BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan negara Indonesia. Sasaran utama kebijakan peningkatan penerimaan keuangan negara di Indonesia,
antara
lain
dengan
cara
menggali,
mendorong,
dan
mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya seperti melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system, yang secara fungsional sangat menentukan kelancaran pemerintahan, pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Husen, 1999).
1
Direktorat Jenderal Pajak mencatat tingkat kepatuhan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) PPh orang pribadi meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan SPT di KPP. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3). Tabel 1.1 Daftar WPOP di KPP Pratama Tigaraksa WPOP yang
WPOP Aktif
Terdaftar
(Menyerahkan SPT)
2009
157.998
63.223
40%
2010
194.376
68.202
35,08%
2011
233.008
93.651
40,19%
2012
268.186
105.731
39,42%
Tahun
%
Sumber : KPP Pratama Tigaraksa
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Namun ternyata dapat dilihat bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang aktif, dalam arti selalu membayar dan menyampaikan SPT setiap tahunnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta pelayanan dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang turut mendorong kepatuhan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Agar peraturan
2
perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Hal ini akan membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya karena adanya sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Wajib pajak juga merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau tidaknya kegiatan pemungutan dan pengumpulan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, kemudahan akan kebutuhannya, kenyamanan dan kepastian hukum harus dijamin. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan aparatur perpajakan seperti petugas yang lamban, tidak ramah, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya keluhan dan membuat mereka tidak mau menyelesaikan urusan kewajiban perpajakannya, dan akan berakibat pada tumbuhnya sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Profesionalisme layanan penyedia jasa dipahami akan menciptakan kepuasan para wajib pajak.
3
Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme harus terus dilakukan demi tercapainya kepatuhan wajib pajak. Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat (wajib pajak) harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara Indonesia yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 yang merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Asri, 2009). Oleh karena itu, jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Nugroho, 2006). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muliari dan Setiawan (2010) yang berjudul Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang
4
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1.
Pada penelitian sebelumnya, variabel independen yang digunakan terdapat dua yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan dalam penelitian ini terdapat penambahan satu variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak dari Patmawati (2008).
2.
Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sedangkan pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.
3.
Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2011, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2012. Berdasarkan “PENGARUH PERPAJAKAN,
uraian
PERSEPSI
diatas, WAJIB
KUALITAS
judul
penelitian
PAJAK
PELAYANAN
ATAS
ini
adalah SANKSI
PAJAK,
DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TIGARAKSA.”
1.2.Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP
5
Pratama Tigaraksa khususnya di daerah Perum Gading Serpong, Kelapa Dua Tangerang, dan wajib pajak yang bekerja di daerah Gading Serpong. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pelaporan wajib pajak orang pribadi periode tahun 2012.
1.3.Rumusan Masalah Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 4. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.4.Tujuan Penelitian Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.5.Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain: 1. Bagi mahasiswa atau akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lebih lanjut dalam menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan di bidang perpajakan. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Memperbaiki kualitas pelayanan pajak dalam hal penggunaan teknologi yang modern, melakukan penyuluhan atau pelatihan rutin pajak. 3. Bagi Praktisi Memberikan masukan bermanfaat sehingga dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat dan benar.
7
1.6.Sistematika Penulisan Agar memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Di dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan laporan penelitian.
Bab II
Telaah Literatur Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai pajak dan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian dari berbagai literatur dan perumusan hipotesis yang akan diuji.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Dalam uraian metode penelitian yang berisi tentang variabel-variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.
8
Bab IV
Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang uraian atas penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan mempunyai manfaat bagi pihak yang memerlukan.
9
