BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah dengan pendidikan. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat antara lain dengan melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79 Ayat 1 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ayat 2 menjelaskan
bahwa,
kesehatan
sekolah
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain (Depkes, 2009). Pada Tahun 1956 telah dirintis kerja sama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perkotaan di Jakarta dan UKS Pedesaan di Bekasi. Selanjutnya pada Tahun 1970 dibentuk panitia bersama UKS antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada Tahun 1980 1
ditingkatkan menjadi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Kesehatan tentang pembentukan Kelompok Kerja UKS. Pada Tahun 1982 ditandatangani Piagam Kerja sama antara Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang Pembinaan Kesehatan Anak dan Perguruan Agama Islam. Untuk lebih memantapkan pembinaan UKS secara terpadu, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Widaninggar, 2003). Pada Tahun 2004 keputusan tersebut diperbaharui oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, tentang UKS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya (Depdagri, 2003). Pembinaan dan pengembangan UKS adalah upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Peserta didik merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan berbagai kelompok masyarakat
lainnya, meskipun demikian kelompok ini merupakan kelompok yang rawan karena berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan (Widaninggar, 2003). Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sukman Tulus Putra, Usaha kesehatan sekolah (UKS) yang dilaksanakan sampai saat ini dirasakan kurang optimal. Ada UKS yang berjalan dengan baik, sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan, tetapi banyak juga sekolah yang tidak melaksanakannya atau hanya sekadar formalitas belaka. Ke depan, peran UKS harus dioptimalkan karena upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat harus dimulai sejak anak-anak. Guru memiliki peran penting untuk mengoptimalkan UKS mulai tingkat SD sampai SMA. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan pemerintah daerah untuk memberi pelatihan khusus kepada guru-guru pembina UKS (Force, 2010). Kesehatan Sekolah adalah upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesehatan anak usia sekolah. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah orang yang berusia 0-21 tahun dan belum menikah. Pembinaan kesehatan anak dibagi atas dua bagian besar yaitu: (1) Pembinaan kesehatan bayi, balita serta anak prasekolah (kelompok umur 0-6 tahun), (2) Pembinaan kesehatan anak usia sekolah (kelompok umur 7-21 tahun). Perbedaan kelompok sasaran ini dilakukan karena adanya permasalahan yang berbeda yang memerlukan pola pembinaan kesehatan yang berbeda pula (Effendy, 1995). Prinsip pembinaan yang digunakan diantaranya mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat sekolah, kegiatan yang terintegrasi, melaksanakan rujukan
serta kerjasama. Kerjasama tim di tingkat puskesmas sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah, kerjasama ini terdiri dari beberapa program yang terlibat didalamnya diantaranya dokter, perawat komunitas, petugas gigi, ahli gizi, petugas sanitasi, petugas posyandu dan tenaga kesehatan lainnya yang dikoordinir oleh Kepala Puskesmas (Zein, 2008). Pelaksanaan pembinaan oleh petugas kesehatan setiap tahun dilakukan menjelang pendaftaran siswa-siswi baru, yaitu dilakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun secara mental. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan fisik, namun juga akan di screening mengenai kesehatan mental. Jika dalam pemeriksaan tersebut calon siswa-siswi terdeteksi mempunyai penyakit, maka segera akan dirujuk ke puskesmas. Sasaran dari program ini yakni Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren (Afifah, 2010). Menurut Tim Pembina Kesehatan Sekolah Propinsi Jawa Timur (2004), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan tidak terlepas dari dua faktor yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu faktor pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan itu berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung terciptanya peningkatan status kesehatan seseorang. Maka UKS dengan titik berat pada upaya promotif dan preventif didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas, menjadi sangat penting dan strategis untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan konsep Badan Kesehatan
Dunia WHO (World Health Organization) melalui gerakan Global School Health Initiative yang saat ini tengah bergema di seluruh dunia (Ardi, 2009). Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Menkes Siti Fadilah Supari ketika membuka Rapat Kerja Nasional Usaha Kesehatan Sekolah (Rakernas UKS) ke-7 di Solo Tanggal 3 Desember 2004, yang mengatakan bahwa UKS bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, tetapi dilaksanakan di seluruh dunia. Oleh karena itu Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mencanangkan konsep sekolah sehat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa masalah kesehatan yang dihadapi oleh anak usia sekolah dan remaja sangat kompleks dan bervariasi (Ardi, 2009). Program
tentang pembinaan dan pengembangan UKS di
sekolah
dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi : pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Dalam mendukung pelaksanaan tiga program pokok UKS di sekolah ataupun satuan pendidikan luar sekolah diperlukan program pendukung yang meliputi : ketenagaan, pendanaan, sarana prasarana serta penelitian dan pengembangan, pembinaan serta pengembangan usaha kesehatan sekolah (UKS) dilaksanakan oleh tim UKS yang terdiri atas : tim pembina UKS pusat, tim pembina UKS propinsi, tim pembina UKS kabupaten/kota, tim pembina UKS kecamatan, tim pembina UKS di sekolah (Depkes, 2007). Sasaran pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada kelompok/populasi umur tertentu sangat menentukan keberhasilan suatu program kesehatan. Oleh karena itu target pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi anak usia sekolah adalah suatu ide yang cemerlang
dengan alasan : (1) Populasinya tergolong besar karena jumlah anak usia sekolah mencapai 30 % dari jumlah penduduk (Depkes, 2008), (2) Mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik di institusi-institusi sekolah, (3) Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diberikan sejak dini jauh lebih baik dari pada diberikan pada usia yang sudah agak terlambat, (4) Anak usia sekolah merupakan generasi penerus yang potensial karena sebentar lagi mereka akan berumah tangga, menjadi orang tua dan mempunyai anak, maka nasib anak-anaknya dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan banyak bergantung kepada mereka, (5) Masalah kesehatan yang dialami anak usia sekolah ternyata sangat kompleks dan bervariasi, (6) Banyak kegiatan dapat diintegrasikan dengan program UKS, (7) Anak usia sekolah merupakan SDM yang sangat berharga bagi Negara (Wijaya, 2010). Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembinaan ialah Lubis (2004) yang menunjukkan adanya pengaruh pembinaan dan pelayanan kesehatan terhadap keberhasilan program. Dan penelitian yang berhubungan dengan UKS ialah Yeni (2008) yang menyatakan adanya pengaruh Faktor Predisposing, Enabling dan Reinforcing dengan perilaku guru UKS dalam pelaksanaan program UKS. Dinas Pendidikan Kota Medan mendorong setiap sekolah di daerah itu memiliki UKS untuk menciptakan sekolah sehat yang merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu siswa. Hal ini dihimbau karena belum semua sekolah di Medan memiliki UKS, disebabkan tidak tersedianya ruang khusus, dana maupun kader kesehatan. Dari 2.200 sekolah di Medan, baru sekitar 60 persen atau sebanyak 1.328 sekolah yang sudah memiliki UKS, dan rata-rata yang sudah memiliki UKS merupakan sekolah yang sudah mapan (Sitorus, 2009).
