perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Wacana untuk meningkatkan kondisi perekonomian negara Indonesia sudah sering disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Pentingnya peran pemerintah dalam mengatur urusan perekonomian suatu Negara menjadi landasan utama pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan perekonomian Indonesia secara tidak langsung juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia salah satunya adalah meningkatkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi (Sudaryanto, Ragimun, dan Wijayanti, 2012). Menurut data Biro Pusat Statistik pada Tahun 2013, tingkat presentase pertumbuhan kewirausahaan di Tanah Air mencapai angka 1,63 persen dan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah mencapai angka 56,5 juta usaha. Dari data tersebut
commit1 to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2
dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi alat yang paling efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu negara. Semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia. Sektor lain yang juga diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara Indonesia adalah sektor pajak. Menurut Furi (2014) pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia. Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak (Corry, 2014). Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omzet dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaanperusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3
sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor utama penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini memberikan perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meskipun peraturan ini berorientasi untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak, namun masih ada beberapa Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum patuh terhadap pajak. Menurut Winerungan (2013) kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada diperpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali dibanding dengan jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta jumlah Wajib Pajak yang terdaftar secara keseluruhan termasuk Wajib Pajak UMKM pada tahun 2014 adalah sebanyak 94.775 orang, 63.500 terdaftar wajib SPT, dan realisasi SPT tahunan PPh sebanyak 42.851 orang. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta sebesar 67,59% atau sebanyak 32,41% Wajib Pajak yang belum patuh. Indikator patuh berdasarkan data KPP Pratama Surakarta ini adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang membayar pajak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah populasi Wajib
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4
Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta yang belum patuh adalah sebanyak 20.549. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bagi para petugas pajak. Adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) banyak disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha itu sendiri untuk berwirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik, tidak dapat melanjutkan pendidikan dan juga faktor kondisi perekonomian keluarga yang mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga wajar apabila apabila para pelaku usaha masih ada yang belum patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar pajak bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha. Menghasilkan laba yang sebesar-besarnya adalah salah satu hal yang ingin dicapai bagi setiap para pelaku usaha, tak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Semakin besar laba yang diperoleh para pelaku usaha menyebabkan semakin banyak pula tanggungan pajak yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan timbulnya perspektif buruk dari para pelaku usaha terhadap perpajakan, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi perpajakan. Menurut Dharma dan Suardana (2014) sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat berdampak terhadap rendahnya kepatuhan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5
Wajib Pajak. Persepsi masyarakat terhadap pajak yang menilai pajak hanyalah sebagai pengutan wajib menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak. Dalam menghadapi situasi seperti ini, fungsi sosialisasi perpajakan sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap perpajakan. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak diantaranya dengan melakukan pemasangan spanduk mengenai pajak, di mana spanduk tersebut memiliki tulisan yang mengandung arti pentingnya membayar pajak. Strategi lain yang juga sudah dilakukan adalah melalui edukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa melalui seminar-seminar, dan pemanfaatan media. Sosialisasi yang dilakukan tersebut ditujukan kepada seluruh Wajib Pajak yang ada di Surakarta, termasuk Wajib Pajak UMKM. Setiap tahunnya, KPP Pratama terus meningkatkan sosialisasi perpajakan baik menambah jumlah spot untuk pemasangan spanduk dan juga melalui pembaruan kalimat edukasi di dalam spanduk tersebut dengan di buat lebih baik. Hampir setiap bulan juga di KPP Pratama Surakarta terdapat seminar terkait perpajakan, sebagai sarana edukasi yang lebih efektif dalam penyampaian pajak kepada Wajib Pajak dan tokoh masyarakat. Sosialisasi perpajakan ini akan tetap dilakukan dan ditingkatkan setiap tahunnya, karena sosialisasi ini merupakan sarana yang dianggap efektif dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak. Berdasarkan penelitian Mukhlis, Utomo dan Soesetyo (2014) peran pendidikan
dalam
meningkatkan
kepatuhan
perpajakan
UMKM
dapat
ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi perpajakan membantu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6
meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak, sehingga menyebabkan Wajib Pajak tersebut patuh. Kepatuhan perpajakan telah dijadikan bahan penelitian bebererapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Winerungan (2013) yang menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, penelitian, penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menganalisa pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, penelitian Kurniawan, Kumadji dan Yaningwati (2014) yang menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan dan persepsi Wajib Pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan penelitian Dharma dan Suardana (2014) yang menganalisa pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, banyak yang menyimpulkan sosialisasi perpajakan maupun pengetahuan perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Belum terdapat penelitian yang ditemui penulis yang secara langsung menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan dengan pengetahuan perpajakan sebagai pemediasi. Padahal bila dipelajari lebih dalam, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal berbeda yang memiliki hubungan atau pengetahuan perpajakan bisa menjadi pemediasi bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Di mana sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7
dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menjadikan pengetahuan perpajakan sabagai pemediasi pengaruh tersebut sangat penting untuk dianalisis. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk menganalisa fenomena ini melalui penelitian skripsi dengan mengambil judul PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SURAKARTA DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI.”
1.2. Rumusan Masalah Permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
pengaruh
sosialisasi
perpajakan
terhadap
pengetahuan
perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta ? 2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta ? 3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta ?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
8
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian pada tulisan ini adalah : 1. Mengetahui
pengaruh
sosialisasi
perpajakan
terhadap
pengetahuan
perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. 2. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. 3. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah dan Petugas Pajak Penelitian ini menjadi informasi bagi pemerintah maupun petugas pajak tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta yang berpotensi membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. 2. Wajib Pajak Penelitian ini sekaligus sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. 3. Bagi Penulis Meningkatkan wawasan mengenai perpajakan dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9
4. Bagi Pembaca Menambah wawasan, ilmu, dan informasi mengenai perpajakan dan juga sebagai referensi mahasiswa lain yang melakukan penelitian yang sejenis.
commit to user
