I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang dan sedang berusaha mencapai
pembangunan sesuai dengan yang telah digariskan dalam propenas. Pembangunan yang dilaksakan pada hakekatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sektor peternakan diharapkan dapat mengisi pembangunan dengan memenuhi kebutuhan akan protein hewani masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan serta kecerdasan warganya. Daging, telur dan susu merupakan bahan pangan asal hewan yang berkualitas tinggi karena mengandung protein yang tersusun dari asam amino essensial yaitu asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh ataupun tidak dapat digantikan oleh sumber makan lain atau protein nabati. Dengan demikian asupan protein yang cukup dapat meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Disamping itu, sektor ini diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peluang usaha di bidang peternakan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Jakarta, maka terjadi pula peningkatan kebutuhan pangan warga Jakarta, begitu juga penduduk Jakarta Utara semakin meningkat pula kebutuhan pangannya termasuk yang berasal dari hewan dan ikan seperti kebutuhan daging ayam di wilayah DKI Jakarta sebanyak 500.000 ekor perhari. Berdasarkan kondisi di atas, yaitu jumlah penduduk Jakarta termasuk penduduk Jakarata Utara, maka wilayah Jakarta Utara merupakan salah satu pasar komoditas ternak, Bahan Asal Hewan (BAH) dan ikan yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan daging di masyarakat, pemerintah dan swasta memasoknya dengan
mengimport daging, hati dan jeroan sapi serta daging ayam bagian leher, paha dan bagian lainnya yang tidak dikonsumsi oleh Negara asal. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan daging atau ternak selain ikan, warga Jakarta Utara mendatangkannya dari luar daerah melalui beberapa pintu masuk, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menyebabkan pengawasan terhadap lalulintas atau peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) baik kualitas dan kuantitas kurang terawasi. Akibatnya lalulintas ternak dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang masuk Jakarta Utara cenderung meningkat sehingga resiko timbulnya penyakit hewan menular dan zoonosis juga meningkat. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kurang memperoleh berbagai informasi mendorong pada pemikiran membeli kebutuhan pangan seperti daging memilih yang lebih murah asal bisa dapat makan daging dan tidak merasakan sakit pada saat mengkonsumsinya. Hal ini memicu tumbuhnya pasar gelap atau ilegal dan penjualan daging yang tidak ASUH. Sejalan dengan prinsip ekonomi dimana permintaan yang tinggi akan membuat reaksi penyediaan barang yang tinggi pula, seperti di daerah Jakarta Barat terdapat daging import ilegal sebanyak 2,7 ton berasal dari Kanada (http://www.tempointeraktif.com/2004/08/31). Daging ini dicurigai mengandung penyakit sapi gila. Badan Karantina Pertanian menemukan sebanyak 23.950 kg hati sapi beku ilegal yang berasal dari AS dan Rusia (http://www.kompas.com/03/08/05). Di wilayah Jakarta Timur ditemukan 108 kasus penjualan
daging
ayam
mati
pada
tahun
2004
(http://www.tempointeraktif.com/2005/03/13). Dengan mengabaikan kriteria ASUH maka harga dapat dipastikan lebih murah. Selanjutnya pedagang seolah berlomba menyediakan permintaan ini. Dengan demikian
peluang beredarnya Bahan Asal Hewan (BAH) yang tidak ASUH semakin meningkat. Akibatnya lalu lintas ternak dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang masuk Jakarta Utara cenderung meningkat sehingga resiko timbulnya penyakit hewan menular ke hewan dan bahaya penyakit yang bersumber dari hewan ternak terhadap manusia (zoonosis) juga meningkat. Menurut Hermawati (1997), Produk Pangan Asal Hewan merupakan bahan makanan yang mudah rusak atau mudah tercemar baik oleh bakteri yang berbahaya juga oleh mikrobial maupun yang dapat mengandung residu yaitu bahan antibiotik, hormon, pestisida logam berat dan juga zat kimia yang berbahaya lainnya. Cemaran tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat sebagai konsumen dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia (food borne disease). Pengawasan merupakan suatu tindakan sikap dalam pengendalian yang bertujuan menghindari akibat yang tidak dikehendaki. Pengawasan dianggap tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat terhadap masyarakat dan pemerintah terhadap pemerintah. Pelaksanaan tugas pemerintah khususnya dalam bidang pengawasan dewasa ini semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas seiring dengan perkembangan aktivitas pembangunan disegala bidang kehidupan. Jika pengawasan dilaksanakan dengan optimal oleh aparat, maka peredaran produk pangan asal hewan ilegal dan tidak ASUH dapat dicegah.
