BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin berkembang. Indonesia yang merupakan Negara berkembang tentunya harus mengupayakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan
rakyatnya.
Keberadaan
Indonesia
sebagai
Negara
berkembang tidak terlepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang nyata dan fundamental adalah masalah kemiskinan dan disparitas distribusi pendapatan. Untuk kasus Indonesia jumlah penduduk miskin yang didata Departeman Sosial pada tahun 2000 adalah sebesar 40% dari penduduk Indonesia. Menko Kesra menargetkan dari 19% jumlah penduduk miskin akan turun menjadi 14% di tahun 2004. Namun dalam sebuah seminar “Peta Penduduk Miskin di Indonesia” di Jakarta (2004), Ketua Tim Pemetaan Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Dedi Walujadi mengatakan, 42,8 juta jiwa atau 20% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2004 yang sebanyak 214 juta jiwa, jumlahnya akan terancam kian membengkak menjadi 37%. Padahal, tahun 2003 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 37,3 juta jiwa. Pada tahun 2006, BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret mencapai 39,05 juta (17,75 persen) atau meningkat sebesar 3,95 juta dari data tahun sebelumnya. Data kemiskinan agregat itu dihitung menggunakan data SUSENAS dengan metode estimasi nilai konsumsi makanan (setara 2.100 kilo kalori per hari) dan kebutuhan dasar non makanan yang selanjutnya disebut
garis kemiskinan. Di lain pihak, Bank Dunia menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49,5 persen, Bank Dunia menggunakan standar penghasilan USD 2 per hari (Mufraini, 2006:130). Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tercatat penduduk Indonesia yang tergolong penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Meskipun jumlah penduduk miskin terus menurun dari tahun ke tahun tapi jumlah tersebut masih tergolong besar mengingat Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia (BPS, 2011). Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu telah hadir lembaga pengelola zakat, seperti badan amil zakat yang memberikan bantuan berupa ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Berkaitan dengan ZIS, terutama zakat, badan amil zakat tidak hanya menyalurkan zakat konsumtif tapi juga menyalurkan zakat produktif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para mustahiq. Perkembangan zakat di Indonesia dalam satu dekade terakhir sangat menggembirakan baik dari sisi penghimpunan maupun pendayagunaan. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dikelola menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Tren serupa juga tercatat dalam hal penyaluran dan pendayagunaan ZISWAF. IZDR (Internasional Zakat and Development Report) mencatat terdapat peningkatan yang signifikan dalam penyaluran dana ZISWAF, dari sekitar 42 miliar rupiah pada tahum 2004 menjadi sekitar 226 miliar pada tahun 2008, atau pertumbuhan rata-rata sepanjang periode 2004-2008 mencapai 67,2% per tahun.
Menurut PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), dalam rilis hasil surveinya mengatakan potensi zakat di Indonesia yang populasinya sekitar 87 persen muslim, sangat besar hingga mencapai 9,09 triliun rupiah pada tahun 2007. Potensi ini meningkat 4,46 triliun dibanding tahun 2004 yang potensinya hanya sebesar 4,45 triliun (www.imz.or.id). Berbeda dengan PIRAC, Alfath mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 20 triliun per tahun. Namun dari jumlah itu yang tergali baru Rp 500 miliar per tahun (berdasarkan asumsi tahun 2006). Adimawan A. Karim dan A. Azhar Syarief mengemukakan bahwa berapapun nilainya seperti disebutkan di atas, yang pasti itu bukanlah angka yang kecil. Jika semua dana itu terkumpul dan dikelola lembaga yang professional dalam sistem penyaluran yang baik maka bisa dibayangkan besarnya manfaat yang diperoleh masyarakat kurang mampu agar bisa bangkit dari keterpurukannya. Yang mulanya sebagai mustahiq dalam beberapa tahun mungkin saja bisa berubah menjadi muzakki (www.imz.or.id). Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang telah permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001:65). Pendistribusian ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri dana produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat
yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq (Hafidhudin, 2002). Zakat memiliki peranan yang sangat startegis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Ridwan (2005:189-190) menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaan akuntansi zakat, diatur dalam PSAK 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat/infaq dan shadaqah. Dengan telah diterbitkannya PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat/infaq dan shadaqah akan lebih transparan dan mencapai sasaran, sesuai dengan tuntutan syariah. Saat ini sudah banyak lembaga amil zakat di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mengumpulkan zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat yang merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah guna mengelola zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. BAZ mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan zakat itu sendiri. Sementara itu di lain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana dalam perundang-undangan merupakan
lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah). Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas perkembangan zakat untuk pemberdayaan mustahiq dirasakan masih belum optimal hal ini dilihat dari hasil pengumpulan yang secara kuantitas dan kualitas masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah hal yang sama juga terjadi pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng 2). Bagaimana pendayagunaan dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat
Daerah
Kabupaten
Soppeng
terhadap
pemberdayaan
mustahiq?
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah : 1). Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng 2). Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng terhadap pemberdayaan mustahiq.
1.3.2 Manfaat Penelitian 1). Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai optimimalisasi dana zakat untuk mensejahterahkan penerima zakat sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik. 2). Bagi Praktisi Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZDA Kabupaten Sopeng, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS dan BAZDA Kabupaten Soppeng pada khususnya. 3). Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai sistem tata kelola Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng dengan harapan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan regulasi tentang zakat yang kini sedang dalam masa pembahasan. 4). Pihak lain Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penggunaan dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.
1.4 Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab III. Metode Penelitian, Bab IV. Hasil dan Pembahasan, dan Bab V. Penutup. Untuk masingmasing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut: BAB I: Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. BAB II: Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang dihadapi. BAB III: Metode Penelitian Bab metode penelitian akan dibahas mengenai definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data. BAB IV: Hasil dan Pembahasan Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis data penelitian secara deskripsi objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat kotaMakassar baik proses penyaluran dana kepada mutahik maupun penggunaan dana tersebut. BAB V: Penutup Bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.
