
2
ke Makkah sejak abad 12 Masehi dan sejak itu setiap tahunnya selalu ada jamaah yang berangkat ke tanah suci (Media Indonesia,2002). Ibadah haji adalah ibadah fisik yang memerlukan baik kesehatan atau ketahanan stamina yang prima maupun kekuatan mentalitas. Kekuatan tersebut diperlukan dalam seluruh prosesi ibadah haji semenjak dari tanah air, menuju Arab Saudi, berada di Arab Saudi maupun kembali lagi di tanah air. Dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam dari seluruh dunia setiap tahunnya mengandung makna dan nilai-nilai moral yang tinggi yang diperlukan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang ideal dan unggul. Hal ini tergantung kepada orang yang melaksanakannya dan manusia yang mampu menangkap makna yang subtansial dan seluruh rangkaian ibadah haji dari mulai mengenakan pakaian ihram, wukuf, melontar jumroh, tahalul, thawaf, sa’i dan lain sebagainya (UIN-Jakarta, 2008). Dalam undang-undang No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji diisyaratkan tiga hal yang harus diupayakan secara konsisten dan terus menerus oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: 1) Pembinaan yang mencakup bimbingan, penyuluhan dan penerangan 2) Pelayanan yang terdiri dari pelayanan administrasi, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya 3) Perlindungan yang meliputi keselamatan, keamanan serta asuransi perlindungan dari pihak lain yang merugikan jamaah (Media Indonesia, 2002).
Universitas Sumatera Utara
3
Peningkatan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji/jamaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga diperoleh haji mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan agar tidak terulang kembali kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga Negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002). Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat dan nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Kantor Kementerian Agama Kota Medan merupakan salah satu instansi yang berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk calon jamaah haji. Untuk itu penulis akan mengkaji tentang : “Analisa Pelayanan Prima di Kantor Kementerian Agama Kota Medan.”
3 Universitas Sumatera Utara
4
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pelayanan Prima di Kantor Kementerian Agama Kota Medan?” 1.3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
a.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan prima di Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
b.
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: a.
Bagi Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Sebagai bahan masukan (input) dalam pemberian pelayanan prima terhadap calon jamaah haji dan dapat memberikan sebuah kontribusi di bidang haji melalui sebuah service quality yang baik.
b.
Bagi Penulis. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Manajemen Pelayanan Prima di Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
c.
Bagi Peneliti Lain Sebagai pedoman atau referensi bagi peneliti lain atau rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang atau permasalahan yang sama.
Universitas Sumatera Utara
5
1.4.
Jadwal Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bidang Haji dan Umroh Kantor Kementerian
Agama Kota Medan yang berlokasi di Jln. Sei Batu Ginging No. 12, Medan. 1.5.
Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membuat
sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang masalah atau alasan mengapa penulis ingin menulis judul, serta menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II
: PROFIL INSTANSI Dalam bab ini penulis akan menguraikan sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Medan, struktur organisasi, dan uraian tugas.
BAB III : PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas tentang penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisa Pelayanan Prima di Kantor Kementerian Agama Kota Medan. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan menyeluruh sesuai dengan topik penelitian dan kemudian menguraikan saran yang relevan dengan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan.
5 Universitas Sumatera Utara