Disamping sebagai pelayan yang melayani segala keperluan, kebutuhan masyarakat pemerintah juga mempunyai tugas mengawasi setiap sikap dan tindakan masyarakat yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan baik dalam bentuk undangundang, perda, instruksi dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang konsumsi pangan adalah suatu kegiatan pengawasan terhadap peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang dikelola oleh masyarakat mulai dari proses produksi, diolah atau diproses sampai diedarkan hingga ke konsumen akhir. Dapat dilihat bahwa peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) ini masih ditemui beberapa kasus daging yang tidak memenuhi syarat secara teknis dan atau ilegal yang beredar di pasar khususnya pasar tradisional dan penjualan daging yang tidak ASUH. Prosedur pemasukan produk pangan hewani bertujuan agar pemerintah dan juga masyarakat memperhatikan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sesuai peraturan yang berlaku. Untuk mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU), terjaminnya keamanan pangan dan menjaga ketentraman bathin masyarakat yang mengkonsumsinya, maka proses pemasukan produk pangan asal hewan dari luar Jakarta Utara harus melalui prosedur baku dan analisa resiko. Sehingga produk pangan asal hewan yang masuk ke wilayah Jakarta Utara harus memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Kegiatan lalulintas Bahan Asal Hewan (BAH) merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi dan jangkauan pasar menuju wilayah konsumen atau untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan baku. Sehingga diharapkan peran dari pemerintah Kotamadya Jakarta Utara untuk memfasilitasi dan sekaligus menjaga
ketersediaan dan terdistribusinya Bahan Asal Hewan (BAH) yang memenuhi syarat teknis yang menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan serta kehalalan bagi masyarakat sebagai konsumen dan menghindari kemungkinan masuknya Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) dari luar wilayah Jakarta Utara. Dalam lalu lintas Bahan Asal Hewan (BAH) antar pulau juga harus diperhatikan resiko penyebaran penyakit dan keamanan konsumen serta status kehalalannya. Untuk itu peran pengawasan oleh pemerintah menjadi perhatian baik pada saat ternak akan dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortem). Setelah menjadi produk untuk dikonsumsi harus diperlakukan dengan baik yaitu pada saat penyimpanan pengangkutan untuk didistribusikan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam pelaksanaan teknis tata cara pemotongan dan penanganan hewan ternak sehingga produk pangan asal hewan ini tetap terjaga kondisinya tidak tercemar. Untuk mengetahui bahwa produk pangan asal hewan yang berasal dari hewan ternak lokal atau dalam negeri dapat dinyatakan baik yaitu memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), harus berasal dari Rumah Potong Hewan Ternak yang terawasi dengan baik dan memenuhi syarat pada dokumen teknis (Surat Keterangan Kesehatan) yang menyertainya. Dengan demikian sangat diharapkan peran kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam pengawasan lalulintas Bahan Asal Hewan (BAH) sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berdasarkan persyaratan teknis. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortum) merupakan tugas dan fungsi dari Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. Pemeriksaan ini dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang diawasi terus oleh petugas dan juga pemeriksaan ini
dilakukan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Balai Kesehatan Hewan dan Ikan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalulintas Bahan Asal Hewan (BAH) ini merupakan tugas Seksi Pengawasan Penertiban bersama Seksi Kesmavet pada Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara, sehingga perlu mendapat perhatian pada bagian ini untuk tetap mendapat dukungan dari pimpinan Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara agar masyarakat konsumen di wilayah Jakarta Utara dapat terlindungi dari bahaya yang disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh Produk Pangan Asal Hewan. Berdasarkan pada keadaan ini penulis melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara.
1.1.1 Identifikasi Masalah Dari berbagai permasalahan dalam pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di wilayah Jakarta Utara seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentidikasi beberapa permasalah sebagai berikut : a. Masih terdapat Bahan Asal Hewan beredar di pasar secara gelap atau ilegal dan yang tidak ASUH, seperti masuknya ayam dari luar wilayah Jakarta Utara masih ada yang tidak dilengkapi surat keterangan oleh dokter hewan daerah asal dan surat keterangan farm atau peternakan sumber ayam tersebut, armada serta sarana pengangkuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pemotongan hewan di luar RPH khususnya kambing. Ini menujukkan masih kurangnya pengawasan oleh petugas
pengawas dan penertiban. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Privinsi DKI Jakarta, BAH yang beredar di wilayah DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini : Tabel 1. Pemeriksaan BAH secara mikrobiologi dan residu antibiotik di wilayah DKI Jakarta HASIL PENGUJIAN WILA YAH
NO.
