BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, menumbuhkan pola pikir dikalangan masyarakat untuk mengadu nasib mereka di luar negeri. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU No.13 Tahun 2003) menyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pola pikir tersebut diikuti juga dengan meningkatnya kasus-kasus tentang TKI khususnya TKI yang bekerja di luar negeri, baik itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen tenaga kerja atau agen keberangkatan yang dikenal dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PPTKIS) atau mengacu pada perusahaan perekrutan tenaga kerja migran swasta, yang pada umumnya antara lain dikenal sebagai agen tenaga kerja, agen penempatan tenaga kerja atau agen tenaga kerja swasta yang
1
2
sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PJTKI). Sebagai contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo Pratama, karena telah menempatkan empat Buruh Migran Indonesia (BMI) secara non prosedural ke Rusia. Sebanyak tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bali yang semuanya wanita/ tenaga kerja wanita (TKW) yang sempat dipenjara di Rusia.1 Mereka adalah Ni Ketut Sukerni (Tempat Tanggal Lahir Sangsana 2 Maret 1982, dengan nomor paspor A0491163), Yanika Sriwedari (Tempat Tanggal Lahir Karangasem dengan nomor paspor A0489558) dan Ni Kadek Yuli Marisa Dewi (Tempat Tanggal Lahir Badung 29 Juli 1982 dengan nomor paspor A1649489). Juga ikut dipenjara di Rusia seorang TKI lainnya yang diduga bukan berasal dari Bali yakni atas nama Jessica Herlina Mila Agnesia Tobo (Tempat Tanggal Lahir Sabu 4 Juli 1988 dengan nomor paspor A5054020). Keempat TKI tersebut sudah tiba ke Indonesia pada 6 November 2014 lalu, setelah sempat dipenjara di Isuram 8 City of Kazan Tatarstand, Rusia sejak 23 September 2014.2 Muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan nasib calon TKI dan atau TKI yang semakin beragam dan bahkan berkembang menjadikan hal tersebut sebagai isu nasional maupun internasional. Terkait dengan kasus tersebut di atas, sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mengeluarakan kebijakan-kebijakan, maupun regulasi1
BNP2TKI, 2014, TKI Ditahan Petugas Rusia , BP3TKI Bali Pelajari Pelanggaran PPTKIS, URL: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI-Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-Bali-PelajariPelanggaran-PPTKIS-- , diakses pada tanggal 23 Maret 2015. 2 Dewa Putu Sumerta, 2014, Tiga TKI asal Bali Dipenjara di Rusia, URL : http://nasional.inilah.com/read/detail/2153486/3-tki-asal-bali-dipenjara-di-rusia,, diakses pada tanggal 23 Maret 2015.
3
regulasi terkait dengan TKI, selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan Ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada majikan atau perusahaan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkrit dalam melaksanakan dan mewujudkan hal atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh warga negara. 3 Diundangkannya UU No.13 Tahun 2003, Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU No.39 Tahun 2004).
3
Djumadi, 2008, Hukum Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.
4
Pengaturan
melalui
undang-undang
tersendiri
ini,
diharapkan
mampu
merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI di luar negeri dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitasi dari siapapun. Aturan hukum terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri yaitu UU No. 39 Tahun 2004,
Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dikeluarkannya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri. Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa: (1).Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain : a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional. b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di dalam penulisan ini disebut dengan UUD 1945), maka UU No.39 Tahun 2004 ini harus memberikan perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan dan
5
keselamatan kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintah Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan sifat hukum perburuhan/ketenagakerjaan menjadi publik serta ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas, tidak hanya pada aspek hukum pada hubungan kerja saja, tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (pra employment), dan sesudah hubungan kerja (post employment) karena itulah sangat tepat jika istilahnya disebut dengan hukum Ketenagakerjaan. 4 Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka di perlukan pelayanan dan tanggungjawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BNP2TKI), yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga
4
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta (selanjutnya disingkat Lalu Husni I), hlm.v.
