BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan dunia bisnis saat ini yang sangat kompetitif di semua sektor
kegiatan menuntut efisiensi dalam menjalankan usaha, antara lain dengan cara agar pembiayaan dapat dilakukan seefisien mungkin termasuk juga pembayaran Pajak.
Pergeseran struktur ekonomi dari agraris (yang bersifat ekstraktif) ke arah industri
mengakibatkan semakin raeningkatnya peranan penerimaan pajak
terhadap pembiayaan pembangunan. Seiring dengan itu dalam fungsi budgetnya, pajak
dimanfaatkan
sebagai pengumpul dana
untuk pembiayaan kegiatan
pemerintah. Pajak diharapkan dapat menghasilkan penerimaan yang pantas (adequacy) dan stabil secara terus menerus (continue).
Sebagai instrumen
pengatur (regulator), pajak dimaksudkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap orang/badan yang berdomisili dan memperoleh
penghasilan
perundang-undangan
harus
perpajakan
selalu
mengikuti
sehingga
dapat
perkembangan melaksanakan
peraturan kewajiban
perpajakan yang benar. Berdasarkan Undang-undang Nomor
16 tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, salah satu dari ciri dan corak sistem pemungutan pajak
yang berlaku di Indonesia adalah bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi
1
kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, mempernitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang {self assessment). Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai
arti bahwa penentuan penerapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-iindangan perpajakan.
Pengurangan pajak yang juga berarti meminimalkan biaya dapat dan
diperbolehkan sepanjang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak {tax evasion) dan penghindaran pajak {tax avoidance). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan pajak ini tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak namun tetap memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Penghindaran pajak ini diperlukan wajib pajak untuk mengurangi (menghemat) pajak.
Pada dasamya usaha penghematan pajak berdasar the least and latest rule, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda
pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.
Menekan
pajak
sekecil
penghasilan
atau memperbesar
mungkin
biaya-biaya
dilakukan
yang boleh
dengan
raenekan
dikurangkan
dari
penghasilan {deductions) sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Usaha pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan
perpajakan yang ada, seperti sesuai dengan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 7 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma
Penghitungan
Penghasilan
Neto
Bagi
Wajib
Pajak
yang
Dapat
Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan, yang pada intinya adalah adanya pilihan bagi orang pribadi dengan peredaran bruto usaha atau pekerjaan bebas dibawah Rp. 600.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun untuk
dapat
menyelenggarakan
pembukuan
ataupun
pencatatan
(Norma
Penghitungan) guna memperoleh data tentang penghasilan netonya. Penundaan pembayaran pajak selambat mungkin juga berkaitan erat dengan konsep time value ofmoney.
Berkaitan dengan adanya pilihan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto usaha atau dari pekerjaan bebas di bawah Rp. 600.000.000,00
dalam 1
(satu) tahun, diperkenankan untuk menyelenggarakan pembukuan
ataupun pencatatan guna mengetahui peredaran brutonya dalam satu tahun,
dengan
konsekuensi
bagi
yang
memilih
menggunakan
pencatatan
cara
menghitung penghasilan netonya adalah dengan mengalikan norma penghitungan dengan peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun tanpa memperhitungkan lagi adanya biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha wajib
pajak, sedangkan bagi yang memilih untuk menyelenggarakan pembukuan untuk memperoleh penghasilan neto yaitu dengan mengurangkan penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UndangUndang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membandingkan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan yang memilih untuk menyelenggarakan pembukuan dengan yang memilih melakukan pencatatan (Norma Penghitungan). Sehingga diharapkan dari perbandingan tersebut dapat diketahui adakah perbedaan yang signifikan terhadap masalah penghematan pajak.
8. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukan sebelumnya, maka masalah pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
" Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto
dengan
menggunakan
menyelenggarakan
norma
pembukuan
penghitungan
dengan
yang
yang
memilih
memilih
untuk
pencatatan
(norma
penghitungan) dalam hal penghematan pembayaran pajaknya ?"
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan terutang
wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan yang memilih untuk menyelenggarakan pembukuan dengan yang memilih pencatatan (Norma Penghitungan).
D. Kegunaan Penelitian
Hasil Penehtian ini diharapkan dapat bergiina : 1. Bagi Peneliti, untnk memberi wawasan tentang masalah yang akan
diteliti sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian fakta dengan teori yang diperoleh.
2.
Bagi peneliti lain, untuk dijadikan sebagai dasar penelitian yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.
3.
Bagi pembaca/wajib pajak, untuk dapat dijadikan dasar pemikiran dan masukan mengenai perlakuan perpajakan atas wajib pajak orang
pribadi dengan peredaran bruto usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp.
600.000.000,00,
sehingga dapat mempersiapkan
sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan pajak.
segala
