BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Ini berarti Negara beserta alat Negara lainnya harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di Negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan diberbagai macam aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.1 Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima didalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.2 Hukum sebagai sarana melakukan Social Enginering antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan Social Enginering. Sebagai
1 2
SudiknoMertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1999, Hal 145 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, 1979, Hal. 117.
1
sarana kontrol sosial masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.3 Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga Negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi adalah misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai tentang HKI. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelktual dengan globalisasi perdagangan.4 Para pelaku usaha dan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri merasa berkepentingan terhadap teknologi yang mereka miliki sehingga mereka merasa perlu adanya perlindungan hukum terhadap teknologi tersebut. Hal ini terjadi karena barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan teknologi yang mereka miliki merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi oleh hukum yang sesuai dengan standar internasional. Munculnya keterkaitan antara barang dan jasa dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah karena di dalam proses pembuatan barang dan jasa tersebut terdapat 3
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 130. 4 Ahmad M Ramli, Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang), Bandung, Mandar Maju, 2000, hal. 1
2
informasi yang dirahasiakan atau yang lebih dikenal dengan Rahasia Dagang yang tidak boleh diketahui oleh umum yang merupakan bagian dari HAKI selain Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lainlain. Informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi ini memiliki nilai ekonomis dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, jadi dipandang dari sudut hukum dan ekonomi, Rahasia Dagang menjadi faktor yang esensial bagi perkembangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang ini merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, perlindungan hukum ini menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Para pelaku usaha enggan melakukan kegiatan perdagangan karena jika terjadi pembocoran Rahasia Dagang oleh orang yang tidak berhak maka mengakibatkan kerugian, serta investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didalamnya tidak terlibat unsur luar perusahaan itu atau
3
dalam bentuk Joint Venture karena tingkat kompetisi antar perusahaan semakin tinggi sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perlindungan Rahasia Dagang juga semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antar perusahaan dan karyawannya. Keberadaan PMA yang tidak melibatkan unsur luar perusahaan saat ini sudah dimungkinkan di Indonesia dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan dibolehkannya bentuk PMA 100% saham dalam suatu PT sangat penting artinya, terutama apabila bidang usaha PT tersebut melibatkan HAKI termasuk Paten dan Rahasia Dagang.5 Pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang Rahasia Dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia juga diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak
lain secara melawan hukum dan dapat terhindar dari praktek
persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat terhindar 5
Komar Kantaatmadja, Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya TerhadapPenanaman Modal Asing, Bandung, 1995, hal 1
4
dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan. Indonesia pada prinsipnya telah memformulasikan perlindungan tentang Rahasia Dagang jauh sebelum Undang-undang Rahasia Dagang itu dibuat. Dengan lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang sangat penting untuk melindungi gagasangagasan yang mempunyai nilai komersil yang memberikan keuntungan bersaing. Undang-Undang Rahasia Dagang juga dapat mendorong iklim yang sehat dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan dengan tersedianya perangkat aturan-aturan main yang jujur, bahkan tanpa adanya kontrak yang tegas sekalipun. Lebih jauh, Undang-Undang Rahasia Dagang juga mempertinggi efisiensi dan produktivitas dengan memberikan kerangka yang mendorong arus informasi diantara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan.6 Undang-Undang Rahasia Dagang memainkan peranan
penting bagi suatu
bisnis yang menghasilkan inovasi-inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk memperoleh kembali biaya-biaya dan keuntungan.7 Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang namun juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu ketentuannya berbunyi Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
6
Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, Bandung, Chandra Pratama, 1999, Hal 36 7 Opcit, Ahmad M Ramli, hal. 2
5
persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian dengan lahirnya UU Rahasia Dagang, maka undang-undang ini adalah sebagai lex specialis derogat legi generali. Bahaya dari ketidakterlindungan Rahasia Dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sehinnga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali Rahasia Dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan Rahasia Dagang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha. Sejak awal abad kesembilan belas, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh Pengadilan. Salah satu kasus yang cukup terkenal, yang diputus di negeri Belanda adalah kasus Cohen vs. Lindenbaum yang dikenal dengan Drukker Arrest yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919. Bahwa Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1994, melalui UU No. 7 tahun 1994 telah mengundangkan Agrrement Establishing the World trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ini berarti Indonesia telah membuka pintu masuk bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberlakuan aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIPs, HAKI dan Rahasia Dagang.
6
Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang diharapkan harus diterapkan atau setidaknya menerapkan standar minimal dalam Trade Related Aspects of Intellectual
Property
Rights-TRIPs
(TRIPsAgreement).