6
memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan. 5 Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman TKI keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.6 Fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus TKI ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan TKI yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawarmenawar, maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai
5
Lalu Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjann Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lalu Husni II),hlm.54. 6 Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial,Sarana Bhakti Persada, Jakarta, hlm. 34.
7
pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari luar negeri. 7 Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kasus pelanggaran pelaksanaan penempatan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo Pratama tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta oleh PT. Nahelindo Pratama)”. 1.2 Rumusan Masalah Dari uraian diatas, penulis menyampaikan beberapa masalah yang kemudian akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS ?
7
I Dewa Rai Astawa, 2006, Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, hlm.3.
8
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama ? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Penulisan ilmiah berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka perlu ditentukan secara tegas mengenai batasan-batasan materi yang akan dibahas sehingga memudahkan dalam menyimak pengertian maupun dalam penyampaian isi dari permasalahan yang dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan apa yang menjadi persoalan dapat diuraikan secara tepat dan sistematis yang berfungsi menjamin adanya keutuhan dan ketegasan serta mencegah kekaburan permasalahan. Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS. 2. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama. 1.4 Orisinalitas Penelitian Skripsi yang berjudul “Pelaksanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT. Nahelindo Pratama)”, dengan rumusan masalah Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke Luar Negeri oleh PPTKIS Dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non
9
prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama, tidak terdapat karya dengan judul dan rumusan masalah yang sama yang pernah diajukan, pernah ditulis, atau diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Namun adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini di luar Fakultas Hukum Universitas Udayana antara lain :
JUDUL
TAHUN
TEMPAT
RUMUSAN
PENELITIAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS
TENAGA
MASALAH 2009
Fakultas Hukum Universitas Udayana
1.Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan
Dinas
KERJA
Tenaga
Kerja,
TRANSMIGRASI
Transmigrasi
DAN
Kependudukan
KEPENDUDUKAN
Propinsi Bali dalam
PROPINSI
rangka
BALI
dan
penempatan
DALAM RANGKA
para
PENEMPATAN
Indonesia (TKI) yang
TENAGA
bekerja keluar negeri
KERJA
tenaga
kerja
10
INDONESIA
2.Apakah
YANG
langkah
yang
dilaksanakan
oleh
BEKERJA
KELUAR NEGERI
langkah-
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan
Kependudukan propinsi Bali untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja ANALISIS
2012
Fakultas Hukum
1.Apa
tanggung
YURIDIS
Universitas
jawab
Perusahaan
TENTANG
Lamongan
Jasa
Tenaga
Kerja
TANGGUNG
Indonesia
(PJTKI)
JAWAB
terhadap
Tenaga
PERUSAHAAN
Kerja Indonesia (TKI)
JASA
TENAGA
KERJA INDONESIA (PJTKI)
peran
pemerintah
dalam
melindungi
Tenaga
TERHADAP TENAGA
2.Bagaimanakah
KERJA
Indonesia (TKI)
Kerja
11
INDONESIA (TKI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG
NO.39
TAHUN
2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA
INDONESIA
DI
LUAR NEGERI
Letak Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi diatas yaitu lokasi pembahasan kasus dilakukan dan seluruh isi rumusan masalahnya yang berbeda, sehingga hasilnya pun akan berbeda. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian terkait dengan prosedur pelaksanaan penempatan kerja tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain :
12
1.5.1 Tujuan Umum 1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS. 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali. 1.5.2 Tujuan Khusus 1. Untuk memahami lebih dalam tentang prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS. 2. Untuk memahami lebih dalam perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali. 1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis 1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori, konsep dan asas hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. 2. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan. 1.6.2 Manfaat Praktis 1. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
13
2. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan skripsi ini dan bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian pada masa yang akan datang. 1.7 Landasan Teoritis Pada umumnya negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan TKI pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian TKI. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi”maka TKI dapat menuntut sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.
