BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan RPJMD ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa pada tanggal 21 Mei 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 20052025 untuk tahap lima tahunan ke-dua yaitu periode tahun 2011-2015 Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025. disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun kedua (RPJMD Tahap II Tahun 2011-2015) diarahkan pada semakin mantapnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar terutama dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung agribisnis. Lebih lanjut RPJPD menggariskan bahwa, dalam tahap kedua tersebut pelayanan pendidikan diprioritaskan pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulai pengembangan hingga ke tingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebut diharapkan semakin didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang semakin berkualitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh keluarga miskin. Demikian juga pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin meratanya akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Adapun pembangunan infrastruktur dasar terutama diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta fasilitas publik lainnya yang memperluas aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Untuk mendukung terciptanya peningkatan pelayanan dasar tersebut, mutlak diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik dengan dukungan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang semakin berkualitas. Disamping itu, secara khusus RPJPD mengamanatkan arah pengembangan potensi agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam perencanaan dan pengembangan agribisnis, SDM pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi serta lembaga research and development (R&D) yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agribisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agribisnis diharapkan semakin berkembang pesat atas dukungan infrastruktur yang semakin lengkap.
I-1
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 juga memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaan tersebut. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; I-2
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil; 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut: (1)
RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sumbawa RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Tahap Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa terpilih, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.
(2)
RPJMD dan RTRW Kabupaten Sumbawa. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang di dalam RTRW Kabupaten Sumbawa sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sumbawa.
(3)
RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa.
I-3
(4)
RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan Perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan RPJMD Sumbawa 2011 2015
BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat evaluasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah dan kondisi eksisting yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
BAB III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Menjelaskan kondisi keuangan daerah dari berbagai sumber dana dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah serta kerangka rencana pendanaan program/kegiatan.
BAB IV
Analisis Isu-Isu Strategis Memuat analisis masalah pembangunan daerah serta rumusan isu strategis.
BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran pencapaian visi dan misi.
BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, sebagai arah bagi SKPD dan lembaga terkait dalam merumuskan sasaran strategis guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Memuat keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penjabaran dalam Renstra SKPD.
I-4
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Memuat indikasi rencana program prioritas yang terpilih dari kumpulan program pembangunan daerah. Untuk menjamin terlaksananya program prioritas, maka disertai pula gambaran mengenai indikasi kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa. BAB IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome.
BAB X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RPJMD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD. Program Transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dengan memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sumbawa. RPJMD Kabupaten Sumbawa juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (RenstraSKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sumbawa. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: (1)
Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 hingga tahun 2015.
(2)
Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sumbawa.
(3)
Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan antarSKPD, antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya, antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
(4)
Menyediakan ukuran kinerja dalam mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
I-5