Dengan
kemungkinan
penerapan standar minimal, berarti masih dimungkinkan celah untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan manfaat. Momentum kehadiran Rahasia Dagang secara utuh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs. Adanya pengaturan Rahasia Dagang dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, Perlindungan Rahasia Dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas Rahasia Dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Rahasia Dagang merupakan bagian HKI, sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah
Undiscloused
Information
untuk
menunjukan
informasi
yang
harus
dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam section 7 Protection of Undiscloused Information Pasal 39 Persetujuan TRIPs. Ketentuan Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini didasarkan untuk menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10bis Paris Convention. Untuk itu, Negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah. Tingginya frekuensi keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya secara nasional maupun internasional dapat dengan mudah memberikan pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor. Dengan
7
berpindahnya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Akibat
kompetisi
antar
perusahaan
yang
semakin
tinggi
tersebut
mengakibatkan banyak terjadi kasus pelanggarang Rahasia Dagang. Kasus di Inggris berkenaan dengan hukum kerahasiaan adalah Coco v. AN Clark ( engineer ) Ltd. 1969 yang menyangkut suatu desain mesin pembersih yang dibuat oleh penggugat yang terlibat negosiasi bisnis dengan tergugat. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah melanggar Rahasia Dagang karena telah mengingkari kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Hal terpenting dari kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap telah melanggar Rahasia Dagang jika memenuhi unsur-unsur : pertama : pertama, bahwa informasi itu memiliki nilai kerahasiaan, kedua, adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut dan ketiga, adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi. Berikutnya, kasus Thomas Marshall ( exports ) Ltd. V. Giunle 1976, di mana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan sebelum habis 10 Tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber pemasok dan nama-nama pejabat serta kontrakkontrak lainnya di Eropa dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan, yaitu : pertama, pembocoran informasi akan merugikan pemilik informasi atau akan
8
menguntungkan pihak lain; kedua, pihak pemilik informasi harus yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui masyarakat luas; ketiga, keyakinan pemilik informasi atas hal itu harus bersifat wajar; dan keempat, informasi itu harus dinilai dari segi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan atau industri khusus yang terkait.8 Dari beberapa kasus tersebut diatas, dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi pelanggaran Rahasia Dagang. Jika dilihat dari konsep perlindungan Rahasia Dagang, sebenarnya dalam konsepsi hukum di Indonesia perlindungan Rahasia Dagang bukan merupakan hal yang baru meskipun tidak secara detail namun sudah ada upaya perlindungan hukum sejak dahulu terbukti ada dalam KUHP. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang hukum Privat, maka pelanggarang Rahasia Dagang juga dapat dikategorikan ke dalam bentuk pelanggaran yang bersifat keperdataan, dan biasanya yang muncul adalah bentuk pelanggaran wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Permasalahan wanprestasi banyak terjadi karena perjanjian dan hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dari pandangan tersebut, maka Rahasia Dagang yang dianggap sebagai barang berharga yang perlu diberikan perlindungan hukum dari sudut pandang pidana maupun keperdataan. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, penulis bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DITINJAU
8
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, cetakan pertama, ( Bandung : P.T. Alumni,2003 ), hlm. 381-382.
9
DARI ASPEK PERDATA DAN ASPEK PIDANA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”
2. Rumusan Permasalahan Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, adapun permasalahan penelitian tesis ini adalah : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang ditinjau dari aspek perdata berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang? 2. Bagamana bentuk perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang ditinjau dari aspek Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
3. Keaslian Penelitian Sebagai sebuah studi mengenai hukum bisnis yang mengkaji mengenai Rahasia Dagang, penelitian ini tentunya bukan saja suatu penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sepengetahuan penulis dan melalui penelusuran, cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan Rahasia Dagang. Salah satu yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Himalay Taufan, tahun 2008 tentang ”Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang”. Ada tiga permasalahan dalam penelitian tersebut. Pertama, Bagaimana perlindungan hukum atas Rahasia Dagang. Kedua, Bagaimana upaya Pemilik Rahasia Dagang dalam mempertahankan eksistensi Rahasia Dagangnya untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik.Tiga, Bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Rahasia Dagang. Selain penelitian tersebut, masih ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarina Hutabarat, tentang Perlindungan bagi Pemilik Rahasia
10
Dagang Dalam Menghadapi Persaingan Curang (Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000). Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah, Pertama, Bagaimana bentuk perlindungan bagi pemilik Rahasia Dagang dalam persaingan curang menurut hukum positif. Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan bagi pemilik Rahasia Dagang dalam persaingan curang dalam ketentuan TRIPs. Dari
penelitian
tersebut
diatas,
sepengetahuan
penulis,
berdasarkan
penelurusuran kepustakaan yang dilakukan sebelumnya, berkaitan dengan Rahasia Dagang seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih menekankan pada pengkajian perlindungan hukum Rahasia Dagang dari aspek pidana dan aspek perdata.
4. Tujuan Penelitian Penelitian ini pada dasarnya mencoba mengkaji aspek pidana dan aspek perdata dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang. Bertolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang ditinjau dari aspek Perdata berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang ditinjau dari aspek Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5. Manfaat Penelitian Hasil penelitian tentang “Perlindungan Rahasia Dagang ditinjau dari aspek perdata dan aspek pidana menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang
11
Rahasia Dagang” ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis. 1. Kegunaan Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis pada khususnya yang berkaitan dengan Rahasia Dagang dalam dunia bisnis atau perdagangan. 2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengusahadan aparat penegak hukum lainnya misalnya Advokad, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Notaris dan pembentuk undang-undang, tentang Rahasia Dagang khususnya mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan dalam hal Rahasia Dagang.
12