14
Hak dan kesempatan tenaga kerja yang ingin menjadi calon TKI/TKI berdasarkan Pasal 8 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : Hak dan kesempatan calon TKI : Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan; f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri; h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Kewajiban TKI berdasarkan Pasal 9 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
15
Ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan perlindungan bagi seluruh TKI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Penempatan TKI di luar negeri di dasarkan oleh beberapa asas, adapun asas penempatan kerja meliputi hal berikut : 1. Asas terbuka : pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas meliputi jenis kerja, jam kerja, dan upah. 2. Asas bebas : pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaanya dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak ada unsur pemaksaan. 3. Asas objektif : pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok dengan pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dengan harus memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 4. Asas adil dan setara : penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tidak berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan politik. 8 Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKI yang bekerja di luar negeri,berkaitan dengan perlindungan terhadap para pekerja, Imam Soepomo membagi perlindungan kerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
8
R.Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.71.
16
1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya. 3. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. 9 1.8 Metode Penelitian Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Metode juga dapat diartikan sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data, dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan fondasi terhadap setiap tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek. 10 Metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data,
9
Zainal Asikin et. Al. 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.
97. 10
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.
17
teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel penelitian, serta pengolahan dan analisis data. Berikut uraiannya : 1.8.1 Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.11 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan pengamatan di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Penelitian yuridis empiris ini tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Penelitian ini sebagai pendekatan pada masalah aspek hukum pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk
11
Hilman Hadikusuma H, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.61.
18
memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas empiris dalam masyarakat. 1.8.2 Jenis Pendekatan Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu : 1. Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach). Pendekatan undang-undang (statute apparoach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya dan undang-undang Dasar dengan undang-undang Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti perlu mencari ratio legis dan ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis terhadap suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang tersebut maka akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu
19
yang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 12 2. Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Pendekatan berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada kenyataan. Menurut pendekatan ini pendekatan fakta merupakan pada kenyataan yang benar-benar terjadi menurut fakta sejarah. Fakta ini dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. 13 1.8.3 Sifat Penelitian Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian empiris yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan khususnya melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI. Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam perlindungan hukum terhadap TKI.
12 13
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94. Ibid.
20
1.8.4 Data dan Sumber Data Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi : 1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu pula, data primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan. 14
Penelitian ini
merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu : a. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BP3TKI) b. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (yang selanjutnya di dalam penulisan ini disebut dengan Disnakertrans Prov.Bali). c. PPTKIS PT. Nahelindo Pratama. 2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari peneliti dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 15 Data sekunder dapat dibagi lagi menjadi: a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang14
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 202. 15
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.
21
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. 16 Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, UU No.39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No Kep 104A/MEN/2002, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. 17 c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang terdapat di internet. 18 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyebutkan bahwa dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan 16
Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47. Ibid, hlm. 54. 18 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 32. 17
22
data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran quitionaire/angket. Penyusunan tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: 1. Teknik Studi Dokumen Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yakni berupa literatur-literatur hukum ketenagakerjaan. 2. Teknik Wawancara (Interview) Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas dan reabilitas. Metode wawancara yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau interview guide19. penulis merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau informan yang dalam hal ini berasal dari PPTKIS (PT. Nahelindo Pratama), BP3TKI, dan Disnakertrans Prov.Bali.
19
Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.
23
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian Teknik penentuan sampel penelitian mempergunakan teknik non propability sampling, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan pengambilan beberapa sampel dianggap mewakili BP3TKI dan Disnakertrans Prov.Bali. Bentuk yang dipergunakan yaitu dengan penarikan sampel dilakukan bedasarkan tujuan tertentu yang sampel dipilih atau ditentukan sendiri. Penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dalam proses penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Kriteria tersebut diantaranya : sampel yang bersangkutan mengerti dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan TKI dan penempatan TKI di luar negeri, serta sampel dapat memberikan data-data yang akurat tentang pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri. 1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ilmu hukum empiris mengenal model-model analisis seperti: analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 20 Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data ini disajikan secara deskriptif, yaitu pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai penelitian terhadap
20
Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.47.
24
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap TKI. Sedangkan untuk menguraikan dan menjelaskan pengertian tentang masalah hukum yang data-datanya telah terkumpul dilakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh suatu kesimpulan dan kejelasan dalam pembahasan masalah.