Tolak ukur keberhasilan pembinaan dilihat dari peserta didik dan lingkungan sekolah. Peserta didik dilihat dari keadaan sehat, tidak sakit-sakitan, bebas narkoba, absensi menurun, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan golongan usia serta murid TK da SD/madrasah telah mendapatkan imunisasi ulangan. Sedangkan dari lingkungan sekolah dilihat semua ruangan, kamar mandi, jamban, pekarangan bersih, tidak ada sampah dan ada sumber air bersih (Effendy, 1995). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten/Kota, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010 (Depkes 2008). Dinas Kesehatan Sumatera Utara dalam Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 menunjukkan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/MI Kota Medan sebanyak 24.764 siswa (44,77%) dari jumlah seluruhnya 55.313 siswa. Tetapi kemudian jumlahnya menurun berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Profil Kesehatan Kota Medan Tahun 2009, yaitu sebanyak 81,891 siswa (26,20%) dari jumlah keseluruhan 312.583 siswa, yang didalamnya mencakup Kecamatan Medan Amplas sebesar 17,70%. Puskesmas Amplas menargetkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % namun berdasarkan laporan tahunan Puskesmas Amplas Tahun 2009, diketahui bahwa dari 4.540 orang siswa baru masuk, hanya 3.960 orang siswa terjaring (87%), pelatihan dokter kecil hanya 80 orang (6%), masih kurang dari yang ditargetkan puskesmas sebesar 10% dari 1360 orang jumlah murid kelas IV dan V dan pelatihan guru UKS yang ditargetkan 100% dari semua tingkatan yaitu sebanyak 66 sekolah, hanya 48 sekolah yang memiliki guru UKS terlatih (73%).
Penelitian survei yang bersifat deskriptif telah dilakukan oleh Mursyid mengenai pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2003. Sebagai sampel terpilih 7 Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Amplas. Hasil penelitian bahwa : (1) Pembinaan dokter kecil sebesar 57,1%, (2) Dana sehat dan kantin sekolah sebesar 57.1%, (3) pengangkatan guru UKS dalam bentuk surat keputusan sebesar 42,9%, (4) Seluruh sekolah tidak pernah melakukan pelatihan guru UKS, (5) Perencanan kegiatan UKS sebesar 71,4%, (6) Fasilitas yang dimiliki hanya obat-obatan (85,7%), (7) Frekuensi kegiatan UKS sebesar 71,4% dan dilakukan sebanyak 5 kali dalam sebulan, (8) Mengalokasikan waktu untuk pemberian materi UKS selama 40 menit sebesar 57,1%, (9) Tingkat absensi anak didik kategori tinggi (diatas 80%), (10) Tingkat pengetahuan anak didik tentang program UKS kategori sedang. Dapat disimpulkan program UKS di Kota Medan belum berhasil, karena sebagian besar indikator keberhasilan belum ada yang mencapai hasil 80%. Wawancara telah dilakukan oleh peneliti dengan petugas program UKS Puskesmas Amplas. Puskesmas tersebut membina 36 SD dan 2 MI, dari seluruh jumlah SD/MI hanya 28 sekolah yang memiliki UKS dan hanya 8 sekolah yang memiliki ruang UKS. Seluruh sekolah memiliki guru Pembina UKS tetapi hanya 19 sekolah yang memiliki guru Pembina UKS yang telah dilatih. Tahun 2010, puskesmas tidak melakukan pembinaan dokter kecil. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pembinaan puskesmas terhadap pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Medan Amplas Tahun 2011.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian
yaitu : bagaimana pengaruh pembinaan puskesmas (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, pembinaan ketenagaan dan pembinaan sarana dan prasarana) terhadap pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Medan Amplas Tahun 2011.
1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah menjelaskan pengaruh pembinaan puskesmas
(pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, pembinaan ketenagaan dan pembinaan sarana dan prasarana) terhadap pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Medan Amplas Tahun 2011.
1.4. Manfaat penelitian 1. Sebagai masukan bagi pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama
dan
Kementerian
Dalam
Negeri
dalam
mengembangkan
dan
melaksanakan UKS di masa yang akan datang. 2. Sebagai
masukan
bagi
pihak
puskesmas
dan
pihak
sekolah
dalam
mengembangkan dan melaksanakan UKS di masa yang akan datang. 3. Sebagai masukan dan menambah wawasan mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 4. Sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.