1
Jakarta Selatan
2
Jakarta Timur
3
Jakarta Pusat
4
Jakarta Barat
5
Jakarta Utara
JENIS SAMPEL
JUMLAH SAMPEL
TPC
E. COLI
≥ 104 29
< 50 30
> 50 4
SALMONELLA NEGA POSI TIF TIF 34 0
Daging Ayam
34
≤ 104 5
DagingSapi Telur ayam Susu sapi Daging Ayam
56 15 15 39
0 1
56 15 38
49 39
7 0
56 15 39
0 0 0
DagingSapi Telur ayam Susu sapi Daging Ayam
51 15 15 44
0 21
51 15 23
51 36
0 8
51 15 44
0 0 0
DagingSapi Telur ayam Daging Ayam
46 15 35
11 2
35 33
39 20
7 15
46 7 30
0 8 5
DagingSapi Telur ayam Daging Ayam
55 15 46
5 36
50 10
49 42
6 4
55 15 46
0 0 0
DagingSapi Telur ayam
44 15
14 -
30 -
43 -
1 -
44 15
0 -
Sumber : Laboratorium Kesmavet Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Prov.DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil pengujian secara mikrobiologi maupun residu antibiotik diperoleh kelayakan sebagai berikut seperti pada table berikut : Tabel 2. Rekapitulasi Bahan Asal Hewan (BAH) layak dan tidak layak konsumsi di wilayah DKI Jakarta. No. 1
Jenis Sampel Daging Ayam
Layak
Tidak layak
54
144
Σ 198
2
Daging sapi Σ
25
227
252
79
371
450
Sumber : Laboratorium Kesmavet Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Prov.DKI Jakarta.
Dari 450 sampel, sebanyak 79 sampel (17,55 %) layak untuk dikonsumsi sedangkan 371 sampel (82,45 %) tidak layak dikonsumsi. Kondisi tersebut dikarenakan terkait dengan jumlah TPC yang relatif tinggi. b. Dalam melaksanakan perlindungan sebagai implikasi pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang beracun, berbahaya bagi kesehatan jiwa manusia, pangan yang terdeteksi cemarannya melampaui ambang batas, pangan yang mengandung bahan terlarang, pangan yang kotor, busuk, tengik, berpenyakit, dan berasal dari bangkai, pangan yang sudah kadaluarsa. Apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab IV pasal 8 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Bab II pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat. Kebijakan yang diambil masih kurang baik, seperti kurangnya melibatkan masyarakat konsumen, masyarakat pemerhati seperti YLKI, MUI, pihak PD. Pasar Jaya dan pedagang sebagai stakeholder untuk mengawasi masuknya Bahan Asal Hewan (BAH) dari luar Jakarta, peternak yang memotong hewannya di luar RPH dan
pedagang yang tidak resmi yaitu pedagang di pasar tradisional yang tidak mempunyai kios penjualan atau pedagang di lapak-lapak di luar PD. Pasar Jaya menjual Bahan Asal Hewan (BAH) yang tidak ASUH. c. Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Bahan Asal Hewan yang ASUH dan pengaruhnya terhadap kesehatan konsumen, seperti tanda-tanda ayam tiren atau ayam mati kemarin. Ayam ini mati dalam perjalanan masuk ke wilayah Jakarta dari daerah asal. Bagaimana ciri daging grobogan atau
daging yang
kandungan airnya banyak yaitu sapi dipaksa minum air yang banyak sebelum sapi dipotong dengan tujuan menambah berat daging dan hal ini jelas merugikan pembeli. Ayam yang diberi pewarna tekstil yaitu zat pewarna yang terdiri dari zat kimia berbahaya bagi tubuh manusia karena ini dapat menjadi residu dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Zat pewarna tekstil ini tidak direkomendir oleh pemerintah. d. Masih ada pedagang yang memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bahan Asal Hewan yang ASUH sehingga pedagang menjual Bahan Asal Hewan yang tidak ASUH untuk memperoleh keuntungan yang besar. e. Masih ada pedagang di pasar tradisional yang menjual Bahan Asal Hewan yang tidak ASUH berdagang di luar kios pasar resmi sementara pihak pasar jaya tidak mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi, karena ini adalah kewenangan dari pemerintah setempat atau Kelurahan. 1.1.2 Rumusan Masalah Masuknya Bahan Asal Hewan (BAH) ilegal dan tidak ASUH yang beredar di pasar di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, seperti adanya terdapat ayam bangkai di
pasar, daging yang sudah tidak sehat, daging celeng dan masuknya daging import ilegal diduga mengandung penyakit hewan seperti mulut dan kuku yang dapat menular kepada manusia (zoonosa). Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah khususnya sektor peternakan yaitu Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara, Seksi Pengawasan dan Penertiban bersama Seksi
Kesmavet dalam
pengawasan lalulintas Bahan Asal Hewan (BAH) sesuai dengan kebijakan yang berdasarkan syarat teknis perlu terus ditingkatkan serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan upaya mengatasi peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) ilegal dan tidak ASUH dapat dilakukan dengan suatu perumusan sebagai berikut : 1. Faktor apa yang mempengaruhi peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang tidak ASUH di Kotamadya Jakarta Utara? 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara? 3. Rekomendasi apa yang harus diambil untuk mewujudkan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH di wilayah Jakarta Utara?
1.2 Tujuan Penelitian Dari rumusan yang ditentukan di atas maka dapat disampaikan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk : 1. Mengetahui penyebab peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang tidak ASUH di Kotamadya Jakarta Utara. 2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) di Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. 3. Mencari rekomendasi yang tepat untuk mewujudkan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH di wilayah Jakarta Utara.
Untuk Selengkapnya Tersedia Di Perpustakaan MB-IPB
